Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan di seputar pengelolaan hibah luar negeri, yang paling menarik adalah kenapa sulit sekali untuk melakukan hibah ke daerah. Karena peraturan yang ada hibah ke daerah harus melalui Pemerintah Pusat melalui mekanisme on granting yaitu on budget on treasury dengan meknisme fund chanellingnya melalui Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Penggantian Pembiayaan, Pembukaan L/C dan Pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi pengelolaan hibah luar negeri dengan fokus utama kegiatan di daerah yaitu Aceh dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kesuksesan dalam implementasi pengelolaan hibah UNDP Aceh Government Transistion Programme. Model analisis yang digunakan adalah kualitatif ekplanatif dengan pendekatan kasus Aceh pada AGTP karena peneliti berupaya menekankan pada proses. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa celah yang digunakan oleh Kemendagri untuk menyalurkan hibah ke Aceh tanpa melalui mekanisme on granting adalah dengan DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di terapkan, proses perencanaan dan penganggaran dapat di ikuti dengan waktu yang lebih panjang, Alur transfer dana juga lebih cepat dan hibah AGTP dapat dipertanggungjwabkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Rekomendasi yang disampaikan berdasar hasil penelitian ini adalah DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di replikasi dan diterapkan dengan memperhatikan titik ? titik tertentu yang dapat berpotensi mensukseskan program maupun berpotensi masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi pengelolaan hibah tersebut.

---

The research background was raised by several issues surrounding the management of foreign grants, the most interesting challange is why it is so difficult to chanelling grants to the province/district. Because existing regulations for subsidiary grants should go through the central government by on granting mechanism with its on-budget on treasury with the mechanism of fund chanelling through five schemes namely direct payment, the special account, the reimbursement, the opening of L / C (Letter of Credit), for subsidiary grant through transfer from RKUN (Central Treasury Account) to RKUD (Regional Treasury Account). This research aims to explore how the implementation of the management of foreign grants with the main focus of activities in Aceh Province and identify key failure and key success in the implementation of UNDP Aceh Government Transistion Programme. The analysis model used is qualitative approach with explanatory, since researcher attempt to emphasize the process. Data collection through interviews and document review.The results showed that the loopholes used by MOHA to chanelling grants to the Province without going through the mechanism on granting is DIPA Deconcentration on budget off treasury models can be applied, the planning and budgeting process can be followed by inistiating a longer period of time to catch up the process, the flow of funds is also more faster and the AGTP grants can be accountable in the LKPP (Central Government Financial Statements). Recommendations are DIPA Deconcentration can be replicated and applied with consideration some spots that identified as key failures and key success in the implementation of managing foreign grant."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai impelementasi program hibah air minum yang bersumber dari bantuan pemerintah Australia melalui AusAID di Kabupaten Bandung serta penyebab Kabupaten Bandung tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teori manajemen proyek publik dan manajemen integrasi proyek. Pendekatan dalam penelitian ini ialah post positivist dengan wawancara mendalam dan studi literatur/dokumen. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa dalam pengimplementasian program hibah air minum AusAID di Kabupaten Bandung menunjukan upaya untuk dapat melaksanakan program namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam koordinasi antara pihak yang terlibat atau dalam hal manajamen intergrasi proyek tersebut. Penyebab tidak tercapainya target yang diharapkan karena peranan pemimpin, ketidaktepatan penentuan ruang lingkup dan sumber pendanaan, motivasi stakeholder, dan pengawasan dalam pelaksanaan.

---

ABSTRACTThis research discusses about the implementation of AusAID?s grant clean water program at Bandung Regency and also the problems while the process of implementation. Researchers uses public project management theory and project integration management theory as relevant concepts. Post-positvist paradigm, in-depth interview, and field research methods are used by reasearcher to analyse the main problem. The research has shown some problems in coordination of project integration management. The problems while the process of implementation were the management skill of leader, the balance of project scope and cost, motivation of stakeholder, and controlling public project."

