Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dan analisa hukum skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan, peranan, dan kewenangan dari toko obat dalam bidang kefarmasian. Toko obat berkedudukan sebagai sarana kesehatan yang berperan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang optimal dengan kewenangan yang terbatas dalam pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat bebas dan obat bebas terbatas (W). Skripsi ini juga bertujuan mengkaji dan menganalisa aspek hukum perdata dalam kegiatan dan tanggung jawab toko obat. Ditinjau dari aspek hukum perdata, kegiatan dan tanggung jawab toko obat dalam melakukan pelayanan kesehatan dan pekerjaaan kefarmasian melahirkan suatu perikatan. Perikatan yang lahir dalam pelayanan kesehatan dari toko obat kepada konsumen terjadi karena persesuaian kehendak antara kedua belah pihak, yang menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pelanggaran hak konsumen karena kesalahan pelaku usaha toko obat menimbulkan tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Skripsi ini juga bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa adanya hubungan hukum antara pelaku usaha toko obat dan konsumen. Hubungan hukum antara pelaku usaha toko obat dan konsumen adalah pemenuhan kebutuhan konsumen sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya oleh toko obat sedangkan konsumen wajib membayar harga yang telah disepakati. Prinsip tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen adalah tanggung jawab karena kesalahan, sehingga jika dilihat dari aspek hukum perdata tanggung jawab karena kesalahan pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Namun dari aspek hukum perlindungan konsumen pembuktian dibebankan kepada pelaku usaha."

"Masyarakat, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, melakukan transaksi konsumen yakni jual-beli barang dan/atau jasa. Kemajuan teknologi yang pesat dan telah menjangkau masyarakat luas pada umumnya di kota-kota besar sangat memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pelaksanaan trasaksi konsumen. Selain itu, kesibukan masyarakat kota sehingga membuat mereka hanya memliki waktu yang tidak banyak untuk melaksanakan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya, juga menjadi latar belakang bagi pelaku usaha untuk menciptakan suatu metode penjualan yang dianggap sangat efisien dan praktis baik bagi konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri. Awal tahun 1993 mulai banyak bermunculan perusahaan mail order yang menjalankan usahanya melalui media televisi yakni dalam tayangan infomersial. Proses pelaksanaan transaksi menggunakan banyak fasilitas seperti telepon dan ATM maupun kartu kredit. Konsumen dan pelaku usaha tidak pernah bertemu, setelah konsumen membayar harga barang yang diinginkan, kemudian barang pesanannya tersebut di kirimkan. Bagi konsumen, transaksi seperti ini menempatkan mereka pada posisi yang sangat lemah, sebab mereka belum pernah melihat barang yang diinginkannya, waktu perolehan barang pesanan tidak jelas, dan masih banyak lagi. Selama ini konsumen yang dirugikan dalam transaksi konsumen mail order mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sejak tanggal 20 April 2000 berlakulah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan transaksi konsumen. Dalam skripsi ini penulis hendak mencoba membahas dan menemukan penjelasan mengenai aspek hukum perdata dalam transaksi konsumen mail order melalui tayangan infomersial dan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku."

"ABSTRAKDitinjau dari sudut Hukum Perdata Barat, konsumen yang dirugikan oleh produk-produk yang telah dihasilkan dan dipasarkan oleh produsen dapat menggugat produsen yang bersangkutan atas dasar gugatan perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata dan menurut pasal 1367 (1) KUH Perdata. Untuk melihat kemungkinan penerapan pasal 1365 dan 1367 (1) tersehut dalam sengketa konsumen - produsen, maka penulis melakukan perbandingan yang bersifat teoritis - normatif antara kedua pasal tersebut dengan menekankan perhatian kepada masalah beban pembuktian yang harus dipikul konsumen sehubungan dengan penerapan masing-masing pasal, Sebagai pelengkap, penulis melakukan telaah yang sama terhadap penerapan kaidah liability for negligence dan kaldah strict liability di Amerika Serikat, Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahua, pene rapan pasal 1365 memberatkan konsumen dalam hal pembuktian di pengadilan sedangkan penerapan pasal 1367 (1) lebih meringankan beban pembuktian yang dipikul konsumen. Ternyata, di Amerika Serikat pun terdapat permasalahan yang serupa bahua, penerapan kaidah liability for negligence memberatkan konsumen dalam hal pembuktian di pengadilan sedangkan penerapan kaidah strict liability lebih meringankan beban pembuktian yang dipikul konsumen."

"Hak Cipta adalah Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta termasuk dalam Hak Kebendaan karena mempunyai ciri-ciri yang sama. Diantaranya, hak cipta bersifat mutlak artinya dapa dipertahankan terhadap siapapun, merupakan benda bergerak tidak berwujud, penyerahannya dengan akta autentik; Program kemputer sebagai salah satu karya cipta yang dilindungi dari usaha peniruan secara tidak sah mempunyai pengertian sebagai proram yang diperlukan komputer untuk melakukan fungsinya. Perbanyakan program komputer dapat dilakukan oleh pihak kedua dengan pencipta melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi diartikan sebagai izin dari seorang kepada orang lain untuk menggunakan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukannya. Dengan perjanjian lisensi maka perbanyakan program komputer menjadi sah. Pelanggaran terjadi apab1la perbanyakan program komputer dilakukan tanpa seizin pencipta. Program komputer mudah ditiru dan perbanyakannya pun mudah dilakukan. Sedangkan pembuktiannya tidak mudah. Hal ini dikarenakan Undang-undang Hak Cipta Nomor 7 Tahun 1987 belum berjalan secara efektif. Tentunya terhadap si pelanggar hak cipta dapat dikenakan sanksi berupa pembayaran denda dan atau pidana penjara."

"Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai undangundang yang mengintegrasi dan memperkuat hak-hak konsumen Indonesia, membawa dampak juga terhadap hak-hak konsumen pengguna jasa kesehatan atau pasien. Pasien semakin sadar akan hak-haknya dalam beberapa waktu belakangan ini. Beberapa kasus gugatan maupun tuduhan malpraktek terhadap tenaga kesehatan kerap kita baca dan dengar di media massa. Hal ini memberikan gambaran kepada kita, bahwa masyarakat sebagai health receivers kini telah menuntut pelaksanaan hak-hak yang mereka miliki. Perawat sebagai salah satu tenaga kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sistem pelayanan kesehatan. Bahkan dapat dikatakan layanan keperawatan merupakan ujung tombaknya, dimana pasien berhubungan langsung dengan perawat. Pekerjaan perawat yang berhubungan langsung dengan kesehatan pasien menyebabkan is harus hati-hati dan penuh pertimbangan dalam menjalankan tugasnya. Karena salah dalam mengambil tindakan maka dapat berakibat fatal tidak hanya bagi_ pasien tetapi juga bagi perawat itu sendiri. Perbuatan perawat yang tidak memenuhi standar profesi dapat disebut sebagai tindakan malpraktek. Tanggung jawab perawat terhadap tindakan malpraktek dikategorikan menjadi dua, yaitu tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan profesi dan tanggung jawab terhadap ketentuan umum seperti pidana, perdata dan administratif. Jasa pelayanan kesehatan merupakan jasa yang memiliki karakteristik, oleh karena itu dalam penerapan UUPK dalam bidang kesehatan harus' memperhatikan karakteristik tersebut. Hal ini membawa pengaruh terhadap jasa yang diberikan oleh perawat dimana tidak semua ketentuan yang terdapat dalam UUPK berlaku bagi perawat."

"Industri jasa periklanan dan promosi dewasa ini telah ber kembang cukup pesat dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Kemajuan dan keberhasilan tersebut perlu terus dikembangkan dengan pembinaan yang tepat. Perlu pula dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan periklanan khususnya di bidang obat dan makanan . Pengendalian dan pengawasannya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk produsen dan kalangan periklanan itu sendiri. Langkah-langkah pembinaan dan pengawasannya haruslah bersifat persuasif, edukatif dan preventif agar kegiatan periklanan obat tidak menyesatkan dan merugikan masyarakat. Jika dengan adanya iklan obat yang menyesatkan tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka perlu adanya tanggung jawab yuridis dari para pengusaha yang terlibat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut dalam bentuk ganti rugi dari pelaku perbuatan melawan hukum kepada pihak yang dirugikan agar hak-hak konsumen yang telah dilanggar pulih kembali. Tuntutan konsumen yang dirugi kan tersebut didasarkan pada pasal 1365 juncto 1371 K.U.H. Perdata. Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan bahwa syara-tsyarat materiil perbuatan melawan hukum telah dipenuhi dengan melihat dari isi iklan obat yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan obat yang menyesatkan tersebut memenuhi syarat-syarat materiil dari perbuatan melawan hukum, maka yang bertanggungjawab selain produsen juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengiklanan obat dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari iklan tersebut berdasarkan pasal 1365 juncto 1371 dengan melihat dari isi iklan obat yang menyesatkan. Jika terbukti isi iklan obat yang menyesatkan tersebut memenuhi syarat-syarat materiil dari perbuatan melawan hukum, maka yang bertanggungjawab selain produsen Juga pihak yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penqiklanan obat dan pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan finansial dari iklan tersebut berdasarkan pasal 1365 junc to 1371 K.U.H. Perdata."

"Minyak dan gas bumi sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbaharui mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pembangunan selama ini, karena sebagai penghasil devisa bagi negara juga sebagai sumber energi bagi industri dan keperluan sosial. Oleh karena itu usaha-usaha untuk melangsungkan cadangan minyak masih menjadi salah satu pemikiran bangsa kita. Penguasaan pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Pertamina yang bekerjasama dengan kontraktor. Dalam pelaksanaannya untuk menyediakan bantuan teknik dan pengadaan barang dalam kegiatan eksplorasi dan produksi, kontraktor mengontrakkannya kembali kepada sub kontraktor dengan cara membuat persetujuan dalam bentuk kontrak kerja. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antar kontraktor dengan sub kontraktor dengan cara membuat persetujuan dalam bentuk kontrak kerja. Bagaimana pelaksanaan kontrak kerja antar kontraktor dengan sub kontraktornya merupakan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini. Analisis dilakukan secara dedukatif dan induktif, dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan study kepustakaan. Dalam kenyataannya kontrak ini dibuat dalam bentuk standar, karena selain menghemat waktu, biaya dan tenaga juga lebih menjamin kepastian. Selanjutnya dapat disimpulkan oleh kontraktor kepada sub kontraktornya sudah cukup baik dan efektif. Akhirnya pada bagian akhir skripsi ini penulis menyarankan agar kontrak kerja tersebut dibuat iebih singkat, padat dan sistematis. Maksudnya dibuat dalam klausul atau pasal-pasal sehingga lebih memudahkan bagi pihak yang berkepanjangan untuk mengetahui hai-hal apa saja yang menjadi pokok dalam kontrak kerja tersebut."