Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"Kebijakan publik merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam merancang kebijakan, masyarakat perlu dilibatkan agar tujuan dikeluarkannya kebijakan dapat tercapai, yaitu mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Karena dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, terutama informasi-informasi dari masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut karena masyarakatlah yang terkena dampak dari penerapan kebijakan publik. Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam perancangan Kebijakan emerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun belum ada model sistem yang dapat digunakan untuk peancangan kebijakan pemerintah yang melibatkan masyarakat sebagai sumber informasi. Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan dalam perancangan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah model sistem yang menyediakan mekanisme perancangan kebijakan pemerintah yang dapat melibatkan masyarakat. Model sistem e-Participation dibangun dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dan Multiview, serta pemodelan Unified Modeling Language (UML) untuk visualisasi model sistem. Penelitian yang dilakukan menghasilkan model sistem perancangan yang telah disesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dapat digunakan oleh Kementerian dalam melakukan analisis rancangan kebijakan.

---

Public policy is one of the government?s action to overcome problems that occur in public. When drafting the policy, citizen needs to be involved in order to achieve it?s objectives, to overcome the problems that occur in public. in order to make the policy draft, government must collect the facts that occurred in the public, especially the public informations regarding the implementation of that policy, because they are affected directly by the implementation of public policy. In Indonesia, public participation have been regulated in Legal drafting Policy, but there is no model of system that can be used for policy drafting that involve public as a source of information. Public involvement as the affected parties of a policy is needed in legal drafting.

This research aimed to develop a model of system that provides a mechanism of government legal drafting which can be done by public. e-Participation System model is developed by using the soft System Methodology (SSM) and Multiview, also using Unified Modeling Language (UML) for the visualization of the system model. Research conducted produce a model of legal drafting system that adjusted with problem situations and requirements that can be used by the Ministry to analyse legal draft."

"Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) menggunakan 5 dimensi sebagai faktor penilaian yaitu dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Kondisi implementasi e-government belum menunjukkan keberhasilan disemua daerah, hal ini bisa dilihat dari 26 provinsi yang mengikuti PeGI hanya 7 provinsi yang mendapat peringkat baik pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji validitas indikator-indikator dari dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan, kemudian mengelompokkan provinsi berdasarkan kesamaan karakteristik yang dimiliki serta menentukan variabel yang mempengaruhi pembentukan kelompok tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuntitatif dengan teknik analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Hasil penelitian ini adalah indikator-indikator dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, dan perencanaan semuanya valid dan bisa digunakan untuk penilaian implementasi e-government tingkat provinsi. Dimensi aplikasi tidak semuanya valid, indikator untuk aplikasi yang tidak valid adalah aplikasi manajemen keuangan. Berdasarkan hasil analisis klaster dengan K-Mean untuk 3 klaster yang terbentuk yaitu klaster 1(A) terdiri dari 5 provinsi, klaster 2 (B) terdiri dari 9 provinsi, dan klaster 3 (C) terdiri dari 10 provinsi. Pada analisis diskriminan menunjukkan bahwa karakteristik untuk provinsi pada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berbeda. Variabel infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan merupakan variabel yang paling membedakan kelompok-kelompok tersebut.

---

PeGI has 5 dimensions (dimensions of policies, institutions, infrastructure, applications, and planning) to evaluate. Although the implementation of PeGI is almost 6 years, but the implementation condition of of e-government has not shown success in all areas, it can be seen for 2011, from 26 provinces who follow PeGI only 7 provinces that gets good ratings. The purpose of this research to test the validity of the indicators of the 5 dimensions and classifying provinces possessed similar characteristics and to determine the variables that influence the formation of the group. This research use quantitative approach method. Data analysis was performed using factor analysis, cluster analysis, and discriminant analysis.

The results of this study are indicators of policy dimensions, institutional, infrastructure, and planning are all valid and can be used for the assessment of the implementation of e-government at the provincial level. For The applications, financial management applications indicator is not valid. Based on the analysis of the K-Means cluster to third cluster formed by the cluster 1 (A) consists of 5 provinces, cluster 2 (B) consists of 9 provinces, and cluster 3 (C) consists of 10 provinces. In the discriminant analysis showed that the characteristics or conditions for the provinces in group A, group B and group C are different. Infrastructure, application, and planning dimension are that most distinguishes these groups."

"ABSTRAKTata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dewasa ini menjadi tuntutan yang berkembang dari masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang dikenal dengan e-government yang kemudian diatur dalam peraturan presiden RI sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam pengembangan SPBE tersebut diperlukan suatu perencanaan dan kebijakan strategis yang tepat agar manfaatnya betul-betul efektif dan mampu mendukung serta meningkatkan kinerja pemerintah di tengah berbagai kebijakan yang menuntut efisiensi dan transparansi anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) untuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Cirebon menggunakan metodologi Peppard dan Ward dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain Analysis dan SWOT untuk menghasilkan usulan rancangan strategis sistem informasi yang terdiri dari strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI, sehingga pengembangan SI/TI bukan lagi sebagai cost center tetapi diposisikan sebagai pemungkin (enabler) yang memberikan nilai dan manfaat (value center) bagi organisasi dan pemerintah daerah. Dengan adanya PSSI ini diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

