Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditetapkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 dari UU tersebut, di satu sisi menjadi landasan hukum bagi rumah sakit-rumah sakit pemerintah (RSP) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), di sisi lain mcmbcri harapan kcpada rumah sakit pemerintah untuk lebih otonorn di bidang pengeiolaan keuangan, sehinga peningkatan kinelja pclayanan dan keuangan rumah sakit dapat terjadi dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat mcnjadai lebih baik. PP No. 23 lahun 2005 tcrsebut sudah ditctapkan sejak tanggal I3 juni tahun 2005, letapi sampai bulan juli 2007 ini RSUD Gunung Jali Kota Circbon beium menerapkan pola pengeiolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).Penclitian ini ditujukan untuk mengctahui tingkat persiapan RSUD Gunung Jati Kota Circbon dalam mengimplcmentasi PP 23 tahun 2005. Dcngan penelitian ini diharapkan dapat merckomendasikan kebijakan kepada yang berwcnang untuk segera mengambil aksi kebijakan yang diperlukan dalam proses uansfomnasi pola pcngelolaan keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari pola pcngelolaan Unit Swadana ke pola pengeloiaan badan layanan umum (PPK-BLU). Metode pcneiitian yang digunakan adalah metoda kualitatif di bidang kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum belum bcrjalan efcktif, penyiapan sumber daya untuk implerncntasi kebijakan tersebut belum terencana dan tcrprogram secara sistematis. Secara substanlif dan teknis RSUD Gunung Jati Kota Circbon telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).Tetapi, persyaratan administratif yang dipcrlukan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati, belum selesai disiapkan. Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis, selain yang menjadi persyaratan administratif di atas, yang diperlukan dalam pengclolaan kcuangan badan layanan umum sepcrti tarif layanan yang berdasarkau pcrhitungan biaya satuan per unit pelayanan atau per investasi dana; pengelolaan keuangan yang khas pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian BLU; pembinaan dan pengawasan BLU; dan remunerasi beium selesai disiapkan.Dari penelitian ini ditemukan bahwa bclum sdesainya kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalarn pengelolaan keuangan badan layanan umum disebabkan karena belum ditetapkarmya pctunjuk pelaksanaan dan tcknis dalam penerapan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah cmpat masalah kebijakan yang meliputi : komunikasi kebijakan; penyiapan sumbcr daya ; penyiapan persyaralan administralif 1 dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan untuk implemcnlasi pengclolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati belum optimal dan belum selesai disiapkan oleh RSUD Gunung Jati.Untuk itu sebagai saran dari penelilian ini adalah sambil menunggu dikeluarkannya pedoman pelaksanaan dan tcknis tcntang pengelolaan keuangan BLUD, agar RSUD Gunung Jati membuat pcrencanaan kegiatan (POA : plan of acriory atas cmpat kegiatan yang rneliputi komunikasi kebijakan, penyiapan sumber daya untuk implemcntasi kebijakan, penyiapan pcrsyaratan administratii dan pcnyiapan kcbijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalam penclolaan kcuangan BLU secara sislematis, efektitl dan efisien.

---

To settled the govemment's rules (PP) No. 23 year 2005 concerning Pattem of Finance Mangement of 'Badan Layanan Umum' which is policy of execution from UU No I year 2004 concerning Exchequer Of State, specially section of 68 and 69 of UU, in one side become basis law for government's hospitals to apply the pattem of financé management of 'badan layanan Umum', and the other's gives hope to government's hospitals to be more otonom in management of iinance. So that increasing of service and financial performance of government's hospital can be occurred, and increasing of hospital`s benefit to public. PP No. 23 year 2005 the have been specitied commencing from the date of 13 j uny year 2005, but until month of July 2007 this RSUD Gunung Jati Kota Cirebon not yet apply pattern of finance management of "Badan Layanan Umum".

This research addressed to know level of preparation of RSUD Gunung Jati Cirebon in implementation PP 23 year 2005. With this research expected can recommend policy to in charge to soon take policy action which required in process of p transformation of pattern of finance management of RSUD Gunung Jati Cirebon from pattern of finance management 'Unit Swaclana' to pattem of finance management of Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). Research method which applied is qualitative method in policy area.

