Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan transportasi selama ini telah mampu menghubungkan wilayah Indonesia dalam satu untaian jaringan dan menjadikan perhubungan sebagai urat nadi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meningkatkan pelayanan dan transparansi kepada masyarakat, Kementerian Perhubungan (Kemhub) telah melakukan upaya penyampaian informasi secara elektronik, baik informasi tentang transportasi maupun masalah anggaran yang ada di Kemhub. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan ke depan serta berbagai gangguan lainnya seperti bencana alam yang menimpa sebagian wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang membawa dampak berupa rusaknya sebagian infrastruktur transportasi, sementara transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong jasa transportasi ke seluruh pelosok tanah air.Melihat besarnya potensi bencana yang terjadi di Indonesia maka perlu dibangun BCP/DRP khususnya bagi instansi pemerintahan, penulis menggunakan penelitian ini untuk membuat sebuah model DRP yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan dalam hal ini Kementerian Perhubungan dengan menggunakan kerangka kerja NIST 800-34 dimana terdapat proses Business Impact Analysis (BIA) dan Strategi Recovery yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan pada saat terjadi bencana.

---

Development of transport had been able to connect parts of Indonesia in one thread and make communications networks as the lifeblood of a community, state and nation. To improve service and transparency to the public, the Ministry of Transport (Ministry of Transportation) has made efforts to deliver information electronically, either information about transportation and budget issues in the Ministry of Transportation. However, in addition to the success that has been achieved, there are still many challenges for future development as well as a variety of other disorders such as natural disasters that hit some parts of the unitary Republic of Indonesia which affected the form of the destruction of most of the transport infrastructure, while transport continues to be required to perform the function of supporting and drivers of transportation services to all corners of the country.

Given the scale of the potential disaster that occurred in Indonesia, it is necessary to build BCP / DRP, especially for government agencies, the authors used this research to create a DRP models to suit the needs of government agencies in this case the Ministry of Transportation to use the framework of the NIST 800-34 where there is a process Business Impact Analysis (BIA), and recovery strategies that can be used to overcome disruption in the event of a disaster."

"Kementerian Agama telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu dengan dikembangkan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), Education Management Information System (EMIS), portal Kementerian Agama dan Sistem Pengadaaan Barang/Jasa secara Elektronik (SPSE). Dengan penggunaan sistem informasi yang semakin meningkat maka perlu adanya jaminan kelangsungan bisnis dari data center Kementerian Agama, namun sampai saat ini Kementerian Agama belum memiliki perencanaan khusus terkait kontingensi data center.Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat (Pinmas) merupakan unit pengelola TIK di Kementerian Agama. Pinmas menyusun rencana strategis (Renstra) TIK 2015-2019, salah satunya memuat tentang penyusunan dokumen disaster recovery plan (DRP). DRP disusun untuk meminimalkan dampak risiko yang terjadi dan menjamin availabilitas kelangsungan bisnis organisasi apabila terjadi gangguan atau bencana.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun dokumen disaster recovery plan untuk Kementerian Agama dengan menggunakan metodologi yang mengacu pada NIST SP 800-34 Rev.1 dan NIST SP 800-30 Rev.1. Framework ini memiliki langkahlangkah yang harus dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan disaster recovery plan yang sesuai dengan kondisi organisasi.Dalam dokumen disaster recovery plan ini dilakukan penilaian terhadap terjadinya risiko untuk mengetahui tingkat dampak risiko. Selain itu, dalam dokumen ini juga dilakukan analisis dampak bisnis untuk mengetahui tingkat kritis sistem informasi yang dimiliki organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen disaster recovery plan sebagai masukan untuk Kementerian Agama.

---

Ministry of Religious Affairs has been utilizing information and communication technology (ICT) as a means to provide services to the public, has developed Integrated and Computerized Hajj Information System (SISKOHAT), Education Management of Information System (EMIS), the portal of the Ministry of Religion and Electronic Procurement of Goods/Services System (SPSE). Furthermore, the utilization of information systems has increased the need for business continuity assurance of the data center of the Ministry of Religious Affairs, but to date they do not have specific plans related to contingency data center.

Information and Public Relations Center (Pinmas) is a management unit of ICT in the Ministry of Religion. Pinmas develop a strategic plan ICT 2015 to 2019, one of which includes the preparation of a document on disaster recovery plan (DRP). DRP is structured to minimize the impact of the risk occurring and ensure the availability of organization's business continuity in case of disruption or disaster.

The aim of this study is to develop a disaster recovery plan document to the Ministry of Religion by using a methodology which refers to the NIST SP 800-34 and NIST SP 800-30 Rev.1 Rev.1. This framework has the steps that must be undertaken as a reference in the preparation of a disaster recovery plan in accordance with the conditions of the organization.

