Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai analisis hukum terhadap perlindungan hukum bagitertanggung dalam kerjasama bancassurance. Bancassurance merupakan suatukerjasama yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi jiwa yang memasarkanproduk-produk asuransi dengan melakukan kerja sama dengan pihak bank.Menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomar 2 Tahun 1992, penutupanasuransi atas objek asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilihpenanggung, kecuali bagi program asuransi sosial, dengan memperhatikan dayatampung perusahaan asuransi di dalam negeri. Dalam praktiknya, hak tenanggungtersebut tidak diindahkan terutama oleh perusahaan asuransi sebagai penanggung.Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan meneliti apakah asaskebebasan memilih bagi penanggung sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dilanggar dalam kerjasama bancassurance. Kemudianbagaimanakah perlindungan hukum bagi tertanggung dalam kerjasamabancassurance ditinjau dari hukum asuransi dan Undang-Undang No. 8 Tahun1999 tentang perlindungan konsumen. Serta bagaimanakah proses penyelesaiansengketa klaim asuransi dalam keljasama ,bansassurance. Penelitian tesis inimenggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-rmdangan dan bersifat analitis. Hasil penelitian yang didapat adalah meskipuntidak mengatur secara jelas untuk model distribusi yang lain, namun didalamSurat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP tahun 2010 mengatur mengenaimengenai pemberian hak bagi tertanggung untuk memilih perusahaan asuransisebagai penanggungnya. Kemudian terdapat beberapa ketentuan didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, KUHD, Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992, danKeputusan Menteri Keuangan No. 422 tahun 2003, yang rnelindungi kepentingantertanggung dalam kerjasama bancassurance. Serta penyelesaian sengketa klaimasuransi dalam kerjasama bancassurance dapat dilakukan melalui pengadilan ataumelalui BMAI yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu mediasi dan ajudikasi.

---

AbstractThis thesis discusses the legal analysis against legal protection for the insured inbancassuranee. Baneassuranee is a partnership committed by insurance companiesthat sell insurance produets in cooperation with the bank. According to Article 6paragraph (1) of Law No. 2 of 1992, insurance coverage over the object ofinsurance must be based on freedom of choice, except for social insuranceprograms, taking into account the capacity of insurance companies in the country.In practice, the right of the insured is not ignored, especially by the insurer. Basedon that background, the author will examine whether the principle of freedom ofchoice for the person in accordance with Article 6 paragraph (1) of Law No. 2 of1992 violated the baneassuranee. Then how is legal protection for the insured inbaneassuranee cooperation in terms of the insurance law and the Law No. 8 of1999 on consumer protection. And how the dispute resolution process insuranceclaims in bancassurance cooperation. This thesis research using normative legalresearch methods, the approach to legislation and analytical nature. The resultsobtained are not set up despite the clear for other forms of distribution, but in theCircular Letter of Bank Indonesia No. 12/35/DPNP year 2010 governs thegranting of rights to the insured to choose insurance company as an insurer. Thenthere are some provisions in the Act No. 8 year 1999, Commercial code (KitabUndang-Undang Hukum Dagang - KUHD), Government Regulation No. 73 year1992, and Minister of Finance Decree No. 422 year 2003, which protects theinterests of the insured in baneassuranee cooperation. And dispute settlement ofinsurance claims in baneassurance cooperation can be done through the courts orthrough BMAI conducted within 2 (two) phases, namely mediation andadjudication."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi tunjangan dan jaminan hari tua oleh perusahaan asuransi yang gagal bayar serta bentuk tanggung jawab jiwasraya kepada para pemegang polis akibat gagal nya jiwasraya memenuhi kewajiban nya dalam polis. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada pengaturan maupun mekanisme khusus terkait perlindungan dan jaminan yang diberikan kepada para pemegang polis ketika perusahaan penanggung mengalami kegagalan bayar. Jiwasraya sebagai penanggung bersama dengan telah memberikan perlindungan hukum represif berupa melakukan restrukturisasi polis dengan mengalihkan polis kepada perusahaan asuransi lainnya sebagai upaya penyelamatan manfaat polis. Perlu ada pengaturan khusus terkait adanya lembaga penjamin polis demi memberikan kepastian dan perlindugan bagi para pemegang polis.

