Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam praktek kerap terjadi bahwa suatu PKWT telah memenuhi syarat sah perjanjian secara perdata juga telah melalui mekanisme pencatatan di Suku Dinas Ketenagakerjaan yang membawa serta implikasi telah dilakukan pemeriksaan materi muatan perjanjian kerja, namun demikian pasal-pasal tentang utamanya hak pekerja/buruh masih tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu PT.X ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan kaitannya dengan Hukum Ketenagakerjaan tentang hak-hak pekerja/buruh kontrak yang diatur dalam perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya dibahas contract adjustment sebagai penyelesaian permasalahan tersebut.

---

Nowadays it often occur that the temporary work agreement has fulfilled the legal condition of the agreement and has been through the registration process in Ministry of Labor and Transmigration Local Office which means the contents of the work agreement has been verified, but the articles especially about the rights of the worker are not suitable with the valid regulation. The focus of this thesis is the temporary appointment work agreement in PT.X based on Indonesian Civil Code about legal condition of the agreement and Labor Law about the rights of worker under that temporary appointment work agreement. Furthermore contract adjustment as the solution of this problem will be discussed."

"Gerakan perburuhan merupakan sebuah gerakan yang pada umumnya terjadi ketika sejumlah masalah ketidakadilan dan penindasan terjadi terhadap buruh oleh majikan. Ketidakadilan dan penindasan memang merupakan kunci dari lahirnya gerakan buruh yang bertujuan untuk membela kepentingan buruh. Dalam Hukum Islam, telah diatur hubungan antara buruh dan majikan dengan seksama dalam berbagai sumber. Sebagai muslim yang senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah, maka pengaturan Islam mengenai hal ini perlu diperhatikan. Dalam Islam mengenai masalah perjanjian kerja masuk kedalam bidang Mudharabah dan ijarah. Jika dicermati maka temyata ada sejumlah prinsip-prinsip dalam Islam, dimana Islam mengedepankan konsep ta'awun, dimana pengusaha dan buruh sama-sama memperoleh keuntungan. Tidak ada eksploitasi pengusaha atas buruh, begitu juga sebaliknya tidak ada protes dari buruh kepada pengusaha baik berupa aksi demonstrasi maupun pemogokan. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam usul penelitian ini adalah sebagai berikut Apakah dalam hukum perikatan Islam diatur mengenai perjanjian kerja sebagai bentuk hubungan kerja buruh dan majikan bagaimana sebenarnya bentuk hubungan kerja antara buruh dan majikan menurut konsep Islam Apakah bentuk ideal penerapan konsep perjanjian kerja dan hubungan kerja menurut Islam tersebut dapat diterapkan di Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian eksposisi yang berupaya menerangkan atau menjelaskan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan pembaca. Sementara, pengolahan dilakUkan dengan metode pendekatan analisis data kualitatif. Data yang digunakan berupa studi dokumen dan wawancara. Perjanjian kerja secara Islam dapat disebut dengan mudharabah dan Ijarah. Mudharabah dan Ijarah merupakan termasuk kedalam bidang muamalah yang telah diatur dalam syariah Islam dalam beberapa landasan Hukum. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan menyangkut pelaksanaan mudharabah dan ijarah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dengan adanya mudharabah dan ijarah ini timbul pula hubungan kerja antara buruh dan majikan. Hubungan kerja lahir dari adanya hubungan kerja. Dalam Islam hubungan kerja yang terjadi bukanlah eksploitasi dari majikan terhadap buruh, akan tetapi hubungan yang berdasarkan prinsip ta'awun dan ukhuwah Islamiyyah dan secara . bersama-sama memajukan perusahaan. Majikan mengayomi buruh, dan buruh bekerja seprofesional dan sebaik rnungkin. Jika hubungan buruh dan majikan baik tidak perlu ada mogok atau penutupan perusahaan. Penerapan mudharabah dan ijarah dan hukum perburuhan Islam di Indonesia masih membutuhkan waktu yang cukup lama, namun optimisme ke arah tersebut tetap perlu diperjuangkan.Untuk itu diperlukan sosialisasi dan kajian mendalam mengenai hal ini."

"Dalam pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya akan dibutuhkan dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi.Pada dunia konstruksi internasional, sudah lama dikenal dan diberlakukan dokumen FIDIC. Dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut asas Balanced Risk Sharing yaitu membebankan risiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko.Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari penerapan Dokumen FIDIC pada beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada terakomodir atau tidaknya pasal-pasal dokumen FIDIC pada proyek-proyek konstruksi.Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa proyek konstruksi PT Adhi Karya dimana akan dilakukannya proses identifikasi dari beberapa kontrak yang ada dan dievaluasi untuk mengetahui risiko yang dapat muncul dari pasal-pasal dalam kontrak FIDIC yang tidak terakomodir. Dari hal tersebut akan diketahui risiko apa yang akan muncul beserta dengan penanganannya pada pelaksanaan proses konstruksinya.

