Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang dampak dari penerapan kebijakan/peraturan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2008 dan 2009, yaitu tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang bertujuan untuk menghemat investasi di pembangunan jaringan telekomunikasi, menghindari investasi berulang oleh para operator telekomunikasi, memberikan kesempatan kepada perusahaan dalam negeri, serta meningkatkan persaingan di sektor telekomunikasi. Pada pelaksanaannya di tingkat daerah, ternyata menimbulkan dampak negatif dalam bentuk meningkatnya biaya transaksi yang disebabkan karena beberapa faktor, seperti retribusi, lamanya waktu pengurusan perizinan, dan ketidakselarasan peraturan daerah dengan peraturan pusat. Meskipun terdapat juga dampak positif dari pembangunan menara telekomunikasi, dan dari diperolehnya pendapatan dari bisnis sewa menara, namun bagi operator telekomunikasi, meningkatnya biaya transaksi setiap tahun menjadi kekuatiran yang cukup besar. Secara spesifik dibahas juga faktor-faktor yang menyebabkan meningkatkan biaya transaksi dan saran perbaikannya.

---

This thesis is discussing the impact of implementation of a policy/regulation issued by Central Government in 2008-2009, on the Guidelines of Construction and Shared Used of Telecommunication Tower To The Telecommunication Operator's Efficiency in Expanding The Telecommunication Network. The policy/regulation objective is to have a saving in the investment, avoid double investment by operators and to increase the role of domestic company, as well as to increase the competition in the telecommunication sector. In the implementation in regional areas, it creates negative impact in the form of increasing transaction cost due to several factors, such as retribution, the longer time to process permits, and the unharmonized regional regulation with regulation issued by central government. Even thought there is positive impact due to the efficiency of providing tower dan due to additional source of income from tower rental business, the fact that the trend of increasing transaction cost become a big concern to the telecommunication operatoras. Also being discussed are factors which contribute to the increament in the transaction cost, and the recommendation to improve the situation."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau diskripsi mengenai implementasi Kebijakan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Kabupaten Bekasi sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Bupati No 21 tahun 2010 serta pengaruhnya dalam pemungutan retribusi IMB menara telekomunikasi di Kabupaten Bekasi Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam rangka pemungutan retribusi IMB masih belum berjalan dengan efektif karena faktor faktor implementasi kebijakan seperti komunikasi sumber sumber kecenderungan kecenderungan dan birokrasi masih belum berfungsi dan berjalan dengan baik. Pada akhirnya hal ini mendorong banyaknya menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB sehingga retribusi IMB menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan secara optimal.

---

This research focused on implementation of re arangement and re construction of joint tower telecommunication policy for collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency. The study describe how re arangement and re structirisation of tower telecommunication policy had been implemented in Bekasi Regency as mentioned in the law of Re arangement and Re construction join tower telecommunication policy Number 21 2010 and also how this policy implementation has influenced the collecting charges of tower telecomunication building permit in Bekasi Regency This research report used qualitative method through field study and literature study for data collections.

The result shows that the implementation of re arangement and re structurisation of tower telecommunication policy for Collecting Charges of Tower Telecomunication Building Permit in Bekasi Regency is not effective because implementation factors like communication resource beureaucracy and pasion does not have a maximal funtion or still in adapting proces In the end it has influenced for many tower telecomunications are built without permit from the government so the permit charges of tower telecomunication building in Bekasi Regency could not collected."

"ABSTRAKMeningkatnya kebutuhan akan telekomunikasi dan persaingan bisnis yang sengit membuat penyedia menara telekomunikasi berusaha untuk terus meningkatkan keunggulan kompetitif mereka. Meningkatkan layanan telekomunikasi, di mana dengan menyediakan menara telekomunikasi atau base transceiver station, adalah sesuatu yang harus selalu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi di Indonesia. Oleh karena itu, meningkatkan infrastruktur jaringan adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk memenuhi perubahan zaman. Tentu saja, dalam konteks peningkatan infrastruktur jaringan, biaya investasi adalah salah satu dari beberapa faktor penting. Setiap perusahaan telekomunikasi harus terus berinovasi, sehingga infrastruktur jaringan dapat ditingkatkan dengan biaya investasi yang lebih rendah. Studi ini mengusulkan model berbagi infrastruktur pada perangkat suplai daya untuk mengurangi pengeluaran modal untuk investasi awal pada Operator Jaringan Seluler. Diharapkan model yang diusulkan dapat bermanfaat sebagai skema bisnis baru untuk penyedia menara dan operator untuk pengembangan bisnis di bidang infrastruktur telekomunikasi, khususnya dalam memberikan keuntungan bagi operator dan penyedia menara di Indonesia.

