Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pembiayaan pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan nasional diperlukan pajak.Berdasarkan rasio tingkat pengembalian SPT dan tax ratio sebagai indikator kepatuhan Wajib Pajak, tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia tergolong rendah yang disebabkan oleh permasalahan pada beberapa faktor dalam sistem administrasi pajak, yakni faktor manusia (rendahnya gaji fiskus dan mental negatif bangsa Indonesia yang cenderung suka menerabas), faktor lemahnya law enforcement (yakni, tidak adanya kesungguhan dalam penindakan-penindakan kasus KKN oleh aparat penegak hukum, sifat permisif masyarakat yang cenderung toleran terhadap praktek KKN, dan tidak adanya teladan dari para pemimpin dalam memerangi KKN), dan faktor organisasi (yakni, tidak produktifnya sebagian karyawan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menghimpun tambahan pajak yang masih harus dibayar Wajib Pajak kepada Negara).Pencapaian penerimaan pajak secara optimal harus dilakukan melalui institutional arrangement dan program kerja terhadap tiga permasalahan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut. Tumbuhan akan hidup dan berkembang/berbuah di atas tanah yang subur, oleh karena itu tanah yang subur harus diberi pupuk. Ibarat tumbuhan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak (sebagai tanah subur) optimal, apabila didukung oleh ketiga faktor tersebut di atas (sebagai pupuk). Oleh karena itu, Penulis mengajukan solusi alas permasalahan faktor-faktor dalam sistem administrasi pajak yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut.Solusi bagi permasalahan faktor manusia adalah dengan memberikan insentif selain gaji kepada aparat pajak dalam jumlah yang memadai dan perbaikan faktor mental manusia Indonesia yang cenderung negatif, suka menerabas, dan korup secara bertahap melalui program pendidikan moral dan kampanye nasional anti KKN secara berkesinambungan.Solusi bagi permasalahan faktor law enforcement adalah dengan :a) political will pemerintah dan kesungguhan segenap lapisan masyarakat dalam penindakan kasus-kasus KKN, melalui restrukturisasi badan-badan penegak hukum (seperti, kejaksaan, pengadilan, dan POLRI) dan pembentukan tim penyidik independen pemberantas KKN).b) Menumbuhkembangkan sikap kritis masyarakat terhadap akumulasi kekayaan aparat negara yang diperolch sccara tidak wajar serta tidak toleran terhadap pelaku korupsi, danc) mengorbitkan para pemimpin yang mampu menggerakkan dan memberikan inspirasi bagi pemberantasan KKN secara menyeluruh.Sedangkan, solusi bagi permasalahan faktor organisasi Ditjen Pajak adalah dengan merancang struktur organisasi matriks pada kantor pelayanan pajak dalam rangka mengantisipasi masalah free rider dalam tubuh organisasi Ditjen Pajak yang dibarengi dengan upaya menciptakan aparat pajak sebagai tax officer profesional."

"ABSTRAKThis study aims to determine whether understanding of tax laws, quality of service, rational attitude, and perceptions of tax sanctions affect taxpayer compliance. The objects of the research are taxpayers who do not pay in SAMSAT-Rumbai. The population in this study was 2.054 vehicles whose does pay and samples in this study were 96 people consisting of 73 taxpayer two-wheeled vehicles and 23 taxpayer four-wheel vehicles. Analysis of the data in this study is taxpayer compliance as dependent variable while understanding of tax regulation, quality of service, rational attitude and perception of taxsanction as independent variables. Processing of the data in this study used SPSS 24 software where hypothesis testing used F-test (simultaneous). From the result of this study, it can be concluded that the variable of understanding of taxation regulation, quality of service, rational attitude and perception of tax sanction influenced simultaneously to tax compliance for two-wheeled and four-wheeled vehicles.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak di SAMSAT Rumbai. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.054 kendaraan yang menunggak dan sampel dalam penelitian ini adalah 96 orang yang terdiri dari 73 wajib pajak kendaraan roda dua dan 23 wajib pajak kendaraan roda empat. Analisis data pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software SPSS 24 dengan pengujian hipotesis menggunakan uji F (secara simultan). Hasilpenelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sikap rasional dan persepsi sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan perpajakan untuk kendaraan roda dua dan roda empat."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu komponen terbesar Penerimaan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta, karena itu kepatuhan wajib pajak penting dalam rangka keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Karya akhir ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta, yaitu faktor kualitas pelayanan oleh fiskus, pengetahuan perpajakan wajib pajak serta kebijakan tarif yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, metode analisis data yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian menunjukan bahwa Variabel Kualitas Pelayanan, Pengetahuan Pajak dan Kebijakan Tarif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

