Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Madura adalah sebuah pulau sebagai salah satu kawasan tertinggal di Jawa Timur dimana guna mengejar ketertinggalan tersebut maka diperlukan peningkatan akses keluar masuk Madura melalui pembangunan Jembatan Suramadu sehingga memperlancar arus distribusi barang/jasa dan meningkatkan mobilitas penduduk. Kewenangan pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) dengan pedoman pelaksanaan kegiatan tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Wilayah Suramadu 2010-2024. Besarnya dampak pengembangan wilayah Suramadu dianalisa menggunakan Tabel Input Output Madura Tahun 2008 yang diturunkan dari Tabel Input Output Jawa Timur Tahun 2008 dengan variabel yang dilihat berupa peningkatan output, pendapatan dan lapangan kerja. Sektor kunci dalam perekonomian Madura adalah sektor 8 : industri, sektor 10 : air bersih, sektor 15 : angkutan jalan raya, sektor 20 : bank dan sektor 21 : lembaga keuangan bukan bank. Dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap peningkatan output pada tahun 2010 sebesar Rp. 28,955 milyar; tahun 2011 sebesar Rp. 1,584 trilyun; tahun 2012 sebesar Rp. 2,150 trilyun; tahun 2013 sebesar Rp. 2,310 trilyun dan tahun 2014 sebesar Rp. 3,634 trilyun sehingga total output meningkat sebesar Rp. 9,709 trilyun atau meningkat 26,7723%. Dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap peningkatan pendapatan pada tahun 2010 sebesar Rp. 2,104 milyar; tahun 2011 sebesar Rp. 302,830 milyar; tahun 2012 sebesar Rp. 393,473 milyar; tahun 2013 sebesar Rp. 428,841 milyar dan tahun 2014 sebesar Rp. 479,485 milyar sehingga total pendapatan meningkat sebesar Rp. 1,606 trilyun atau meningkat 28,0943%. Dampak pengembangan wilayah Suramadu terhadap peningkatan lapangan kerja pada tahun 2010 sebanyak 76 orang; tahun 2011 sebanyak 29.151 orang; tahun 2012 sebanyak 37.043 orang; tahun 2013 sebanyak40.610 orang dan tahun 2014 sebanyak 52.159 orang sehingga total lapangan kerja meningkat sebanyak 159.039 orang atau meningkat 11,0954%. Pengembangan wilayah Suramadu yang dilakukan oleh BPWS memberikan dampak yang lebih baik karena persentase peningkatan output setara dengan skenario I, persentase peningkatan pendapatan tertinggi dibandingkan dengan skenario yang lain dan persentase peningkatan lapangan kerja yang cukup tinggi.

---

Madura is an island as one of the regions lagging in East Java where to catch it, needs to improve access in and out of Madura through the developmentm of Suramadu bridge so as to accelerate the flow of distribution of goods /services and increase the population mobility. Management authority and Regional Development Suramadu bridge implemented by the Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS- Regional Development Agency Suramadu) with guidelines for implementation of the activities listed in Suramadu Area Development Master Plan 2010-2024. Magnitude of the impact of regional development Suramadu analyzed using Input Output Table of Madura in 2008 are derived from Input Output Table of East Java in 2008 with the variable as seen in the form of increased output, income and employment. Key sectors in the economy of Madura is a sector 8: industry, sector 10: clean water, 15 sectors: road transport, 20 sectors: banks and 21 sectors: non-bank financial institutions. The impact of regional development Suramadu to increased output in 2010 amounting to Rp. 28.955 billion; in 2011 amounting to Rp. 1.584 trillion; year 2012 amounting to Rp. 2.150 trillion; year 2013 amounting to Rp. 2.310 trillion, and the year 2014 amounting to Rp. 3.634 trillion, so total output increased by Rp. 9.709 trillion, an increase of 26.7723%. The impact of regional development Suramadu to increased revenues in 2010 amounting to Rp. 2.104 billion; in 2011 amounting to Rp. 302.830 billion; year 2012 amounting to Rp. 393.473 billion; year 2013 amounting to Rp. 428.841 billion and the year 2014 amounting to Rp. 479.485 billion, bringing total revenues increased by Rp. 1.606 trillion, an increase of 28.0943%. The impact of regional development Suramadu to increased employment in the year 2010 as many as 76 people; in 2011 as many as 29,151 people; year 2012 as many as 37,043 people; of 2013 as many as 40,610 people and as many as 52,159 people in 2014 so that total employment increased by 159,039 people or an increase of 11.0954%. Suramadu regional development undertaken by BPWS provide more better impact because the percentage increase in output is equivalent to the scenario I, the highest percentage increase in revenue compared with other scenarios and it gives increasing percentage in employment is quite high."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Corporate Community Involvement (CCI) pada laporan tahunan perusahaan sampel. Independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, dan keberadaan komite CSR, komite pengungkapan, dan komite risiko merupakan proksi dari tata kelola perusahaan.CCID merupakan pengungkapan dalam laporan tahunan mengenai keterlibatan perusahaan dalam inisiatif sosial dalam masyarakat di tempat di mana perusahaan beroperasi. Kegiatan CCI diklasifikasikan menjadi empat kategori utama yaitu kegiatan komunitas; pendidikan dan seni; kesehatan dan kegiatan terkait dan kegiatan komunitas lainnya.Pengujian dilakukan pada 35 perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk periode penelitian 2011-2014. Indeks pengukuran tingkat pengungkapan CCI yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks pengukuran Yekini et al. (2015). Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dengan analisis konten digunakan. Semua data yang dikumpulkan bersifat panel.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata skor kualitas CCID pada perusahaan sampel adalah 4,05 dari skala 10. Skor tersebut menunjukkan kualitas CCID pada perusahaan sampel masih relatif rendah. Pada penelitian ini juga ditemukan bahwa independensi dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan CCI sedangkan variabel lain tidak. Hal ini dikarenakan komisaris independen merupakan kepanjangan tangan dari pemegang saham dan masyarakat komunitas yang cenderung dapat mempengaruhi manajemen untuk mengungkapkan kegiatan CCI terkait kepentingan masyarakat komunitas tempat perusahaan beroperasi.

