Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Depok. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan eksisting statistik, dan menggunakan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah: penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan sebesar 65,6% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Depok.

---

This final assignment discusses the Effect Of The Tax Collection Action with A Forced Letter To Taxpayers Compliance In Tax Service Office Primary Of Depok. The aim of the research is to determine how much the effect of the tax collection action with a forced letter to taxpayers compliance In Tax Service Office Primary Of Depok the method of this research was quantitative with existing statistic and using descriptive interpretative. The results of this study are: tax collection with a forced letter has a strong influence of 65,6% on the taxpayers compliance in Tax Service Office Primary Of Depok."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Pandemi Covid-19 di Indonesia telah merubah pola hidup dan seluruh aktivitas masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah harus menyesuaikan kebijakan-kebijakan atau regulasi-regulasi dengan kondisi yang terjadi saat ini salah satunya yaitu terkait dengan pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa. Regulasi atau kebijakan yang ada di Indonesia yang digunakan sebagai instrumen “bersifat memaksa” diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Undang-Undang ini dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melunasi utang pajak, jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh Jurusita Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberhasilan dari implementasi penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19 dengan menggunakan teori implementasi Meter dan Horn (1975) dimana terdapat 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik dan Sikap Para Pelaksana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam, data sekunder berupa studi pustaka dan observasi dimana peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang belum memenuhi tingkat keberhasilan dari suatu kebijakan dan terdapat kendala atau hambatan berupa kondisi internal dan eksternal dalam pengimplementasian penagihan pajak dengan surat paksa selama masa pandemi Covid-19.

---

The Covid-19 pandemic in Indonesia has changed the lifestyle and the activities of the community. The impact of the Covid-19 pandemic has also made the government to adjust the policies or the regulations to the current conditions, one of those is related to the implementation of tax collection with forced letters. The existing regulations or policies in Indonesia are used as a "coercive nature" instruments which are regulated in the Law of Republic of Indonesia Number 19 of 2000 concerning Collection of Taxes by Forced Letters. The implementation of this law is for the Taxpayer who does not pay off the tax debt, the amount of the tax bill that is not or underpaid until the due date of payment or until the due date of delay in payment or does not fulfill the installments of tax payments. The implementation of tax collection with a forced letter is carried out by an authorized official Tax Bailiff. This study aims to analyze the success rate of implementing tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic using the theory of implementation of Meter and Horn (1975) whose has 6 variables that affect the performance of policy implementation such as The Policy Targets and Standards, The Resources, The Communication between Organizations and The Strengthening Activities, The Characteristics of Implementing Agencies, Social, Economic and Political Conditions and The Implementer’s Attitudes. This study uses a qualitative approach with primary data collection techniques through in-depth interviews, secondary data in the form of the literature study and the observation that researchers are directly involved in the research. The results showed that there were 2 (two) factors that did not meet the success rate of a policy and there were obstacles in the form of internal and external conditions in the implementation of tax collection with forced letters during the Covid-19 pandemic."

"Skripsi ini membahas analisa manajemen pajak penghasilan pada PT. IPS, khususnya pajak penghasilan badan pada tahun 2008 dalam upaya mencapai efisiensi beban pajak. Penelitian ini adalah studi kasus. Hasil Penelitian menyarankan agar PT. IPS melakukan koreksi atas penghasilan final dan non final, agar tidak menyebabkan beban pajak yang lebih besar, serta melakukan pembetulan atas SPT Masa PPh Pasal 23 untuk melaporkan objek yang seharusnya terutang PPh Pasal 23.

---

This research discuss about analysis of income tax management on PT. IPS particularly income tax in 2008 in achieving efficiency of tax expense. This research is a case study. Results of the study suggest that PT IPS to revise the Corporate Income Tax Return regarding corrections on the final and non-final income, to avoid the larger administrative sanction, as well as perform revision of the Article 23 Income Tax Return to disclose all transaction that subjected to Income Tax."

