Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena yang dijadikan obyek penelitian adalah Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor. Penelitian ini bertujuan membahas hubungan Kepemimpinan dan Motivasi dengan Kinerja Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Bogor. Kepemimpinan adalah situasi hubungan yang saling mempengaruhi diantara bimbingan dan arahan pimpinan dengan kesiapan staf dalam pelaksanaan tugas yang berlangsung dalam organisasi disperindagkop Kota Bogor (Helsey dan Blanchard, 1995:178). Dari definisi konseptual diturunkan menjadi dimensi situasi hubungan, dimensi bimbingan dan arahan serta dimensi kesiapan staf dalam melaksanakan tugas. Dari tiga dimensi tersebut kemudian diurai menjadi 12 indikator penelitian yang dijadikan sebagai item pertanyaan. Motivasi adalah dorongan kebutuhan pegawai disperindagkop Kota Bogor dalam bekerja yang mencakup kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri dalam bekerja (Maslow, 1992:102). Dari definisi konseptual tersebut kemudian diturunkan menjadi lima dimensi kajian dan diurai menjadi 12 indikator penelitian yang dijadikan sebagai item pertanyaan. Kinerja pegawai adalah proses dan hasil kerja yang dicapai seorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan aturan, moral dan etika kerja yang berlaku (Prawirosentono, 1997:1-2). Dari definisi konseptual tersebut kemudian diturunkan menjadi 2 dimensi kajian dan diurai menjadi 12 indikator penelitian yang dijadikan sebagai item pertanyaan. Sampel Penelitian sebanyak 94 responden diambil dari populasi sebanyak 383 subyek. Pengambilan sampel dari populasi penelitian menggunakan Teknik Stratifikasi Random Sampling. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, Teknik Kuesioner Penelitian dan Observasi. Pengolahan data primer menggunakan Metode Analisis Kuantitatif.Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut : 1. Hipotesis Pertama diterima karena teruji terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan dengan Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor. Adanya hubungan tersebut bermakna bahwa apabila Kepemimpinan ditingkatkan atau meningkat maka peningkatan tersebut akan dibarengi dengan peningkatan Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor. Hal ini dapat terjadi karena di antara variabel Kepemimpinan dengan variabel Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor terjalin suatu mekanisme hubungan kausalitas. Dengan demikian diperoleh gambaran faktual bahwa Kepemimpinan menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor. Oleh sebab itu, peningkatan Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan pola kepemimpinan yang komunikatif dan efektif antara unsur-unsur pimpinan dan para staf Disperindagkop Kota Bogor. 2. Hipotesis Kedua diterima karena teruji terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Motivasi dengan Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor. Adanya hubungan bermakna bahwa apabila Motivasi ditingkatkan atau meningkat maka peningkatan tersebut akan dibarengi dengan peningkatan Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor. Hal ini dapat terjadi karena di antara variabel Motivasi dengan variable Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor terjalin suatu mekanisme hubungan kausalitas. Dengan demikian diperoleh gambaran factual bahwa Motivasi menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor. Karena itu, peningkatan Kinerja Pegawai Disperindagkiop Kota Bogor dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. 3. Hipotesis ketiga diterima karena teruji terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Kepemimpinan dan Motivasi secara bersama-sama dengan Kinerja Sekretariat Pegawai Disperindagkop Kota Bogor.Berdasarkan hasil pengukuran koefisien korelasi pada masing-masing pengukuran diketahui bahwa kontribusi hubungan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Disperindagkop Kota Bogor lebih besar dari kontribusi hubungan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai dinas tersebut. Hasil penelitian ini dapat diterima dengan dalil bahwa tercapainya motivasi kerja pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan-kebutuhan pegawai itu sendiri. Kebutuhan yang dimaksud meliputi kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan social, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan aktualisasi diri.

---

Phenomenon taken as an objective research is employ performances at Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility. The goal of research are to analyze correlation between Leadership and Motivation with Employ Performance at Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility.. Leadership is correlating situation that influence guiding and directing from the leader with the staff condition to do the job in the organization (Helsey and Blanchard, 1995:178). From this definition define 3 dimension that used to be 12 research indicators as item of questioner. Research Samples are 100 employs take from 383 populations. Samples determine used stratified random sampling technique. Data colleting used the Observation, Library Study, and Research Questioners. Data analyzing used quantitative analysis method.Conclusion from this research are : 1. First Hypothesis can be accepted, because have positive and significant correlation between Leadership and Employ Performance of Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility. Based on output simple correlation measure the coefficient correlation measuring achieved 0,751. Its means if leadership increasing or to be increase than can be increase the employ performances of Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility. This is realized because between Leadership variable and Employ Performance variable have a causality correlation mechanism. 2. Second Hypothesis can be accepted, because have positive and significant correlation between Motivation and Employ Performance of Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility.Based on output simple correlation measure the coefficient correlation measuring achieved 0,751. Its means if motivation increasing or to be increase than can be increase the employ performances of Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility. This is realized because between Motivation variable and Employ Performance variable have a causality correlation mechanism. 3. Third Hypothesis can be accepted, because have positive and significant correlation between Leadership and Motivation with Employ Performance of Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility. Based on output multiple correlation measuring find out the contributes of Motivation more biggest from Leadership contributes toward Employ Performance of Cooperation, Trading and Industry Dines of Bogor Munipacility. The output research accepted with argument employ motivation in working determine by employ needs. The employ needs including physical needs, safety needs, esteem needs, social needs and self actualization needs."