Research result indicate that policy communication about patem of of finance finance management of 'Badan layanan umum' is unef`f`ective activity , resources preparation to implement the policy isn't plant and program systematically. Beside substantively and technically clauses, RSUD Gunung Jati Cirebon have been is up to standard to apply pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum" (PPK-BLU). But, from clauses is administrative is unfinished RSUD Gunung Jati.

Further, from this research result also lay open that technical policys, besides becoming administrative clauses above, what is required in finance management of 'Badan Layanan Umum" like service tariff which based on calculation expense of identity per service unit or per fund invesment; management of finance which typical pattem of finance management of 'Badan Layanan Umum'; institute, organizer functionary, and officer BLU; construction and observation of BLU; and remuneration prepared is unfinished.

This research explain that the inchoate of technical policys which required in finance management of 'Badan Layanan Umum' by not yet specify him (it executions guides and technical in applying of pattems ofiinance management of BLUD).

As conclusion of This research are four's policy problem : policy communications; preparation of resource ; and preparation of technical policy, preparation of clauses administrative which needed by is implementation of finance management of 'Badan Layanan Umum' in RSUD Gttnung Jati not yet is optimal and untinissed. As suggestion from this research is at the same time await the spent / specified of execution guide and technical in applying of pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum Daerah' RSUD Gunung Jati have to make planning of action (POA) to solute the four's policy problem."

"Tesis ini membahas analisis Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Pada Instalasi Rawat Inap Di RSUD Kabupaten Ciamis Sebelum Dan sesudah Menjadi Badan Layanan Umum Daerah di Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek SPO, SDM, sarana prasarana pada instalasi rawat inap sesudah menjadi BLUD lebih lengkap dari segi kuantitas maupun kualitas meskipun dari aspek SPO masih ada tindakan yang tidak sesuai dengan SPO, sedangkan dari aspek SDM masih kekurangan dokter spesialis, dan dari aspek sarana dan prasarana masih kurang dalam sistem pemeliharaannya. Kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di instalasi rawat inap belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih mempunyai kelemahan dan kekurangan. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Ciamis diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diperlukan evaluasi berkala SPM agar pelaksanaannya lebih baik.

---

This thesis studied an analysis of the implementation of Hospital Minimum Service Standards of Ciamis District General Hospital at Inpatient Care Unit which was held before and after becoming Local Public Service Institution in 2013. This research used a qualitative approach by conducting detailed interview to selected interviewees.

The result of the research showed that aspects of SPO, Human Resources, infrastructures at Inpatient Care Unit, viewed after the hospital's becoming Local Public Service Institution are more quantitatively and qualitatively complete although if viewed from SPO there are still acts which are not appropriate with SPO, meanwhile viewed from Human Resources, it is still lack of specialists, and from its infrastructures, it’s maintenance system is regarded still inadequate. The Minimum Service Standards implementation at Inpatient Care Unit has not been maximally implemented because of the hospital's weaknesses and lack.

The researcher suggestion for Ciamis District General Hospital is that hopefuly there will be more cooperative good coordination with the local government in order to find the best solution, and the Minimum Service Standards periodic evaluations is required so that the implementation will be better conducted."

"Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID- 19 pada tenaga kesehatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Hasil dari penelitian ini didapatkan terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi sudah dilakukan secara administratif, merubah alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam jangka pendek ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Untuk tindak lanjut jangka panjangnya yang berkaitan dengan anggaran yaitu pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. The results of this study showed that there had been a change in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy has been carried out administratively, changing the service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline."

