Skripsi ini membahas perihal konversi utang menjadi saham sebagai isi dari tawaran rapat rencana perdamaian PT. Mandala Airlines terhadap seluruh krediturnya guna restrukturisasi utang dikarenakan kemampuan finansial PT. Mandala Airlines selaku debitur kurang baik. Atas rencana perdamaian yang ditawarkan tersebut akhirnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengesahkan hasil voting perdamaian antara PT. Mandala Airlines - para kreditur melalui Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. Akan tetapi, PT. PANN (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan kapal yang juga menjadi salah satu kreditur konkuren PT. Mandala Airlines tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Niaga yang bersifat final dan mengikat tersebut disebabkan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa “perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan di sektor keuangan di Indonesia” dan apabila dilanggar dapat dikenai sanksi hingga berupa pencabutan izin usaha. Penelitian ini akan meneliti masalah mengenai konversi utang menjadi saham yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku mengenai perusahaan pembiayaan.

---

This Thesis discusses about debt to equity swap as the content of peace agreement meeting of PT. Mandala Airlines to all its creditors to restructure debts due to PT. Mandala Airlines’s financial capability as a debtor is not good enough. Over that peace agreement meeting, Commercial Court of Central Jakarta finally ratified the voting result between PT. Mandala Airlines – all its creditors by Decision No.01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. However, PT. PANN (Persero) as a finance company that engage in ship financing also becoming one of unsecured creditors of PT. Mandala Airlines could not implement The Decision of Commercial Court that are final and binding because the existence of The Minister of Finance Regulation No. 84/PMK.012/2006 on Finance Company which stated that “ Finance Company can only invest its capital in the financial sector in Indonesia" and if it is breached will get a maximum sanctions by a revocation of business license. This research will examine the problem of debt to equity swap which is opposite to a regulation regarding to finance company.