"Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang merupakan unsur pelaksana teknis di lingkungan Departemen Hukum Dan HAM RI yang mempunyai tugas di bidang peraturan perundang-undang, dimana tugas dan fungsinya yang sangat strategis karena negara hukum yang demokratis peran hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan pemerintah dan memberikan legitimasi terhadap kebijakan publik, belum pernah melakukan pengukuran kinerja dari berbagai aspek. Pengukuran yang dilakukan hanya menyangkut aspek keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), sedangkan untuk aspek yang lainnya belum pernah diukur.
Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk melakukan pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard yang mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang berjumlah 187 orang, dan pelanggan dari seluruh instansi pemerintah yaitu Departemen dan Lembaga Non Departemen yang membuat Undang-Undang, sebagai sampelnya dari pegawai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang¬undangan diambil secara acak sebanyak 110 responden, sedangkan dan pelanggan diambil 10 Departemen/lembaga non Departemen perdepartemen diambil 5 orang sehingga sampelnya menjadi 50 orang sebagai responden, serta 4 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Dit Jen PP yaitu satu orang sekretaris, satu orang Direktur dan 2 orang Kasub Dit pada Direktorat Jenderal Peraturan Perudang-undangan.
Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 47, dan basil pengukuran skor serta bobot untuk keseluruhan aspek sebesar 3,92 sehingga termasuk kategori kinerja baik.
Perincian pengukuran ini adalah sebagai berikut: kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi memperoleh penilaian baik yaitu dengan skor 11, kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan indikator inovasi, operasi dan layanan setelah RUU menjadi UU memperoleh penilaian baik dengan skor 12, , kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh penilaian baik dengan skor 20 dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapan keuangan memperoleh skor 4 berarti baik dengan tingkat penyerapan anggaran hanya mencapai 81,24%.
Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan harus terus dilakukan agar tingkat kinerja Dit Jen PP berada pada kondisi yang lebih baik/sangat baik. terutama pada aspek pembelajaran dan pertumbuhan yaitu pada komponen kepuasan pegawai, internalisasi visi misi, dan kemampuan sistem informasi agar di prioritaskan karena untuk kemampuan sistem informasi hanya memperoleh penilaian cukup baik. Selain itu pada aspek lainnya juga perlu diperhatikan, misalnya pada konsistensi pelaksanaan proses bisnis internal yang telah ditetapkan dan peningkatan tingkat layanan dan kepuasan pelanggan, serta kinerja keuangan juga supaya ditingkatkan agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tetapi efektif dan efisien sehingga program kerja Dit Jeri PP dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga kinerja Direktirat Jenderal Peraturamn Perundang-undangan menjadi sangat baik.
Directorate General of Legalization is one of technical implementation units in Department of Law and-Human Rights whose duty is in the field of legalization. Its duty is very strategic because Indonesia is a democratic country and the law has a role to accomplish government policies and legitimize the public policies. Directorate General of Legalization has never done complete performance measurement. The performance is only measured through financial aspect and performance accountability, while the other aspects of performance have never been measured yet. In this research, the author tries to measure performance using Balance Scorecard approach that measures performance from four perspectives, which are learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and financial perspective. The population in this research are 187 employees from Directorate General of Legalization, and customers from all government organizations (Department and non-Department) who formulate laws. The sample taken from employees are 110 respondents. The sample taken from customers are 5 respondents from each Department/non-Department whose total is 50 respondents. This research also take 4 samples who are experts I officials at Directorate General of Legalization consist of I secretary, 1 director, and 2 heads of sub-directorate. The result of this research can be concluded that the performance of Directorate General of Legalization measured with Balance Scorecard is good with total score is 47, and the result of score measurement to whole aspects is 3.92 and it can be categorized as good performance. The details of this measurement are as follow. The learning and growth performance measured with employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability has good score (score 11). The internal business process performance measured with indicators of innovation, operational and service after the drafts become laws has good score (score 12). The customer performance measured with 5 indicators which are tangibility, reliability, responsiveness, assurance, and empathy has good score (score 20). The financial performance measured with indicator of finance accomplishments also has good score (score 4) and the level of budget accomplishment is 81.24%. The efforts to improve the performance of Directorate General of Legalization should be remain continually so the level of performance can achieve better/the best conditions, mainly to aspects of learning and growth which are components of employee's satisfaction, vision and mission internalization, and information system capability that only has sufficient score. Besides that, the other aspects should be paid more attention, for examples the consistency of current internal business process implementation, the improvement of service quality and customer's satisfaction, and also the financial performance should be improved so the allocated budget can be used optimally, effectively, and efficiently. By doing that, the work program of Directorate General of Legalization can be implemented as planned and its performance can be improved to the best."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