---

This research aims to analyze the effect of corporate governance on Corporate Community Involvement (CCI) in the annual report of sample company. Board of Commisioner (BoC) Independence, BoC size, BoC meeting frequency, Audit Committee Meeting Frequency, Audit Committee Size, and The Existence of Other Standing Committee such as CSR Committee, Disclosure Committee, and Risk Committee are the proxy of Corporate Governance.

CCID is a disclosure in the annual report on the company's involvement in social initiatives in the communities where the company operates. CCI activities are classified into four main categories: community activities; education and the arts; health and related activities and other community activities.

Test was conducted at 35 listed companies in Indonesia Stock Exchange for the research period 2011-2014. The measurement index for CCI is the measurement index developed by Yekini et al. (2015). In this research, a content analysis data collection method was used. All data collected are of a panel nature.

The results of this study showed that the average CCID quality score of the sample firm was 4.05 out of a scale of 10. The score indicates that the CCID quality of the sample firm is still relatively low. This study also found that the independence of board of commissioners has a significant influence on the level of disclosure of CCI while other variables do not. This is because the independent commissioner is the representative of shareholders and the community that tends to influence the management to disclose CCI activities related to the communities interest where the company operates."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tekanan pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sampel yang digunakan sebanyak 123 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perusahaan dengan tekanan dari lingkungan dan konsumen memiliki kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik dari perusahaan lainnya. Tekanan dari karyawan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif sedangkan perusahaan dengan tekanan dari pemegang saham tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan. Efektivitas dewan komisaris mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan secara positif dan kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

---

The purpose of this research is to examine the effect of stakeholder pressure and corporate governance on quality of sustainability report. The samples of this research are 123 firms listed on Indonesia Stock Exchange in 2010-2014. This research uses multiple regression method.

The result of this research is companies which get pressure from environment or consumer have higher quality of sustainability report than other firms. Pressure from employee positively affects quality of sustainability report. Meanwhile, pressure from shareholder has no effect on quality of sustainability report. Board of commissioner effectiveness positively affects quality of sustainability report and family ownership has no effect on quality of sustainability report."

"Kajian dalam disertasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa melindungi kelestarian fungsi lingkungan seharusnya dilakukan sejak tahap perumusan kebijakan, rencana, dan program pembangunan. Sehubungan dengan itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan menjadi penting. Persoalannya, di berbagai daerah pengarusutamaan tersebut seringkali tidak dilakukan dan kalaupun dilakukan prinsip-prinsip tersebut tidak mengejawantah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah memiliki posisi penting dan menentukan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Analisis dalam disertasi ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan hidup daerah tidak dapat mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengembangan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, dan membangun model kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah agar mampu mengarrusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.Disertasi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah Teori Sistem dari Niklas Luhmann, Teori Kebijakan Publik, Teori Deep Ecology dari Arne Naess, dan beberapa teori serta konsep lain yang relevan. Penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, dan diskusi kelompok terfokus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, melalui langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.Disertasi ini menemukan berbagai faktor yang menyebabkan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah tidak mampu mendorong pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pertama, posisi lembaga pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan lembaga tersebut memiliki keterbatasan dalam pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, lemahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan ketiga, terdistorsi makna otonomi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Agar terwujud tata kelola lingkungan hidup yang baik, diperlukan konsep kebijakan pengelolaan lingkungan hidup daerah dengan karakteristik sebagai berikut: (a) input kebijakan diwarnai oleh paradigma deep ecology; (b) proses formulasi kebijakan bersifat demokratis; (c) substansi kebijakan mencerminkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development); dan (d) lingkungan kebijakan berada dalam ketepatan pemaknaan otonomi daerah. Di samping itu, agar dapat mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah harus dikembangkan untuk mencapai karakteristik sebagai berikut: (a) didasarkan pada pendekatan ecoregion; (b) visi lembaga adalah menjaga fungsi stock sumber daya alam; (c) struktur organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan tipologi daerah; (d) bersifat inklusif; (e) menyelenggarakan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan; (f) Konwledge-Based Organization; (g) sumber daya manusianya memiliki visi dan komitmen dalam perlindungan lingkungan; dan (h) pendanaan kelembagaan harus diperkuat.