"Tesis ini membahas mekanisme penerimaan hibah luar negeri terkait dengan upaya meningkatkan efektivitas pemanfaatan hibah. Efektivitas hibah tergantung pada: 1) kualitas pemerintahan Negara Penerima, 2) kualitas hibah, dan 3) tata kelola pengorganisasian hibah. Prinsip efektivitas bantuan/hibah yaitu alignment, menegaskan pentingnya penggunaan sistem pengelolaan keuangan pemerintah (use of country system) dalam pengelolaan hibah. Mekanisme penerimaan hibah secara langsung dianalisis menggunakan indikator use of country systems, yaitu: on plan, on budget, on parliament, on treasury, on accounting, on procurement, on auditing, dan on reporting. Hasil analisis menyebutkan bahwa mekanisme penerimaan hibah secara langsung tidak memenuhi indikator on plan, on budget dan on parliament. Efektivitas mekanisme penerimaan hibah langsung dipengaruhi oleh tingkat pencatatan hibah yang diterima, serta dua hal yang masih harus dikaji lebih mendalam yaitu kepatuhan Kementerian/Lembaga untuk melaporkan hibah yang diterima dan sikap Donor terhadap use of country systems.

---

This thesis examine the mechanism of foreign grants acceptance related to efforts to improve the effectiveness of utilization of grants. The effectiveness of the grant depends on: 1) the quality of the Recipient Country, 2) quality of the grant, and 3) business process of the grant. The principle of the effectiveness of aid of alignment, stressing the importance of use of country systems in the management of grants.

Direct acceptance grant mechanism is analyzed using the indicators of use of country systems, comprise of: on plan, on budget, on parliament, on the treasury, on accounting, on procurement, on auditing, and on reporting. The results of the analysis stated that the direct acceptance grant mechanism do not meet with the indicator on plan, on budget and on parliament.

The effectiveness of the direct grant acceptance mechanism influenced by the level of recorded grants, and the two things that still need to be studied more deeply: the compliance of the Ministry/Agency to report on grants accepted and Donor commitment to use of country systems."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur audit kepatuhan yang dilakukan tim audit Kantor Akuntan Publik ATH dalam program hibah pendanaan luar negeri pada bidang kesehatan di Yayasan XYZ. Laporan magang ini juga mencakup evaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan Yayasan XYZ dalam menjalankan program terhadap pedoman dan peraturan yang berlaku termasuk tanggapan dari manajemen Yayasan XYZ. Prosedur audit kepatuhan yang dilakukan KAP ATH mencakup tanya jawab, observasi, dan inspeksi terhadap dokumen. Berdasarkan proses audit kepatuhan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa manajemen Yayasan XYZ masih belum sepenuhnya patuh terhadap pedoman yang berlaku, baik dari perjanjian dana hibah, pengelolaan aset tetap, uang muka, beban, serta sumber daya manusia.

---

This internship reports aims to evaluate compliance audit procedures conducted by audit team of ATH Public Accounting Firm on grant program of foreign funding organization in the health sector at XYZ Foundation. This internship reports also includes analysis based on the results of the XYZ Foundation compliance examination in running the program against applicable guidelines and regulations including responses from the XYZ Foundation management. The compliance audit procedure conducted by KAP ATH includes questions and answers, observations, and inspections of documents. Based on the compliance audit process, it is known that the management of the XYZ Foundation is still not fully compliant with the applicable guidelines, whether from grants, management of fixed assets, down payments, expenses, and human resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas bantuan hibah yang disalurkan melalui United Nations Development Programme (UNDP) bagi program Pemulihan Keberdayaan Masyarakat (PKM) guna membantu masyarakat miskin melalui program Ketahanan Pangan, Pelayanan Kebutuhan Dasar serta Penciptaan Lapangan Kerja dan Peningkatan Pendapatan. Efektivitas bantuan akan dilihat dari tingkat kesesuaian program, kinerja lembaga pelaksana dan kesenjangan (gap) yang terjadi dalam pelaksanaan program.Pengumpulan data primer dilakukan dengan Cara diskusi atau wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dalam bentuk kuesioner melalui pendekatan diskusi pada fokus grup. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah deskriptif non-parametrik, dimana data diambil dari kondisi apa adanya di lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif - analisis tabulasi, baik silang maupun non silang. Hasil analisis dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kinerja pelaksanaan proyek PKM tergolong rendah (kurang lebih 40 %) akibat dari keterbatasan tenaga, kapasitas pelaksana yang tidak merata, instrumen yang belum memadai, sistem dan manajemen yang belum stabil untuk menganalisis tingkat kesesuaian program di lapangan. Rendahnya tingkat kinerja lembaga pelaksana mengakibatkan dana hibah untuk program pemulihan keberdayaan masyarakat dalam penelitian ini 52,09% dinyatakan berhasil, 39,58% kurang berhasil dan 8,33% tidak berhasil.Untuk meningkatkan dampak positif kegiatan proyek PKM yang lebih berarti bagi pemberdayaan masyarakat miskin, maka sebaiknya dilakukan analisis yang lebih startegis terutama dalam menentukan fokus dan dominasi kategori usaha yang dibantu, peningkatan kinerja staf baik di tingkat pusat maupun wilayah, peningkatan kapasitas LSMIKSM yang menjadi mitra kerja masyarakat penerima manfaat (beneficiaries) serta sesegera mungkin melimpahkan tugas-tugas teknis proyek kepada Tim Mitra Kerja Teknis PKM di daerah."

"Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil sebesar 5 persen. Bahkan International Monetary Fund (IMF) sempat memperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan menjadi high-income country, jika dapat menumbuhkan pendapatan per kapitanya dari US$ 4,046 menjadi US$ 12,536 dengan tingkat pertumbuhan 5,2 persen. Indonesia telah memasuki fase tidak hanya menerima bantuan dari negara lain, tetapi juga telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi global. Kontribusi pembangunan global oleh Indonesia diwujudkan dalam bentuk pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing sebagai instrumen diplomasi politik dan ekonomi. Penelitian terkait kebijakan pemberian hibah oleh Indonesia kepada pemerintah asing/lembaga asing ini masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan menguraikan dinamika kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing dengan pendekatan teori tata kelola kolaboratif karena kebijakan pemberian hibah tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dalam negeri, pemerintah/lembaga asing, serta beberapa development partners. Pendekatan penelitian ini menggunakan post positivisme dalam membuktikan kebenaran ilmiah terkait proses tata kelola kolaboratif serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing. Penelitian ini juga akan menjelaskan tren pemberian hibah yang telah dilaksanakan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Berdasarkan tren tersebut realisasi pemberian hibah secara akumulasi masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Untuk itu, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah. Terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan public awareness, digitalisasi tata kelola, dan pendekatan yang inklusi dengan para pelaku usaha untuk terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pemberian hibah kepada pemerintah asing/lembaga asing.

---

From 2015 to 2019, Indonesia achieved stable economic growth of 5 per cent. Even the International Monetary Fund (IMF) has predicted that in 2045, Indonesia will become a high-income country if it can grow its per capita income from US$ 4,046 to US$ 12,536 with a growth rate of 5.2 per cent. Indonesia has entered a phase of receiving aid from other countries and contributing to global economic development. Indonesia's contribution to global development is realized by providing grants to foreign governments/institutions as an instrument of political and economic diplomacy. Research related to the policy of providing grants by Indonesia to foreign governments/institutions still needs to be carried out. This research will describe the implementation of the policy of providing grants to foreign governments/foreign institutions using a collaborative governance theory approach because the policy of providing grants is implemented through collaboration between the government, domestic business actors, foreign governments/institutions, and several development partners. This research approach uses post-positivism to prove scientific truth regarding the collaborative governance process and the factors that influence the collaborative governance process in implementing policies for providing grants to foreign governments/institutions. This research will also explain grant-giving trends implemented from 2020 to 2024. Based on these trends, the realization of accumulated grant giving still needs to meet the set targets. For this reason, this research will describe the supports and obstacles to implementing grantmaking policies. Several recommendations can be given as follow raising public awareness, digitalizing governance, and inclusively approaching business actors to be involved in implementing policies for providing grants to foreign governments/foreign institutions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Penelitian ini membahas mengenai ketentuan-ketentuan terkait penerimaan hibah yang tertuang dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Penerimaan hibah terhadap total pendapatan negara dan hibah tidak terlalu signifikan. Namun demikian, tetap perlu dikelola dengan cermat, untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang lebih tertib, akuntabel dan transparan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain analisa deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa masih ada ketentuan yang masih harus diperbaiki. Laporan atas penerimaan dana hibah dan pengeluarannya telah lebih transparan dan akuntabel, hal ini dilihat dari hampir sebagian besar data hibah pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang belum dilaporkan dalam LKPP telah dapat dijelaskan dengan trend peningkatan data hibah yang teridentifikasi setiap periode pelaporan.

