Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu hubungan kerja terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal yang wajar untuk terjadi. Pengusaha dalam menjalankan usahanya berhak melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk kemajuan usahanya, seperti misalnya penambahan modal, penggabungan usaha, penyusutan karyawan, termasuk Pemutusan Hubungan Kerja. Pengusaha dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mematuhi prosedur yang ada. Apabila pengusaha sampai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan tertulis maupun tidak tertulis, maka pengusaha dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Apabila hal ini sampai terjadi maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum dan pekerja/buruh dapat menuntut ganti rugi. Untuk menentukan apakah suatu Pemutusan Hubungan Kerja merupakan Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum yang ada. Apabila terbukti, maka pelaku dapat diwajibkan membayar ganti kerugian. Dalam putusan no. 039/PDT.G/2003/PN.JKT.BAR). Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi kriteria dan unsur Perbuatan Melawan Hukum, dan hakim memenangkan Penggugat dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan adanya pembahasan skripsi ini diharapkan pembaca dapat lebih mengerti mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan penyelesaian suatu gugatan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum."

"Saat ini sudah semakin banyak perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruhnyanya berdasarkan perjanjian kontrak (perjanjian kerja waktu tertentu). Perusahaan tersebut dalam merekrut pekerja/buruhnya melalui pihak ketiga (perusahaan penyedia jasa pekerja). Akibat dari cara ini maka status pekerja/buruh tersebut tidak akan sama dengan pekerja/buruh tetap di perusahaan tersebut. Status kepegawaiannya dari pekerja/buruh tersebut adalah pekerja/buruh kontrak. Hal ini menimbulkan perbedaan kesejahteraan balk itu mengenai upah, tunjangan, dan pesangon serta hak-hak lainnya pada saat kontrak kerja (perjanjian kerja waktu tertentu) berakhir.Masalah inilah yang paling dikeluhkan oleh para masyarakat (pekerja) dengan sistem kontrak. Oleh sebab itu dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur tentang pekerja/buruh kontrak yang direkrut melalui pihak ketiga (perusahaan outsourcing). Pekerja/buruh jenis ini tergolong dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Menurut ketentuan dalam undang-undang tersebut, PKWT diperuntukkan untuk pekerjaan penunjang yang akan selesai paling lama 3 (tiga) tahun."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan. Dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan diatur bahwa perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan pekerja/buruh pada jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun pada kenyataannya yang terjadi sebaliknya yaitu masih banyak para pekerja/buruh yang tidak terdaftar jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga menimbulkan konflik antara perusahaan dan pekerja/buruh ketika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi terhadap pekerja/buruh tersebut dan adanya ketidakadilan hukum dalam menerapkan sanksi bagi perusahaan yang melanggarnya. Oleh sebab itu, penulisan skripsi ini dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 atas perlindungan bagi pekerja/buruh yang tidak didaftarkan jaminan sosial ketenagakerjaan dan akibat hukum bagi perusahaan yang melanggar. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah pekerja/buruh tetap mendapatkan hak-hak nya sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan meskipun tidak terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan dan adanya sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar belum secara efektif diterapkan oleh pemerintah.

---

The thesis discusses legal protection for workers/laborers who experience work accident and are not registered in the labor social security program by the company. Under the legislation of manpower, it is regulated that a company is obliged to register its workers/laborers in the labor social security program. However, in reality, it is actually the opposite as there are many workers/laborers who are not registered in the labor social security program, resulting in conflict between companies and workers/laborers when an unfortunate event happens to the workers/laborers and there is a legal injustice in applying sanctions to the companies violating the provision. Therefore, the writing of thesis is done by analyzing legal considerations from the judges in the decision of the Supreme Court number 580K/Pdt.Sus-PHI/2017 on protection of workers/laborers who are not registered in the labor social security program and legal consequences for the companies violating the provision. The research method used in this research is juridical-normative using literature study. The approach of the research method used in this research is qualitative with case studies. The result of this study is that the workers/laborers still obtain their rights as stipulated in the legislation, even though they are not registered in the labor social security program and the administrative sanctions imposed on the companies violating the provision have not been effectively implemented by the government."

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sangat penting untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, dimana Notaris dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris baik mengenai tingkah laku Notaris maupun mengenai akta yang dibuat oleh Notaris. Akan tetapi, kadang kala laporan masyarakat yang diajukan kepada Majelis Pengawas tidak memiliki dasar, sehingga diperlukan suatu perlindungan hukum bagi Notaris, seperti yang terjadi dalam kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. 02/B/MPPN/X/2018. Dengan demikian muncul permasalahan terkait perlindungan hukum terhadap Notaris atas laporan yang tidak berdasar dan penetapan apa yang dapat diberikan oleh Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis yang menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan, serta metode analisis data dengan cara berfikir deduktif dan alur pembahasan yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Notaris berasal dari kekuatan pembuktian yang terdapat pada akta Notaris dan juga Hak Ingkar Notaris dengan Majelis Pengawas Wilayah yang hanya dapat memberikan penetapan sebatas sanksi teguran lisan atau teguran tertulis apabila Notaris melanggar peraturan dan Majelis Pengawas Pusat tidak dapat memeriksa suatu perkara apabila pelapor terlambat mengajukan banding.

---

The Notary in carrying out their duties are very important to apply the principle of prudence, where the Notary can be reported by the public to the Notary Supervisory Board regarding both the behaviour of the Notary and the deeds made by the Notary. However, not all public reports submitted to the Supervisory Board have a basis, so that legal protection is needed for the Notary, as happened in the case of The Central Supervisory Board of Notary Decision No. 02/B/MPPN/X/2018. Thus, arising problems regarding legal protection against the Notary for baseless reports and what stipulation can be given by the Notary Supervisory Board. This study uses juridical-normative research methods, with a descriptive-analytical typology of research that uses a type of secondary data consisting of primary and secondary legal materials with techniques of data collection with study documents or literature, and methods of data analysis with deductive reasoning and discussion flow processed qualitatively. Based on the results of this thesis research, it can be concluded that legal protection that can be given to the Notary comes from the evidentiary power contained in the Notary deed and also the Notary Denial Rights with the Regional Supervisory Board which can only provide stipulations limited to verbal warning or written warning if the Notary violates the rules and The Central Supervisory Board cannot examine a case if the reporter is late in filing an appeal."

"Legal aspects of industrial safety in Indonesia according to the 1970 law on industrial safety; case in Batam City, Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai hak pekerja/buruh PT. Panen Lestari Internusa yang terkena pemutusan hubungan kerja. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan peranan-peranan hukum dalam mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja. Hukum mengatur dan membatasi alasan-alasan apa uang dapat menjadi dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan semen-mena terhadap karyawannya sendiri. Pekerjaan sebagai hak setiap warga negara harus dilindungi oleh hukum. Pemutusan hubungan harus merupakan langkah terakhir dalam perselisihan hubungan kerja. Dan semua pihak wajib melakukan segala upaya untuk menyesuaikan perselisihan sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja.ABSTRAKThe focus of this study is about labor right in PT. Panen Lestari Internusa that has been terminated from employment. This research found that law could act as an instrument to prevent termination of employment. Law controls and limits the reasons for termination employment. Employers can't easily terminate employment of their own employee. Job as a right for all citizens must be protected by the law. Termination of employment must be a last resort in settling employment disputes. All parties must do all possible efforts to settle a dispute before terminating employment."