---

This thesis discusses legal protection for insurance Policy Holders, Allowance and Old Days Guarantee by insurance companies that fail to pay and Jiwasraya’s form of responsibility to policyholders due to Jiwasraya’s failure to fulfill his obligations. This thesis uses normative juridical research methods that use research materials in the form of literature and related laws and regulations. In this research, there are no specific laws and regulations which giving protection for policy holders when insurance companies fail to pay his obligations. Jiwasraya as an insurer with government has giving repressive legal protection with policy restructurisations to save the benefits of the police. There is a need for special regulations about policy guarantee institution to provide legal certainty and also protection for policy holders."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen asuransi jiwa pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen dengan studi kasus sengketa klaim asuransi jiwa PT Asuransi Jasindo. Penutupan asuransi jiwa kepada pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen merupakan salah satu cara untuk menjamin lunasnya pembayaran angsuran kendaraan bermotor kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Namun, pada pembelian serta proses klaim asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi menimbulkan permasalahan hukum perlindungan konsumen, diantaranya perlindungan akan hak-hak konsumen asuransi jiwa pembeli kendaraan bermotor melalui pembiayaan konsumen selaku ‘konsumen akhir’ dalam asuransi jiwa. Selain itu, terdapat juga fasilitas pembayaran klaim melalui ex gratia kepada konsumen tertentu apabila klaim asuransi jiwa ditolak oleh perusahaan asuransi. Hal ini menyebabkan adanya perlindungan kepada konsumen tertentu dalam hal pembayaran klaim melalui ex gratia

---

This thesis discusses about The Consumer Protection of Life Insurance of Motor Vehicles Buyer through Consumer Financing (Case Studies to Dispute of Life Insurance Claim PT Asuransi Jasindo). Coverage of life insurance to buyer of motor vehicle through consumer financing is one of alternatives way for ensuring keel installment payment for motor vehicle to consumer finance company. However, in process of buying and claiming life insurance of motor vehicle buyer through consumer financing create legal issues of consumer protection, inculuding the protection of the consumer rights of life insurance of motor vehicle buyer through consumer financing who as ‘end consumers’ in life insurance. Furthermore, there is ex gratia payment to selected consumer if life insurance claim rejected by insurance company. This causes protection to selected consumer in ex gratia payment."

"Fertilisasi In Vitro (IVF) adalah salah satu Teknik Reproduksi Berbantu (TRB) untuk membantu orang dengan masalah infertilitas yang mempengaruhi jutaan orang usia reproduksi di seluruh dunia. Akses yang setara ke perawatan kesuburan masih menjadi tantangan; biaya hidup yang tinggi, kurangnya kebijakan yang mendukung—dan akses terbatas ke perawatan infertilitas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk melihat perbandingan pertanggungan hukum dan asuransi di antara dua negara besar ASEAN, Indonesia & Singapura. Dimana pemerintah Singapura sebagai pronatalis mencakup sebagian besar perawatan kesuburan dengan skema pembiayaannya dan Indonesia tidak memiliki perlindungan oleh negara. Masuk akal bagi kedua negara untuk mengatur undang-undang di mana mengadopsi mandat asuransi infertilitas adalah salah satu cara untuk meningkatkan akses ke layanan ini untuk memastikan ketersediaan informasi dan fasilitas layanan kesehatan reproduksi yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

---

In Vitro Fertilization (IVF) is one of the Assisted Reproductive Technique to help people with infertility that affects millions of people of reproductive age worldwide. Equal and equitable access to fertility care still remain as a challenge; high living costs, lack of supportive policies—and limited access to infertility treatments. This research use juridical normative method with descriptive-comparative approach to see the comparison of legal and insurance coverage in between two major ASEAN country, Indonesia & Singapore. Whereas, Singapore government as a pronatalist covers most of the fertility treatments with its financing scheme and Indonesia had zero coverage by the state. It is reasonable for both country to regulate a law where adopting an infertility insurance mandate which cover the process of IVF is one way to increase access to these services to ensure the availability of safe, quality, and affordable reproductive health information and service facilities."

"Munculnya teknologi informasi di dunia perbankan telah mengakibatkan berkembangnya bank digital. Karena aktivitasnya berbeda dengan bank tradisional dimana bank digital melakukan semua aktivitasnya di platform digital, maka menimbulkan beberapa risiko yaitu risiko kejahatan dunia maya khususnya phishing dan juga risiko pelanggaran perlindungan data. Dalam kaitannya dengan produk tabungan, beberapa bank digital juga menawarkan bunga tinggi yang melebihi limit yang ditetapkan LPS, hal ini menimbulkan isu mengenai pertanggungjawaban bank terhadap suku bunga simpanan tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana atas produk tabungan pada Bank Digital di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi dari Bank Digital terhadap perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan Bank Digital dalam produk tabungan di Indonesia. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, yang juga didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah bank digital memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana dalam produk tabungannya dengan mematuhi peraturan OJK untuk bank tradisional dan peraturan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang mana telah diterapkan oleh bank digital. Namun karena regulasi untuk bank digital masih tersebar, penulis menyarankan agar OJK membuat regulasi perlindungan konsumen untuk bank digital dan harus diikuti dengan kepatuhan bank digital terhadap regulasinya.