"Pandemi COVID-19 memberikan tantangan bagi rumah sakit dalam pelayanan maupun administrasi. Peningkatan pasien COVID-19 membutuhkan biaya relatif tinggi yang berimplikasi terhadap pendapatan rumah sakit. Berdasarkan peraturan menteri kesehatan No 56 Tahun 2016 biaya pasien penyakit infeksi emerging termasuk COVID-19 dapat diklaim kepada Kementerian kesehatan. KMK 5673 tahun 2021 adalah kebijakan berupa juknis klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 01 Oktober 2021 yang sebelumnya telah terjadi 3 kali perubahan pada juknis klaim. Perubahan juknis berakibat perbedaan persepsi antara petugas klaim sehingga menyebabkan banyak kasus klaim pending, dispute dan klaim kadaluarsa. Berdasarkan data BPJS Kesehatan total klaim yang diajukan dari rumah sakit pada tahun 2020 sebanyak 433.077 pasien yaitu Rp. 27 triliun dengan rincian 348.046 (61,71 %) kasus sesuai, 83.931 (37,80 %) kasus dispute dan 1.097 (0,49 %) kasus tidak sesuai dimana sudah dibayarkan sebesar Rp. 35 triliun untuk 536.482 kasus. Pada Tahun 2021 total klaim Rp. 90,20 triliun dengan verifikasi selesai sebesar Rp. 50,1 triliun dengan realisasi pelunasan baru mencapai 67,36 % yaitu sebesar Rp. 28 triliun. Adanya kasus klaim pending, dispute dan kadaluarsa terjadi di wilayah RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen dimana berdasarkan Gubernur Jawa Tengah no 445 menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggantian klaim biaya pasien COVID-19 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen di masa pandemi tahun 2020 – 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan selama bulan maret 2022 sampai dengan Mei 2022 di RSUD dr Soehadi Prijonegoro kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Kementrian Kesehatan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian di bulan April 2022 sampai dengan Mei 2022 diperoleh bahwa implementasi kebijakan belum optimal masih banyak kendala seperti tidak ada SOP, struktur organisasi, tidak ada pelatihan, stabilisasi aplikasi serta kurangnya peran Dinas kesehatan dalam penyelesaian kasus dispute dan pending klaim. Kesimpulan pada penelitian ini mempunyai implikasi teoritis bahwa teori Van Meter dan Van Horn dapat digunakan untuk menjelaskan keberhasilan dari Implementasi Kebijakan melalui 6 variabel yaitu ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi, disposisi dan lingkungan sosial, ekonomi serta politik yang saling mempengaruhi. Saran pada penelitian berdasarkan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn diperlukan sumber daya yang memadai seperti penambahan verifikator klaim di rumah sakit untuk kelancaran klaim, mempunyai karakteristik organisasi yang mumpuni seperti adanya struktur organisasi dan SOP yang jelas di rumah sakit, dibutuhkan komunikasi yang jelas untuk mempermudah proses klaim, memperkuat dukungan kepada rumah sakit baik dari manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

---

The COVID-19 pandemic poses challenges for hospitals in terms of service and administration. The increase in COVID-19 patients requires relatively high costs which have implications for hospital revenues. Based on the Minister of Health Regulation No. 56/2016, the cost of patients with emerging infectious diseases including COVID-19 can be claimed to the Ministry of Health. KMK 5673 of 2021 is a policy in the form of technical guidelines for claiming reimbursement for COVID-19 patient services. This policy is effective from October 1, 2021, where previously there have been 3 changes to the technical guidelines for claims. Changes in technical guidelines resulted in different perceptions between claims officers, causing many cases of pending claims, disputes and expired claims. Based on BPJS Health data, the total claims submitted from hospitals in 2020 were 433,077 patients, namely Rp. 27 trillion, with details of 348,046 (61.71%) appropriate cases, 83,931 (37.80%) dispute cases and 1,097 (0.49%) inappropriate cases where Rp. 35 trillion for 536,482 cases. In 2021 the total claim is Rp. 90.20 trillion with completed verification of Rp. 50.1 trillion with the realization of new repayments reaching 67.36%, which is Rp. 28 trillion. There are cases of claims pending, disputed and expired in the area of ​​RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kab. Sragen which based on the Governor of Central Java No. 445 became one of the COVID-19 referral hospitals. This study aims to analyze the implementation of the policy for reimbursement of cost claims for COVID-19 patients at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Sragen Regency during the 2020-2021 pandemic. This study used a qualitative method, carried out during March 2022 to May 2022 at Dr Soehadi Prijonegoro Hospital, Kab. . Sragen, District Health Office. Sragen, BPJS Kesehatan Surakarta Branch and the Ministry of Health. Data collection techniques through in-depth interviews, observation and document review. This study uses the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model approach. The results of the research from April 2022 to May 2022 showed that the implementation of the policy was not optimal, there were still many obstacles such as no SOP, organizational structure, no training, internet stabilization and the lack of the role of the Health Office in resolving cases of dispute and pending claims. The conclusions in this study have theoretical implications that Van Meter and Van Horn theories can be used to explain the success of Policy Implementation through 6 variables, namely size and objectives, resources, organizational characteristics, communication between organizations, dispositions and social, economic and political environments that are mutually influence. Suggestions on research based on the implementation of Van Meter and Van Horn policies require adequate resources such as adding a claim verifier at the hospital for smooth claims, having qualified organizational characteristics such as a clear organizational structure and SOPs in the hospital, clear communication is needed to make it easier claim process, strengthen support to the hospital from both the hospital management and the Sragen District Health Office"

