Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Memiliki rencana untuk teknologi informasi (TI) adalah base line untuk tata kelola TI yang optimal. Tapi, membuat rencana hanyalah satu masalah, melaksanakannya akan menciptakan masalah baru yang lebih menantang. Dalam penelitian ini, kami menyelidiki korelasi antara rencana TI suatu organisasi dengan tingkat maturity tata kelola TI-nya. Kami menunjukkan bahwa, di satu sisi, untuk melaksanakan rencana TI memerlukan tingkat kematangan tata kelola TI tertentu, di sisi lain, pengalaman dalam menjalankan rencana TI mendorong organisasi dalam meningkatkan tata kelola TI. Kami membandingkan situasi di dua lembaga pemerintah dan menemukan indikasi bahwa organisasi dengan rencana TI yang ambisius memiliki tata kelola TI lebih matang dari organisasi yang rencana TI-nya relatif sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan TI yang efektif harus mencakup rencana untuk pengembangan mekanisme tata kelola TI yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan jadwal pelaksanaan rencana atau roadmap TI, harus mempertimbangkan pertumbuhan tingkat mekanisme tata kelola TI.

---

AbstractHaving an information technology (IT) plan is a minimum baseline for optimal IT governance. But, creating a plan is only one problem, executing it poses even more challenging problems. In this research, we investigate the correlation between an organization?s IT plan and the organization?s IT governance maturity level. We show that, on one hand, executing an IT plan requires a certain IT governance maturity level, on the other hand, the experience of executing an IT plan drives the organization IT governance maturity level. We compare the situations in two government institutions and found indications that the organization with an ambitious IT plan has more mature IT governance than the other whose IT plan is relatively modest. The results suggest that an effective IT plan should include plans for the development of IT governance mechanisms relevant to the goals that the plan is intended to achieve, and the plan?s implementation schedule, also known as the IT roadmap, should take into consideration the growth of the IT governance mechanisms? maturity levels."

"Untuk menjamin pencapaian kinerja berkelanjutan, salah satu strategi PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. adalah meningkatkan kualitas aset utamanya yaitu information capital. Sejak kuartal IV tahun 2007, sejalan dengan penyusunan strategi dan pengembangan bisnis Perseroan, dilakukan pula penyusunan strategi dan masterplan khusus bidang program teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang dinilai memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan bisnis Perseroan.Investasi dana dan kepedulian manajemen yang sedemikian besar terhadap implementasi master plan program ICT, memerlukan adanya pemeriksaan terhadap tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Perseroan apakah sejalan dengan strategi bisnis dan mampu menjadi penguat faktor penunjang. Audit tata kelola teknologi informasi dan komunikasi menggunakan Maturity Assesment Tools - COBIT 4.1 yaitu penilaian tujuan bisnis melalui IT Balanced Scorecard dan audit proses TI untuk memperoleh gambaran tingkat kematangan saat ini dan kesenjangan terhadap rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang masih perlu diperbaiki.Dari hasil audit, diperoleh tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi Perseroan saat ini berada pada level antara 2 (Repeatable but Intuitive) dan 3 (Defined Process). Perbaikan mendasar yang diperlukan adalah pembentukan unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan internal kontrol TI serta dokumentasi kebijakan umum dan proses tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dapat dilakukan secara efektif dan menjamin adanya penerapan IT Governance.

---

To ensure the achievement of sustainable performance, one of PT. Semen Gresik (Persero) strategies is to improve the quality of information capital. Since the fourth quarter of 2007, in line with it's formulation of strategy and business development roadmap, the Company also prepares the strategy and master plan of information and communication technology (ICT) to support the business strategies. The Company considers that ICT has a strategic role in achieving the Company business goals.

Investment funds and great concern of management on the implementation of ICT master plan, requires audit on Information and Communication Technology governance, to review whether its implementation in line with the company's business strategies and effectively function as supporting factors in achieving the goals of the company. The audit of ICT governance use the Maturity Assesment Tools - COBIT 4.1, by scoring the business goals using IT Balanced Scorecard to determine the IT goals, and ICT audit process to obtain the current maturity level and to acquire the gap from the sort and long term maturity level target that needs to be fixed.

The audit results show that current maturity level of the company's ICT is in score range of 2 (Repeatable but Intuitive) and 3 (Defined Process). The fundamental improvements is necessary to establish working unit that responsible for the implementation of ICT internal controls and documentation of IT governance policies. It will enable the company to monitor the policy implementation effectively and ensure adequate implementation of IT Governance."

"Tata kelola TI merupakan hal yang penting bagi organisasi yang menggunakan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnisnya. Di lingkungan Kementerian Keuangan tata kelola TI diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.01/2017. Saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh Sekretariat Pengadilan Pajak berkaitan dengan tata kelola TI. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI di Sekretariat Pengadilan Pajak. Metode penelitian menggunakan mixed method dengan 4 tahap yaitu coding, data entry, data display dan pengambilan keputusan. Data primer didapatkan melalui wawancara dan focus group discussion terhadap sepuluh narasumber yang terdiri dari Kepala Subbagian Operasional dan Pemeliharaan TIK, pejabat fungsional, dan staf IT. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 5 proses managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, dan managed knowledge berada pada tingkat kapabilitas level 1 (performed) yaitu dan 5 proses managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, dan managed requirement definition berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada Sekretariat Pengadilan Pajak perbaikan tata kelola TI yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019.

