Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari pedagang perantara sebagai penyelenggara sistem perdagangan elektronik khususnya dalam perjanjian konsinyasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan preskriptif-analitis. Penelitian ini meneliti bagaimana perdagangan secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUHPerdata mengatur mengenai pedagang perantara dan perjanjian konsinyasi. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari pedagang perantara yang sekaligus penyelenggara sistem elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Telematika, Peraturan Pemerintah Tahun 2012, dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No. 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Pedagang Perantara dalam Konsinyasi melalui E-Commerce adalah sama dengan sebagaimana layaknya tanggung jawab Pelaku Usaha baik merchant maupun provider. Provider dapat membatasi tanggung jawab terhadap pembeli sepanjang jika sudah mencantumkan secara tegas pembatasan itu secara adil, seperti menyediakan sarana notice and take down.

---

This thesis discusses how the legal responsibilities of intermediary traders as organizers of electronic trading systems, especially in consignment agreements. This research uses prescriptive analytical approach. This study examines how trade is conventional and electronic, and looks at how the Civil Code regulates brokers and consignment agreements. In this thesis is also discussed about the form of responsibility of intermediary traders and electronic system providers in Indonesia seen from several regulations namely the Consumer Protection Act, Information and Telematics Act, Government Regulation Year 2012, and Circular Letter of the Minister of Communication and Information No . 5 Year 2016. This study finds that the application of liability of intermediate traders in consignment model of business through E Commerce is the same as the responsibility of business actor either merchant or provider. The Provider may limit the liability to the buyer insofar as they have expressly imposed the restriction fairly, such as providing a notice and take down means."

"Despite e commerce being one of the sectors that is rapidly developing, investing in Indonesia remains a challenge. The rapid development of the said sector has not been accompanied with the appropriate regulations. The regulations that govern e commerce can be considered very limited and the description of e commerce in such regulations is still very vague compared to the practice amongst the business actors. In light of these conditions, this research will focus on the analysis of the e commerce business field, specifically in relation to investment in e commerce together with the related institutions namely the Investment Coordinating Board, the Ministry of Communication and Informatics, and the Ministry of Trade. This research will compare various e commerce companies in Indonesia in relation to the practice. This research will also analyse on how the aforementioned institutions regulates e commerce specifically on how the business field is verified. From the prevailing regulations, e commerce can be classified into Marketplace and Online Retail. From this research, it can be concluded that even though there are two different categories, in practice there is no clear difference between these two groups. E commerce is a sector which involves several institutions and therefore the development within these institutions must go hand in hand.

---

E-commerce dianggap sebagai salah satu sektor yang berkembang dengan pesat. Namun melakukan investasi di Indonesia tetap dianggap sebagai tantangan. Hal ini disebabkan karena perkembangan tersebut tidak diimbangi dengan peraturan yang sepadan. Saat ini peraturan yang mengatur e-commerce masih sangat terbatas. Penjelasan atas e-commerce pada peraturan tersebut pun masih samar apabila dibandingkan dengan keadaan e-commerce yang terjadi diantara kalangan pelaku usaha. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini akan membahas bidang usaha e-commerce dalam cakupan investasi serta institusi-institusi terkait seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Perdagangan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan perbandingan beberapa perusahan e-commerce terkait penerapannya. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana institusi-institusi yang telah disebutkan mengatur e-commerce dan bagaimana bidang usaha tersebut diverifikasi. Berdasarkan peraturan yang berlaku, e-commerce dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Marketplace dan Online Retail. Dapat disimpulkan bahwa walaupun terdapat dua kelompok yang berbeda, pada prakteknya pengelompokan usaha e-commerce masih campur aduk. E-Commerce adalah bidang yang melibatkan banyak instansi sehingga perkembangannya harus selaras satu sama lain."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana tanggung jawab hukum dari penyelengggara sistem perdagangan elektronik terhadap transaksi elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis-normatif. Penelitian ini meneliti bagaimana perbandingan antara perjanjian secara konvensional dan elektronik, serta melihat bagaimana KUH Perdata memandang transaksi tersebut apabila dilakukan oleh anak. Dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk tanggung jawab dari penyelenggara sistem perdagangan elektronik di Indonesia dilihat dari beberapa peraturan yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Informasi dan Telematika, PP 82 Tahun 2012 dan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Perdagangan Elektronik terhadap transaksi yang dilakukan oleh anak belumlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu selaku penyelenggara sistem harus membenahi sistemnya agar aman digunakan oleh anak.

---

This thesis describes how the legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction. This study is using a juridical normative and will analyze the comparison between conventional and electronic agreement, also how the Indonesian Civil Code describes the transaction performed by minors.

Furthermore, this research will discuss about the form of responsibility from electronic commercial sistem in Indonesia, such as that will be seen from several regulations such as Consumer Protection Law, Information and Technology Law, PP 82 Tahun 2012 and Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 5 Tahun 2016.

This research found that implementation of a legal responsibility of electronic commercial performed by minors on electronic transaction has not suitable with Indonesian regulation. Furthermore, electronic commercialsystem should improved their electronic system and obey the regulation that have been settled."

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."

"Electronic Commerce atau disingkat E-Commerce, adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur (manufactures), service providers, dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan komputer (computer network) yaitu Internet. Electronic Commerce berkembang begitu pesat dimana perkembangan tersebut hampir meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. Perkembangan Electronic Commrce yang begitu pesat tersebut ternyata juga menimbulkan perrnasalahan, dimana salah satu permasalahan tersebut menyangkut aspek hukum. Sebagaimana lazimnya dalam suatu perdagangan konvensional, dalam transaksi Electronic Commerce (e-Commerce) pun tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya masalah-masalah hukum, khususnya dalam hukum perikatan, seperti wanprestasi atau inkar janji yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Bagaimankah penyelesaian masalah-masalah tersebut, apakah wanprestasi dalam transaksi Electronic Commerce tersebut dapat diselesaikan berdasarkan hukum perjanjian sebagaimana yang diatur dala KUHPerdata Buku ke-III, dan bagaimanakah konsekuensi terhadap wanprestasi tersebut ditinjau dari aspek hukum perjanjian."

"Skripsi ini membahas membahas mengenai pengawasan terhadap online escrow service sebagai bagian dari sistem pembayaran dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Online escrow service atau biasa disebut rekening bersama merupakan metode pembayaran yang paling aman dan minim resiko dalam transaksi e-commerce yang bersifat customer to customer (C2C). Hal ini dikarenakan uang dari pembeli akan dibayarkan oleh pihak ketiga kepada penjual apabila barang telah diterima dan diperiksa oleh pembeli. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan serta ketentuan mengenai online escrow service secara internasional (Amerika Serikat dan Uni Eropa). Hingga kini belum ada pengaturan dan pengawasan terkait online escrow service di Indonesia. Mengingat dana yang ditahan oleh penyelenggara online escrow service cukup besar, sudah seharusnya kegiatan online escrow service diatur dan diawasi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

---

This thesis discusses the supervison on Online Escrow Service as Part of Payment System in e-commerce transaction in Indonesia. Online escrow service also known as "Rekening Bersama" is a safest payment method and low-risk in C2C e-commerce transactions. It caused by the money from buyer would be paid by a third party to the seller if the goods have been received and inspected by buyer.

This research uses normative juridical, specifically national and international (US & EU) laws and regulations. For now on, there is no laws and superivision regard online escrow service in Indonesia. In respect of big amount that hold by online escrow service, therefore the online escrow service should be regulated by law and supervised."