"Pemungutan pajak di Indonesia dilaksanakan dengan sistem full self assessment, yang berarti Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Hasil dari permeriksaan tersebut adalah Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika Wajib Pajak tidak menerima hasil pemeriksaan, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, dan jika masih belum puas, dapat mengajukan banding. Masalah lain yang memberatkan Wajib Pajak, dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak. Dengan demikian pengadilan pajak merupakan suatu sarana untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Dalam skripsi ini hanya dibahas beberapa kasus mengenai banding untuk mendapatkan kesimpulan. Penulisan ini menganalisis tentang fakta-fakta di persidangan yang mendasari pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa pajak yang diajukan Wajib Pajak. Setelah melakukan ringkasan putusan banding, penulis mengelompokkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yaitu pentingnya persyaratan formal persidangan, kelengkapan alat bukti yang memberi keyakinan kepada hakim, perbedaan interpretasi hukum antara Wajib Pajak dan DJP, serta pentingnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan yang berlaku. Fakta-fakta tersebut digunakan sebagai dasar penulis untuk membangun manajemen perpajakan yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak agar fakta-fakta yang melemahkan argumen Wajib Pajak tidak terjadi lagi di masa mendatang.

---

Indonesia adopts self-assessment method in tax collection in which Taxpayer calculates and reports their income taxes while Directorate General of Taxes only performs the monitoring function and examination. The output of that process is a Tax Assessment Letter and Tax Collection Letter in which Tax payer may not fully agree. Thus Taxpayer may raise an objection and through court, if Tax payer is still not satisfied with the objection's result. Therefore Tax Court is one of a medium to bring justice to society. This research will only examine several appeal cases in court to lead into a conclusion.

This study examines the Court’s facts which become the basis of Judges consideration in making a decision. After resuming some appeal verdicts, writer classified the court’s facts, the importance of formal regulation, completeness of evidences, the difference of Law interpretation between Directorate General of Tax and Tax Payer, and the urgency of comprehending and knowing about the newest Tax rules which are applied.Those facts become the basis forwriter to build tax management system for Tax Payer, so that the same tax dispute will not happen again in the future."

"ABSTRAKPembaharuan sistem perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan, di mana ada implementasi sistem Self Assessment, yang memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. Tapi bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak oleh otoritas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu, serta kendala yang dihadapi, dan upaya apa yang dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu sebagai tempat penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pembayaran tunggakan pajak atas surat ketentuan yang dikeluarkan pada bulan Januari - Juni 2017. Sehubungan dengan realisasi pembayaran tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Prosedur penagihan aktif sebagai upaya untuk mengucurkan tunggakan pajak pada bulan Januari - Juni 2017 belum efektif karena hanya direalisasikan sebesar 6,84 . Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kendala seperti Bagian Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, terutama yang berkaitan dengan petugas pajak, pembayar pajak yang belum terdaftar, rendahnya kesadaran akan wajib pajak. Dan terakhir, fasilitas kerja yang tidak memadai.

---

ABSTRACTRenewal of the national tax system or better known as tax reform, in which there is the implementation of Self Assessment system, which provides flexibility for taxpayers to pay and report their own tax obligations. But what if the taxpayer cannot meet the obligations of taxation both due to non compliance in the tax system and other factors. This thesis discusses the implementation of tax collection by tax authorities in Tax Office Pasar Minggu, as well as any constraints faced, and what efforts are made by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this research is qualitative research with descriptive design and take Tax Office Pasar Minggu as research site. The results of this study found that active billing provides a very significant role on the payment of tax arrears on letters provisions issued during the month of January ndash June 2017. In relation to the realization of payment of tax arrears as a whole can be concluded that the active collection procedure as an effort to disburse tax arrears in January ndash June 2017 has not been effective because only realized by 6.84 . This is due to the discovery of several obstacles such as Collection Section Tax Office Pasar Minggu not yet have insufficient Human Resources, especially related to the Tax Bailiffs, taxpayers who have not registered, low awareness of the taxpayer. And lastly, inadequate work facilities. "