---

IT Governance is important for organizations that use information technology to support their business processes. Within the Ministry of Finance, IT governance is regulated by Minister of Finance Regulation Number 97/PMK.01/ 2017. Currently, there are several obstacles faced by the Secretariat of the Tax Court with regard to IT governance. This research was conducted to determine the maturity level of IT governance and provide recommendations for improvement aimed at improving the implementation of IT governance at the current Tax Court Secretariat. The research method uses mixed method with 4 stages, namely coding, data entry, data display and decision making. Primary data were obtained through interviews and focus group discussions of ten resource persons consisting of the Head of the ICT Operations and Maintenance Subdivision, functional officials, and IT staff. Maturity level measurement show that there are 5 processes managed configuration, managed problem, managed IT change, managed asset, and managed knowledge at the capability level 1 (performed) and 5 processes managed risk, managed service request, managed continuity, managed security, and managed requirement definition at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Secretariat of the Tax Court for improving IT governance based on the best activities provided by COBIT 2019."

"ABSTRAKRural Next Generation Networks (R-NGN) technology allows Internet Protocol (IP) based systems to be used in rural areas. This paper reports a testbed of R-NGN that uses low cost Ethernet radio links, combined with media gateways and a softwitch. The network consists of point-to-point IP Ethernet 2.4 GHz wireless link, IP switches and gateways in each community, standard copper wires and telephone sets for users. "

"Sesuai dengan Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 pasal 412 Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan aplikasi informatika pemerintahan. Direktorat Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) telah memberikan layanan aplikasi pemerintahan seperti Web Hosting, Virtual Private Server, Office, Mail, perizinan, dan integrasi jaringan intra pemerintah. Seluruh layanan yang diberikan menggunakan infrastruktur pusat data yang dikelola oleh Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terhadap pengguna layanan TI termasuk pengelola infrastruktur sendiri, terdapat banyak gangguan terhadap layanan yang menyebabkan ketidakpuasan pengguna terhadap layanan TI yang diberikan sehingga menimbulkan kurang kepercayaan terhadap layanan TI yang telah diberikan Direktorat LAIP. Dengan banyaknya permasalahan pada layanan TI yang diberikan, proses pengelolaan layanan TI dalam Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas menjadi sebuah perhatian. Berdasarkan permasalahan yang terjadi, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan evaluasi dan memberikan perbaikan terhadap pengelolaan layanan TI khususnya pada proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management pada Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas untuk meningkatkan kualitas layanan TI menggunakan framework ITIL versi 3. Tahap pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi dokumentasi, wawancara dan Group Discussion. Hasil dari evaluasi memperlihatkan bahwa proses Incident Management saat ini berada pada level 1 – pre-requisites, proses Change Management berada pada level 0 atau belum sama sekali dikelola, dan proses service asset and configuration management berada pada level 1 – pre-requisites. Hal ini menunjukan kematangan dalam proses pengelolaan layanan TI yang ada saat ini mempengaruhi layanan TI yang diberikan. Oleh karena itu perbaikan dirancang dengan memberikan rekomendasi pengelolaan layanan TI sesuai best practice ITIL versi 3 pada people, process, dan tools untuk proses Incident Management, Change Management, dan service asset and configuration management.

---

In accordance with ministerial regulation Kominfo No. 6 Year 2018 Article 412. The Directorate of Informatics Application Services is responsible for the implementation of policies, provision of technical guidance and supervision, as well as supervision, evaluation, and reporting in the field of government informatics application services. The Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (LAIP) has provided government application services such as Web Hosting, Virtual Private Servers, e-Office, Mail, Licensing, network integration, and various other applications. All services provided use data center infrastructure managed by the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas. Based on the results of observations and interviews with IT service users including infrastructure managers themselves, more attention was given to services that caused user dissatisfaction with the IT services provided, giving rise to a lack of trust in IT services provided by the Directorate LAIP. With the complexity of the IT services provided, the process of managing services in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas is a concern. Based on the problems that occur, it is necessary to conduct research to evaluate and provide improvements to IT services specifically in the incident management process, change management, and asset services and management configuration in the Subdirektorat Infrastruktur dan Teknologi Interoperabilitas to improve the quality of IT services using ITIL version 3 framework. The stage of data collection is done using observation, interviews and group discussions. The results of the approved evaluation when the management process is currently at level 1 – pre-requisites, the management change process is at level 0 or not managed at all, and the asset service and management configuration processes are at level 1 - a prerequisite. This shows the maturity in IT services that are currently affect IT services. Therefore improvements are designed by providing IT service installations in accordance with ITIL version 3 best practices for people, processes, and tools for incident management processes, change management, and asset services and configuration management."

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Karya akhir ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi di butuhkan karena teknologi informasi (TI) merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada suatu organisasi tidak hanya dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, implementasi, pengawasan sampai penilaian tapi menggabungkan TI dalam fungsi organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal.Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik (ANRI). Kerangka kerja yang digunakan adalah Process Assesment Model (PAM) COBIT 5 dengan menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari observasi lapangan dan dokumen organisasi.Hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di ANRI, sebagian besar masih berada pada kapabilitas level 0 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 3. Rekomendasi perbaikan proses mengacu pada best practice yang disarankan COBIT 5.

---

This thesis discusses the importance of information technology (IT) governance, information technology governance is needed because information technology (IT) is a key driver of business transformation process. To encourage the process of business transformation, IT governance is necessary for good information on an organization not only in terms of planning, organizing, procurement, implementation, monitoring to assessment but combines the functions of IT within the organization so that the organization can run optimally.

This study aims to measure the level of IT governance capabilities at the Center for Data and Information (Media Centre) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). The framework used is the Process Assessment Model (PAM) COBIT 5 by using primary data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data from field observations and document organization.

Measurement results of process capability level of IT governance in ANRI, largely remained on the capabilities of level 0 and level of capability that is expected to level 3. Recommendation improvement process refers to the recommended best practice COBIT 5."