Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai masalah dalam bidang pertanahan yang aktuil terjadi di masyarakat saat ini yaitu maraknya kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia. WNA bukan merupakan subyek hukum yang dapat memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia, namun dalam prakteknya banyak WNA yang memiliki tanah dengan hak milik di Indonesia. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah dengan Trust dimana WNA yang bersangkutan meminjam nama WNI untuk dimasukan sebagai pemilik dari tanah tersebut. Trust sendiri sebenarnya tidaklah dikenal dalam hukum pertanahan di Indonesia, karena itu perlindungan hukum kepada WNA yang memilih trust untuk dapat memiliki tanah dengan hak milik menjadi tidak ada. Skripsi ini ingin melihat bagaimana praktik trust tersebut terjadi dan konsekuensi hukum yang ditimbulkannya melalui analisa Putusan Mahkamah Agung No. 2496 K/Pdt/2005)."

"Dasar hukum kepemilikan tanah dan bangunan bagi warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia adalah UUD Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3), Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 2 Ayat (1). Peraturan pelaksanaannya adalah PP Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB, HP Atas Tanah dan PP Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing. Ditindak lanjuti dengan KepMen. Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dan diganti dengan PerMen Agraria/Kepala BPN Nomor 8 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing, diikuti dengan SE Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 110-2871 tentang Pelaksanaan PP 41 Tahun 1996, yang pada prinsipnya sudah secara komprehensif mengatur tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing di Indonesia. Setelah disahkannya UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 22 yang mengatur tentang kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah. Pangkal permasalahannya adalah perbedaan jangka waktu pemberian HGU, HGB, dan HP Atas Tanah, hal inilah yang memicu ketidakserasian. Penulis berpendapat, pemberian hak atas tanah dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan akan memicu kepemilikan tanah dan bangunan oleh warga negara asing dan badan hukum asing yang berlebihan sehingga merusak rasa keadilan masyarakat dan menyalahi landasan filosofis negara Republik Indonesia sebagai negara agraris. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang arif dan bijaksana dalam menyikapi kedua perbedaan ini, sehingga investor asing dapat meyakini bahwa peraturan tentang kepemilikan tanah dan bangunan oleh WNA dan BHA benar-benar memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya, tanpa suatu keragu-raguan dan kekhawatiran atas keberadaan mereka.

---

The legal basis of ownership of land and buildings for foreigners and foreign legal entities in Indonesia is the Constitution of 1945 Article 33 Paragraph (3), the Basic Agrarian Law Article 1 Paragraph (2) and Article 2 Paragraph (1). Implementing regulations are PP No. 40 year 1996 on HGU, HGB, HP on Land and the Regulation No. 41 of 1996 on Housing Home Ownership or occupancy by Foreigner. Followed up by ministerial decree. Agrarian Affairs / Head of BPN No.. 7 / 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by Foreigner and replaced with candy Agrarian Affairs / Head of BPN No. 8 of 1996 on Requirements for Residential Housing or Shelter by The Stranger, followed by SE Minister for Agrarian Affairs / Head of BPN No. 110-2871 on the implementation of PP 41 of 1996, which in principle has been comprehensively regulates the ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities in Indonesia. After the enactment of Law No.25 of 2007 concerning Investment, Article 22 which regulates the ease of service and / or licensing rights to the land. The base problem is the difference in term of provision of HGU, HGB, and HP on Land, this is what triggers the incompatibility. The author argues, the granting of rights to land in a long period time and it is feared will lead to ownership of land and buildings by foreign citizens and foreign legal entities that excessive and damage the public sense of justice and violates the philosophical foundation of the Republic of Indonesia as an agricultural country. Therefore, necessary steps are wise and prudent in dealing with these two differences, so that foreign investors can be confident that the rules on ownership of land and buildings by foreigners and BHA truly benefit the nation of Indonesia in its people prosper, without a doubt- doubts and fears for their existence."

"Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang disusun untuk menganalisis penggunaan konsep nominee agreement dalam kepemilikan tanah maupun saham oleh Warga Negara Asing di Indonesia. Dimana di dalam kepemilikan tanah, Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan bahwa selain Warga Negara Indonesia dilarang memiliki suatu Hak Milik dengan apapun caranya. Sedang dalam kepemilikan saham, terdapat batasan Warga Negara Asing untuk menguasai saham dan kegiatan usaha yang tertutup bagi penanam modal asing. Batasan ini memicu adanya praktik konsep nominee agreement di Indonesia sebagai bentuk penyelundupan hukum, dimana Warga Negara Asing sebagai beneficiary meminjam nama Warga Negara Indonesia sebagai nominee untuk memperoleh hak atas tanah/saham. Sehingga hasil penelitian ini adalah terdapatnya permasalahan hukum karena konsep nominee agreement dilarang dalam sistem hukum di Indonesia. Beberapa putusan pengadilan pun menyatakan nominee agreement batal demi hukum karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif sahnya suatu perjanjian.

