Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas pendaftaran perubahan sertifikat fidusia atas perubahan nilaiobyek fidusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI PropinsiJawa Barat. Dimana dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentangJaminan Fidusia dinyatakan apabila terdapat perubahan sertifikat fidusia tidakdiperlukan perubahan akta jaminan fidusia. Penulisan tesis ini difokuskan padaprosedur pelaksanaan pendaftaran fidusia di Propinsi Jawa Barat yang tidak sesuaidengan Undang-undang Jaminan Fidusia.Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada peraturanperundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur yang berkaitan denganhal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaandalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dansekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasilpenelitian menyarankan bahwa Kementerian Hukum dan HAM menerbitkanperaturan supaya terdapat keseragaman pendaftaran perubahan fidusia padaKantor Wilayah seluruh Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the registration of the fiducia certificates amendmentto change its object value through Fiducia Registration Office at West JavaProvincial Office of the Ministry of Law and Human Rights. Pursuant to Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Facility, if the fiducia certificate is amended thenit?s not necesary to make a prior amendment on its deed. The thesis is focused onthe implementation of the registration procedure in West Java Provincial FiduciaRegistration Office which is not in accordance with the law of Fiduciary Facility.This research uses normative yuridical approach. The data sources are taken fromthe primary data such as interview and the secondary data such as primary,secondary and tertiary law material. The result of this research gives suggestion tothe Ministry of law and Human Rights to issue a regulation in order to createuniformity at all Provincial Fiducia Registration Office throughout Indonesia."

"The community health care isurance program (JPKM) at Bengkulu Utara district has been implemented at 6 subdistricts by pre insurance carier(pra Bapel ), 5 of which have been legally registered. ...."

"Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang mengkaji masalah pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagai hak karyawan. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kepuasan karyawan yang bermukim di desa Mulyorejo, sebuah desa industri, dalam pelayanan Jamsostek khususnya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian. Sampel penelitian terdiri dari 70 keluarga karyawan peserta Jamsostek. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Tingkat kepuasan karyawan diukur dengan skala likert.Hasil penelitian menyimpulkan, secara umum pelayanan Jamsostek belum memuaskan. Sosialisasi belum memuaskan karyawan. Dari tiga pelayanan yang diteliti, hanya satu yang memuaskan, yaitu Jaminan Kematian, sedangkan pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan Kerja kurang memuaskan. Pelayanan administrasi ternyata lebih buruk daripada pelayanan teknis.

---

This research is descriptive study which reviewing problem of social securities program implementation as employee?s right. The objective of this study is to examine the employee satisfaction level who live in Mulyorejo, an industral village, in social security services particulary health insurance, accident insurance, and death benefit. Research sample involved 70 employee?s families as social security member. Research data was collected by questionaires and analysed by descriptive statistic. Satisfaction level of employee measured by likert scale.

This research have led to some discoveries: generally, social security services has not satisfying the members. The program socialization has not been made employee satisfied. Only death benefit among other services that given satisfying service. Health insurance and accident insurance did not quite satisfying. Finally, administration service was really worse than technical service."

"Pada tahun 2008, atas pertimbangan pengendalian biaya kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas dilakukan perubahan mekanisme pada program Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin) dan diubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah melaksanakan mekanisme monitoring dan evaluasi pada program Jamkesmas di Puskesmas, walaupun terbatas pada pembuatan laporan bulanan program. Kadang kala Dinas Kesehatan Kabupaten terlambat memberikan laporan karena harus menginput dan merekap seluruh laporan Puskesmas yang sering kali terlambat diberikan. Untuk mengukur kinerja program Jamkesmas di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tidak menggunakan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan karena indikator tersebut lebih menekankan pada pelaksanaan program Jamkesmas di Rumah Sakit. Sebagai solusi permasalahan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sistem ini dapat menghasilkan informasi kinerja program Jamkesmas di Puskesmas berdasarkan indikator kunjungan dan pemeriksaan KIA yang ada pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Untuk mengoptimalisasikan penggunaan sistem monitoring dan evaluasi kinerja program Jamkesmas berbasis web di Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon diharapkan dapat melakukan sosialisasi manfaat dan tata cara penggunaan sistem kepada seluruh Puskesmas, serta melaksanakan pelatihan bagi petugas pencatatan dan pelaporan di Puskesmas dan Dinas Kesehatan mengenai teknik pengolahan data. Selain itu, diperlukan pula dukungan dana untuk pemeliharaan sistem tersebut.

---

In 2008, upon consideration of health care cost control, quality improvement, transparency and accountability changes made in mechanism of Asuransi Kesehatan Orang Miskin (Askeskin), and changed its name to Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Cirebon District Health Department has carried out monitoring and evaluation mechanism in Jamkesmas program at Central Public Health, although it is limited in making monthly reports of the program. Sometimes, the Health Department late on providing the report because they have to input and merge all health centers reports that is often given too late.