In a disaster recovery plan document was conducted on the occurrence of a risk assessment to determine the level of risk impact. In addition, this document also conducted a business impact analysis to determine the level of critical information systems of the organization. The result of this research is proposed documents disaster recovery plan as input for Ministry of Religious Affairs."

"Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (Pusdatik) merupakan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengelolaan layanan teknologi informasi komunikasi dan penyelenggaraan pusat data di Instansi XYZ. Dalam era digitalisasi dan konektivitas yang cepat, Pusdatik harus siap menghadapi bencana dan ancaman yang mengakibatkan terganggunya layanan dan operasional. Salah satu upaya untuk mengurangi dampak hilangnya layanan dari pusat data akibat bencana dan ancaman adalah dengan suatu rencana yang bertujuan untuk mencegah kerugian dan kerusakan, yaitu disaster recovery plan (DRP). Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan, ketua tim dan staf, ditegaskan bahwa layanan yang dikelola oleh Pusdatik memiliki peran penting dalam mendukung proses bisnis organisasi dan saat ini Pusdatik belum memiliki dokumen DRP jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Pengembangan DRP yang dapat dijadikan panduan jika terjadi gangguan dan bencana yang tidak terduga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, studi pustaka dan observasi ke pusat data. Pengembangan DRP menggunakan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan dalam penelitian ini adalah melakukan identifikasi proses bisnis, identifikasi aset, risk assessment, business impact analysis, analisis kontrol pencegahan berdasarkan SNI 8799-1:2023 dan penyusunan dokumen DRP. Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi Pusdatik saat ini.

---

The Data and Information Communication Technology Center (Pusdatik) is a working unit tasked with managing information and communication technology services and operating the data center at XYZ Institution. In an era of rapid digitization and connectivity, Pusdatik must be prepared to face disasters and threats that may disrupt services and operations. One effort to mitigate the impact of service loss from the data center due to disasters and threats is through a plan aimed at preventing losses and damages, known as Disaster Recovery Plan (DRP). Based on interview results with leaders, team leaders, and staff, it is emphasized that the services managed by Pusdatik play a crucial role in supporting the organization's business processes, yet currently, there is no DRP in place in case of disasters. Therefore, it is necessary to design a DRP that can serve as a guideline in the event of unforeseen disruptions and disasters. This research adopts a qualitative method with a case study approach. Data collection methods include interviews, literature reviews, and observations at the data center. The DRP design utilizes NIST SP 800-34 Rev 1. The research stages involve analyzing business processes, identifying assets, conducting risk assessments, business impact analysis, analyzing preventive controls based on SNI 8799-1:2023, and drafting the DRP document. The result of this research is a DRP document that aligns with the current condition of the Pusdatik."

"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyelenggarakan layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon I unit at Ministry of Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can still take place even when there is a disruption or disaster. This thing is in line with Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Conduct of the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good disaster recovery plan for Ditjen AHU.

The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens."

"Instansi ALT merupakan salah satu satuan kerja (satker) yang berada dibawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) yang mempunyai tugas memberikan pelayanan prima kepada VVIP secara profesional, transparan dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, instansi ALT memanfaatkan peran teknologi informasi sebagai sarana pendukung pada lingkup internal maupun eksternal. Ketersediaan dan kehandalan layanan berbasiskan teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting, sehingga perlu adanya perencanaan guna menjamin kesinambungan kegiatan bisnis yang diakibatkan oleh gangguan maupun bencana. Hal ini sesuai dengan tujuan strategis organisasi yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 17 ayat 1. Dikarenakan pentingnya hal tersebut, maka perlu dirancang rencana kesinambungan bisnis yang baik untuk instansi ALT.Proses perancangan Business Continuity Plan (BCP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan NIST SP 800-34 rev.1. Tahapan awal dalam perancangan BCP adalah melakukan identifikasi kebijakan, sistem informasi, perangkat keras maupun jaringan. Dilanjutkan dengan melakukan analisis dampak bisnis serta identifikasi dan penilaian risiko terhadap aset yang dimiliki oeleh instansi ALT. Kemudian menentukan strategis kesinambungan yang meliputi aspek pemulihan, evakuasi darurat maupun restorasi fungsi pada saat terjadi gangguan ataupun bencana. Pada akhirnya pembentukan manajemen krisis sebagai pelaksana proses kesinambungan bisnis. Hasil dari perancangan BCP ini diharapkan dapat membantu menjamin ketersediaan dan kehandalan layanan teknologi informasi yang ada pada instansi ALT ketika terjadi gangguan maupun bencana.

