Di Indonesia, masalah Keimigrasian ditangani 'oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dibawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Secara umum, Ditjen Imigrasi RI bertanggung jawab atas lalu lintas warga negara RI maupun warga negara asing yang masuk/keluar wilayah Republik Indonesia. Keamanan Nasional menjadi prioritas utama Pemerintah RI c.q. Ditjen lmigrasi RI. Selain itu, Pemerintah RI melalui Ditjen ~migrasi RI memiliki pendapatan dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari penerbitan surat-surat yang berhubungan dengan Keimigrasian. Ditjen Imigrasi RI juga dituntut untuk memberikan pelayanan masyarakat yang lebih bai~ dan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas institusi secara menyeluruh. Untuk itu diperlukan dukungan sarana dan prasarana Sistem Informasi yang memadai. Investasi Teknologi Informasi yang diterapkan di Ditjen Imigrasi RI merupakan investasi yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga diperlukan Justifikasi I nvestasi agar dapat mengetahui gambaran re turn on investment dari investasi tersebut. Dengan bantuan metodologi Information Economics (IE) yang menggunakan pendekatan secara finansial dan non-finansial. Hal tersebut . akan dapat melengkapi gambaran mengenai return on investment dari investasi teknologi informasi di Ditjen Imigrasi RI yang disebut Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM). Proyek akhir ini akan membahas secara rinci komponen-komponen dari IE, kemudian menerapkannya untuk mengevaluasi investasi teknologi informasi pada proyek SIMKIM. Pengumpulan data akan dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis untuk menentukan nilai domain bisnis dan domain teknologi, sehingga dapat digunakan untuk menilai kelayakan dari proyek tersebut.

---

In Indonesia, immigration matters and policies are handled by the Directorate General of Immigration (DGOI) under the Ministry of Justice (MOJ). In general, DGOI is fully responsible upon the flow of Indonesia citizens as well foreign citizens coming in and out of Indonesia territory. National Security has always been the main prioritised concern of the Government of The Republic of Indonesia. Second priority but not less impo11ant is the Non-Tax State's Revenue obtained from the issuance oflmmigration related legal documents. This paper deals mostly with aspects related to the latter priority. The DGOI is also required to provide good public services that enable the institution in enhancing its efficiency and effectivity in the whole sense. Good public services entail implicitly efficiency and effectivity of the institution providing the services. With such tasks on its shoulder, the DGOI certainly needs adequate supporting means and facilities including a comprehensive Management Information System. For this system, the Government of Indonesia has to invest in the appropriate Information Technology (IT) considerably. Such substantial investment will require investment justification based on its economic benefit represented by Return of Investment (ROI) measure. Through the help of Information Economics (IE) methodology, financial and non-financial approaches can be made to substantiate the investment feasibility by means of ROI indicator. IT that is invested in the DGOI of the Republic of Indonesia is formulated and referred to as Management Information System for Immigration (SHvlKIM). This final project deals in details components of IE, then applies it to evaluate investment scheme upon IT of SIMKIM. Data collection is performed by means of direct and indirect methods. Collected data then shall be analysed to determine values upon business and technology domains such that the values can be used to judge the feasibility of the said project.