---

This study is based on cognition that protecting the environmental sustainability should be carried out from the formulation of policy, plan, and program. Accordingly, mainstreaming of the principles of sustainable development into development planning documents becomes important. The problem is in many user mainstreaming is rarely done. If it is done, these principles do not manifest in the impelementation of development program.

Based on perspective of Law Number 32 Year 2009 concerning on the Protection and Management of the Environment, the local environmental management agency has an important and decisive position in mainstreaming sustainable development principles. Analysis of the dissertation is aimed to determine the factors caused the local environmental management agency can not encourage implement the mainstreaming of the principles of sustainable development; develop the concept of environmental management policy in order to realize good environmental governance. This is build the institutional model of local environmental management agency to be able mainstreaming the sustainable development principles.

This disertation used a qualitative approach. The theory used to analyze the problems is Niklas Luhman's Systems Theory, Public Policy Theory, Arne Naess Theory of Deep Ecology, and several theories as well as other relevant concepts. The study was conducted through observation, in-depth interviews with informants, and actor research. The obtained data analyzed through the steps of data reduction, data presentation, and deduced and verification.

This disertation found the various factors that cause local environmental management agency does not able to mainstream sustainable development principles. First, the position of local environmental management agencies that resulted limitedness of these institutions in mainstreaming sustainable development principles. Second, weak institutional capacity in carrying out duties and functions, and the third, distorted the meaning of autonomy in local governance practices. In order to realize good environmental governance, required the concept of environmental management policy with the following characteristics: (a) input policy paradigm characterized by deep ecology, (b) the policy formulation process is democratic, (c) the substance of the policy reflects the principles of sustainable development, and (d) the policy environment is in the accuracy of interpretation of regional autonomy. In addition, in order to mainstream the principles of sustainable development, the local environmental management agency should be developed to achieve the following characteristics: (a) based on the ecoregion approach, (b) the institution's vision is to maintain the function of the stock of natural resources, (c ) organizational structure adapted to the typology of area; (d) inclusive, (e) carry out the functions to coordinate the development planning; (f) konwledge-Based organization, (g) human resources have the vision and commitment to environmental protection, and (h) funding institutions should be strengthened."

"Kementerian pekerjaan umum merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki orientasi pelayanan publik, dengan ujung tombak di bidang pembangunan infrastuktur seperti jalan, sumber daya air, drainase, sanitasi, dan tata ruang. eksistensi kementerian PU sangatlah vital terhadap kepentingan masyarakat. kurangnya kinerja pembangunan infrastrktur baik dari segi efektivitas dan efisiensi akan merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi (kesejahteraan). oleh karena itu kualitas kinerja pelayanan publik di bidang harus dilakukaan berdasarkan suatu acuan standar.inspektorat jenderal sebagai unit eselon I yang merepresentasikan aparat pengawas intern pemerintah, memiliki tanggung jawab dalam mengawal kualitas pelayanan publik yang dilakukan kementerian PU agar sesuai dengan acuan yang telah ditetapkan, atau yang sering dikenal dengan istilah good governance."

"Penelitian ini mencoba untuk melihat pembangunan desa pada bidang pertanian melalui peran pemerintah lokal (wali nagari) dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Penelitian ini mengunakan pendekatan kuantitatif dengan jumlah sampel 90 anggota kelompok tani sebagai responden. Hasil peran pemerintah desa yang cenderung rendah menyebabkan pembangunan desa yang buruk. Sedangkan, modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak berhubungan.