To measure the performance of Jamkesmas program at Central Public Health, Cirebon District Health Department is not using the indicators that have been established by the Ministry of Health because the indicators are more emphasis on Jamkesmas program implementation at Hospital. As the solution to existing problems in Cirebon District Health Department, we developed a web-based monitoring and evaluation performance system of Jamkesmas program in Central Public Health at Cirebon District Health Department. This system can yield information of Jamkesmas program performance based on indicators of visits and examination of child and mothers on Standar Pelayanan Minimum (SPM).

To optimize the use of Web Based Monitoring and Evaluation Performance System of Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) in Central Public Health, Cirebon District Health Department is expected to disseminate the benefits and using procedures of the system to all Central Public Health, as well as implementing training programs for recording and reporting officers in the Central Public Health and the Health Department about data processing techniques. Additionally, funding support is also necessary for the maintenance of the system."

"ABSTRAKImplementasi Pendaftaran Calon Bayi dari PBPU PBP dalam Program JKN di BPJS Kesehatan bertujuan untuk mendapatkan Universal Health Coverage 2019. Implementasi menunjukan isi kebijakan yang berubah-ubah membuat kendala dalam pendaftaran dan pembayaran iuran calon bayi peserta JKN. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendaftaran calon bayi sebagai peserta JKN di BPJS Kesehatan kabupaten Bogor dilihat dari aspek struktur birokrasi, sumber daya, disposisi, komunikasi, kondisi geografis sosial ekonomi peserta dan hambatan yang dialami dalam implementasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian pelayanan pendaftaran calon bayi program JKN oleh BPJS Kesehatan kabupaten Bogor, maupun pelayanan kesehatan yang diberikan dari fasilitas kesehatan sudah baik meskipun ada hambatan yang dialami. Aspek yang perlu diperbaiki : sumber daya dikarenakan kurangnya petugas dalam pelayanan pendaftaran serta penyaluran informasi kebijakan yang tidak merata. Kesimpulan penelitian ini adalah hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan di beberapa aspek seperti sumber daya dan komunikasi tidak menimbulkan kesulitan yang berarti dalam pelayanan program JKN di kabupaten Bogor. Namun, dikhawatirkan akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pelayanan dan pencapaian Universal Health Coverage 2019.

---

ABSTRACT Implementation of Infant Candidate Registration from PBPU PBP in JKN Program at BPJS Kesehatan aims to obtain Universal Health Coverage 2019. Implementation shows the content of changing policy making obstacles in registration and payment of contribution of baby candidates JKN participants. The purpose of this study is to find out the description of the implementation of infant candidates registration policy as JKN participants in BPJS Kesehatan Bogor regency seen from the aspects of bureaucracy structure, resources, disposition, communication, social economic condition of participants and obstacles experienced in implementation. The research method used is descriptive qualitative study. The data in this study were obtained from in depth interviews and document review. The results showed that the provision of baby infant registration service program of JKN by BPJS Kesehatan Bogor regency, as well as health services provided from health facilities have been good despite any obstacles experienced. Aspects that need to be improved the resources are due to the lack of officers in the registration service as well as the uneven distribution of policy information. The conclusion of this study is the obstacles that arise in the implementation of policies in some aspects such as resources and communication does not cause significant difficulties in the service of JKN program in Bogor regency. However, it is feared it will take longer in service and achievement of Universal Health Coverage 2019."

"Sejak tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah pasien miskin yang menggunakan IPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. RS ini tercatat sebagai RS swasta kedua terbesar yang menerima pendapatan dari pelayanan IPK Gakin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008. JPK Gakin menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan pendapatan RS pada tahun 2008, yang meningkat dari 6% pada tahun 2006. Sedangkan masa pelunasan utang JPK Gakin adalah antara 3-7 bulan setelah pelayanan diberikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aspek manajemen keuangan, terutama pengelolaan piutang JPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian operasional dengan pengamatan langsung, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Penghargaan khusus pada misi RSIA Budi Kemuliaan -berbeda dengan rumah sakit swasta lain- adalah bahwa RS ini memiliki tata nilai tersendiri dengan komitmennya yang tinggi untuk melayani pasien miskin. Artinya bahwa pasien miskin akan segera mendapat pelayanan medis tanpa memerlukan uang muka. Penelitian menunjukan adanya beberapa masalah internal dalam manajemen piutang JPK Gakin RS, termasuk kurangnya SDM dengan kemampuan teknis tinggi, kurangnya sarana untuk memasukkan biaya klaim dengan segera, serta terbatasnya kemampuan dalam melengkapi berkas klaim. Juga terdapat masalah eksternal yang dapat memperpanjang masa penagihan JPK Gakin, yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI dan tingginya ketergantungan pada sumber dana APBD. Hasil penelitian menyarankan: Pertama, RSIA Budi Kemuliaan perlu membangun jaringan yang baik dengan pemerintah maupun organisasi non pemerintah sehingga terbangun kesamaan visi RS dan 'political will' bersama terkait dengan kebijakan pembiayaan pasien miskin di DKI Jakarta. Kedua, upaya perbaikan pengelolaan piutang JPK Gakin perlu fokus pada upaya meningkatkan persentase pembayaran tahap pertama, memperkecil persentase yang tidak tertagih dengan meningkatkan kelengkapan berkas sedini mungkin sejak pasien masuk RS dan memperkecil risiko kehilangan pendapatan pada tahap pembebanan biaya.