---

Contract of work shall be principally required for construction implementation. It is an absolute instrument since it will bind service user and service provider, define and determine rights, responsibilities and obligations of the respective party both in administrative and technical aspects of work.In International Construction, FIDIC documents has been known and applied for a long time as it follows Balanced Risk Sharing principle which is burdening risk to any party mostly capable of handling such risk.FIDIC has quite been known in Indonesia despite the application there of is limitedly applied in several projects financed by international fund. The analysis is aimed at considering FIDIC application at several projects in Indonesia whether or not the articles of FIDIC documents have been accommodated at construction projects.Case study is used as a method for some construction projects of PT Adhi Karya to identify and evaluate some contracts so as to find out the risks as the consequence of articles of FIDIC which have not been accommodated and how to handle the same."

"Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perjanjian kerja wajtu tertentu, Pemerintah telah membentuk Undang ndash; undang dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepmenakertrans yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT akan tetapi dalam pelaksanaannya dilapangan masih banyak ketentuan dari peraturan tersebut yang dilanggar serta pihak ndash; pihak yang berkepentingan seperti pengusaha, buruh dan pemerintah, mereka merasa nyaman dengan kondisi yang ada dilapangan yaitu dilanggarnya ketentuan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

---

Laws and Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Permenakertrans has set firmly and clearly about the terms and conditions of the work agreement in Specific Time PKWT but in its implementation in the field are still many provisions of these regulations are violated and parties stakeholders such as employers, workers and governments, they feel comfortable with the real condition of the violation of the provisions on the implementation of the work agreement in Specific time."

"ABSTRAKSuatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. kontrak adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Kontrak merupakan suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan agar diantara mereka berlaku suatu perikatan hukum dan mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Perikatan itu baru akan putus atau berakhir kalau janji itu sudah dipenuhi. Dalam tulisan ini apakah kontrak yang dibuat oleh para pihak ini telah mentaati hukum yang berlaku di Indonesia sehingga kontrak ini dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagaimanakah pola penyelesaian sengketa atau penyelesaian perselisihan bila terjadi sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Bagaimana peran kontrak kerja terhadap hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian dilaksanakan dalam praktek adalah masalah yang akan diteliti. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, untuk mencapai hasil yang bersifat evaluatif-analitis. Dalam pelaksanaan kontrak kerja ini terlihat bahwa terkadang kontrak kerja dapat menimbulkan perselisihan diantara para pihak, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan kontrak kerja pengaturan hak dan kewajiban para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu sebaiknya dalam tiap pasalnya dirinci beserta penjelasannya dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka diharapkan dapat menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami lebih lanjut perihal penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT. X. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Dari penelitian ini ditemukan bahwa asas kebebasan berkontrak sudah tidak berlaku secara mutlak lagi dalam perjanjian kerja. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak terhadap perjanjian kerja dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif apa bila asas kebebasan berkontrak berlaku secara mutlak.

---

This research aims to explain how the application of freedom of contract principle can in time based labor contract. This research is a normative juridical law using secondary data such as legislation, and books. From this research, it is concluded, that now the freedom of contract is limited in the case of labor contract. Government’s objective from limiting this freedom of contract is to minimize the effect of negative impact of freedom of contract."

"Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Belanda merupakan suatu permasalahan Hukum Perdata Internasional. Dengan demikian, perlu diketahui hukum mana yang berlaku pada Perjanjian Kerja tersebut. PEA mendasarkan hukum yang berlaku pada Perjanjian Kerja pada Ketertiban Umum dan Kaidah Super Memaksa berdasarkan Hukum PEA. Di sisi lain, Belanda memberikan kesempatan untuk melakukan Pilihan Hukum dalam Perjanjian Kerja dengan pembatasan berupa Kaidah Hukum Super Memaksa menurut Hukum Belanda. Berdasarkan praktek dalam Perjanjian Kerja antara Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Asing untuk bekerja di Persatuan Emirat Arab dan Belanda, hukum yang mengatur Perjanjian Kerja adalah hukum tempat bekerja.

---

Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in United Arab Emirates (UAE) and Netherlands is a Private International Law?s issue. Thus, it needs to be known law of which country is applicable to the Employment Agreement. UAE bases applicable law to Employment Agreement to Public Policy and Overriding Mandatory Provision from UAE law. On the other side, Netherlands gives some chance to do Choice of Law in Employment Agreement with limitations in the form of Overriding Mandatory Provision from Netherlands law. Based on practice in Employment Agreement between Indonesian Citizen and Foreign Corporation to work in UAE and Netherlands, governing law of Employment Agreement is the law of place of work."

"Komponen alam, tenaga kerja, dan modal merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terkait dalam pembangunan. Dalam dunia ekonomi, ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, walaupun kenyataannya komponen tenaga kerja kerap muncul sebagai faktor yang dominan. Oleh karena itu hubungan antara tenaga kerja dengan perusahaan harus tetap terjaga dengan baik. Untuk melindungi hak dan kewajiban tenaga kerja dengan perusahaan, perjanjian kerja perlu dibuat supaya diketahui dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing. Dengan adanya perjanjian kerja yang jelas dan transparan, serta mewakili keinginan para pihak, maka akan tercipta iklim usaha yang konduksif. Namun perubahan sosial ekonomi negara yang berlangsung cepat, mengakibatkan perkembangan baru dalam perjanjian kerja tersebut, yang pada akhirnya mempengaruhi pelaksanaan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana pengusaha cenderung mengurangi pembiayaan dengan cara membuat perjanjian kerja waktu tertentu pada pekerjaan yang bersifat rutin yang juga dilakukan oleh pekerja tetap. Hal tersebut apabila ditinjau dari sisi pekerja tidak menguntungkan, karena dari segi jenis pekerjaan seharusnya pekerja waktu tertentu tersebut hubungan kerjanya adalah sebagai pekerja tetap. Untuk mengatasi hal ini pemerintah melindungi pekerja dengan menerbitkan peraturan yang memberikan batasan tertentu tentang sifat dan jenis suatu pekerjaan yang bisa dibuat dengan perjanjian kerja waktu tertentu, apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian kerja waktu tertentu berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja untuk pekerja tetap. Penulisan ini bersifat deskriptif analitis dengan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, serta wawancara dengan narasumber.

---

Natural component, labour, and capital is one intact unity and each other related in development. In the world of economics, third of the component inseparable one another, although frequent labour component in reality emerge as dominant factor. Therefore relation between labour with company have to remain to awake better. To protect labour rights and obligations with company, work agreement require to be made is so that known clearly each rights and obligations. With existence of transparent and clear work agreement, and also represent desires of the parties, hence will be created effort climates which is konduksif. But change of political economy social that goes on quickly, resulting new growth in work agreement, which in the end influence execution of Labor Act, where entrepreneur tend to to lessen defrayal by making work agreement of selected time work having the character of routine which was also conducted by worker remain to. The mentioned if evaluated from worker side do not profit, because from type facet work of worker of time ought to the selected job relation of is as worker remain to. To overcome this matter of government protect worker published regulation giving selected constrain concerning nature of and type work which can be made with work agreement of selected time, if the rule not fulfill by hence work agreement of selected time turn into work agreement of time not selected or work agreement for worker remain to. This writing have the character of analytical descriptive with method research of normatif yuridis using materials punish primary, and sekunder of tertier, and also interview with guest speaker."

"Perjanjian kerja merupakan ikatan yang mengawali hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja yang menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak. Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara lisan harus diterbitkan Surat Pengangkatan oleh pemberi kerja. Surat pengangkatan yang dikeluarkan oleh pemberi kerja tidak mencantumkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga pekerja kurang memahami hak dan kewajibannya. Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan baik oleh pekerja maupun pemberi kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut, akan dilakukan analisa yuridis pengangkatan pekerja pada Fakultas Y Universitas Z yang perekrutan pekerjanya dengan Surat Keputusan dikaitkan dengan hukum perjanjian dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Z Sebagai Badan Hukum Milik Negara.

---

The employment agreement is a binding that started the employment relationship between the worker and the employer who raises the legal relationship between the parties. The employment agreement may be made in writing or orally. Work agreements are made ​​verbally should be issued Appointment Letter by the employer. Appointment letter issued by the employer does not specify the rights and obligations of the parties, so that workers do not understand their rights and obligations. It often causes problems by both workers and employers. Based on these problems, the analysis of judicial appointments will be working at the Faculty of the University Y Z are recruiting workers by Decree associated with contract law and Act No. 13 of 2003 on Manpower and Government Regulation Number 152 Year 2000 on the Establishment of the University of Z As Owned Legal Entity State."