---

ABSTRACTThe increasing need for telecommunications and fierce business competition makes telecommunication tower providers try to continue to improve their competitive advantage. Improving telecommunications services, in which by providing telecommunications towers or base transceiver stations, is something that must always be improved in order to meet the communication needs in Indonesia. Hence, improving network infrastructure is something that must be done to meet the changing times. Of course, in the context of improving network infrastructure, investment costs are one of few significant factor. Each telecommunications company must continue to innovate, so that network infrastructure can be improved with lower investment costs. In this study, we propose infrastructure sharing model of its power supply in order to reduce capital expenditure for Mobile Network Operator (MNO) initial investment. It is expected that the proposed model can be useful as a new business scheme for tower providers and operators for business development in the field of telecommunications infrastructure, particularly in accelerating the growth of BTS devices in Indonesia."

"Perkembangan industri telekomunikasi yang pesat memaksa terciptanya pasar yang kompetitif di kalangan industri penyewaan menara. Dalam menjaga kepuasan konsumen menuntut perusahaan meningkatkan strategi dan proses bisnis. Rekayasa proses bisnis merupakan sebuah proses perubahan desain yang radikal untuk mencapai perubahan yang dramatis dalam keadaan kritis, dengan mempertimbangkan faktor seperti biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Dalam penelitian ini digunakan metodologi Chase yang terdiri dari empat tahapan, yaitu energize, focus, invent, dan launch dengan menggunakan bantuan tools seperti pareto chart, process profile worksheet, dan flow chart. Untuk memberikan usulan perbaikan proses bisnis pembangunan menara telekomunikasi digunakan simulasi I-Grafx. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan perusahaan adalah keterlambatan penyediaan material ketika dibutuhkan (logistik). Hasil penelitian ditemukan akar penyebab permasalahan adalah jumlah atau jenis material yang tidak sesuai ketika tiba di lokasi dan keadaan alam yang sulit diperkirakan. Setelah dilakukan perbaikan proses, proses bisnis yang baru memiliki 15 aktivitas dengan waktu siklus 65,34 hari atau mengalami peningkatan mencapai 49,77% dari proses awal.

---

Rapid development in telecommunication business has forced a competitive market among telecommunication companies. Companies need to change strategy and reengineer its business process to improve customer satisfaction. Business process reengineering is the fundamental rethinking and radical redesign to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of performance such as cost, quality, service and speed. This paper uses Chase methodology and it has four phases, consist of energize, focus, invent, and launch. There are some tools used in this paper, like Pareto chart, process profile worksheet, and flow chart. This paper uses I-Grafx simulation to figure out the process mapping and reengineer the business process for tower construction. The main problem in this company is 'delay in supplying material' (Logistic). The output of this research shows that the main problems are the missing material quantity and environmental condition. After the reengineering, new business process has 15 activities and the cycle time is 65.34 days which has reduced around 49.77% from the previous process."

"Setiap proyek adalah penting. Setiap proyek pasti mempunyai risiko. Oleh karena itu, kita perlu mengelola risiko proyek dengan baik. Manajemen risiko telah menjadi bagian utama dari sebuah manajemen proyek. Dalam setiap aktivitas proyek terdapat beberapa risiko yang mempunyai probabilitas dan dampak yang berbeda-beda terhadap pencapaian tujuan proyek. Tim proyek diharapkan dapat mengidentifikasi risiko secara teliti pada setiap aktivitas proyek tersebut.Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko proyek adalah dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan risiko berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS). Melalui metode ini kita akan mengetahui risikorisiko yang terdapat pada setiap aktivitas proyek. Kemudian risiko yang teridentifikasi ini perlu diurutkan berdasarkan prioritas penanganan yang diperoleh dari matriks probabilitas - dampak risiko.Pada umumnya, aktivitas dalam proyek mempunyai urutan pengerjaan yang menghubungkan suatu aktivtas dengan aktivitas lainnya, demikian halnya dengan risiko suatu aktivitas dalam proyek juga mungkin mempunyai keterkaitan dengan risiko pada aktivitas yang lain. Adanya keterkaitan ini memungkinkan sebuah tindakan penanganan risiko dapat sekaligus menangani beberapa risiko atau mempengaruhi risiko yang lain, sebaliknya sebuah risiko memungkinkan untuk ditangani dengan oleh berbagai tindakan penanganan risiko. Oleh karena itu, untuk memperoleh tindakan penanganan risiko yang efektif maka perlu dicari sumber risiko serta hubungan antar risiko melalui analisis keterkaitan risiko atau menggunakan diagram keterkaitan risiko.Pada akhirnya, melalui analisis jalur kritis proyek serta pendekatan House of Quality (HOQ) dimana risiko merepresentasikan kebutuhan pelanggan dan tindakan penanganan risiko merepresentasikan tanggapan teknis maka akan diperoleh total bobot dari setiap alternatif tindakan penanganan yang akan menentukan prioritas tindakan penanganan yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis jalur kritis proyek serta pendekatan HOQ ini maka diperoleh 11 tindakan penanganan utama yang diurutkan berdasarkan prioritas untuk dipilih dan dilakukan.