---

The arising of technology information in banking world has resulting the developments of digital bank. As its activities differs with traditional banks whereas digital bank conduct all of its activity on digital platform, it creates several risks which are risk of cybercrime specifically on phishing and also risk of violation of data protection. In regards to savings product, some of the digital banks also offers high interest rate which exceeds the limit set by LPS, which has raised the issue on the responsibility of the guarantee of the exceeding interest rate. Therefore, the objective of this thesis is to analyze the legal protection for Depositor on savings product in Digital Banks in Indonesia and to analyze the implementation of the Digital Bank towards the legal protection of Digital Bank Depositor on savings product in Indonesia. The research method in this thesis is normative juridical research method, namely research that emphasizes the use of legal norms in writing, which also supported by interviews with informants. The result of the study is that in order to provide legal protection towards its depositor, digital bank is still comply to regulation by OJK for traditional bank along with ministry of communication and information regulation and it has been implemented by the digital bank. However, as the regulation is still scattered for digital bank, the author suggests that OJK shall create consumer protection regulation for digital bank and must be followed with the compliance by the digital bank towards its regulation."

"Tulisan ini menganalisis mengenai bagaimana keabsahan perjanjian pinjam meminjam online ilegal, upaya perlindungan hukum terhadap debitur yang menggunakan aplikasi pinjaman Online ilegal dan upaya pemerintah dalam memberantas peredaran pinjaman Online ilegal di Indonesia, perlindungan hukum debitur melibatkan data pribadi (undang-undang), serta upaya preventif dan represif dari pemerintah. Pada dasarnya, kontrak elektronik atau digital ialah perjanjian antar pihak yang dibuat melalui sarana yang berbeda, khususnya sistem elektronik. Dengan mempergunakan metode penelitian doktriner, sumber data diperoleh dari data sekunder. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yang berdampak pada sahnya perjanjian pinjam meminjam online. Perjanjian online dengan demikian sah apabila dianggap sah karena diatur di KUH Perdata, khususnya Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian. Akan tetapi, Perjanjian melalui pinjaman online Ilegal tidak sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional. Hal itu disebabkan pinjaman online Ilegal banyak melanggar peraturan hukum nasional seperti melakukan pemerasan sesuai Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan melanggar UU ITE serta perlindungan konsumen. Pemerintah telah melakukan edukasi literasi keuangan, sosialisasi hukum, dan analisis data pinjaman online ilegal. Tindakan represif termasuk larangan, penyelidikan, identifikasi situs berbahaya, rekomendasi tindakan, dan bantuan hukum bagi debitur yang mengalami kerugian.

---

This article analyze the validity of illegal online lending and borrowing agreements, legal protection efforts for debtors who use illegal online loan applications and the government's efforts to eradicate the distribution of illegal online loans in Indonesia, legal protection of debtors involving personal data (law), as well as efforts preventive and repressive measures from the government. Basically, electronic or digital contracts are agreements between parties made through different means, especially electronic systems. By using doctrinal research methods, data sources are obtained from secondary data. Article 1320 of the Civil Code regulates the conditions for the validity of an agreement, which has an impact on the validity of online lending and borrowing agreements. Online agreements are therefore valid if they are inline with the Civil Code, specifically Articles 1320 and 1338 of the Civil Code which regulate agreements. However, agreements via illegal online loans are invalid according to contract law and national law. This is because illegal online loans often violate national legal regulations, such as committing extortion in accordance with Article 368 of the Criminal Code (KUHP) and violating the ITE Law and consumer protection. The government has carried out financial literacy education, legal outreach, and data analysis of illegal online loans. Repressive measures include prohibitions, investigations, identification of dangerous sites, recommendations for action, and legal assistance for debtors who experience losses."

