Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan utama dalam penelitian ini adalah tentang kedudukan dan kekuatan mengikat Perma No. 2 Tahun 2012, serta berlakunya Perma tersebut dalam upaya mencapai tujuan pemidanaan, khususnya dalam perkara pencurian ringan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode doktrinal/normatif. Perma No. 2 Tahun 2012 termasuk “peraturan perundang-undangan lain” yang bersifat otonom yang dibentuk berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung. Agar implementasi Perma tersebut dapat efektif, diperlukan adanya sosialisasi dan koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum. Untuk mencapai tujuan pemidanaan tersebut, pidana denda harus dikedepankan dengan membuat ketentuan agar pidana denda tersebut executable dan efektif serta diterapkan secara proporsional antara kemampuan terdakwa dengan kerugian korban.

---

ABSTRACTThe main issue of this research is the position and binding force of Indonesian Supreme Court Rule No. 02/2012, and the implementation of the rule to achieve the purpose of punishment in petty theft case. This is a descriptive research applying doctrinal/normative method. The rule is an “other descriptive categories of legislation” that have the quality as an autonomy rule which have been formed by the Supreme Court’s authorities. The effective implementation of this rule, requires a socialization and coordination with the investigators and prosecutors also. To achieve the purpose of the punishment, the fine penalties should be considered as important by making provisions that make the fine executable and effective, applied proportionally between the accused ability and the damage he caused to the victim."

"Tesis ini membahas mengenai upaya pemberantasan petty corruption pada pelayanan public khususnya di Kelurahan dan Kepolisian. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data-data yang diperoleh kemudian diolah secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan terdapat 2 (dua) bentuk petty corruption yang terjadi pada pelayanan publik di Kelurahan dan Kepolisian: uang yang diberikan untuk mempercepat proses birokrasi dan uang yang diberikan untuk menghilangkan suatu proses dalam serangkaian proses dan bahkan dilakukan untuk membuat pegawai tingkat rendah melakukan pelanggaran terhadap kewenangan jabatannya.Namun dalam praktek, bentuk-bentuk petty corruption ini sulit diberantas karena terdapat beberapa faktor penghambat dalam pemberantasan petty corruption, yaitu faktor ketidakpaduan subsistem-subsistem pada tahap pra-adjudikasi dalam sistem peradilan pidana, faktor persepsi atau kebiasaan masyarakat yang membuat petty corruption semakin mengakar, faktor birokrasi dalam pelayanan publik yang kurang responsif, kurang informatif, kurang accessible, kurang koordinasi, birokratis atau birokrasi yang berbelit-belit, kurang mau mendengar keluhan atau saran atau aspirasi masyarakat, inefisien, dan juga faktor peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 12A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena terdapat empat faktor penghambat pemberantasan petty corruption, peneliti mengajukan empat alternatif solusi dalam pemberantasan petty corruption: yaitu mengkategorikan petty corruption sebagai tindak pidana ringan, menindak para pelaku petty corruption dengan Afdoening Buiten Process.dengan reformasi birokrasi dan pengawasannya, menjadikan birokrasi berbayar.

---

This thesis discusses about eradicating petty corruption in public services, especially in the Sub-district office and the Police station. The research method using normative juridical research method, which is a research based primary legal materials in a way to examine the theories, concepts, principles of law as well as legislation related to this research. The data is obtained then processed qualitatively and described in a systematic form of the sentence. Results of this study conclude there are two forms of petty corruption that occurs on public services in the Sub-district office and the Police station: money given to speed up the bureaucratic process and the money given to eliminate a process in a series of processes and even made to make employees low-level offenses against his authority. But in practice, forms of petty corruption are difficult to combat because there are some inhibiting factors in eradicating petty corruption, which is a factor disagreement subsystems at the preadjudication in the criminal justice system, factors of perception or habits of the people who make petty corruption increasingly entrenched, factor bureaucracy in public services that are less responsive, less informative, less accessible, less coordination, bureaucratic or cumbersome bureaucracy, less willing to hear a complaint or suggestion or aspirations of the people, inefficient, and also factors of legislation, namely Article 12A Regulation No. 20 of 2001. Therefore, there are four factors inhibiting eradicating petty corruption, researchers found four alternative solutions in the fight against petty corruption: categorize petty corruption as a misdemeanor, crack the perpetrators of petty corruption with Afdoening Buiten Process,bureaucratic reform and supervision, petty corruption as bureaucratic cost."

"ABSTRAKTindakan Mahkamah Agung untuk memenuhi keadilan di masyarakatterhadap perkara tindak ringan membuat Mahkamah Agung mengeluarkanPeraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Februari2012. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA ini dikarenakan batasannilai untuk tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP selama inimasih senilai Rp.250,- (dua ratus lima puluh) sudah tidak sesuai dengankondisi masyarakat saat ini. Hal ini menyebabkan pasal-pasal yangmengatur tindak pidana ringan yang ada di dalam KUHP saat ini sepertimati suri. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 yangmerubah batasan nilai dan jumlah denda perkara tindak pidana ringan didalam KUHP tersebut menimbulkan beberapa permasalahan jika dilihatdari hierarki peraturan perundang-undangan, PERMA memang diakuisebagai peraturan perundang-undangan lainnya tetapi kedudukannyamasih di bawah Undang-Undang. Permasalahan yang lainnya adalahkeberadaan PERMA tersebut menyebabkan berubahnya proses acarapemeriksaan yang semula dengan Acara Pemeriksaan Biasa menjadi AcaraPemeriksaan Cepat sehingga mempengaruhi Sistem Peradilan Pidanadalam menyelesaikan permasalahan perkara tindak pidana ringan tersebut.Dianutnya asas legalitas dalam KUHP mengakibatkan Hakim terikatterhadap isi dari ketentuan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkarapidana termasuk perkara Tindak Pidana Ringan. Dalam penelitian ini,penulis menyajikan putusan Hakim dalam menyelesaikan perkara TindakPidana Ringan yang terkait dengan PERMA No.02 Tahun 2012, dimanaterdapat ketidak seragaman dikalangan para Hakim sendiri dalammenyelesaikan perkara Tindak Pidana Ringan yaitu dengan mendasarkankepada PERMA No.02 Tahun 2012 atau tetap berpegang kepada KUHP.

---

ABSTRACTSupreme court action to fulfill justice in the society for the misdemeanorcases makes Supreme Court issued Supreme Court Regulation No.2 Year2012 on 27 February 2012. Supreme Court issued this regulation isbecause the misdemeanor in the criminal code is still worth two hundredand fifty rupiahs. It unsuitable with the condition society today. Thiscauses the articles of regulating the criminal acts in the misdemeanor ofthe current criminal code as a dead faint. Supreme Court Regulation No.02Year 2012 changing limits the value and amount of fines misdemeanorcases in the criminal code, raises a number of problems if viewed from thehierarchy of legislation. This regulation was recognized as the otherlegislation but it’s still under the legislation. The other problem is theexistence of the Supreme Court Regulation No.2 Year 2012 led to changeexamination procedures, which was originally with the OrdinaryExamination Procedures to be the Express Examination Procedures. Thusaffects The Criminal Justice System in resolve problems of themisdemeanor cases. The principle of legality in the Criminal Code arebound to lead to judge the content of the provisions of the Act in resolvingcriminal cases including misdemeanor cases. In this study, the authorspresent the Judge's decision to settle the misdemeanor cases associatedwith Supreme Court Regulation No.2 Year 2012, where there is a lack ofuniformity among the Justices themselves to resolve the mattermisdemeanor by basing the Supreme Court Regulation No.2 Year 2012 orremain adhering to the Criminal Code."

"Skripsi ini memiliki tujuan dalam menggambarkan sekaligus mengkorelasikan tingkat pengetahuan mengenai keamanan identitas pada 260 mahasiswa program studi sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia FISIP UI yang dikaitkan terhadap tingkat perilaku berisiko pencurian identitas. Kerangka teori yang digunakan adalah gabungan dari dua teori, yaitu teori disonansi kognitif dari cabang ilmu psikologi sebagai teori penunjang dan teori aktivitas rutin dari ranah kriminologi. Penelitian kuantitatif dengan metode self-administered questionnaire 92 item ini memiliki hipotesis yang ditentukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan mengenai kemanan identitas / data pribadi terhadap tingkat perilaku berisiko mengalami kejahatan pencurian identitas. Uji tabulasi silang, signifikansi, korelasi, dan regresi dilakukan dan ditemukan hasil yang konsisten berupa p-value sebesar 0,000; koefisien korelasi sebesar -0,661; dan nilai odds ratio sebesar 24,662. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran hipotesis bahwa variabel tingkat pengetahuan dan variabel perilaku berisiko benar memiliki hubungan dengan arah negatif. Penjelasan akan rendahnya tingkat perilaku berisiko yang dimiliki oleh mahasiswa FISIP UI terletak pada konsonansi elemen kognisi sehingga individu tidak perlu melakukan adaptasi perilaku yang malah menempatkan mereka pada situasi berisiko tercurinya identitas.

---

The purpose of this thesis is to describe as well as to correlate the levels of knowledge about identity security of 260 undergraduates in the Faculty of Social and Political Sciences Universitas Indonesia FISIP UI, relating to the levels of identity theft risky behavior. The theoretical framework used is a combination of two theories, namely the cognitive dissonance theory from the branch of psychology as a supporting theory, and the theory of routine activity from criminology domain. This quantitative research with 92 items self administered questionnaire method has a hypothesis determining that there is a significant relation between the levels of knowledge on identity security personal data, on the levels of identity theft risky behavior. Cross tabulation, significance, correlation, and regression test were performed and were found consistent results of p values greater than 0,000 correlation coefficient of 0,661 and odds ratio of 24,662. The result of this research has confirmed the hypothesis that the variable of knowledge levels and the variable of risky behavior is true to have a negative relation. The explanation of the low levels of risky behavior possessed by FISIP UI students lies in the consonance of cognitive elements so that individuals do not need to adapt their behavior that instead puts them in a risky situation of stolen identity."

"Pencurian dalam keluarga merupakan kejadian yang masih marak terjadi dalam kehidupan dan menjadi persoalan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Pada Pasal 481 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur bahwa pencurian yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dapat di Pidana apabila terpenuhinya delik aduan dari korban yang merupakan keluarga dari pelaku. Adapun perbedaan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam yang mana dalam Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencurian yang terjadi dalam lingkungan keluarga, karena terdapat syubhat dalam kepemilikan harta dalam agama Islam. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam penyelesaian tindakan pencurian yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriminalisasi pencurian yang dilakukan dalam keluarga menurut KUHP dan hukum pidana Islam. Serta untuk mengetahui penerapan pencurian dalam keluarga berdasarkan putusan Nomor 505/Pid.B/2020/PN Pkb berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif, dengan dukungan data primer berupa putusan-putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pencurian keluarga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana asalkan terpenuhinya delik aduan, sedangkan Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencurian dalam keluarga yang dikenakan hukuman potong tangan, akan tetapi pencurian dalam keluarga tetap dapat dikenakan hukuman ta'zir bila memenuhi syarat. Pencurian dalam keluarga seharusnya tidak terjadi pencurian apalagi di dalam keluarga karena menurut Islam menghukum keluarga sama saja dengan melakukan sesuatu yang haram yaitu memutuskan tali silaturahmi. 