---

Vehicle tax is one of the main contributor to DKI Jakartas regional government budget, which make the taxpayers compliance crucial to its successful collection. The purpose of this thesis is to analyze several factors that influencing the tax payers compliance in DKI Jakarta Province, those factors are tax offices service quality, taxpayers tax knowledge and the applied tax rate policy. This research is a descriptive research with quantitative method. The data is analyzed using the Structrural Equation Modelling (SEM). The result shows that the variables Service Quality, Tax Knowledge and Tax Rate Policy have a positive and significant influence on the Taxpayers compliance."

"Kontribusi penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara (APBN). Agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan diperlukan langkah-langkah meningkatkan kepatuhan wajib pajak.Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah apakah pemahaman wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada empat yaitu: pemahaman wajib pajak berpcngaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.Metodologi penilitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi penelitian adalah pcrusahaan yang telah menjadi wajib pajak di kabupaten Serang. Data penelitian dipcroleh dengan penyebaran kuisioner, kuisioner yang disebar berjumlah 100, dari jumlah tersebut kuisioner yang diterima peneliti berjumlah 35 dan yang dapat diolah berjumlah 35 kuisioner, karena 5 tidak lengkap pengisiannya. Untuk melihal pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan persamaan regresi sederhana dan regresi berganda.Hasil analisis terhadap data penelitian menunjukan bahwa tidak ada pengaruh yang signilikan antara pemahaman dengan tingkat kepatuhan hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,484 yang berarti lebih besar dari 0,05. Analisis terhadap hipotesis kedua menunjukan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, sedangkan terhadap hipotesis ketiga menunjukan persepsi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukan dengan angka signifikansi sebesar 0.498 yang berarti lebih besar dari 0,005, sedangkan terhadap hipotesis keempat secara bersama-sama ketiga variabel mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, hal ini ditunjukah dengan angka signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05.Dari hasil penelitian ini penulis menyarankan kepada aparat pajak untuk meningkatkan kegiatan pemeriksaan, kepada pemerintah untuk membuat aturan yang mudah dipahami oleh wajib pajak, dan kepada aparat pajak untuk menjaga kode etik sehingga ada persepsi yang positif dari wajb pajak.

---

The contribution of income from lax is an important resource slate budget (APBN) In order to obtain tax income target, therefore some steps to increase the level of tax payers? compliance are required.The main problem in this research is whether the understanding of tax payers, tax inspection and tax payers? perception will have an effect on tax payers? compliance Level.There are four hypotheses, which are raised in this paper, that is: Tax payers understanding will affect to the level of tax payers compliance. Tax inspection will influence to the level of tax payers compliance, tax payers' perception will affect to the level of tax payers compliance and finally, tax payers understanding. Tax inspection, and tax payers perception as a whole will have an effect to the level of tax payers compliance.The usage of Research methodology is quantitative method with survey approach. Research population is companies that have become tax payers in Serang Regency. Research data was obtained by spreading questionnaires. The amount of questionnaires are 100 (one hundred) Among 100 questionnaires. Returned questionnaires were 35 (thirty-five) and processed questionnaire were only 30 (thirty), because 5 (five) questionnaires were incomplete. To analyze independent variable impact toward dependent variable, this research applies simple regression equation and multiplied regression equation. The result of analysis toward research data proves that there is no significant influence between understanding (of tax payers) and the compliance (of tax payers), this is shown by significant rate of 0.484 which is higher than 0.05. However, the outcome of analysis toward the next hypothesis illustrates that tax inspection has an influence to the compliance (of tax payers). This is confirmed by significant rate of 0.000, smaller than 0.05. The third hypothesis explains that the perception (of tax payers) has no significant influence toward the compliance (of tax payers) this is shown by significant rate of 0.498 which is higher than 0.05, at last, the final hypothesis shows that three variables as a whole affect tax payers? compliance. This is proven by significant rate of 0.000 which is smaller than 0.05.From this research, suggests to the tax authority to increase audit activities, proposes to the government to create a simple and an uncomplicated rule to the tax payers, and recommends to the tax authority to maintain ethical code of work, hence the perception from the tax payers will arise positively."

"Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder.Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838.Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta.Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H.Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh faktor-faktor ekonomi yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan metode pengujian hipotesis. Faktor-faktor tersebut adalah jenis usaha, metode penyusutan, debt equity ratio, profitabilitas dan tarif efektif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dapat lolos dari uji asumsi klasik. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dengan indikator besaran angka koreksi penghasilan neto fiskal hasil pemeriksaan. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut penelitian ini adalah jenis usaha, profitabilitas dan tarif efektif.

---

This thesis aims to investigate the influence of economic factors contained in the taxpayer?s declaration (SPT) using the method of hypothesis testing. These factors are type of business, methods of depreciation, debt to equity ratio, profitability, and the effective rate.The results showed that the regression model used to escape from the classical assumption. This study succeeded in identifying the factors that influence corporate tax compliance with the indicator correction rate scale of net income tax assessment. Dominant factors that affect tax compliance according to this study is the type of business, profitability and effective tax rate."

"In APBN Year 2002-2003 tax income gave 70%-80% contribution for state income, which Income tax gave the biggest contribution about 50%. Therefore to improve tax income from income taxes in the future, to be needed by the improvement of taxpayer compliance. According to the above statement, hence factors influencing the compliance of taxpayer in filling corporate income tax return is an interesting issue to be researched.Corporate income tax return filling arranged in Act of Republic of Indonesia No. 16 year 2000 (KUP) concerning: tax return, Bookkeeping, Inspection and Sanction. And Act of Republic Of Indonesia No. 17 year 2000 (income tax) about * calculation in tax liability. And guide of execution of admission filling of corporate income tax return Decision of DIP No. KEP-185IPJ./2003. The fundamental of problems is how far tax payer comprehend Law and Regulation of Taxation including the ability of conducting fiscal correction of financial statement base on calculation taxes amount owed to be filed in tax return, and what kind of effort which have been conducted by DJP to push voluntary compliance creation (compliance voluntary) of taxpayer in filling tax return.In developing theoretical framework, research taken is library a research. The knowledge and ability of Taxpayer in comprehending and laws application and Regulation of Taxation is the main variable which influence compliance of 'Taxpayer in filling tax return. Counseling and also inspection is an important matter for DIP so that tax payer feel to be observed and will request to fulfill accountability of responsibility in filling tax return using Self Assessment system.Research type used is qualitative with analytical descriptive. Method data collecting is "quota sampling" to be held an interview with by using guidance of interview at tax payer, tax consultant, even at Functionary of DJP which related to admission the filling of corporate income tax return. The result of the Research analyzed and reported in tabular, composition and descriptive.Research result shows the existence of high impact between knowledge and ability of Taxpayer to comprehend and laws application and Regulation of Taxation, to the compliance of in filling income tax return. Role of inspection and counseling by DJP have a big impact in realizing compliance of level of tax payer in filling income tax return. Policy of giving the predicate of "Obedient tax payer" by DJP, to motivate obedient tax payer so that, this program not yet so drawn for most tax payer because do not influence tariff of tax payment.Analysis to research finding show that: Formal compliance of tax payer in submitting income tax return in KPP Bekasi is only 30% from amount of income tax return which enlist, and among which have submitted income tax return the 64% is zero tax return. For the measurement of accuracy calculation in tax liability in tax return seen from ability of tax payer in conducting fiscal correction to financial statement only 25% from tax payer the research, consist of " Obedient tax payer" and " Regular tax payer submit tax return", and this tax payer there no correction of tax officer after checked_ From this finding result earn requested that there is still lower mount compliance of tax payer in filling corporate income return. Added again with limitation of DJP Resources in conducting inspection to corporate income tax return, hence tax potency owed by which not yet dug by in KPP Bekasi is still high.Conclusion, that knowledge and ability of tax payer for the application of Law and Regulation of Taxation influence compliance of tax payer in filling seen corporate income tax return of result inspection of tax officer to tax return submitted by tax payer most unable to fulfill the laws and regulation of Taxation. Strive counseling of DJP to socialize Law and Regulation of Taxation there are, but not yet reached entire/all levels of taxpayer. And activity of inspection by DJP still limited and prioritized to overpaid tax return, condition of this also give opportunity for tax payer which tend to avoid Tax, to submit underpaid tax return in order not to be object of inspection. To improve compliance of tax payer in filling tax return repair there must be from both parties, first tax payer have to improve the knowledge of comprehending rule of legislation of Tax to fill corporate income tax return. Both of DJP as Stakeholders running role to improve acceptance of Tax better progressively fraternize in giving counseling but coherent in executing inspection by totally to all tax payer, therefore shall DJP conduct inspection pursuant to data of DJP alone is not pursuant to restitution, and in management and inspection of corporate income tax return use information technology system like sketch which have in format by DJP, so that tax payer feel to be observed and asked the accurate is calculation of and accountable and also responsible in filling tax return using the system of self assessment."