"Agen adalah seorang yang mendapat kuasa dari orang lain untuk melakukan pekerjaan tertententu dan atas nama orang tersebut. Sebagai upah dari prestasi yang telah dilakukan maka seorang agen akan menerima komisi atas pelaksanaan prestasinya. Seorang agen bertanggung jawab pada prinsipal atau pihak yang diwakilinya atas segala perbuatan atau tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dikuasakan kepadanya. Agen asuransi lepas seperti juga agen pada umumnya mendapatkan upah dan bertanggung jawab atas perbuatan dan prestasi yang telah dilaksanakannya. Tetapi agen asuransi lepas memiliki kedudukan yang unik jika dilihat dari bagaimana dia bekerja dalam hubungannya dengan tertanggung dan penanggung dan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuat penulis melakukan penelitian untuk melihat perlindungan hukum bagi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas. Pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah mengenai bagaimana terjadinya dan berakhirnya hubungan hukum agen asuransi lepas dengan pihak tertanggung yang diwakilinya, apa perbedaan agen asuransi lepas dengan agen asuransi kontrak, apa akibat hukum dari keterlambatan pembayaran premi asuransi dan perbedaan jaminan polis yang terjadi karena kesalahan agen asuransi lepas dan melihat faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung lemah dan perlindungan hukum apa yang dapat diberikan kepada tertanggung yang memakai jasa asuransi lepas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dalam pengertian meneliti kaidah-kaidah atau norma-norma, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan , pendekatan konsep dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa agen asuransi lepas merupakan suatu bentuk keagenan yang unik karena berperan sebagai kuasa dari tertanggung. Kuasa tersebut dapat diberikan baik secara tegas, secara diam-diam maupun dengan pengesahan. Kuasa yang diberikan ini akan berakhir jika jangka waktu pertanggungan telah berakhir, kuasa yang diberikan dicabut oleh tertanggung, salah satu pihak meninggal, prinsipal jatuh pailit, penyakit gila yang diderita oleh agen asuransi lepas atau tertanggung serta halangan dari keagenan. Kesalahan agen asuransi lepas dalam bentuk keterlambatan pembayaran premi asuransi dapat membawa akibat hukum bagi tertanggung dimana penanggung tidak akan membayar tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tertanggung, dari hal tersebut terlihat betapa iemah kedudukan tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas, sehingga harus mendapat perlindungan hukum dengan baik dan tepat. Faktor-faktor yang menyebabkan posisi tertanggung yang menggunakan jasa agen asuransi lepas lemah adalah karena kurangnya atau terbatasnya pengetahuan asuransi dari agen asuransi lepas, kurangnya pemahaman tertanggung mengenai status agen asuransi yang dipakainya, dan adanya penanggung yang melakukan kerjasama keagenan dengan agen asuransi lepas, serta lemahnya pengawasan dari Pemerintah."

"Penulisan tesis ini merupakan upaya untuk menggambarkan bahwa kebebasan berkontrak yang ternyata tidak bebas sepenuhnya. Kenyataannya terdapat pembatasanpembatasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sehingga asas inipun menjadi tidak tak terbatas. Pasal 1320 ayat (1) BW menentukan adanya consensus para pihak, Pasal 1320 ayat (2) menentukan bahwa kebebasan berkontrak dibatasi oleh kecakapan para pihak, Pasal 1320 ayat (4) BW jo 1337 BW menyangkut causa yang tidak dilarang, Pasal 1332 BW menentukan bahwa yang dapat diperjanjikan hanya barang-barang (obyek) yang mempunyai nilai ekonomis saja, Pasal 1338 ayat (3) BW menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam membuat perjanjian.Selain itu campur tangan negara dalam suatu perjanjian memang jelas-jelas ada dan membatasi kebebasan berkontrak. Melalui perangkat hukum berupa, negara melalui peraturan perundang-undangan dapat mengatur atau melarang suatu kontrak yang dapat berakibat buruk atau merugikan kepentingan masyarakat.Klausula baku yang ada dalam kontrak baku harus mengacu kepada ketentuan peraturan yang berlaku agar dapat mempunyai kkuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya Kebebasan berkontrak ternyata dibatasi sehingga tidak berlaku mutlak."

"Skripsi ini membahas tentang permasalahan 1) perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dan Inggris; dan 2) perbandingan perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan tindakan Twisting dan Churning di Indonesia dengan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan penggunaan data primer berupa wawancara dengan pihak yang berpengalaman di bidang asuransi, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi, BPKN, LPKSM dan BPSK, kewajiban perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning, kewenangan OJK untuk memerintahkan perusahaan asuransi memberhentikan perjanjian keagenan, penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK, BPSK, dan pengadilan umum, serta pemberian sanksi kepada agen asuransi; sedangkan di Inggris, bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah dengan memberikan tanggung jawab atas penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi, hak untuk melakukan pengaduan ke perusahaan asuransi dan FOS, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi FOS, arbitrase, dan county courts; 2) Perbandingan antara Indonesia dan Inggris terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis terhadap tindakan Twisting dan Churning adalah adalah tidak adanya kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka pencegahan tindakan Twisting dan Churning di Inggris, tidak ada penyelesaian sengketa berupa arbitrase atau konsiliasi FOS, tidak ada penindaklanjutan dari FCA, serta tidak ada mekanisme pemberian sanksi kepada agen asuransi secara eksplisit di Inggris. Selanjutnya, saran dari Penulis adalah dibuatnya pengaturan perudangan mengenai masa tunggu yang wajib dilalui agen asuransi setelah pindah ke perusahaan asuransi yang baru.