---

Theft in the family is an incident that still occurs in life and is a problem that occurs quite often in Indonesia. In Article 481 Paragraph (2) of the Criminal Code, it is stated that theft that occurs within the family environment can be punished if the complaint is fulfilled by the victim who is the perpetrator's family. There are differences in Islamic Criminal Law in that Islamic Criminal Law does not recognize theft that occurs within the family environment, because there are doubts regarding the ownership of property in the Islamic religion. The aim of this research is to determine the criminalization of theft committed within the family according to the Criminal Code and Islamic criminal law. As well as to find out the implementation of theft in the family based on decision Number 505/Pid.B/2020/PN Pkb based on Islamic criminal law. This research takes the form of normative juridical, with the support of primary data in the form of court decisions. From the research results, it was found that family theft based on the Criminal Code can be punished as long as the complaint offense is fulfilled, whereas Islamic Criminal Law does not recognize theft within the family. Therefore, regarding theft in the family, theft should not occur, especially within the family, because according to Islam, punishing the family is the same as doing something haram, namely breaking ties of a family."

"Penelitian ini membahas tentang security asseeement terhadap pengamanan fisik basan dan baran untuk mengurangi kerentanan pencurian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana penerapan pengamanan fisik yang dilakukan Rupbasan Klas IJakarta Selatan. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan. Skripsi ini menggunakan pendekatan situational crime prevention dan crime triangle untuk menjelaskan strategi pengamanan yang dilakukan Rupbasan Klas I Jakarta Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengamanan Rupbasan Klas I Jakarta Selatan termasuk pada kategori level minimum (terendah) dilihat dari objek: (1) Pekarangan; (2) Pintu; (3) Pencahayaan; (4) Kantor; (5) Kunci; (6) Pengawal; (7) CCTV. Rupbasan Klas I Jakarta Selatan telah berupaya melakukan proses pengamanan dengan melaksanakan teknik target hardening dan extend guardianship. Pengamanan fisik di Rupbasan Klas I Jakarta Selatan sangat penting dalam menjaga keutuhan basan dan baran dalam proses peradilan. Menjaga keutuhan basan dan baran dapat diperkuat dengan meningkatkan pengamanan fisik dan pengawasan untuk mengurangi kesempatan kejahatan.

---

This study discusses the security assessment of confiscated objects and state bootlegs to reduce the vulnerability of theft. The purpose of this study is to determine to which extent the application of physical security in the Storage for State Confiscated Objects (Rupbasan) Class I, South Jakarta. It applied a qualitative design with interview and

observation techniques. This study used a situational crime prevention and crime triangle approaches to explain the security strategies implemented in the storage for state confiscated objects in South Jakarta. The results of this study revealed that the security level of the storage for state confiscated objects in South Jakarta was categorized in minimum level (lowest) based on: (1) Ground; (2) Doors; (3) Lighting;

(4) Office; (5) Keys; (6) Guards; and (7) CCTV. This storage for state confiscated objects has applied target hardening and extend guardianship techniques. The physical security in this storage for state confiscated objects is crucial to maintain the confiscated objects and state bootlegs during the judicial process. The security of confiscated objects and state bootlegs can be strengthened by increasing physical security and supervision to reduce the opportunity for crime."

"Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan, kaitannya dengan sistem peradilan pidana terpadu, dan perbandingannya dengan Perancis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif.Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyesuaian nilai barang dalam pasal-pasal tindak pidana ringan yang telah lama tidak pernah disesuaikan kembali sejak 1960 dengan mengeluarkan peraturan yang setidaknya jelas ditentukan hierarkhi dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan dan memetik pelajaran dari penanganan perkara serupa di Perancis.