---

The focus of this study is regulations of government grant revenue in Indonesia described in statute, regulations issued by government and regulations issued by ministry. Grants receipt is not significant compare to total revenue, still it requires a good administration in order to realize a more organized, accountable and transparent management. This research is qualitative descriptive interpretive. The result shows that government grant regulations should improve some term and policy in grant. Report shows that grant revenue and disbursement had identified the unreported grant in central government financial statement during fiscal year 2006 to 2010."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang berada di seputar hibah luar negeri seperti isu mengenai intervensi negara/lembaga donor terhadap Indonesia serta tidak tertibnya administrasi hibah luar negeri sehingga menimbulkan tumpang tindihnya pembiayaan program-program pembangunan. Namun di sisi lain hibah luar negeri dibutuhkan sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan untuk melengkapi pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan kondisi ini maka hibah tetap diperlukan namun administrasinya harus ditertibkan antara lain melalui kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi dan variabel sumberdaya terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran serta bagaimana keadaan komunikasi dan sumber daya di dalam implementasi kebijakan ini. Model analisis yang digunakan didasarkan pada Teori Edwards III namun tidak secara utuh karena hanya meneliti pengaruh dari dua variabel dari empat variabel yang dinyatakan oleh Edwards berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah komunikasi dan sumberdaya, sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan positivisme dan merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui survai, wawancara dan kajian dokumentasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan komunikasi terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi respponden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan; hubungan sumberdaya terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga instansi pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan; hubungan komunikasi dan sumberdaya secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kementerian/Lembaga instansi pelaksana program kerjasama hibah UNICEF yang menjadi responden dalam penelitian ini merupakan hubungan yang sangat kuat serta mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan namun belum mencapai hasil optimal dilihat dari pemahaman pelaku kebijakan terhadap kebijakan pencantuman hibah dalam dokumen pelaksanaan anggaran.Saran yang disampaikan berdasarkan hasil penelitian yaitu komunikasi dan kapasitas sumber daya harus ditingkatkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara paralel.

---

Several problems existing in the grants from overseas become the background for this research, and those problems are like the issue on state/donor institution?s intervention towards Indonesia and unorganized administration of the grants from overseas so that it causes the overlapping of the financing of the development programs. On the other hand, the grants from overseas are needed as an alternative development financing source to complement the financing from the State Budget. Because of this condition, the grants are still needed, but the administration has to be organized through, among others, the policy of putting a grant in a budget implementation document.The research aims to find out the influence of the communication variable and the resources variable towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document and to understand how the condition of communication and resources is in the implementation of this policy. The analysis model used is based on the Theory of Edwards III, but the model is not based entirely on that theory because the study only investigated the influence of the two variables out of the four variables stated by Edwards having the influence towards the implementation of the policy. The variables influencing in this research are communication and resources, while the variable influenced is the implementation of the policy. The research used the positivism approach, and it is descriptive-quantitative research. The data collection technique was through survey, interview, and documentation study.One of the research results shows that the communication relation towards communication in the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a powerful relation and has a positive and significant influence; another result is the relation of resources towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a powerful relation and has a positive and significant influence; the relation of communication and resources together towards the implementation of the policy of putting a grant in a budget implementation document of a Ministry/Institution which becomes an official body to implement the UNICEF grant cooperation program is a very powerful relation and has a positive and significant influence. The research results also show that communication has been done, but it has not reached an optimal result seen from the understanding of the doers of the policy towards the policy of putting a grant in a budget implementation document.The recommendation given based on the research results is communication and the capacity of the resources have to be improved separately and in parallel."

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."