---

Every single project is important. Every project has their own risks. That is why we have to manage project risk with great concern. Risk management has become a central part of project management. In every project activity we will find number of risks, each with different probabilities and severity levels prior to the achievement of the project?s goal. Project team is expected to be able to identify carefully and thoroughly every project activity.

One of the methods applicable in identifying project risk is by identifying and grouping project risks using Work Breakdown Structure (WBS). By using this method we can identify existing risks in every single project activity. The identified risks then will be needed to be ranked based on treatment priority list from the probability - severity matrix.

In general, every activity in a project lines in a sequence. This sequence places every activity in a relation with another activity. The condition of interrelated activities in the project leads the research to the possibility of the interrelating risks within different activities. This interrelationship might allow a risk treatment activity to deal with the treatment of more than one existing risks in the project. In contrast, a single risk might be treated by several risk action activities. In order to find the most effective treatment activities to apply to the project risks, the source of the risks along with the risks? interrelationship will need to be defined by using risk interrelationship analysis or risks - risk treatment activity alternatives interrelationship diagram.

Finally we can get a total weight of every treatment activity alternatives from the analysis of the project?s critical path combined with House of Quality (HOQ) approach where the risk represents customer?s needs and risk treatment activities represents technical response. The result will be a priority list that can be used to decide which treatment activities to be realized. Based on the project critical path analysis and the HOQ approach, this research came to the finding of 11 major treatment activities sorted by the priority to be chosen and taken."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit atas PT A Tbk dan Entitas Anak serta prosedur audit yang dilakukan atas menara telekomunikasi milik PT A Tbk, penyajian aset menara telekomunikasi sebelum dan setelah penerapan ISAK 31, dan dampak reklasifikasi menara telekomunikasi terhadap laporan keuangan PT A Tbk secara keseluruhan. PT A Tbk dan Entitas Anak bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Berdasarkan prosedur audit yang telah dilakukan oleh auditor, aset menara telekomunikasi telah disajikan secara wajar. Selain itu, proses reklasifikasi aset menara telekomunikasi dari properti investasi menggunakan model nilai wajar menjadi aset tetap dengan model revaluasi telah dilakukan sesuai ketentuan ISAK 31 dan PSAK 16: Aset Tetap. Selain itu, penulis menemukan bahwa penerapan ISAK 31 memberikan dampak positif terhadap laba bersih PT A Tbk dan Entitas Anak tahun 2017.

---

This internship report explains about the audit process of PT A Tbk and Subsidiaries, including the audit procedures of its telecommunication tower asset, as well as the treatment of telecommunication tower before and after the implementation of ISAK 31, and impact analysis of the reclassification of telecommunication tower on financial report as a whole. PT A Tbk and Subsidiaries` core business is renting telecommunication tower and other related telecommunication infrastructure. Based on the audit procedures conducted by the auditors, telecommunication tower asset is fairly stated. Moreover, the reclassification process of the telecommunication tower from investment properties using fair value model to fixed assets using revaluation model has been done in compliance with ISAK 31 and PSAK 16: Fixed Assets. Finally, the implementation of ISAK 31 has a positive impact on PT A Tbk and Subsidiaries rsquo; net income for the year 2017."

"Penelitian ini bertujuan mencari metode yang paling tepat pada manajemen proyek pembangunan menara telekomunikasi untuk itu dilakukan komparasi antara metode critical chain dengan metode critical path. Dilakukan penelitian manajemen waktu proyek pada pembangunan menara telekomunikasi, dimana dibuat penjadwalan dengan dua metode berdasarkan Project Management Body of Knowledge dan hasilnya diperbandingkan dengan faktor pembanding triple constraint dan faktor umum. Didapatkan hasil total durasi untuk metode critical chain adalah 197,75 hari sedangkan metode critical path mencapai 207 hari, dan disimpulkan bahwa metode critical chain lebih unggul pada faktor ruang lingkup, waktu dan output. Sedangkan metode critical path lebih unggul pada faktor input dan proses.