"Pembaharuan system perpajakan nasional atau lebih dikenal dengan tax reform, yang didalamnya terdapat pemberlakuan sistem Self Assesment, yaitu memberi keleluasaan bagi Wajib Pajak untuk membayar dan melapor sendiri kewajiban perpajakannya. Namun bagaimana jika wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya baik karena ketidakpatuhan dalam sistem perpajakan maupun faktor-faktor lainnya. Skripsi ini membahas tentang implementasi penagihan pajak oleh fiskus di KPP Pratama Cikarang Utara, serta kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh fiskus untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan mengambil KPP Pratama Cikarang Utara sebagai site penelitian. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penagihan aktif memberikan peran yang sangat signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak atas surat ketetapan yang terbit selama tahun 2009. Terkait dengan realisasi pencairan tunggakan pajak secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tindakan penagihan aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak tahun 2009 belum efektif karena hanya terealisasi sebesar 49,95 %.Hal tersebut dikarenakan ditemukannya beberapa kendala antara lainSeksi Penagihan KPP Pratama Cikarang Utara belum memiliki Sumber Daya Manusia yang belum memadai terutama terkait dengan Jurusita Pajak, wajib pajak yang sudah tidak terdaftar, kesadaran yang rendah dari wajib pajak, dan terakhir sarana kerja yang kurang memadai.

---

Renewal of the national taxation system or better known as tax reform, which is the application of Self Assessment system, which provide flexibility for taxpayers to pay for their own reporting and tax obligations. But what if the taxpayer can not do the tax compliance that caused by the tax system or other factors. This paper discusses the implementation of tax collection by tax authorities in KPP Pratama Cikarang Utara, as well as any obstacles encountered, and what is being done by the tax authorities to overcome these obstacles. The approach used in this study is a qualitative research design with descriptive and took the KPP Pratama Cikarang Utara as the site of research.

The results of this study found that the active collection provides a very significant role to the disbursement of delinquent taxes on an assessment published in 2009. disbursements associated with the realization of the overall tax arrears can be concluded that the active collection action as an effort to melt the tax arrears in 2009 not effective because it only realized by 49.95%. That is caused by several obstacles such as KPP Pratama Cikarang Utara not have Human Resources that adequate especially for the bailiff of the tax collection, a taxpayer who is not registered, low awareness of the taxpayer, and the last working facilities inadequate. "

"Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi wajib pajak perorangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terhadap kualitas pelayanan e-filing dalam pelaporan perpajakannya. Metode analisis dengan membandingkan antara harapan dengan kualitas kinerja pelayanan yang diterima wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak perorangan di lokasi penelitian belum merasa puas dengan kualitas pelayanan e-filing baik itu dilihat dari dimensi responsiveness, assurance, empathy, reliability, dan tangibles. Dengan tingkat kesenjangan terbesar berada di pada dimensi Assurance.

---

The purpose of this study was to analyze the perceptions of individual taxpayers in Menteng Tiga Jakarta Small Taxpayers Office to service quality of e-filing of tax reporting. Methods of analysis by comparing the expectations of the quality of service performance that was received taxpayer.

The results showed that in general the individual taxpayers in the study area have not been satisfied with the quality of the e-filing service whether it be of the dimensions of responsiveness, assurance, empathy, reliability, and tangibles. With the level of the biggest gaps are in the dimension Assurance."

"Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk memenuhi target penerimaan pajak setiap tahun. Walaupun target ini selalu dapat dipenuhi, tetapi penerimaan pajak tersebut belum mengoptimalkan potensi pajak berdasarkan aktivitas ekonomi sebenarnya (potensi pajak teoritis). Indikator lain adalah masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa kajian diungkapkan, bahwa hal tersebut disebabkan kelemahan administrasi perpajakan. Direktoral Jenderal pajak sudah melakukan beberapa kali reformasi administrasi perpajakan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, antara Iain pembentukan KPP WP Besar (Large Tax Office), KPP Madya (Middle Tax Ofiice) dan KPP Pratama (Small Tax Office). Juga digunakan e- payrrent dan e-filling untuk memudahkan transaksi perpajakan. Dengan pelayanan yang baik diharapkan akan lerbentuk kepatuhan wajib pajak. Mengingat pentingnya hubungan administrasi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, maka penulis mencoba mengangkat tema ini untuk materi penelitian.Reformasi administrasi ditujukan untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan melibatkan perubahan struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi. dan budaya organisasi. Sementara itu, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara Iain: core citizenship values, general tax belief inhibitor guilt, dan behavioral intentions.Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Jakarta dengan responden para wajib pajak yang diambil secara acak. Data dari kuesioner kemudian dianalisis untuk mengetahui korelasi dan pengaruh antara variabel terikat dan variabel bebas menggunakan korelasi Pearson yang dilanjutkan analisis of varian (Anova).Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis korelasi Pearson menunjukkan bahwa reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi mempunyai korelasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan strategi organisasi tidak berkorelasi secara signitikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis regresi menunjukkan struktur organisasi dan prosedur organisasi berpengaruh positif dan signirikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada strategi organisasi dan budaya organisasi walaupun berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tetapi pengaruhnya tidak signifikan.Mengingat reformasi administrasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka kebijakan reformasi administrasi perpajakan harus terus dilakukan sehingga merupakan kebijakan yang komprehensif dan kontinu. Agar dampak upaya reformasi administrasi perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka perlu dilakukan prioritas kepada reformasi struktur organisasi, prosedur organisasi, dan budaya organisasi perlu dilakukan, dibandingkan pada slrategi organisasi.

---

Directorate General of Tax is required to fulfill tax revenue target every year. This target may always be fulhlled, but such revenue has yet to optimize the tax potential based on the actual economic activity (theoretical tax potential). Another indicator is the low tax compliance on the part of the tax payers. Out of several studies made, it is revealed that this matter is due to weaknesses on the part of tax administration. The Directorate General of Tax has reformed the tax administration several times in order to improve services in the taxation by, among others, forming Large Tax Ofhce (KPP WP), Middle Tax Office (KPP Madya), and Small Tax Office (KPP Pratama). There are also e-payment and e-filling in order to facilitate tax transactions. It is expected that proper tax services would increase compliance on the part of the tax payers. Considering the importance of the relationship between tax administration and tax payer compliance, the writer tries to introduce this theme in the study materials.

Administration reform for increasing performance of organization with change organization structure?s, organization procedure's, organization strategy?s, and organization cuiture's. Meanwhile, tax payer compliance influence by: core citizenship vaiues, general tax belief, inhibitor guiit, and behavioral' intentions.

This study is conducted at the Tax Service Office for Public Companies in the Jakarta Stock Exchange, whose respondents are any tax payers taken at random. Data resulted from the questioners is then analyzed in order to find out the correlation and the effect between dependent variable and independent variable by using Pearson correlation, and continued with Analysis of Variance (ANOVA).