---

ALT agencies is one unit of work under auspices the Ministry of State Secretariat (Kemensetneg) which has the task of providing excellent services to VVIP in a professional, transparent, and accountable. In the implementation of operational activities, ALT agencies are utilize role of information technology as a means of supporting in the internal and external scope. The availability and reliability of information technology-based services is an important thing, so it is necessary for planning to ensure continuity of business activity caused by disruption or disaster. This thing is in line with the strategic objectives of the organization and reinforced by Government Regulation No.82 Year 2012 about a implementation of Electronic Transaction System section 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good business continuity plan for ALT agencies.

The design process of the Business Continuity Plan (BCP) were performed using the NIST SP 800-34 rev.1 framework as a reference. Early stages in the design BCP is to identify policy, information systems, hardware and networks. Followed by conducting a business impact analysis and risk assessment as well as the identification of the assets owned by ALT agency. Then determine are strategic aspects of sustainability which includes recovery, emergency evacuation and restoration of function in the event of a disaster or disruption.Finally, the establishment of crisis management as the process of implementing a business continuity. Results from the BCP design is expected to help ensuring the availability and reliability of existing information technology services when an interrupt and disasters to ALT agencies."

"Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang dapat mengelola asetnya secara mandiri. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Universitas Indonesia menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI). Pengelolaan SI/TI pada Universitas Indonesia saat ini belum menjangkau implementasi manajemen risiko yang sesuai dengan tata kelola TI Universitas Indonesia. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan akar permasalahan tidak adanya rencana pemulihan SI/TI jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Indonesia perlu memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi panduan dalam implementasi manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kombinasi antara metode studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pimpinan Universitas Indonesia, studi literatur, dokumentasi, dan observasi proses bisnis, aset SI/TI dan pusat data. Dokumen DRP dirancang berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan penelitian ini dimulai dengan analisis proses bisnis, identifikasi aset SI/TI, pembuatan kebijakan rencana pemulihan bencana SI/TI, analisis dampak bisnis, analisis kontrol pencegahan pada pusat data berdasarakan ANSI/TIA 942-A, dan merancang dokumen DRP. Rancangan dokumen DRP divalidasi oleh pimpinan DSTI. Hasl dari penelitian ini adalah rancangan Dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Indonesia.

---

Universitas Indonesia is a Legal Entity State University (PTN BH) that can manage its assets independently. In carrying out its business processes, the University of Indonesia uses an information system managed by the Directorate of Information Systems and Technology (DSTI). The management of IS/IT at the Universitas Indonesia has not yet reached the implementation of risk management in accordance with the Universitas Indonesia IT governance. The results of the identification of the root problems found the root of the problem is the absence of a IS/IT recovery plan if a disaster occurs. In this regard, the University of Indonesia needs to have a Disaster Recovery Plan (DRP) that can be a guide in the implementation of risk management. This study uses qualitative methods, a combination of case study methods and action research. Data collection was carried out by interviews with the management of the Universitas Indonesia, literature study, documentation, and observation of business processes, IS/IT assets and data center. The DRP document was designed based on NIST SP 800-34 Rev.1. The stages of this research began with an analysis of business processes, identification of IS/IT assets, policy making of an IS/IT disaster recovery plan, business impact analysis, prevention control analysis on data center based on ANSI / TIA 942-A, and designing DRP documents. The DRP document design was validated by the management of the DSTI. The result of this research is the DRP document draft that suit the needs of the Universitas Indonesia."

"ABSTRAK organisasi dituntut untuk memberikan kinerja yang prima dalam operasionalnya, namun pada kenyataannya seringkali terjadi gangguan yang mengakibatkan terhambat atau terhentinya kegiatan operasional mereka. PGS Jakarta merupakan salah satu contoh organisasi yang dituntut untuk tetap bisa mempertahankan kelangsungan bisnis mereka di tengah gangguan operasional yang muncul. Namun sayang, PGS Jakarta belum memiliki sebuah dokumen DRP yang dapat dijadikan panduan dalam mengatasi gangguan untuk mempertahankan kelangsungan bisnis mereka.Penelitian ini berfokus pada kegiatan perancangan DRP. Gangguan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor SI/TI pada proses bisnis PGS Jakarta. Perancangan ini dilakukan secara bertahap dengan mengikuti kaidah perancangan DRP dari NIST. Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pembuatan kebijakan DRP dengan memperhatikan peraturan Title 21 Part 11, Business Impact Analysis dari layanan-layanan aplikasi SI/TI yang ada, Preventive Control Analysis terutama mengenai kendali pencegahan di data center, Pengembangan Strategi Mitigasi terhadap risiko-risiko yang ada dan yang terakhir adalah Pengembangan dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen DRP untuk PGS Jakarta.