"Kualitas pelayanan yang baik merupakan hal krusial bagi Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih. Selain melalui aspek pengobatan, aspek lain yang dapat  memengaruhi persepsi kualitas layanan adalah lingkungan fisik. Pasien akan menilai kualitas jasa rumah sakit yang tidak berwujud melalui lingkungan fisik yang konkret. Maka dari itu perhatian pada dimensi lingkungan fisik terbilang penting, mengingat pengaruhnya pada pembentukan persepsi kualitas layanan.

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan lingkungan fisik dan dimensi-dimensinya terhadap persepsi kualitas layanan di rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah Prabumulih.

Metodologi penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional (potong lintang). Data primer diperoleh dari pengisian kuisoner sebanyak 200 orang. Lingkungan fisik dinilai dengan aspek kondisi lingkungan, tata letak fungsionalitas, tanda symbol, desain dan kebersihan, dan persepsi kualitas layanan dinilai dengan kualitas fungsional dan teknikal

Hasil penelitian : Hasil analisis menunjukan terdapat korelasi sedang antara lingkungan fisik dengan persepsi kualitas layanan, dimana aspek lingkungan fisik yang paling berhubungan dengan persepsi kualitas layanan adalah kondisi lingkungan. Sedangkan desain dan tanda symbol tidak terdapat hubungan.

Kesimpulan : Peningkatan lingkungan fisik melalui peningkatan kondisi lingkungan, tata letak ruang dan fungsionalitas dan kebersihan dapat membantu membangun hubungan yang kuat terhadap persepsi kualitas layanan, oleh karena itu perlu untuk meningkatkan lingkungan fisik melalui peningkatan pengelolaan fasilitas yang telah.

---

Background: Achieving good service quality is crucial for the Prabumulih General Hospital. Apart from the treatment, another aspect that can influence the perception of service quality is the servicescape. Patients will assess the quality of intangible hospital services through the concrete physical environment. Therefore, attention to the dimensions of the servicescape is important, considering its influence on the formation of perceived service quality.

Objective: This study aims to examine the relationship between the servicescape and its dimensions on the perceived service quality in inpatient unit at the Prabumulih General Hospital.

Methods: This study uses a quantitative approach with a cross-sectional design. Primary data was collected from a questionnaire filled out by 200 individuals. The physical environment was assessed based on environmental conditions, functional layout, symbols, design and cleanliness, and the perception of service quality was evaluated in terms of functional and technical quality.

Results: Based on statistical tests, it was found that the servicescape had a significant correlation between the physical environment and the perception of service quality, with environmental conditions being the physical aspect most associated with the perception of service quality. Meanwhile, there is no correlation found between design and symbols and the perception of service quality.

Conclusion : Improving the physical environment through the enhancement of environmental conditions, spatial layout, functionality, and cleanliness can help build a strong relationship with the perception of service quality. Therefore, it is necessary to improve the physical environment by enhancing the management of existing facilities"

"Latar belakang: Pada awal bencana pandemi COVID-19 menyebabkan banyak Rumah Sakit tidak siap, terutama saat terjadi lonjakan kapasitas. Adanya kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kesiapan Rumah Sakit dalam menghadapi pandemi dan penetapan sebagai RS Rujukan COVID-19 membuat RSUD Kabupaten Bekasi harus mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan RSUD Kabupaten Bekasi dalam menghadapi pandemi COVID-19, faktor-faktor apa yang berperan dalam implementasi kebijakan, bagaimana peran pimpinan dan pelaksana, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan. Metode: penelitian desain deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan validitas dengan Triangulasi sumber melalui observasi, telaah dokumen dan cross-check dengan penilaian terhadap 12 komponen kunci menggunakan checklist Monev Kesiapan RS yang diadaptasi dari WHO, dilakukan pada Februari-Mei 2022. Hasil: RSUD Kabupaten Bekasi mendapatkan skor 96% pada penilaian kondisi triwulan 4 Tahun 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Faktor Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi terkait, serta Karakteristik dan kapabilitas pimpinan dan pelaksana. Strategi yang dilakukan adalah Skenario antisipatif, pemenuhan Staff, Stuff, System dan Structure serta Komunikasi-Koordinasi Kesimpulan RSUD Kabupaten Bekasi siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah Lingkungan, Sumber Daya, Hubungan antar organisasi, serta karakteristik dan kapabilitas pelaksana. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menjalankan strategi.

---

Background: In the beginning of COVID-19 pandemic, most of hospitals were unplanned to handle this pandemic especially in surge capacity. The purpose of this study’s are to analyze the hospital readiness to cope with pandemic circumstances by evaluating hospital readiness and strategies due to the Hospital Readiness Policy and mandatory as a referral hospital. to Covid-19. Method: The study employs a descriptive analytic qualitative method on Februari-May 2022, by in-depth interview utilize response from 12 different components also use main data while score and percentage as an outcome of response from checklist based on WHO. Validation with observation and document review as a source Triangulation. Measurement of Hospital Readiness was in Bekasi District Hospital at Quarter 2021. Results: In this study, the average score is 96%. Influenced factors of policy implementation were Environment, Resources, Inter-organization relationship, Characteristic and capability of a leader and employee. By accomplishing the strategy for anticipation scenario, fulfillment staff, stuff, system and structure, and Communication-Coordination, the hospital is ready to deal with pandemic. Conclusion: The hospital perseverance is ready. The success factors policy implementation: Environment, Resources, Inter-organization relationship, and Characteristic and capability of a leader and employee. Leadership is the key factor in implementing the strategy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen prom (desain sistem kerja serta pengelolaan dan peningkatan proses kerja) terhadap kinerja RS. MH. Thamrin Internasional Salemba Jakarta tahun 2008. Secara teoritis penelitian ini mengacu pada konsep dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPB), dalam Health Care Criteria for Performance Excellence 2008. Penelitian ini mempakan penelitian sun/ei dengan pendekatan kuantitatitl dimana data yang digunakan adalah data primer dengan memakai alat bantu kuesioner. Metode penelitian menggunakan metode analisis jalur atau disebut juga dengan Path Analysis. Sampel penelitian diambil dari karyawan RS. MH. Thamrin Internasional Salemba tahun 2008 dengan menggunakan stratified random sampling berdasarkan kelompok unit kerjanya. Hasil penelitian ditemukan bahwa desain sistem kerja serta pengelolaan dan peningkatan proses kelja mempengaruhi kincrja RS. MH. Thamrin Intemasional Salemba tahun 2008 sebesar 50, 1% dan 49,9% dipengaruhi oleh variabcl lain. Variabel yang paling besar mempengaruhi kinerja RS. MH. Thamrin Intemasional Salemba adalah pengeiolaan dan pcningkatan proses kerja yaitu sebesar 32,26%. sedangkan desain sistem kenja berpengaruh terhadap kinerja RS. MH. Thamrin Internasional Salemba sebesar 4,16%. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk lcbih memperhatikan dan meningkatkan manajemen proses, hal ini dapat dilakukan dengan cara : (1) mendesain sistem kerja yang efektif (2) mendesain sistem kerja yang mampu menghadapi keadaan darurat, (3) mendesain proses kerja yang jelas dan mudah untuk dilaksanakan, (4) mengelola, mengevaluasi dan meningkatkan proses kerja.

---

This study has an objective to know the influence of process management (work system design and work process management and improvement) to Operational Performance at MH. Thamrin International Salemba Hospital in Jakarta 2008. Theoretically, this concept is taken from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), in Health Care Criteria for Perfomance Excellence 2008.

The design in this study is a survey design with quantitative approaches. The method being used in this study is a path-analysis-method. The data are primary taken by the questionnaires. Samples are taken among employees at MH. Thamrin lntemasional Salemba Hospital by stratiied-random-sampling-method based on the work unit.

The result shows that work system design and work process management and improvement has influenced operational performance of MH. Thamrin [ntemasional Salemba Hospital as much as 50,l%, and the rest is influenced by other factor which is not included in this study.