---

There has been a substantial increase in the number of poor patients using JPK Gakin at the Budi Kemuliaan Hospital in the last 3 years. It is noted that the hospital has become the second largest private hospital receiving revenues by serving JPK Gakin in the Jakarta Province for 2008. Of the total hospital revenues, JPK Gakin revenue contribute around 20% in 2008, an increase from 6% from 2006. Payable period from JPK Gakin takes from 3 to 7 months, counted from the services are provided. The specific aim of this study is to obtain a clear description on financial management aspect, particularly on account receivables management of JPK Gakin in the RSIA Budi Kemuliaan. The research approach is using operational research approach, direct observation, investigation on documents and deep interview. A special acknowledgement on the mission of RSIA Budi Kemuliaan -unlike other private hospitals- that this hospital has a distinct values with its high commitment to serve poor patients, meaning that poor patients will immediately treated without required any advanced cash to get medical services. The study identified several internal problems in the management of account receivable of JPK Gakin, including shortage of high technical personnel and equipments to do immediate entry of claim cost, and limited capability in completing claim documents. In addition, there are other extemal problems that may lengthen day collection of JPK Gakin that Provincial Health Office of DKI Jakarta has limited budget and highly rely on the resources from Regional Government Budget. Several recommendations out from this research. Firstly, it is important for the hospital to built network with the regional government as well as non government institutions, to built the same vision of a hospital as well as built ‘political will’ together, related with financing poor patients in the Jakarta province. Secondly, to have a better management of account receivable ofthe JPK Gakin, the hospital needs to focus on the effort to increase the percentage of payment in the first stage, to decrease the percentage of un-successful payment by completing the required documents as early as possible since patients enter the hospital, and to lower the risk of loosing income in the stage of cost posting."

"ABSTRAKPelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yangditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPropinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semuajenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecualiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas danfungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnyawilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompetenmerupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukansolusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitassumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksanateknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapatdirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalammasyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukumpada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang manamengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuhtentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkatpermintaan yang bervariasi.Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktorterhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apapelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada ProvinsiJawa Barat.

---

ABSTRACTPublic Law service is one of the public service that provide by TheMinistry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law servicedivision delegate every services was given by Directorate Generals under theMinistry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside DirectorateGeneral of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as thedelegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia heldthe responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rightsservices. The increasing of the territory and high demand for services are some ofthe constrains which has been facing nowadays.The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service byincreasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing theexistence of technical execution unit for Public Law and Human Rights servicesdirectorate, both in central and region. In general, society will be able to takeadvantage of the services.In order to get ideal description about The Law and Human Rightsservice, the quatitative research is execute to define Law service which given byMinistry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesentthe big picture of Law service in the province area with a larger scale andvariative demands level.The objective aim of the research is to ensure what factors that become theobstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal formof services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in westJava area."

"

Penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN yang pernah berkunjung ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bekasi Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner pada bulan April 2018. Hasil penelitian menunjukkan persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN baik sebanyak 63,6, dan persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN yang tidak baik sebanyak 36,4. Analisis bivariat menunjukkan bahwa sikap, motivasi, tampilan aplikasi, keunikan, dan promosi memiliki hubungan yang bermakna terhadap persepsi kualitas pengguna aplikasi Mobile JKN. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah menambah jumlah media promosi, menambah dekorasi berupa banner flag bernuansa aplikasi Mobile JKN, meningkatkan motivasi pengguna dengan memberikan keuntungan eksklusif, dan memperbaiki gangguan teknis yang sering terjadi seperti forced close.

---

ABSTRACT

This study discusses the perceived quality of the users of Mobile JKN application that has visited the branch office of Bekasi of BPJS Kesehatan. This study is a quantitative study with the use of cross sectional study design. The data used for the sake of the study was primary data that was taken by the use of questionnaire as a research instrument in April 2018. Based on the results of statistical tests, it is known that the user of Mobile JKN application with good perceived quality of the said service are 63,6 , and the user of Mobile JKN application with bad perceived quality of the said service are 36,4 . Bivariate analysis showed that attitude, motivation, user interface, uniqueness, and promotion have significant relation to the perceived quality of the users of Mobile JKN. The researcher suggests that the company should enhance the number of media for promotion, make addition of banner flags of Mobile JKN as decoration, build up motivation by proffering any exclusive benefit for the user, and to fix the technical issue such as forced close. "