"Pelatihan merupakan suatu unsur yang penting dalam meningkatkan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Untuk mencapai tujuan pelatihan yang tepat guna, perlu dilakukan suatu evaluasi untuk melihat apakah pelatihan yang diberikan sudah mencapai sasaran, dengan demikian dapat dilakukan penyempurnaan dalam fasilitas belajar mengajar, materi pembelajaran dan hal-hal yang menunjang pelatihan tersebut. Evaluasi program pendidikan dan pelatihan didefinisikan sebagai upaya mendapatkan informasi untuk menilai keberhasilan suatu program pendidikan dan pelatihan yang pada gilirannya digunakan untuk menentukan kebijakan atau tindak lanjut terhadap keberadaan program pendidikan dan pelatihan tersebut.Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas diklat, untuk melihat hubungan atau korelasi antara Variabel Reaksi, Belajar, dan Perilaku peserta serta Hasil pelatihan tersebut terhadap Efektivitas pelaksanaan pelatihan pada Diklatpim Tingkat III Departemen Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta.Penelitian ini menggunakan 40 responder yang diambil dari pelatihan Diklatpim Tingkat III tahun 2002. Pendekatan yang dilakukan terhadap penelitian ini bersifat kualitatif, dengan juga melakukan studi pustaka terhadap teari-teori yang relevan, dan menyebarkan kuesioner sebanyak 200 kuesioner. Metode dan tehnik pengumpulan data untuk masing-masing variabel (variabel Reaksi, Belajar, Perilaku, Hasil dan Efektivitas), dilakukan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang hasilnya dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan tehnik korelasi yang menjawab hubungan antara variabel X dan Y.Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa sebagian respoden memberikan penilaian baik untuk Reaksi, sangat baik untuk Belajar, dan cukup baik untuk Perilaku serta penilaian baik untuk Hasil yang secara keseluruhan hasil/nilai tersebut berpengaruh terhadap Efektivitas pelatihan dimana penyelenggaraan diklat akan positif bila peserta pelatihan memberikan Reaksi, Belajar, dan Perilaku serta Hasil yang positif terhadap pelatihan. Dari data tabulasi silang diperoleh setiap kenaikan nilai skor untuk variabel Reaksi, Belajar, Perilaku dan Hasil akan diikuti oleh kenaikan nilai skor untuk variabel efektivitas.Untuk melihat hubungan variabel Reaksi, Belajar, Perilaku dan Hasil terhadap variabel Efektivitas terlihat nilai sangat kuat terdapat pada hubungan antara variabel Reaksi dan variabel Efektivitas yang berarti fasilitas belajar mengajar yang diberikan penyelenggara diklat bila memuaskan peserta pelatihan akan meningkatkan efektivitas pelatihan. Hubungan variabel Belajar, variabel Perilaku dan variabel Hasil terhadap variabel Efektivitas juga sangat signifikan dimana terdapat hubungan yang positif antara Belajar dengan Efektivitas, Perilaku dengan Efektivitas dan Hasil dengan Efektivitas dimana hubungan tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi atau hubungan yang terlihat sangat kuat dan positif. Proses belajar yang responsif, perilaku positif dan peningkatan etos kerja peserta pelatihan menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelatihan.Dari kesimpulan yang didapat dari penelitian ini penulis mengajukan saran diantaranya ; Meningkatkan situasi yang kondusif dalam suasana belajar mengajar, pemilihan materi yang sesuai dengan bidang tugas yang akan dijalankan peserta, agar dapat bermanfaat dalam menjalankan tugasnya. Muatan kurikulum yang tidak semata menekankan pada sisi pengetahuan tetapi juga sisi ketrampilan, sikap dan perilaku. Walaupun evaluasi terhadap efektivitas diklatpim tingkat III selalu dilakukan namun sebaiknya evaluasi juga perlu dilakukan setelah peserta kembali ke lingkungan kerjanya."

"Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pengawasan dalam self assessment system. Fungsi tersebut dijalankan dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah penyidikan tindak pidana perpajakan. Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Neri Sipil (PPNS). PPNS memiliki wewenang yang berbeda dengan PNS lainnya dilingkungan DJP sehingga rekrutmen, seleksi dan pengembangannya dilakukan secara terpisah oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak (Ditinteldik).Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis proses rekrutmen dan seleksi PPNS, untuk mengetahui dan menganalisis program pengembangan PPNS, dan untuk menganalisis cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen, seleksi, dan pengembangan PPNS.Metode penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebelum adanya Dit Inteldik, rekrutmen dilakukan dengan penunjukkan langsung oleh pimpinan, tanpa proses seleksi yang jelas. Setelah menjadi Ditinteldik, rekrutmen dilakukan lebih terbuka dengan memanfaatkan media internal dan seleksi dilakukan dengan berbagai tahapan, namun belum berdasarkan analisis yang menyeluruh tentang kualifikasi yang ideal untuk PPNS dan jumlah yang paling tepat untuk kebutuhan PPNS.Pengembangan PPNS telah dilakukan sejak awal adanya PPNS di lingkungan DJP, namun hanya diklat yang mendasar untuk membekali PPNS dengan pengetahuan berkaitan dengan wewenangnya. Pengembangan yang dilakukan belum didahului dengan analisis kebutuhan pengembangan, kebutuhan organisasi DJP dan juga pengembangan individu PPNS.Permasalahan yang dihadapi dalam rekrutmen, seleksi dan pengembangan PPNS berawal dari belum adanya perencanaan dan analisis yang matang tentang pengelolaan kegiatan manajemen SDM, sehingga cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk rekrutmen dan seleksi PPNS. DJP sebaiknya segera melakukan analisa jabatan dan analisa beban kerja agar dapat merencanakan pengelolaan PPNS yang lebih baik, mulai dari merekrut, menyeleksi, dan pengembangan yang sebaiknya dilakukan.Untuk pengembangan diperlukan juga analisis kebutuhan pengembangan yang akan menghasilkan informasi tentang kebutuhan pelatihan dan pendidikan apa yang paling mendesak untuk dilakukan. Setelah 26 tahun berlakunya self assessment system, sudah saatnya DJP lebih meningkatkan law enforcement melalui penyidikan, agar dapat menimbulkan efek jera bagi Wajib Pajak.

---

Directorate General of Taxes (DJP) has the monitoring function in self assessment system. This function work with some activities such as investigating criminal action tax. The investigation can only be executed by PPNS. PPNS has difference authority with other PNS in DJP so the management of PPNS resource held by a directorate of Intelligence and Investigation Taxes (Ditinteldik). The wide authority for PPNS need the right person to execute this job. The process to recruit the qualify PPNS start from recruitment, selection, and development.The purpose of this research are to know and analyst the recruitment and selection process, to know and analyst the development program of PPNS, and to analyst the method to solve the problem in executing the recruitment, selection and development of PPNS in the Directorate of Intelligence and Investigation in DJP.The method used in this research is descriptive with the qualitative method. Before the project of Ditinteldik, recruitment was executed by direct appointment by the director without the selection process. After the project of Ditinteldik, recruitment is executed using the internal media and the selection process have some steps, but not using the comprehensive analysis of the ideal qualification for PPNS and the exact need of PPNS. The development of PPNS already made from the beginning of PPNS, but only in the form of short course to provide basic knowledge that have a relation to their authority. After the Ditinteldik, the development made more intensive but doesn?t precede with the analyst of development needs, DJP organization needs, and also PPNS personal development. PPNS development should ideally cover the PPNS development as personal employee achievement, organization Ditinteldik development and common DJP.The problem occured in recruitment, selection and development of PPNS in DJP started from no planning and proper assessment about management of human resources, so the problem solving of this case is to analyst the position and workload in the process of recruitment and selection of PPNS. The need assessment make the guided development, systematic and efficient. It's better for DJP to do the job analysis and workload analysis soon so that DJP can make plan to controll better PPNS.For the development, it is also important to have needs assessment development that result the information about urgent training and education needs. The ideal development can develop the personal PPNS and also DJP organization. After 26 years if self assessment system, it's time for DJP to upgrade law enforcement through investigation to give someone?s lesson to the tax payer."

"Awalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan membawahi Kantor Departemen (Kandep) Perindustrian dan Perdagangan Tangerang namun akibat Konsekuensi logis dri Undang-Undang no.22 tahun 1999 yang meliputi penyerahan fungsi dan wewenang pemerintahan pusat ke daerah maka Kantor Departemen (Kandep) diubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Tangerang sebagai Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No 16 tahun 2004 dan Keputusan Bupati 38 tahun 2004 dilakukan perutnahan struktural pada Dinas di Kabupaten Tangerang yaitu penggabungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Dinas Koperasi dan Dinas Pariwisata (Perindagkoppar) Oleh karena itu penelitian ini dilakukan di Dinas Perindagkoppar Kabupaten Tangerang dan Unit Perangkat Daerah yang diteliti adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari bidang Industri, Perdagangan dan Informasi.Masalah pokok serta Iingkup analisis yang akan diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan variabel-variabel dalam pengelolaan perubahan (manajemen perubahan) terhadap suatu Kebijakan untuk mencapai efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dari variabel-variabel manajemen perubanan. Landasan teoritik penelitian adalah teori-teori manajemen perubahan dan Good Governance, khususnya teori Stephen P. Robbins, Wibowo, Dwidijowidjoto, Max H.Pohan dan Loina Lalolo Krina, P.Untuk menoapai tujuan penetitian digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi penyebaran kuesioner, wawancara dan pengarnatan. Sebanyak 43 responden dipilih sebagai sample dalam penelitian ini dengan sampling jenuh dan purposive sampling.Penilaian kasar Faktor Penentu Perubahan = 73,88%, Strategi Intervensi Perubahan = 72,85%, Pelaksanaan Perubahan = 75.04% Efektivitas Good Government = 73,44%. Secara umum dapat disimpulkan ; secara keseluruhan pelaksanaan variabel-variabel manajemen perubahan masuk kriteria baik artinya indikator-indikator dalam pernyataan sudah dilaksanakan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam menuju pencapaian efektivitas Good Government yang dilihat dari nilai-nilai Good Governance yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.Saran bagi Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag yaitu perlu meningkatkan memperhatikan dan memperbaiki pelaksanaan variabel - variabel yang yang dapat menghambat pencapaian sistem manajemen bottom-up dan efektivilas Good Government. Jika Pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Perindag dapat mengelola dan mengimplementasikan variabel-variabel sesuai dengan tujuan Dinas dan peraturan yang ditetapkan maka diyakini pencapaian efektivitas Good Government akan Iebih balk. Untuk melakukan transformasi rnanaieman dari sentralistik ke olonomi di Dinas Perindag, disarankan memperluas atau menyempurnakan faktor-faktor yang menentukan perubahan, memilih strategi, proses dan taktik yang tepat unluk mewujudkannya, dan melaksanakannya seluruh hasil dan kegialan Dinas kepada masyarakat secara tanggung-gugat (accountable), transparan (terbuka) dan partisipatif (keikutsertaan).

---

ln first time the Industrial and Trade Department directing Tangerang Department Office (Kandep) of Industrial and Trade Department, but effect of the logical consequence of Regulation Code no. 22 year 1999 which cover of transferring Central Governance authority and function to Region authority and function, thus Kandep turned into Tangerang Industrial and Trade Agency (Disperindag) as Region institution. ln accordance with Tangerang Region regulation No 16 of year 2004 and Region Regulation no 38 of year 2004 had made the organisation structural change in Agency at Sub-provi`nce Tangerang by merger between two region agencies; Industrial and Trade Agency (Disperindag) with Cooperation and Tourism Agency and finally become Perindagkoppar. Therefore, this research was conducted in Perindagkoppar Tangerang and focus units were Disperindag that consist of Industrial, commerce and information division.

Main problem and analysis scope that covered in this research is how was the implementation of change management variables in manage of the change of an policy in order to reach the effectiveness of Good Government which refer to values of Good Governance that is accountabilities, transparency and participation. The aim of this research is to know the implementation of change management variables. ln order to achieve the aim of this research, a research basis theory were used such are Stephen P.Robbins, Wibowo, Dwidjowidjoto, Max H.Pohan and of Loina Lalolo Krina P.

In order to achieve the aim of this research a qualitative approach was used with descriptive deductive method. Data were collected with combination among questionnaire, interview and sun/ey. Based on the collected data, forty-three (43) responders were selected as samples for this research with saturated and purposive sampling.

Based on questionnaire, Score of the implementation change management variables are ; the Determinant Change is 73.88%, the Change intervene Strategy is 72.85%, the Change implementation is 75.04%, and the Good Government Effectiveness is 73.44%. In general concluded that the implementation of change management variables are meet the good criteria, meaning is the indicators in questionnaire had implemented in accordance with changes that happened into effectiveness attainment of Good Government that refer to Good Governance values; accountability, participation and transparency.

Suggestion to Head and all Disperindag employees, it is importance to enhance, obsenre and improve the implementation of variables that obstruct-able in successful attainment of bottom-up management system and Good Government effectiveness. If they can manage and implement the variables in accordance with agency purpose and specified regulation, thus believed by achieving of Good Government effectiveness will be more goodness. To conduct management transformation from centralistic to be autonomy in Disperindag, suggested to extend or completion of factors that change determine, choosing a strategy, process and tactic for realizing, and implement of all result and activities to the society by accountable, transparent and is participative."