According to the result of this study, it is recommended to give more attention to improve process management, such as: (I) design an eH`ective work systems, (2) design a work system which prepared for disasters or emergencies, (3) design a work process which is easy to be done, (4) manages, evaluate, and improve work processes."

"Manajemen strategis perlu dilakukan dengan baik agar rumah sakit mampu mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang serta mampu bertahan dalam menghadapi peningkatan persaingan pasar. Balanced Scorecard (BSC) merupakan metode yang dapat dipilih untuk mengintegrasikan seluruh aspek dalam organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan target pelaksana berdasarkan kinerja unit kerja sesuai dengan visi misi organisasi dengan mempertimbangkan aspirasi bottom up di Eka Hospital BSD dilihat dari faktor Input, Proses dan Output. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode pengumpulan data dengan cara telaah dokumen, CDMG dengan 4 orang manajer dan 3 orang kepala departemen, Wawancara mendalam kepada 4 orang manajer, 3 orang kepala departemen serta di direktur rumah sakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada faktor input sudah baik dan sesuai, faktor proses di analisis SWOT Eka Hospital BSD berada pada Kuadran I dan CSF ditentukan adalah manajemen SDM dan teknologi, faktor output didapatkan di perspektif keuangan tidak ada perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya, di perspektif pelanggan terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya pada KPI manajer pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan, di perspektif proses bisnis internal terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya pada KPI manajer pelayanan medis, penunjang medis, keperawatan, dan umum, di perspektif pertumbuhan dan pembelajaran terdapat perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya pada KPI manajer pelayanan medis dan keperawatan. Sesuai hasil penelitian, disarankan manajemen Eka Hospital BSD untuk melakukan faktor proses disertai diskusi dalam menentukan indikator unit kerja yang sesuai visi misi organisasi sehingga indikator kunci yang dihasilkan tidak subjektif dan sesuai dengan umpan balik diskusi.

---

Strategic management needs to be done well so that hospitals are able to anticipate future changes and survive in the face of increased market competition. Balanced Scorecard (BSC) is a method that can be chosen to integrate all aspects of the organization. This study aims to analyze the formulation of executive targets based on work unit performance in accordance with the vision and mission of the organization by considering bottom up aspirations at Eka Hospital BSD seen from the Input, Process and Output factors. This research design is qualitative research with a case study approach. Data collection methods by document review, CDMG with 4 managers and 3 department heads, in-depth interviews with 4 managers, 3 department heads and the hospital director. The results showed that the input factors were good and appropriate, the process factors in the SWOT analysis of Eka Hospital BSD were in Quadrant I and the CSFs determined were HR management and technology, the output factors were found in the financial perspective there was no difference compared to the previous year, in the customer perspective there was a difference compared to the previous year in the KPIs of medical, medical ancillary, and nursing managers, In the internal business process perspective, there are differences compared to the previous year in the KPIs of medical, medical ancillary, nursing, and general service managers, in the growth and learning perspective, there are differences compared to the previous year in the KPIs of medical and nursing managers. In accordance with the research results, it is recommended that Eka Hospital BSD management conduct process factors accompanied by discussions in determining work unit indicators in accordance with the vision and mission of the organization so that the key indicators produced are not subjective and in accordance with discussion feedback."

"Studi ini membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu tunggu pasien dan bagaimana pelaksanaan appointment system di unit rawat jalan RS Awal Bros Pekanbaru. Metode kuantitatif digunakan menganalisis lamanya waktu tunggu dan hubungan faktor keterlambatan dokter, status kepegawaian dokter, pola kedatangan pasien, karakteristik perjanjian, jenis pembayaran, lama pelayanan rekam medis dan jenis poliklinik dengan jumlah sampel 625 pasien. Metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan untuk mengetahui tentang pelayanan rawat jalan dan appointment system. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu tunggu rawat jalan adalah 136,02 menit, masih melebihi standar pelayanan minimal ≤ 60 menit. Hasil bivariat dengan menggunakan uji Chi Square didapatkan seluruh faktor mempunyai hubungan yang bermakna dengan lama waktu tunggu. Hasil multivariat dengan menggunakan regresi logistik didapatkan tidak ada hubungan bermakna antara keterlambatan dokter dan status kepegawaian dokter dengan lamanya waktu tunggu. Dari metode kualitatif diketahui bahwa appointment system belum berjalan dengan baik.