---

The purpose of this research is looking for appropriate method in Telecommunication Tower Construction Project Management by doing comparison between critical chain and critical path method. Researching in project time management of telecommunication tower construction which researcher made two scheduling, critical chain and critical path, base on Project Management Body of Knowledge and compare the result with triple constraint factor and general factor as comparator factors.

The result of this research are total of duration of critical chain method is 197,75 days and total of duration critical path method is 207 days. Conclusion of comparison is critical chain method is better in scope, time and output factors whereas critical path method is better in input and process factors."

"Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum mengatur bahwa menara telekomunikasi dijadikan salah satu objek retribusi. Besaran retribusi yang harus dibayarkan dianggap tidak wajar dan menimbulkan keberatan dari pemilik menara telekomunikasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menggambarkan implementasi retribusi pengendalian menara telekomunikasi belum terlaksana dengan baik dan faktor penghambat dalam implementasi pemungutannya adalah jenis layanan yang diberikan pemerintah belum sesuai dengan yang diharapkan wajib retribusi.

---

Local government of Padang issued a local regulation Number 11/2011 concerning on User Charges and Fees which state that telecommunication tower became one of retribution’s object. Retribution value to be paid is not considered reasonable which generates objections from tower owner whom should pay the fee. Purpose of this research is to analyze the implementation of collecting telecommunication tower’s fee in Padang City as well as identifying some obstacle in the process. This research is qualitative descriptive interpretive. At the end of this study, researcher conclude that the implementation is not running perfectly and the main constraints that hinder the implementation process is the services given by the government weren’t done properly on the field."

"Dengan berkembangnya modus kejahatan atau tindak pidana, terutama dengan ikut berkembangnya kejahatan siber atau cyber-crime yang semakin meningkat, sangat penting untuk melihat bagaimana keberhasilan dari upaya pemerintah dalam menekan angka kejahatan siber, mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan dan sebagai komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan Nasional Single Identity. Maka, mengingat hal tersebut, harus ada regulasi yang mengatur tentang penggunaan jasa layanan telekomunikasi kartu prabayar untuk menekan angka kejahatan siber, Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Permenkominfo No. 12/2016 dan No. 14/2017 tentang aturan registrasi kartu prabayar. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan post-positivis, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam karena analisis yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan pandangan dari para narasumber yang berkaitan dengan kebijakan Pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi pada Perusahaan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi melalui pertanyaan terbuka seputar masalah mengenai pelaksanaan kebijakan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi. Lalu, diperoleh hasil bahwa indikator penerapan kebijakan publik menggunakan model Edwards III yang sudah dicapai dalam implementasi kebijakan diantaranya: adanya sosialisasi sebagai bentuk komunikasi; sumber daya yang memadai; struktur birokrasi yang kuat; dan sikap atau disposisi yang baik. Disamping itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang pertama adalah perawatan sistem karena banyak terjadinya gangguan teknis dan yang kedua adalah resiko penyalahgunaan data, walaupun sudah tersertifikasi namun masih ada terjadi beberapa kasus penyalahgunaan seperti tersebarnya informasi sensitif yang dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Simpulannya, kebijakan mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi sudah berjalan dengan cukup baik, namun masih ada beberapa kendala teknis seperti; gagal dalam melakukan registrasi, sehingga harus menjadi bahan perhatian agar kedepannya hal-hal tersebut tidak menghambat proses registrasi.

---

In the way of the cyber crime mode that is developing, especially the growth of the activities of the cyber crime, it is essential to recognize how the government handle and decrease the growth of the cyber crime activity and to prevent the user rights abuse as a commitment of the regulator to protect the rights and identity of the user as the goals of National Single Identity program. Therefore, the Ministry of Communciation and Informations Affairs employs the regulation No. 12/2016 and No. 14/2017 about the policy of sim card registration. Henceforth, this research uses the post-positivism approach to collect the data qualitatively through deep interview. Since the vary views of the data are needed regarding to the policy of the Implementation of The Ministry of Communication and Informations Affairs Regulations of Telecommunication Services for the Costumers Concern on The Provider of Telecommunication Companies through open-ended questions of the questions of the research. Furthermore, this research shows that the objective of this research is achieved. The analysis based on Edward III theory, which consists of several indicators that has been achieved that the indicators are: advertising the the policy to the customers; the adequate resources; strong bureaucracy structure; and well-built dispotition. However, there are several things to be concerned: first, maintenance of the system as there is technical interference occurred; and second, there is a risk of misappropriation of the data of the customers that there is still several crimes occured based on the private or sensitive information that casted and being used by the criminals. In short words, the implementation has been running well. However, there is still technical interferences occurred, for instance, registration process that is failed and several technical interferences occurred. Hence, this research is hoped to give specific information in order to fix the problems regarding to the topic of this research."