---

ABSTRAK organizations are obliged to give excellent performance in their operations, but sometimes there are disruptions which hold or stop their operation activities. PGS Jakarta are one of organization which also need to keep their business continue running eventhough they have disruptions on their operational. Unfortunately PGS Jakarta do not have DRP document which can be their reference to anticipate disruptions in order to keep their business continue running.This research focused on the DRP designing activities to assure business continuity. Disruptions which being focused on this research are disruptions which caused by IS IT factor to PGS Jakarta business process. This designing process performed gradually by following DRP designing steps from NIST. Steps which performed on this research are DRP policy creation which observe Title 21 Part 11 regulation, Business Impact Analysis from existing IS IT application services, Preventive Control Analysis especially related to preventive control in data center, Mitigation Strategy Development against identified risks, and the final step is DRP document Development, which suits with organization needs. The outcome of this research is the draft of Disaster Recovery Plan document for PGS Jakarta."

"PT PELNI Persero sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan laporan pekerjaan Divisi Teknologi Informasi tahun 2016 diketahui bahwa realisasi KPI durasi gangguan infrastruktur TI sebesar 292 jam, melebihi target maksimum yang disepakati yaitu, 43 jam/tahun.Dari hasil analisis, diketahui bahwa salah satu penyebab permasalahannya adalah tidak adanya disaster recovery plan DRP . Penelitian ini merancang DRP yang sesuai untuk PT PELNI Persero . Perancangan DRP menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada panduan NIST SP 800-34 Rev.1 yaitu, penyusunan kebijakan, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan, dan menyusun strategi kontigensi. Selain itu, analisis konsolidasi dan optimasi sumber daya server dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya setiap aset/layanan TI.Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara serta kuesioner terhadap nara sumber unit kerja terkait. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi RTO, RPO, dan tingkat dampak yang dijadikan urutan prioritas pemulihan aset/layanan TI.Berdasarkan ketiga hal tersebut, ada dua strategi lokasi pemulihan alternatif yang berhasil diidentifikasi yaitu, 9 aset/layanan TI dengan fully mirrored site dan 13 aset/layanan TI dengan hot site, sedangkan strategi backup untuk semua aset/layanan TI adalah replikasi mesin virtual aplikasi jika ada perubahan dan replikasi database secara realtime.Hasil penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan kondisi internal dan proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI Persero dan diharapkan dapat menjadi acuan organisasi dalam pengembangan disaster recovery center DRC .

---

PT PELNI Persero as a state owned enterprise which has business in sea transportation services are required to improve the corporate operational performance by utilizing information technology. Based on the annual report of Information Technology Division in 2016, it is known that the realization of one of their key performance indicators, that is the duration of IT infrastructure interruption, has a value 292 hours exceeds the agreed maximum target value, that is 43 hours year.

From the result of anaysis, it is known that one of the causes is the absence of disaster recovery plan DRP . This research designs the appropriate DRP for PT PELNI Persero . This research is an action research conducted with qualitative methodology. The design of DRP uses the steps in the NIST SP 800 34 Rev.1 guidelines, policy formulation, business impact analysis, identifying prevention controls, and developing contingency strategies. In addition, a consolidated analysis and optimization of server resources is performed to determine the resource requirements of each IT assets services.

This study uses a qualitative approach with interpretive paradigm to find and understand the meaning of the results of data collection conducted through literature studies, document studies, field observations, and interviews and questionnaires to persons which are the users of IT assets services. This study has identified the RTO, RPO, and impact level as the priority sequence of IT assets services recovery.

Based on these three points, there are two alternative recovery location strategies, those are fully mirrored site for 9 assets IT services and hot site for 13 IT asset services, while backup strategy for all IT assets services is the replication of application virtual machine if there are changes and the realtime replication of database virtual machine.

The result of this study is DRP document that is fit to the internal conditions and business processes that exist in PT PELNI Persero and it is expected to be an organizational reference in the development of a disaster recovery center DRC."

"Penelitian ini membahas Program Rumah Sakit Siaga Bencana di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif. Rumah sakit dituntut untuk selalu dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat. Hal tersebut juga berlaku ketika kondisi bencana, oleh karena itu rumah sakit dituntut memiliki sistem kesiapsiagaan bencana. Rumah Sakit Siaga Bencana adalah rumah sakit dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan berfungsi pada kapasitas maksimum, segera setelah bencana atau keadaan darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penting bagi rumah sakit untuk memiliki sistem kesiapsiagaan bencana dalam rangka menjamin fungsi rumah sakit dapat berjalan dengan baik walaupun terjadi bencana.

---

The research discusses about Disaster Preparedness Hospital Program in Pondok Kopi Jakarta Islamic Hospital. The approach which is used is qualitative. Hospital is always hoped to give maximum health services to people. Maximum health services are also hoped in disaster condition, so that hospital must have disaster preparedness system. Disaster Preparedness Hospital is hospital when health services are accessible and functioning, at maximum capacity, immediately after a disaster or an emergency. The research result shows that disaster preparedness system is very important to be owned by hospital in order to ensure hospital functions will run well although disaster is happening."

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."