---

ABSTRACTGood governance today is a growing demand from the community. The government as a public servant has an obligation to realize the expectations of the community. One form of government efforts to improve service to the community and realize good governance is by utilizing information technology in the process of administering government, known as e-government, which is then regulated in the presidential regulation of Indonesia as an Electronic-Based Government System. In developing the Electronic-Based Government System, it is necessary to have appropriate strategic planning and policies so that the benefits are truly effective and able to support and improve government performance amid policies that demand budget efficiency and transparency. This study aims to develop an Information System Strategic Planning for Regional Civil Service and Training Agency of Cirebon using the Peppard and Ward methodology by combining several analytical tools such as the Critical Success Factor, Value Chain Analysis and SWOT to produce strategic design proposals information system consisting of IS strategies, IT strategies, and IS / IT management strategies, so that the development of IS / IT is no longer a cost center but is positioned as an enabler that provides value and benefit to organizations and local governments. With the information system strategic planning existence of , it is expected to be able to provide solutions to the problems faced by the organization in carrying out its business activities."

"Dampak dari COVID-19 di Indonesia sangatlah besar bagi operasional negara. Mulai dari diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sampai kepada terbitnya berbagai peraturan pemerintah yang mewajibkan penggunaan aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi penelitian pertama yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking di Indonesia, khususnya aplikasi PeduliLindungi. Penelitian ini menggunakan sebuah model eksploratif yang terdiri dari konstruk yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang terinspirasi dari Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM). Responden yang terdiri dari 618 pengguna aplikasi PeduliLindungi selama 3 bulan terakhir. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perceived ease of use (kemudahan), perceived benefits (kebergunaan), hedonic motivation (perasaan positif pribadi), dan trust in government (kepercayaan kepada pemerintah) adalah faktor yang berpengaruh terhadap konstruk tracking and tracing e-government adoption (adopsi e-government). Sementara itu, konstruk Information Transparency (keterbukaan informasi), government accessibility (kemudahan akses layanan pemerintah), Social Awareness (kesadaran sosial terhadap COVID-19), dan Intention to recommend (intensi untuk merekomendasikan) adalah merupakan faktor yang dipengaruhi oleh tracking and tracing e-government adoption. Penelitian ini dapat menjadi salah satu penelitian pertama di Indonesia yang meneliti penyebab dan dampak dari adopsi aplikasi e-government tracking dan tracing PeduliLindungi di Indonesia dan membantu penelitian selanjutnya mengenai aplikasi PeduliLindungi.

---

The impact of COVID-19 towards Indonesia has been tremendous. Starting from the announcement of the multitiered activity restrictions (PPKM) by the government to the national regulations for the enforcement of the tracking and tracing e-government application, PeduliLindungi for several regions in Indonesia. This research is aimed to be one of the first research to explore the factors affecting and being affected by the adoption of egovernment applications in Indonesia, more specifically towards PeduliLindungi. This research uses an exploratory research model with constructs adapted from various past researches inspired by the Unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) dan Technology Acceptance Model (TAM) research models. This research is comprised of 618 respondents consisting of people who have used the PeduliLindungi application in the past 3 months. The analysis process of this research utilizes the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) done via SmartPLS 3 software. The result of this research shows that perceived ease of use, perceived benefits, hedonic motivation dan trust in government are factors that are proven in predicting tracking and tracing e-government adoption. On the other hand, Information Transparency, government accessibility, Social Awareness, dan Intention to recommend are factors that are proven being affected by tracking."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Skripsi ini membahas mengenai Penerapan e-Government Dalam Pelayanan Elektronik Akta Kelahiran (e-Akta) Pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Teknik analisis menggunakan konsep perubahan paradigma e-Government yang dikemukakan oleh Haedler dan Peliici (2001) antara lain dilihat dari faktor Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Mode of Service Delivery, dan Principle of Service Delivery.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-Akta dinilai masih kurang baik, hal ini dikarenakan terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu utama di dalam pelaksanaan program e-Akta diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan warga DKI Jakarta dalam mengatasi isu digital divide, serta dari faktor keamanan data kependudukan yang tersimpan pada aplikasi program e-Akta. Melihat kondisi tersebut, diperlukan kerja keras oleh semua pihak yang terkait dengan program e-Akta ini terutama pada proses rekrutmen staf pelaksana yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, pemberian pelatihan rutin baik itu kepada pihak internal maupun eksternal guna menambah pengetahuan di dalam cara penggunaan e-Akta, serta perlunya diberlakukan prosedur operasi standar yang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini.

---

This thesis discusses the Implementation of e-Government in Services of Electronic Excerpt of Birth Certificate (e-Akta) at Office of Population and Civil Registration Administration City of Jakarta Pusat. This study uses positivism approach. Analysis techniques using the concept of e-Government paradigm shift proposed by Haedler and Peliici (2001), among others, viewed from the factors of Orientation, Process Organization, Management Principle, Leadership Style, Internal Communication, External Communication, Modes of Service Delivery, and Principle of Service Delivery.The result of the research shows that the e-Akta program has not yet well-succeeded, there are still some problems to be the main issue in the implementation of e-Akta program including the availability of human resources, the ability of Jakarta's people in tackling the issue of the digital divide, as well as the security factor of population data that stored on e-Akta application program. Respond these conditions, it takes hard work by all parties associated with the e-Akta program is mainly on the process of implementing recruitment of staff in accordance with the educational background required, giving regular training to both internal and external parties in order to increase knowledge in how to use e-Akta, and the need for standard operating procedures that apply must be adapted to the conditions that exist today."

