Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku.Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan.Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP).Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak."

"Kinerja pegawai dalam organisasi secara umum dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan faktor yang berada di Iuar dirinya. Faktor yang berada di Iuar diri pegawai berasal dari Iingkungannya terutama Iingkungan organisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah kedua faktor tersebut benar-benar mempengaruhi kinerja pegawai dan seberapa besar pengaruh kedua faktor tersebut baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Faktor dari dalam diri pegawai yang dipilih dalam penelitian adalah komitmen pada organisasi, sedangkan budaya organisasi dipilih sebagai faktor yang berasal dari Iuar dirinya.Obyek penelitian adalah para pegawai di Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (PPPP). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik proportional random sampling untuk meyakinkan bahwa sampel yang terpilih merupakan representasi dari seluruh populasi. Jumlah sampel ditetapkan 111 (seratus sebelas) dari total populasi yang berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan).Sebelum dilakukan pengumpulan data penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (kuesioner). Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan Pearson Product Moment, sedangkan uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach.Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis statistik meliputi uji korelasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimputkan bahwa : (1) secara umum persepsi mengenai komitmen pegawai Direktorat PPPP dikategorikan tinggi, persepsi mengenai budaya organisasi yang ada tergolong baik dan persepsi mengenai kinerja pegawai tergolong cukup baik, (2) terdapat pengaruh persepsi mengenai komitmen pada organisasi terhadap kinerja pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,413, (3) terdapat pengaruh persepsi mengenai budaya organisasi terhadap kinerja pegawai dengan koefisien korelasi sebesar 0,342.Dengan terbuktinya kebenaran hipotesis bahwa terdapat pengaruh komitmen dan budaya organisasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap kinerja pegawai, disarankan agar pimpinan Direktorat PPPP memberikan perhatian pada 2 faktor tersebut. Komitmen pegawai dapat diitingkatkan dengan mengakomodir tujuan dan kebutuhan pegawai ke dalam tujuan organisasi, sedangkan budaya organisasi dapat dikembangkan ke arah yang lebih kondusif dengan cara meningkatkan partisipasi para pegawai.

---

The employees' performance in an organization can generally be influenced by two factors, that is. internal and external factors. The latter comes from the environment particularly that of the organization.

The research is intended to see whether those two factors really influence the employees' performance and to what extent are the impacts of those two factors either in isolation or in unison. The internal factor that is chosen in this research is their commitment to the organization, whereas the external one is organizational culture.

The research objects are the employees of the Directorate of Auditing. Investigating and Tax Collecting. The sample collection is conducted through a technique of proportional random sampling to verify that the selected samples represent the entire population. The samples that are taken are 111 out of 158 total population.

Prior to the research data collection, the writer evaluates the instruments (the questionnaires) for their validity and reability. The validity evaluation is conducted by using the approach of Pearson Product Moment, whereas the reability evaluation is done through Alpha Cronbach formula.

The research is conducted by using statistics analysis which includes correlation evaluation and t evaluation. Based on the research findings, it can be concluded that: (1) generally the perceptions about the employees' commitment are classified high, the perceptions about the current organizational culture are categorized good and the perceptions about the employees' performance are relatively good; (2) there are some impacts of the perceptions of commitment towards the employees' performance with the correlation coefficient amounting to 0.413; (3) there are some impacts of the perceptions of the organizational culture towards the employees' performance with the correlation coefficient amounting to 0.342.

By the proof of the validity of the hypothesis it can be said That there are some impacts of the commitment and of the organizational culture either in isolation or in unison towards the employees' performance, therefore, it is recommended that the management of the directorate of Auditing.

Investigating and Tax Collecting pays attention to the two factors. The employees' performance can be enhanced by accommodating the employees' objectives and needs into the organizational goals. As for the organizational culture. it can be developed to a more conducive direction by way of encouraging greater participation of the employees."

"Penegakan hukum (law enforcement) dalam bidang perpajakan antara lain dilaksanakan dengan Ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam ketentuan ini diatur tindakan-tindakan yang dapat diambil oleh Negara sebagai upaya penyelesaian utang pajak termasuk pelaksanaan dari hak mendahulu negara untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Beberapa tindakan tersebut ternyata berhadapan dengan kepentingan Bank selaku Kreditur. Hal ini terjadi dalam hal upaya memperoleh pelunasan utang pajak dilakukan terhadap penanggung pajak yang juga debitur atau penjamin kredit. Atas kondisi tersebut penulis melakukan penelitian dengan pendekatan normatif emphiris, dan analisa atas data sekunder yang bersumber dari data kepustakaan, dengan didukung data primer yang merupakan hasil penelitian lapangan tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang ada. Dari Penelitian tersebut diketahui bahwa ketentuan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa potensial menimbulkan resiko yang merugikan Bank apabila untuk pelunasan atas utang pajak, Negara mengupayakan dari harta penanggung pajak yang merupakan agunan kredit dan atau dilaksanakan dengan penyanderaan terhadap penanggung pajak debitur."