---

This research is qualitative with a descriptive design, to analyze the application of nominee agreement concept in stock and land ownership by foreigners in Indonesia. In land ownership, Article 21 paragraph (1) in conjunction with Article 26 paragraph (2) of the Basic Agrarian Law, besides Indonesian citizens are prohibited from owning a Freehold with any way. In stocks ownership, there are limitations for foreigner to possess stocks and business activities which are prohibited to foreign investors. Until finally these limits triggers the practice of the concept of nominee agreement in Indonesia as a form of smuggling law, whereby foreigner as beneficiary, borrow the name of an Indonesian citizen as a nominee to acquire land rights/shares. The result of this research is there are some new problems because of the concept of nominee agreement is prohibited in the legal system of Indonesia. Several court decisions also stated nominee agreement is null and void because the agreement does not qualify objective validity of an agreement."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"Bali merupakan suatu daerah yang memiliki banyak daya tarik, diantaranya adalah seni budaya yang beraneka ragam dan pantai-pantai indah yang tersebar di sana. Hal tersebut menjadikan Bali sebagai daerah wisata yang sangat terkenal hingga banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan wisatawan asing. Dalam perkembangan selanjutnya, banyak wisatawan asing yang tertarik untuk membeli tanah dan memilikinya dengan hak milik di daerah tersebut, balk untuk mendirikan rumah tempat tinggal maupun untuk investasi. Namun demikian, hal tersebut tidak mungkin terjadi. Hukum tanah nasional melarang warga negara asing untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Hukum tanah nasional mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang berhak untuk memiliki tanah dengan hak milik di wilayah Indonesia. Untuk menyiasati hal tersebut, maka dibuatlah perjanjian nominee antara warga negara asing dengan warga negara Indonesia. Dengan menggunakan perjanjian nominee, warga negara asing dapat memiliki tanah dengan hak milik di Bali dengan cara mendaftarkan tanah tersebut atas nama warga negara Indonesia yang ditunjuknya sebagai Nominee. Penjanjian nominee merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat, yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)namun timbul,tumbuh dan berkembang di masyarakat. Berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee harus tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian dalam Buku III KUHPer. Dan berdasarkan KUHPer, perjanjian nominee, yang digunakan oleh warga negara asing tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian hingga dianggap sah dan dapat dilaksanakan, walaupun latar belakang dari dibuatnya perjanjian tersebut adalah suatu upaya untuk menyelundupkan ketentuan-ketentuan dalam hukum tanah nasional. Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh negara agar hal tersebut tidak terjadi lagi maka sebaiknya pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian nominee secara khusus."

"Pembangunan pada dasarnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun sumber pembiayaan pembangunan nasional ini salah satunya adalah dari penanaman modal asing sehingga banyak orang asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat orang asing membutuhkan tepat tinggal di Indonesia untuk menunjang pekerjaannya itu. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, di mana pada prinsipnya orang asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan memiliki satu rumah tempat tinggal, baik berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun, sepanjang rumah tersebut di bangun di atas tanah Hak Pakai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi normatif empiris dan data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun maksud diadakan peneiitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian apa saja yang melandasi pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia , wanprestasi yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian itu serta bagaimana penyelesainnya ."

"Pasal 20-27 Undang-Undang Pokok Agraria mengatur tentang kepemilikan tanah hak milik di Indonesia termasuk didalamnya telah ditetapkan subjek hak milik dan akibat-akibat hukum jika hak milik jatuh ketangan pihak asing. Bentuk penyelundupan hukum yang umum dilakukan adalah dengan mengadakan perjanjian nominee. Praktek nominee agreement dapat menjadi bumerang bagi pihak asing karena sertipikat atas nama beneficiary maka secara jurudis mereka adalah pemilik sah tanah hak milik tersebut. Penulis berusaha menjelaskan resiko yang akan ditanggung oleh orang asing serta penulis berharap dapat memberikan saran bagi orang asing maupun kepada Pemerintah Indonesia sehubungan dengan praktek nominee agreement.

