"Sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta tiap harinya adalah sebanyak 25.176 m3 (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) sedangkan yang tertanggulangi sebesar 24.162 m3 (95,97 %).
Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan ini mengakibatkan meningkat pula beban Pemda DKI Jakarta untuk membiayai pengelolaan sampah agar sampah tidak menumpuk dan berserakan dimana-mana. Salah satu sumber pembiayaan bagi kegiatan penanggulangan sampah adalah dari penerimaan retribusi kebersihan. Namun dalam kenyataannya potensi retribusi yang ada belum tergali secara optimal sehingga target penerimaan retribusi sampah belum dapat terpenuhi sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya tingkat pemungutan retribusi dan struktur tarif yang belum mencerminkan biaya pengelolaan kebersihan. Tetapi umumnya pemerintah daerah tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai harga layanan yang diberikannya. Susunan tarif untuk suatu layanan tertentu sering mempertimbangkan aspek keadilan, tetapi seringkali tidak terkait erat dengan biayanya.
Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi sudah memenuhi prinsip cost recovery atau belum dan bagaimana peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta, sedangkan unit analisa adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Instrumen yang digunakan dalan penelitian ini adalah wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan tarif retribusi kebersihan. Data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dilakukan analisis secara kualitatif.
Teori yang digunakan adalah teori tentang public goods, private goods dan mix goods sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pelayanan dibiayai dengan pajak atau dengan retribusi. Dasar dari retribusi adalah cost recovery. Kebijakan mengenai tarif retribusi dapat diambil pemerintah di atas biaya atau di bawah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan. Retribusi di bawah biaya umumnya diambil bila pelayanan pada dasarnya adalah suatu public goods, apabila pelayanan sebagian swasta dan sebagian lagi pemerintah, pelayanan private goods yang dapat disubsidi dan private goods yang mungkin disubsidi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Sedangkan retribusi di alas biaya biasanya dikenakan untuk tujuan-tujuan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung, untuk memperkuat disiplin atas konsumsi dan karena adanya permintaan yang cukup banyak dan penduduk mau membayar tinggi untuk hal itu karena tingkat keperluannya atau popularitasnya dan keterbatasan suplainya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang sekarang berlaku di DKI Jakarta belum menggarnbarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan sehingga prinsip cost recovery tidak bisa dicapai.
Retribusi tidak bisa dipungut sesuai dengan potensi yang ada karena struktur tarif yang ada pada Perda tidak dilaksanakan sepenuhnya, yang dipakai adalah tarif minimum, khususnya untuk obyek rumah tinggal dan toko padahal rumah tinggal merupakan penyumbang retribusi yang terbesar (sekitar 50 %) dari total retribusi yang berhasil dipungut. Retribusi yang dipungut hanya bisa membiayai 7,28 % dari total pengeluaran untuk pengelolaan kebersihan.
Dari hasil penelitian ini disarankan agar dalam penetapan tarif retribusi kebersihan sebaiknya mernasukkan belanja pegawai dan biaya pemeliharaan instalasi TPA Bantar Gebang dimana pengeluaran untuk kedua kegiatan tersebut cukup besar. Agar retribusi kebersihan dapat dipungut sesuai dengan potensi yang ada maka pemungutan retribusi harus sesuai dengan tarif yang ada, rangkap tugas sub seksi kebersihan keluralian dipisahkan antara pengawas operasional kebersihan dan sebagai petugas pemungut retribusi dan Dinas Kebersihan harus meningkatkan pelayanan kebersihan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