---

The focus of this study is about the misdemeanor in Suprems Court's Regulation No. 2 Year 2012 about Objects Value Adjustment and Fine?s Amount in Indonesian Criminal Code, its position in Indonesian legislation, its relation to Integrated Criminal Justice System, and its comparison to French. The type of this study is a qualitative study and has characteristic as normative juridical.This study shows that Indonesia need to adjust the objects? value in its Criminal Code that never been adjusted since 1960 with publishing the regulation that the position is clearly mentioned in an act of legislation and learn about crime's procedure from French."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pencegahan kejahatan melalui pendekatan komunitas di daerah pemukiman RT 003, 004, dan 005, RW 001, Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur dalam mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor. Daerah pemukiman tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian karena frekuensi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang cukup tinggi, dan daerah tersebut memiliki wilayah akses yang terbuka. Tujuan penelitian ini untuk memberikan saran tentang upaya pencegahan kejahatan berbasis komunitas dalam permukiman yang dapat mengantisipasi pencurian kendaraan bermotor di daerah permukiman Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur. Hal tersebut untuk meningkatkan partisipasi warga komunitas. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara tidak terstruktur, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kontrol sosial informal masih belum berjalan dalam warga komunitas dikarenakan minimnya aksi kolektif. Kemudian, aspek penjagaan yang efektif serta kurangnya informasi terkait fungsi dan keberadaan pemolisian komunitas juga berdampak pada penjagaan di lingkungan yang belum maksimal. Penelitian ini menyarankan bahwa warga komunitas yang berperan sebagai wadah kolaborasi dalam pemolisian komunitas masih memerlukan bimbingan dan kerjasama dengan pihak polisi agar dapat menghasilkan pemolisian komunitas yang berjalan optimal.

---

ABSTRACTThis study discusses crime prevention through community approaches in RT 003, 004 and 005, RW 001, residential areas of Duren Jaya, East Bekasi in anticipation of motorcycle theft. The residential area was chosen as the research location due to the high frequency of the occurrence of motorcycle theft, and open access of the area. The purpose of this study is to provide advice on community-based crime prevention efforts in settlements that can anticipate motorcycle theft in residential areas of Duren Jaya, East Bekasi. This is mean to increase community participation. Using qualitative methods through unstructured interviews, the findings of this study indicate that informal social control is still not running within the community due to the lack of collective action. Then, aspects of effective safeguards and lack of information regarding the function and existence of community policing also have an impact on safeguards in an environment that is not yet optimal. This study suggests that community members who act as collaborative institutions in community policing still in need of guidance and collaboration with the police to conduce optimal community policing."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Kompetensi Penyidik Melalui Pemolisian Prediktif di Polres Jakarta Utara. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kompetensi personel Polres Jakarta Utara belum optimal dalam menghadapi perubahan sosial, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan kompetensi personel melalui pemolisian prediktif.Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teori strategi yang meliputi ends, ways, dan means, serta teori pemolisian prediktif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam peningkatan kompetensi personel adalah keterbatasan sumber daya dan kurangnya akses terhadap teknologi canggih serta data yang relevan. Strategi yang diusulkan mencakup penguatan pelatihan intensif dalam analisis data, kerjasama dengan lembaga ahli, alokasi sumber daya yang memadai, dan implementasi teknologi analisis data canggih. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pemolisian prediktif yang terencana dan terkoordinasi dapat meningkatkan efektivitas Polres Jakarta Utara dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Saran praktis dan teoritis juga diberikan untuk memastikan keberhasilan strategi ini, termasuk pengembangan program pelatihan berkelanjutan, pembaruan kebijakan berbasis bukti, dan penelitian lebih lanjut dalam bidang pemolisian prediktif.

---

This research is motivated by the problem of Investigator Competency Through Predictive Policing at the North Jakarta Police. Therefore, the aim of this research is to identify factors that cause the competence of North Jakarta Police personnel to not be optimal in facing social change, as well as to formulate strategies to increase personnel competence through predictive policing.

This research approach uses qualitative methods with data collection techniques through in-depth interviews, observation and documentation studies. The data obtained was analyzed using strategy theory which includes ends, ways and means, as well as predictive policing theory.

The research results show that the main obstacles in increasing personnel competency are limited resources and lack of access to advanced technology and relevant data. The proposed strategy includes strengthening intensive training in data analysis, collaboration with expert institutions, allocation of adequate resources, and implementation of advanced data analysis technologies. This research concludes that the implementation of planned and coordinated predictive policing can increase the effectiveness of the North Jakarta Police in dealing with the dynamics of social change. Practical and theoretical suggestions are also provided to ensure the success of this strategy, including the development of ongoing training programs, evidence-based policy updates, and further research in the area of predictive policing"