---

The Indonesia Agrarian Law (Undang-Undang Pokok Agraria) article 20-27 regulate land ownership in Indonesia, including the owner and legal implications in the case that land ownership falls to the hand of foreign national. The normal practice to circumvent this obstacle is in the form of signing a Nominee Agreement. This practice may well be a boomerang for foreign national involved, due to the fact that the land ownership certificate is under the name of the nominee (beneficiary) thus legally they are the rightful owner of the land. The author attempts to discuss the risk towards the foreign national involved and in the same time wishes to convey suggestion to the Indonesian government in relation to the utilization of Nominee Agreement."

"Suatu kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa banyak anak-anak yang didunia terutama di Indonesia yang memiliki kehidupan sulit dan anak-anak seperti itu yang membutuhkan perhatian khusus dari masyarakat maupun dari Pemerintah.Pengangkatan Anak adalah salah satu solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak-anak, sekaligus merupakan lembaga yang dapat melindungi dan mensejahterahkan anak.Dalam kenyataannya bahwa proses pengangkatan anak tidak selalu mulus sesuai aturan yang telah ada karena semakin berkembang segala aspek dalam kehidupan masyarakat maka mendorong masyarakat untuk mencari jalan termudah untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melegalkan segala cara. Hal yang paling nyata adalah prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Dumai tidak sesuai dengan yang ditentukan dalam SEMA No.6 Tahun 1983 pada saat permohonan pengangkatan anak bernama Vivi Yanti oleh orang tua angkatnya dan selaku ibu kandung dari Vivi Yanti yakni Doriani Nainggolan menganggap pengangkatan anak tersebut kurang sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang ditelah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengangkatan anak maka Penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut diajukan keberatan dengan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan alasan-alasan bahwa hakim Pengadilan Negeri Dumai telah salah dalam menetapkan permohonan pengangkatan anak karena surat-surat yang diajukan bukan surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada itikad baik dari orang tua angkat dan ayah kandung Vivi mengenai status kewarganegaraan Vivi dengan cara menutupi hal tersebut pada saat permohonan pengangkatan anak yang mana seharusnya Vivi adalah warga negara Malaysia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tidak tercapai karena adanya penyelundupan hukum mengenai identitas dan status kewarganegaraan anak angkat sehingga Mahkamah Agung membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Dumai tersebut.Melalui putusan Mahkamah Agung RI ini dapat dianalisis sejauh mana kekuatan pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI serta membuktikan bahwa apa yang didalilkan Doriani Nainggolan adalah terbukti beralasan dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sehingga penulis menyarankan agar Hakim lebih teliti dalam memperhatikan surat-surat yang diajukan pada saat permohonan pengangkatan anak dan melakukan sosialisasi oleh lembaga-lembaga dari kampus mengenai syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak didaerah-daerah.

---

It is a reality in people's lives that many children in the world especially in Indonesia, have a hard life and they need special attention not only from the society and but also from the government. Adopting children is one of the solutions to solve the problems facing the children, at once, it can be the institution that can protect and increase their welfare. In fact that the adoption process is not always be smooth based on the existed rules, because of the continual development of social life, it is encouraging people to seek the easiest way to achieve something that they want by legalizing all means.

The most obvious is the procedure of adoption in the District Court Dumai where it is not accordance to those specified in the SEMA No.6 of 1983, at the time of application for the adoption of a child named Vivi Yanti by his adoptive parents, and as the mother of Vivi Yanti namely Doriani Nainggolan consider adoption is less in accordance with the procedures and conditions stipulated by the Regulations, then the mother filing an objection for the verdict of Dumai District Court and appeal to the Supreme Court with the reasons that the District Court Dumai been mistaken in setting up child adoption application because the letters are not the letter which issued by the competent authority and there is no good faith from the adoptive parents and birth father of Vivi in term of the status of nationality in a way to cover it at the time of application for adoption where the Vivi’s nationality supposed to be Malaysian citizenship.

Therefore it can be concluded that the implementation of child adoption procedure is not achievable because of the smuggling law on identity and citizenship status of foster children so that the Supreme Court overturned the District Court stipulation of Dumai District Court. Through this Supreme Court decision, it can be analyzed the extent to which strength considerations Supreme Court ruling and proves that what is postulated Doriani Nainggolan is proved reasonable and justified by the Supreme Court Justices, so the authors suggest that more rigorous in its attention to letters filed at the time of application for adoption and information dissemination by the institutions of the campus on terms Conditions and procedures for child adoption in the regions."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."