---

This thesis purposes are to measure the influences of local govemace (wali nagari) and social capital roles toward rural development. This research use quantitative approach with 90 members of fanner groups as the respondent. The role of local governance toward rural development is tending to low. In the other hand, there is no influence between social capital and rural development."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pencapaian tujuan pendirian Jembatan Nasional Suramadu untuk meningkatkan aksesibilitas Pulau Madura melalui orientasi pengembangan pertumbuhan Kota Surabaya sejak diresmikan pada 10 Juni 2009 hingga tahun 2011 sekaligus melihat dampaknya terhadap wilayah Madura melalui pendekatan penelusuran fenomena spread dan backwash effect. Sebelumnya, pengembangan pertumbuhan Kota Surabaya lebih berkembang ke arah Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Malang dibandingkan dengan Madura. Variabel dependen pada penelitian ini menggunakan data densitas penduduk/km2 pada periode 2008 dan 2011. Variabel independen pada penelitian menggunakan fungsi polynomial jarak hingga tingkat kubik serta dummy untuk membedakan pengaruh Kota Surabaya ke wilayah Madura dengan pengaruh Kota Surabaya ke wilayah lain selain Madura. Terdapat dua hipotesis dari penelitian ini. Pertama, pembangunan Jembatan Nasional Suramadu berhasil mengurangi perbedaan pengaruh pengembangan perekonomian Kota Surabaya ke Wilayah Madura. Kedua, pembangunan Jembatan Nasional Suramadu menghasilkan fenomena spread effect.Penelitian ini menggunakan wilayah observasi yang tersebar pada 32 kecamatan di Kabupaten Bangkalan dan Sampang di Madura dan juga 79 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan. Instrumen yang digunakan merupakan hasil replikasi dari fungsi regresi cubic spline estimasi kepadatan penduduk (oleh David L.Barkley et al).Berdasarkan dari hasil analisis penelitian, peneliti mendapatkan dua kesimpulan:1. Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu berhasil mengurangi perbedaan pengaruh pengembangan perekonomian Kota Surabaya ke Wilayah Madura.2. Pembangunan Jembatan Nasional Suramadu menghasilkan fenomena spread effect.

---

The purpose of this study is to look at the achievement on the goal of Suramadu National Bridge to increase the accesibility in Madura through the development orientation from Surabaya economic growth since it was established on June 10, 2009 until 2011 as well as view their impact on the region of Madura through spread and backwash effect phenomenon approach. Before, the development orientation of Surabaya give more impact to Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, and Malang compare to Madura. Data population density/km2 in the period 2008 and 2011 are used as the dependent variable in this study. Cubic polynomial Distance functions are used as the independent variable in research using. Last, a dummy are used to distinguish the effect of Surabaya to Madura region and the influences of Surabaya to other areas besides Madura. There are two hypotheses of this study. First, the construction of the National Bridge Suramadu managed to reduce the differences of influence in the economic development of the city of Surabaya to Madura region. Second, the construction of the Suramadu National Bridge produce the spread effect phenomenon.This study observation area are scattered in 32 districts of Bangkalan and Sampang in Madura and 79 districts spread over Gresik, Mojokerto, Sidoarjo, and Lamongan. The instrument used is the replication of cubic spline regression function to estimate population density (by David L.Barkley et al).Based on the analysis of the results of the study, two conclusions are obtained:1. The construction of the Suramadu National Bridge managed to reduce the differences of influence on the economic development of the city of Surabaya to Madura region.2. The construction of the Suramadu National Bridge produces the spread effect phenomenon."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model eknometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Walau begitu pengaruh tersebut tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal diimplementasikan. Artinya perubahan dalam pengelolaan fiskal yang ditandai dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke daerah belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan. Akibatnya pemerataan pembangunan wilayah yang diharapkan belum tercapai."

"The present research is intended to study and analyze influence of protabolity (ROE) to corporate givernance (CG) discoure, This study 5 controlling variables; size, listing status, auditor status industry group and dispersed ownership level. The research was conducted at Indonesia Stock Exchange using 30 emitens include Jakarta Islamic Index (JII). The hypothesis was analyzed using multiple regrission with -test and T-test. The result of F-test shows all variables (ROE,size, listing status, auditor status industry group and dispersed ownership level ) influence to CG. The based of the result T-test show listing status and size were significant influence to corporate governance (CG) discourre. And the other hand, protability (ROE) ,auditor status, industry group and dispersed ownership level were not significant influence to corporate governance (CG) discoure."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh komisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif dan investor institusional terhadap manajemen pajak. Variabel independen yang digunakan komisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif dan investor institusional. Variabel dependen yang digunakan adalah manajemen pajak. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BElj pada periode 2010-2013. Sampel yang dikumpulkan rpenggunakan metode purposive sampling. Total 86 perusahaan ditentukan sebagai sampel Metode analisis penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korhisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif dan investor institusional memiliki pengaruh secara parsial terhadap manajemen pajak dengan nilai singnifikasi masing- masing sebesar 0,004, 0,046 dan 0,000. Kemudian, komisaris independen, kompensasi manajemen eksekutif dan investor institusional memiliki pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap manajemen pajak, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000."