---

This thesis discusses the problems of 1) legal protection for policyholders against act of Twisting and Churning in Indonesia and the UK; and 2) comparison of legal protection for policyholders against acts of Twisting and Churning in Indonesia and the UK. The research method used is normative juridical with the use of primary data in the form of interviews with parties experienced in the field of insurance, as well as secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis is done qualitatively. The results of this study are 1) in Indonesia, the form of legal protection against Twisting and Churning actions is by providing responsibility for compensation of losses to insurance companies, the right to make complaints to insurance companies, BPKN, LPKSM and BPSK, the obligation of insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning actions, OJK's authority to order insurance companies to terminate agency agreements, dispute resolution through LAPS SJK, BPSK, and general courts, as well as sanctions against insurance agents; while in the UK, the form of legal protection against Twisting and Churning is to provide liability for compensation to the insurance company, the right to complain to the insurance company and the FOS, as well as dispute resolution through FOS mediation, arbitration, and county courts; 2) The comparison between Indonesia and the UK regarding legal protection for policyholders against Twisting and Churning is that there is no obligation for insurance companies to carry out internal controls in order to prevent Twisting and Churning in the UK, there is no dispute resolution in the form of FOS arbitration or FOS conciliation, no follow-up from the FCA, and there is no mechanism for sanctioning insurance agents explicitly in the UK. Furthermore, the author's suggestion is to make a regulation regarding the waiting period that must be passed by insurance agents after moving to a new insurance company."

"Dalam dunia notaris, seringkali notaris dijadikan pihak yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, menyangkut akta otentiknya yang dibuatnya. Penilaian terhadap hal tersebut, didasarkan kepada kode etik profesi notaris dan juga peraturan jabatan dengan melihat adanya unsur-unsur kesalahan, dimana dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah sebagaimana diatur pada pasal 66 UUJN. MPD merupakan benteng terakhir yang memberikan atau menolak ijin pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik,penuntut umum dan hakim atas diri seorang notaris. Perlidungan hukum bagi notaris diperlukan dalam hal tersebut di atas untuk menjaga keluhuran dan martabat notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas negara dalam bidang hukum perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kewenangan khusus MPD dalam pasal 66 UUJN dan perlidungan jaminan hukum bagi notaris yang diloloskan diperiksa dalam peradilan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa undang-undang tidak mengatur secara khusus mengenai perlidungan hukum jika notaris diloloskan untuk diperiksa dalam proses peradilan, akan tetapi notaris dapat menggunakan hak ingkarnya dan juga bila merasa dirugikan haknya dapat melakukan upaya hukum gugatan ke peradilan tata usaha negara (TUN). Hasil penelitian menyarankan bahwa haruslah ada persamaan pandangan dan pemahaman antara MPD sebagai pengawas dan penyidik, penuntut umum dan hakim sebagai pemeriksa dalam memaknai tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum serta Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap keputusan yang meloloskan untuk depriksa adalah melalui gugatan ke peradilan TUN.

---

This thesis describes that is not uncommon for a Notary to be one of the parties in the legal suit, in relation to his/her authentic deed. According Article 66 UUJN, in valuating the above-mentioned matter, the District Supervisory Magitrate (MPD) must consider the Professional Code of Ethic (KEP) and the regulation to determine whether the elements of wrongdoings. MPD is deemed to be tha last effort to give an approval or permit the Notary to be called for investigation and by investigator, public prosecutor and the judge. Legal protection towards Notary is needed if the above-mentioned is able to uphold the honor and integrity of the Notary in the performing his/her duty as public official, who is performing the public task in the field of private/civil law. The purpose of this research is to understand how the legal protection towards a Notary is guaranteed by not involving Notary in the in the investigation in court. This thesis uses the Normative Research Method. This thesis concludes that the provisions in the relevant law do not specifically regulate the legal protection in the situation where the Notary is not involved in the court's investigation, however, Notary can use his./her special rights to deny presence in the court (hak ingkar), if the Notary reckons that his/her rights is being violated then, legal effort (appeal) can be made through the Court of Publis Affairs (TUN). This research recommends that there should be a uniform understanding among MPD, investigator, public prosecuter and the judge in investigating the Notary in his/her authority as a public official, and filing legal effort(appeal) towards the MPD's Decision in allowing tha process of investigation towards the Notary."