---

This study discusses the factors associated with patient waiting times and how the implementation of the appointment system in the outpatient unit Awal Bros Hospital Pekanbaru. Quantitative methods are used to analyze the long waiting time and the relationship between physicians arrival delay time, physician’s employment status, the pattern of the patient's arrival, the characteristics of the appointment, type of payment, length of medical records service and type of clinic with patient waiting times, with a sample of 625 patients. The qualitative method by conducting in-depth interviews to several informants to find out about outpatient services and appointment system. The results showed that outpatient waiting time was 136.02 minutes, still exceeding the minimum service standards ≤ 60 minutes. The results of the bivariate using Chi Square test obtained all the factors have a meaningful relationship with a long waiting time. Results of multivariate logistic regression there is no significant relationship between physicians arrival delay time, physician’s employment status, with long waiting times. From a qualitative method is known that the appointment system has not gone well."

"Sistem Informasi Rumah Sakit merupakan dasar dari kebutuhan pelayanan demi tercapai pelayanan yang prima, pada Rumah Sakit Hermina Lampung terjadi perubahan Sistem Informasi pada bulan Mei 2022, perubahan dilakukan agar tercipta kemudahan dalam pelayanan baik rawat jalan maupun rawat inap. Setelah penggunaan selama satu tahun dirasa masih ada kendala dalam pelayanan di rawat jalan dimana tidak tercapainya kesesuaian standar length of stay rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi sistem informasi di rawat jalan dengan menggunakan metode struktur, proses, output serta digabungkan dengan metode HOT-Fit. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan cara mixed method dimana dilakukan analisa penelitian secara kuantitatif dan kemudian dilakukan analisa penelitian kualitatif untuk memperkuat hasil dari penelitian, Pengambilan data dilakukan sejak Mei 2023 hingga Juni 2023, Hasil: Tidak terdapat hubungan bermakna antara kualitas sistem maupun kualitas informasi dengan usia, pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Pelatihan SDM terhadap sistem informasi masih kurang maksimal dalam pelaksanaan, sistem informasi sering terjadi down server yang dapat menyebabkan slowness dalam pelayanan, belum adanya SPO yang mengatur terhadap penggunaan jaringan wifi di rawat jalan menyebabkan kelambatan pada aplikasi sistem informasi, integrasi sistem terlaksana di setiap unit namun menjadi kendala pada saat penutupan pelayanan pasien karena masih adanya step-step yang tidak dilakukan unit sebelumnya. Kesimpulan: Dengan metode input, proses dan output serta HOT-Fit dapat mengetahui pelatihan SDM, kesiapan sistem, kesiapan sarana dan prasarana, kebijakan, serta integrasi sistem mengalami kendala yang paling bermakna di dalam pelayanan menggunakan sistem informasi di rumah sakit dan dibutuhkan penyelesaian agar dapat tercipta pelayanan yang maksimal

---

he Hospital Information System is the basis of service needs in order to achieve excellent service, at Hermina Lampung Hospital there was a change in the Information System in May 2022, changes were made to create convenience in service both outpatient and inpatient. After using it for one year, it is felt that there are still obstacles in outpatient services where standard conformity is not achieved for length of stay outpatient. This study aims to analyze the implementation of information systems in outpatient care using the structure, process, output method and combined with the HOT-Fit method.Method: This research was conducted in mixed methode where a quantitative research analysis was carried out and then a qualitative research analysis was carried out to strengthen the results of the research, data collection was carried out from May 2023 to June 2023,Results: There is no significant relationship between system quality and information quality with age, last education and gender. Human resources training on information systems is still not optimal in implementation, information systems often occurdown server which can cause slowness in service, there is no regulations that regulates the use of wifi networks in outpatient care causing delays in information system applications, system integration is carried out in each unit but becomes an obstacle when closing patient services because there are still step which the previous unit had not done.Conclusion:With the input, process and output methods as well as HOT-Fit, it can be seen that human resources training, system readiness, facility and infrastructure readiness, policies, and system integration experience the most significant obstacles in services using information systems in hospitals and solutions are needed so that services can be created. the maximum."