"Kinerja penerimaan pajak secara makro dapat diukur dengan tax ratio. Tax Ratio Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Untuk mencapai sasaran peningkatan tax ratio, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan peningkatan kinerja organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi penerimaan pajak. Dalam peningkatan kinerja organisasi termasuk peningkatan tugas-tugas pemeriksaan terhadap Wajib Pajak (WP).Dalam melakukan pemeriksaan seringkali hasil temuannya tidak disetujui oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak mengajukan banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP). Putusan BPSP atas banding dapat memberikan pengaruh pada penerimaan negara kalau ternyata hasilnya adalah dimenangkan oleh WP. Kalau pemeriksaan baik seharusnya tidak ada sanggahan dari WP. Oleh karena itu, kualitas pemeriksaan dapat mempengaruhi putusan BPSP.Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui profil Sumber Daya Manusia (SDM) Pemeriksa Pajak untuk mengetahui pemeriksaan pajak dilaksanakan dan untuk menganalisis hubungan antara kualitas pemeriksaan dengan putusan BPSP.Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan tingkat eksplanasi asosiatif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner dan menjelaskan hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan pada Karikpa Jakarta Khusus Satu sebagai independent variable dengan Putusan BPSP sebagai dependent variable. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan atau pengaruh signifikan antara kualitas pemeriksaan dengan putusan BPSP.Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa profil Sumber Daya Manusia {SDM} pemeriksa yang menjadi responden rata-rata memiliki kualifikasi yang baik untuk menjadi pemeriksa dari tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan mendapatkan pendidikan pemeriksa Pajak. Sedangkan dalam pelaksanaan pemeriksaan tahapan-tahapan yang dilakukan, yaitu mulai perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan tanggapan Wajib Pajak serta pengetahuan ketentuan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Dari uji statistik dengan menggunakan rank spearman diperoleh hasil bahwa ada korelasi kuat antara kualitas pemeriksaan dengan putusan BPSP."

"Usaha penegakan hukum (law enforcement) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diwujudkan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum, agar peraturan yang dikeluarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Tanpa pelaksanaan penegakan hukum akan menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, hal ini sejalan dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang pada administrasi pajak. Secara teoritis pemeriksaan pajak merupakan suatu cara (mean) untuk menemukan perbedaan antara laporan komersial dan fiskal serta kesalahan penerapan aturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan wajib pajak baik formal maupun material. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang dan apakah pemeriksaan pajak tersebut memenuhi dua tujuan yaitu pencapaian target penerimaan dan penegakan hukum serta bagaimana menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan secara keseluruhan dalam rangka fungsi pemeriksaan dan penyidikan dimasa yang akan datang. Tujuan Penelitian ini yaitu menggambarkan dan menguraikan pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Menganalisis dan menjelaskan hasil pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai pelaksanaan dari tujuan penerimaan dan penegakan hukum. Menjelaskan dan menguraikan langkah-Iangkah dalam upaya meningkatkan pemeriksaan dan penyidikan pajak dimasa yang akan datang.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan serta wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif. Dari hasil analisis ditemukan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, hasil pemeriksaan RGTF merupakan pemeriksaan yang mempunyai hasil atau pajak yang harus dibayar paling besar jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan lainnnya. Hasil pemeriksaan RGTF sebesar 59% jika dibandingkan dengan total hasil pemeriksaan yang dilaksanakan di Karikpa Tangerang. Hasil pemeriksaan di Karikpa Tangerang pajak yang paling banyak temuannya adalah Pajak PPh Pasal 23/26 dan pajak yang terendah temuannya adalah PPh Pasal 21/26.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah apabila dilihat pos-pos yang diperiksa, maka mengandung unsur budgetair merupakan aspek yang paling besar prosentasenya yaitu 61.77% dalam hasil koreksi yang dilakukan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang. Hasil temuan tersebut dilanjutkan dengan penagihan terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan. Upaya tersebut merupakan salah satu penekanan aspek penegakan hukum (law enforcement). Saran dalam penelitian ini adalah aspek penegakan hukum (law enforcement) yang merupakan aspek dasar dalam pemeriksaan seharusnya menjadi tujuan utama pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan pajak yang menitik beratkan pada aspek budgetair dikhawatirkan akan merusak tujuan dari pemeriksaan itu sendiri yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak."