Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antar dua negara atau "Tax Treaty" merupakan salah satu lambang dari hubungan baik bidang politik, ekonomi dan perdagangan, serta hubungan kebudayaan antara dua negara yang bersangkutan dan melalui proses yang panjang. Tujuan utama dari P3B ialah mengeliminasi pajak berganda internasional dan membantu mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak. Selain itu tujuan lainnya adalah mendorong atau menarik investasi (dengan berbagai keringanan pajak), perbaikan pertukaran informasi dan pengalaman perpajakan, peningkatan pengetahuan tentang kemampuan bayar wajib pajak dsb.Tujuan penulisan tesis ini adalah menguraikan sistem perpajakan internasional antara Indonesia dengan Belanda berdasarkan atas Undang-Undang Pajak Indonesia dengan P3B Indonesia-Belanda yang baru, menguraikan ketentuan perpajakan berdasarkan tax treaties Indonesia-Belanda yang baru, yang dapat dipergunakan wajib pajak untuk membayar pajak yang Iebih ringan, menjelaskan tanggapan-tanggapan dari pengusaha Belanda atas berlakunya P313 Indonesia-Belanda yang bare serta melakukan analisa disertai perbaikan atas kelemahan dalam P3B Indonesia-Belanda yang baru. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analitis.Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penyusunan P3B, pejabat dan petugas pajak, beberapa konsultan pajak serta beberapa wajib pajak. Penelitian dokumen dilakukan berdasarkan hasil karya ilmiah dan ketentuan-ketentuan perajakan baik berdasarkan Undang-Undang, ketentuan pelaksanaannya dan ketentuan dalam P313.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa perubahan P3B tidak mempengaruhi investasi namun Iebih dipengaruhi oleh faktor luar seperti faktor keamanan, stabilitas politik dan kepastian hukum. Latar belakang tujuan renegoisasi tax treaty antara Indonesia dengan Belanda hingga berlakunya tax treaty yang barn saat ini kurang tercapai. Khususnya atas laba setelah dikurangi PPh untuk BUT dibidang migas dan pasal 11 atas penghasilan berupa bunga (interest). Perubahan P3B yang bare itu sendiri tidak memberikan dampak secara langsung terhadap perubahan investasi perusahaan di Indonesia. Atas kesimpulan di atas, maka disarankan segera melakukan renegoisasi kembali, meningkatkan stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum serta meningkatkan pemahaman untuk menerapkan teknik pemajakan yang tepat atas pembaharuan penghindaran pajak berganda yang baru berlaku.

---

Agreement for the avoidance of double taxation between two countries or tax treaty is one of good relationship symbol as politic, economic and trading along with culture relationship between two countries with longest process. The main objectives of tax treaties are avoidance of double taxation, prevention of tax avoidance, evasion and discrimination. The others are pushing and pulling investment by eliminating the tax impediments, information changes and tax experience, increasing knowledge about ability to pay for tax payer and etc.The purposes of this thesis is to describe the international tax system between Indonesia government and Netherlands government base on Tax Law of Indonesia with the newest tax treaty between Indonesia and Netherlands, describe the tax implementation from the newest tax treaty so the tax payer can pay the tax more lighten, describe opinion from Netherlands entrepreneur for the newest tax treaty, and analysis to fix the weak of the newest tax treaty. The used research method in this thesis writing is descriptive analytical method.The research was conducted through interviews with in charge people who has a member of making the agreement, tax officers, tax consultants and tax payers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law, its implementation terms, or terms contained in tax treaties.From the analysis result was obtained conclusion that the changes of tax treaty not influence the investment but more influence by other factor like safety, politic stabilize and law certainty. The background purpose of tax treaty renegotiation between Indonesia and Netherlands not achieved. Especially, branch profit tax for oil and gas permanent establishment and article 11 for interest. Changes of the newest tax treaty did not take direct effect to investment. On the above conclusion that it is suggested to re-negotiation, increasing politic stabilization, security and law certainty along with increasing the understanding on the international knowledge in order to precise tax implementation on changes tax treaty between Indonesia and Netherlands."

"Pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka mendukung industri properti yang melemah beberapa tahun terakhir, sehingga menyebabkan harga ndash; harga properti melambung tinggi yang salah satu penyebabnya adalah tingginya pajak penghasilan yang harus ditanggung perusahaan dan menyebabkan investor enggan berinvestasi di Indonesia serta masyarakat berpenghasilan rendah semakin tidak mampu membeli properti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi dan implikasi kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa justifikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini adalah untuk kemudahan berusaha, meningkatkan investasi, dan melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, implikasi penurunan tarif pajak penghasilan ini bagi penerimaan pajak adalah menurunnya penerimaan pajak dan implikasi bagi perusahaan real estate adalah tidak adanya penurunan harga properti setelah penurunan tarif pajak penghasilan dan penjualan properti juga sampai saat ini juga belum menunjukkan peningkatan.

---

In 2016 the government issued a policy to reduce the income tax rate on the transfer of land and buildings through Government Regulation No. 34 of 2016. This regulation was issued in order to support the property industry that weakened in recent years, causing property prices to soar which one of the causes is the high income tax to be borne by companies and causing investors reluctant to invest in Indonesia as well as low income people are increasingly unable to buy property. The purpose of this study is to find out the justification and implication of the policy of decreasing income tax rate on the transfer of land and buildings. This research is a qualitative research with descriptive design.