The results of this study Show that tax administrative reform significantly affect the tax payer compliance. The results of Pearson Correlation Analysis show that reforming the organizational structure, organizational procedure, and organizational culture will significantly affect the tax payer compliance, while organizational strategy doesn't have any significant correlation with tax payer compliance. The results of regression analysis show that both organizational structure and organizational procedure have positive, significant effect on tax payer compliance. However, both organizational strategy and organizational culture have positive, but insignificant, effect on tax payer compliance."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1984 dari sistem Official Assesment menjadi sistem Self Assesment. Dengan sistem Self Assesment pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pemerintah dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melaksanakan pembinaa.i, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan pajak. Namun dalam perkembangannya dari tahun ke tahun tunggakan pajak yang belum lunas tidak berkurang, tetapi justru bertambah sehingga hal tersebut harus dilakukan tindakan antisipasi agar tunggakan pajak tersebut dapat dikurangi. Penagihan pajak masih belum efektif dilaksanakan tanpa adanya peraturan yang bersifat memaksa. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis telah diterbitkan apabila pcnanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo, tetapi kenyataannya seringkali kurang mendapat perhatian oleh wajib pajak. Segala tindakan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak baik pajak-pajak pusat maupun pajak-pajak daerah haruslah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah yang timbul adalah untuk mengetahui surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa berpengaruh dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan apakah faktor penerbitan surat paksa memiliki pengaruh yang dominan terhadap pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (explanatory research). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji bagaimana hubungan dan sejauhmana pengaruh dari variable-variabel surat teguran dan surat paksa terhadap variabel pelaksanaan pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan terhadap data yang meliputi laporan dan proses penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Setia Budi Satu.Kesimpulan dari penelitian ini antara lain : surat teguran dan surat paksa yang dikirimkan kepada wajib pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak, secara umum kesadaran wajib pajak di wilayah KPP Setiabudi Satu masih rendah, terbukti setiap tahun wajib pajak menunggak relatif tinggi. Saran yang diberikan adalah selalu melakukan evaluasi terhadap efektifitas poly tagihan yang telah diterapkan, sehingga dapat ditemukan rumusan model penagihan yang strategis dan dapat menekan angka wajib pajak penunggak dari tahun ke tahun; serta untuk mempengaruhi kesadaran pajak para wajib pajak selain pelayanan prima perpajakan juga penyuluhan melalui pendidikan pajak.

---

Indonesia Taxing System has changed in 1984 from Official Assessment System to Self Assessment system. Because of Self Assessment system government give a full of trust to tax obligator , in order to account, to pay and to report herself/himself taxing obligation. In this case, the government, especially Directorate General of Tax, as suitable with its function obligate to execute, to guide, to serve, to monitor and the application of taxing sanction to taxing obligation execution of tax obligator based on decided regulation in tax laws regulation. Unfortunately in its development year to year , delay payment of tax is not decrease yet, but it is increasing so such matter must be done anticipation action in order to decrease of delay payment of tax. The addiction of tax is still not effective yet , because it is done without enforcement regulation. Admission letter, remaining letter or other same kind of letter have been published if tax obligator is not pay of its tax yet to the date line of the payment, but in the fact it is not often have paid attention by the tax obligator. All of action for tax addiction as the effort of the payment of addiction of tax both government taxes and local government taxes must be done based on valid laws regulation

The problem that arise is in order to know of admission letter and enforcement letter that be published have a significant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator or is the publishing of enforcement letter factor have dominant influent payment execution of delay payment of tax by tax obligator The purpose of this research is in order to analyze the admission letter and enforcement letter that be published have significant execution of delay payment of tax by tax obligator. Method that be used in this research hypothesis testing research method and exploration research) , This research meant in order to know and to test how the connection and how far the influence of admission letter and enforcement letter variables to execution of delay payment of tax by tax obligator. Data collection technique uses dictum research and field research to data that consist of report and tax addiction process that be done by Tax Service Office Jakarta Setia Budi Satu

The conclusion of this research namely: admission letter and enforcement letter that be sent to tax obligator have a significant influence to the payment of tax addiction by tax obligator., in general consciousness of tax obligator in KPP Jakarta Setia Budi Satu territory is still low, it is proved every year, tax obligator delay the payment high relatively The advice that given is always evaluate to addiction pattern effectively that have been applied, so it can be found strategic addiction model formula and can push the numeric of addiction of tax obligator year to year and also to influence consciousness of tax for tax obligator beside taxing primary service and also illumination through tax education."