"Tesis ini membahas tentang Pengaruh Belanja Sosialisasi, Jumlah Account Representative, Jumlah Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tahun 2009-2011. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa kepatuhan Wajib Pajak cenderung menurun dari tahun 2009 ke 2011, demikian juga Belanja Sosialisasi per WP, Jumlah Account Representative per WP dan Jumlah Pemeriksaan per WP. Faktor Belanja Sosialisasi tidak signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan Jumlah Account Representative dan Jumlah Pemeriksaan secara signifikan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

---

This thesis discuss the effect of Socialization Cost, Account Representative and Tax Audit to Tax Compliance in Jakarta Taxed Office in 2009-2011. This study use descriptive methode and Linier Regression. The result of this study are The Tax Compliance decrease in 2009 to 2011, The Cost Socialization per Tax Payer, Account Representatives per Tax Payer dan Tax Audit per Tax Payer also decrease. The Socialization Cost has no significant effect to Tax Compliance, but Account Representative dan Tax Audit have positive significant effect to Tax Compliance."

"Menurut Soemitro ( 1998 ) sumber pajak diseluruh negara merupakan sumber dana terpenting disamping sumber kekayaan alam, Akan tetapi sumber kekayaan alam yang yang menjadi sumber perolehan dana (devisa ) pemerintah tersebut pada suatu waktu akan habis. Oleh karena sumber dava alam tidak dapat digantikan, maka pemerintah berusaha menemukan sumber dana lain, Pilihan jatuh pada sumber pajak. Akan tetapi menurut Menteri Keuangan, Bambang Sudibyo (Media Indonesia, 3 Agustus 2000) kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah dalam membayar pajak. Salah satu kekurangpatuhan tersebut dapat disebabkan karena kurang sadarnya masyarakat mengenai kegunaan pajak.Dari penelitian ini ingin diketahui faktor - faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel pada responden yang berasal dari Wajib Pajak yang ada diwilayah kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Wajib Pajak yang dipilih adalah dari kalangan pengusaha hotel dan restoran.Sampel yang dibutuhkan sebanyak minimal 196 sampel berdasarkan perhitungan proporsi dengan derajat kepercayaan 95% dan dengan penyimpangan baku 5%. Adapun metode pengambilan sample adalah dengan wawancara atau pengiriman angket. Data yang diperoleh kemudian dibuatkan proporsinya.Dari hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak adalah adanya undang-undang yang jelas (40.98%) adanya kesadaran wajib pajak (40.60%) dan prosedur pembayaran yang jelas dan mudah (11.65%)Alasan utama para responden bersedia (patuh) membayar pajak adalah karena mereka bertanggung jawab membantu pembangunan (46%) adanya kebijakan perusahaan (26%) adanya usaha besar (18%) dan karena suatu kewajiban (10%).Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak, disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tindakan-tindakan yang perlu dilakukan adalah : perlunya sosialisasi, penyuluhan dan penjelasan mengenai pajak perbaikan sistem atau prosedur pembayaran pajak dan realisasi dari manfaat pajak dalam bentuk pelayanan umum."