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "

"Pemanfaatan TIK dapat memberikan sistem dan layanan untuk saling terhubung, pada akhirnya ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat akses informasi yang dibutuhkan dalam segala hal. Kemajuan TIK memberikan sarana dalam pembangunan dan pembentukan sistem tata kelola yang efisien dan efektif hampir di semua bidang, salah satunya sektor pemerintah yang dikenal e-government (Electronic Government). Dalam rangka melaksanakan e-government dengan menciptakan layanan berbasis digital, Kota Depok sebagai salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia juga ikut ambil bagian. Dengan padatnya jumlah penduduk dan luasnya jangkauan wilayah serta diikuti dengan nilai SPBE Kota Depok yang berada pada predikat baik, maka menjadi tuntutan untuk memberikan layanan kependudukan yang optimal salah satunya dengan melaksanakan pelayanan kependudukan secara digital. Namun dalam pelaksanaannya ternyata ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital. Pengukuran e-readiness yang digunkaan, yaitu Framework STOPE dengan lima domain yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian yakni strategy, technology, organization, people dan environment. Penelitian ini dikombinasikan dengan pemeringkatan e-readiness dari Center for International Development (CID) Harvard. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu mixed method melalui survei, wawancara mendalam dan studi kepustakaan dengan teknik analisis datanya, yaitu statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan jika kesiapan Disdukcapil Kota Depok dalam penerapan pelayanan kependudukan secara digital berdasarkan perhitungan framework STOPE berada pada kategori siap dengan nilai 3,16 dengan persentase 79%. Namun praktiknya kesiapan yang baik tersebut tidak selamanya sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana kesiapan penerapan e-government masih berbasiskan output belum melihat secara impact dan outcome. Hal tersebut berangkat dari penerapan pelayanan kependudukan secara digital yang masih memiliki beberapa permasalahan terutama pada domain environment, people, dan technology.

---

The utilization of Information and Communication Technology (ICT) facilitates interconnectivity among systems and services, streamlining and expediting access to essential information across diverse domains. ICT advancements serve as pivotal tools for the establishment of efficient governance frameworks, notably exemplified in the sphere of e-government. Depok City, as a regional government entity in Indonesia, is actively engaging in the implementation of digital-based services to realize e-government initiatives. Given the city's substantial population density and expansive geographical coverage, coupled with a commendable SPBE score denoting its proficient standing, there arises a pressing need to optimize citizen services, prominently achieved through the deployment of digital population services. Nonetheless, the execution of such initiatives has encountered inherent challenges. This study endeavors to assess the preparedness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services. The assessment employs the STOPE Framework, encompassing five adaptable domains—strategy, technology, organization, people, and environment—to gauge e-readiness, complemented by e-readiness rankings sourced from Harvard's Center for International Development (CID). Employing a quantitative research approach, a mixed-method data collection methodology incorporating surveys, in-depth interviews, and comprehensive literature review is employed, with data analysis predominantly utilizing descriptive statistics. The findings of this research reveal that e-readiness of Depok City's Population and Civil Registration Service in deploying digital population services based on the STOPE Framework is in the ready category with e-readiness score of 3.16, constituting 79%. However, in practice, good readiness is not always in accordance with the conditions in the field, where readiness to implement e-government is still based on output without looking at impact and outcome. This stems from the implementation of digital population services which still has several problems, especially in the environment, people and technology domains."

"Pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengembangan e-government di Indonesia dapat didukung dengan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengakses internet, sehingga saat program pemerintah dilaksanakan dapat secara langsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan digital masyarakat Banyumas pada layanan OSS-RBA menggunakan konsep citizen e-readiness untuk mengukur tingkat kesiapan masyarakat, pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mix method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei, teknik pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam kepada enam narasumber. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kesiapan pada kategori sedang dengan 95%. Mayoritas responden berada pada tingkat kesiapan “sedang” dikarenakan masih terjadi beberapa permasalahan yang terjadi pada layanan OSS-RBA.

---

Business licensing services through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) are listed in Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing. The development of e-government in Indonesia can be supported by people who have the ability to access the internet, so that when government programmes are implemented, they can be directly utilised by the community. This study aims to analyse the level of digital readiness of the Banyumas community for OSS-RBA services using the concept of citizen e-readiness to measure the level of community readiness, this research approach uses quantitative with mix method data collection techniques. Quantitative data collection techniques were conducted through surveys, qualitative data collection techniques were conducted through in-depth interviews with six resource persons. The findings of this study show that respondents have readiness in the medium category with 95%. The majority of respondents are at a "mod erate" level of readiness because there are still some problems that occur in the OSS-RBA service."