The results show that the justification of the reduction of income tax rates is for ease of business, increase investment, and protect low income communities. In addition, the implication of this reduction in income tax rates for tax revenues is the decline in tax revenues and the implications for real estate firms is the absence of declining property prices after the decline in income tax rates and property sales has also not shown an increase."

"ABSTRAKLatar belakang pemerintah dalam menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah adalah untuk mendorong industri properti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian berdasarkan tujuan yaitu deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hunian sangat mewah. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa implikasi atas kebijakan ini. Implikasi bagi pemerintah adalah adanya isu tax expenditure, namun kebijakan ini bukan merupakan tax expenditure dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Implikasi bagi Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajak, sedangkan implikasi bagi industri properti adalah adanya peningkatan penjualan hunian sangat mewah, namun hal ini belum dapat terlihat.

---

.The government’s background in issueng the rate reduction policy of Income Tax Article 22

regarding sales of luxurious residential is to encourage the property industry. This research

uses qualitative approach and categorized as descriptive research based on its purpose. Data

collection techniques that used are through literature study and in-depth interviews The

results of the research found that there are implications related to this policy. The implications

for the government side are there is a tax expenditure issue, while this policy is not classified

as a tax expenditure and the fulfillment of public housing needs. The implication for

taxpayers’ side is the reduction of the tax burden, while the implication for the property

industry’s side is the increase in sales of luxurious residential, but this has not been seen

"

"Skripsi ini membahas mengenai pencabutan fasilitas pajak penghasilan atas industri reksa dana yang kemudian melihat pengalaman dengan kebijakan perpajakan mengenai hal yang sama di negara Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa reksa dana saat ini telah berkembang dan sudah memenuhi tujuan pemberian fasilitas pajak sehingga tidak perlu lagi diberikan fasilitas tersebut. Selain itu pencabutan fasilitas pajak penghasilan bertujuan untuk menciptakan equal treatment serta mengeliminasi terjadinya tax avoidance. Meskipun di Malaysia reksa dana dibebaskan dari pengenaan pajak, Indonesia tidak serta merta dapat mengikuti hal tersebut karena setiap negara mempunyai kebutuhan yang berbeda.

---

This study describes the revocation of income tax facility that previously enjoyed by the investment fund industry in Indonesia up to 2008 and conducts a comparative analysis with those happen in Malaysia. The research is using qualitative approach with a description typed of methodology. This concludes that investment fund has tremendously growing and the government is of the view that it is time to revoke the tax incentive so that it can contribute tax collection equally and eliminate tax avoidance. Even though Malaysia exempt investment fund from income tax it does not means that Indonesia should follow because every country had different purposes. This research recommended investment manager to adjust the product of investment fund."

"Tren penurunan tarif PPh Badan yang terjadi secara global, mendorong Indonesia untuk ikut dalam tren ini dengan tujuan menarik foreign direct investment untuk membantu roda ekonomi Indonesia. Indonesia sendiri menuangkan rancangan kebijakan penurunan tarif PPh Badan dalam RUU Omnibus Law. Namun, pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan pemerintah harus turun tangan dan membantu[Mw1] para pelaku usaha dengan memutuskan percepatan implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan penurunan tarif PPh Badan terhadap profitabilitas perusahaan yang diwakilkan dengan variabel ROA, ROE, dan ROI dan juga latar belakang mengapa diterapkan percepatan implementasi kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020, dengan jumlah observasi sebanyak 48 perusahaan mencakup 11 triwulan, dan diolah dengan menggunakan regresi balanced panel data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak yang diwakilkan dengan variabel ETR berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel ROA, berpengaruh signifikan positif dengan variabel ROI serta tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel ROE. Kebijakan penurunan tarif PPh Badan ditujukan pemerintah untuk membantu meringankan beban pelaku usaha agar setidaknya bisa bertahan dalam keadaan ekonomi yang menurun. Namun demikian, dilain sisi pelaku usaha kurang merasakan dampak dari kebijakan penurunan tarif PPh Badan bagi keberlangsungan usaha dan dapat dilihat dari fenomena yang terjadi masih banyak perusahaan yang gulung tikar.

---

The trend of decreasing corporate tax rates that occur globally, encourages Indonesia to participate in this trend with the aim of attracting foreign direct investment to help the wheels of the Indonesian economy. Indonesia itself poured a draft policy of reducing the rate for corporate tax in the Omnibus Law. However, the COVID-19 pandemic that occurred in early 2020 caused the government to intervene and help businesses by deciding to accelerate the implementation of the reduction of corporate tax rate policy. This study with quantitative approach aims to determine the effect of the policy of reduction of the corporate tax rate on the profitability of companies represented by ROA, ROE, and ROI variables and also why it is applied to accelerate the implementation of the reduction of the corporate tax rate policy. This research samples are manufacturing industries company listed on the Indonesia Stock Exchange in 2018-2020, with a total of 48 observations covering 11 quarters, and processed using a balanced regression of data panels. The results of this study showed that the tax rate represented by ETR variables had a significant negative effect on ROA variable, had a significant positive effect with ROI variable and had no significant effect on ROE variable. The policy of decreasing the corporate tax rate is aimed at the government to help ease the burden on businesses in order to at least survive the declining economy. However, on the other hand, businesses do not feel the impact of the policy of decreasing the corporate tax rate for business continuity and can be seen from the phenomenon that occurs there are still many companies that roll out. "