Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga (KDRT) memberikan dampak yang sangat merugikan kaum perempuan, baik dari segi fisik, psikis maupun sosial korban. Dampak psikologis yang dominan dirasakan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah timbulnya PTSD (Post-Traumatic Strees Disorder), seperti: stres, depresi, Dampak jangka pendek (rasa marah, terhina, kehilangan nafsu makan, susah tidur, turun berat badan), rasa tidak berdaya, sering menangis dan berbagai gangguan psikologis lainnya. Dalam hal ini jelas terlihat bahwa KDRT memberikan dampak yang sangat mengganggu pada Ketahanan Individu seorang perempuan yang menjadi korban KDRT hingga beberapa diantaranya berdampak pada keinginan untuk bunuh diri. P2TP2A DKI Jakarta memberikan berbagai pelayanan, salah satunya di bidang pemberdayaan psikologis perempuan korban KDRT agar terciptanya Ketahanan Individu yang lebih baik dengan cara melakukan pendampingan psikologis, advokasi, informasi, mediasi serta rujukan ke rumah aman (Shelter). Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dan menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan studi dokumentasi, dimana informannya adalah lima orang Perempuan korban KDRT dan tiga orang Petugas Pendamping/Konselor dan Psikolog yang bertugas pada Lembaga P2TP2A DKI Jakarta. Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang paling banyak ditemui adalah kekerasan ganda (fisik,psikis, seksual & ekonomi), yang berdampak buruk pada kondisi fisik dan psikis korban sehingga akhirnya akan mengganggu Ketahanan Individu korban. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh Psikolog yang bertugas di P2TP2A DKI Jakarta adalah dengan cara memberikan konseling psikologis, membentuk kelompok dukungan (support group) dan rujukan ke rumah aman (Shelter). Pemberdayaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A ini bermanfaat dalam mendukung dan membantu korban agar kembali berdaya dan tidak terpuruk dalam kekerasan sehingga mampu bangkit dan menggunakan kembali mekanisme psikologiknya secara optimal dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dimilikinya sebagai proses menuju Ketahanan Individu yang lebih baik agar dapat berpartisipasi di segala bidang kehidupan khususnya dan Pembangunan Nasional pada umumnya.

---

Domestic violence against women has resulted in considerable detriment to them of physical, psychological and social disadvantages. The most dominating psychological effect occurs to women due to the abuse in their domestic situation which causes Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD). This can cause stress and depression. The short-term consequences appear in the form of anger, feeling humiliated, loss of appetite, sleep disorder, losing weight, powerlessness, feeling sorrow as well as other psychological matters. It becomes obvious that domestic violence has attributed to women's individual resilience in the way of their roles in society and the worst case scenario is that some women even attempt suicide. The P2TP2A DKI Jakarta provides assistance in the form of counseling. One of the skills taught is self-empowerment of abused-women. This should assist them with being able to get on their feet. The victimized women will be assisted to gain their resilience through psychological support, advice, information, mediation and access to shelter.

The research method that was used to gain information consisted of a qualitative approach using in-depth interviews, observations, and library research. The subjects were five victimized-women suffering from domestic violence and the counselor as well as psychiatrist who worked at P2PT2A Institution DKI Jakarta. The research found that multi-forms of violence were common involved physical, psychological and sexual abuses as well as economic reasons. Those abusive matters leave unbearable consequences on the victims both physical and mentality and finally disturb the victims individual resilience.

Based on the research, the psychiatrist at P2TP2A DKI Jakarta have suggested that counseling, establishing support groups and shelters are the best forms of psychological empowerment. The psychological empowerment is useful in support and helping the victims to regain their capabilities so they are to get on their feet. They are supposed to reconnect their psychological mechanisms to optimum level to assist in coping with the problems they face. Having achieved the better individual resilience, they will be able to participate in their social life in particular and generally in the National Development."

"Tesis ini meneliti tentang pendampingan dan penegakan hukum kasus KDRT. Korban KDRT membutuhkan pendampingan karena ketahanan individunya terganggu. Maka akan memberi pengaruh terhadap ketahanan keluarga, ketahanan lingkungan, ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional. Secara normatif pendampingan korban KDRT yang merupakan pemenuhan hak-hak korban telah diupayakan secara maksimal sehingga penanganan menjadi lebih optimal. Dalam prakteknya pendampingan korban kasus KDRT itu terdapat kendala. Penelitian kualitatif ini dengan pendekatan deskriptif analisis. Metodologi dengan wawancara mendalam dengan berpedoman dimana penulis menyembunyikan peran berharap agar mendapat informasi yang lebih banyak dari informan dengan fenomenologi data primer dan data sekunder. Data primer dari wawancara mendalam berpedoman dengan 4 (empat) tempat studi kasus yaitu di LBH APIK, P2TP2A Provinsi DKI Jakarta, Bareskrim Polri dan Polres Metro Jakarta Timur. Sedangkan data sekunder dari berbagai literatur, baik berupa buku, artikel surat kabar, leaflet, internet. Penelitian ini memfokuskan penegakan hukum dan pendampingan korban KDRT. Dan untuk pendampingan korban KDRT karena merupakan kasus yang spesifik tidak seperti kasus-kasus lain memerlukan penguatan, pemulihan dan pemberdayaan. Untuk kendala dalam hal ini pelaku kasus KDRT tidak ditahan menjadikan korban ketakutan. Adanya perbedaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam hal ini polisi dengan korban KDRT, sehingga proses hukum terhambat. Di Kepolisian kasus KDRT dianggap sebagai kasus rumah tangga diselesaikan secara non ligitasi (solusi damai saja). Pertanyaan di pihak Kepolisian menyudutkan korban. Maka peluang terjadinya kasus KDRT adalah dengan tidak ditahannya pelaku ancaman tindak kekerasan akan kembali muncul lagi, yang mengancam keselamatan korban. Solusi damai tidak cukup untuk menangani kasus KDRT berpeluang kondisi psikis mengalami trauma menjadi-jadi mengingat pengalaman kekerasan yang dialami, Pertanyaan yang menyudutkan akan menjadikan korban tidak percaya diri dan tidak mau memakai jalur hukum dengan berbagai alasan.

---

This thesis examines the law enforcement and assistance in the domestic violence (KDRT) cases. The domestic violence victims need assistance because their individual resistance is disturbed so it will give an influence on family resilience, environmental sustainability, community and national resilience. Normatively the assistance of domestic violence victims that represent the fulfillment of the rights of victims have been pursued maximally so that the handling becomes more optimal. In practice, there are many constraints in assisting the domestic violence victim cases.

This qualitative research represents descriptive analysis approach with methodology of in-depth interviews in which the author undercover his role on hoping in order to obtain more information from informants with the phenomenology of primary data and secondary data. The primary data of the in-depth interviews are guided with 4 (four) places of case studies namely at LBH APIK, P2TP2A of DKI Jakarta Province, National Police Criminal Investigation (Bareskrim Polri) and Polres Metro Jakarta Timur while the secondary data are from various literature, in the form of books, newspaper articles, leaflets, and Internet.

This study focused on the law enforcement and assistance to the domestic violence victims. The assistance to the domestic violence victims is a specific case, not like other cases that require reinforcement, recovery, and empowerment. The constraint in this case is that the doers are not arrested so that the victims of domestic violence become afraid. The different perception between law enforcement officers in this case the police and victims of domestic violence cause the legal process hampered. In the police, the domestic violence cases are considered as household affair that should be resolved in non-litigation (peaceful solution only). The questions by the police are cornering the victims. Thus, the chances of domestic violence cases, because the doers are not arrested, the threats of violence will be repeated, that threaten the safety of the victim. Peaceful solution is not sufficient to handle domestic violence cases since it is likely that psychic condition will get trauma, due to the violence that they experienced. The cornering questions will make the victims have no self-confidence and do not want to take legal action with a variety of reasons."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui garnbaran umum tentang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan peran Lembaga Kalyanamitra Jakarta dalam menanganai kasus KDRT serta mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam penanganan kasus kekerasan. Fenomena ini diambil karena kekerasan dan ketidakberdayaan (powerless) lingkup KDRT kini semakin menonjol, dan menurut data yang ada setiap tahun kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini mengalami peningkatan baik secara kuantitas maupun kualitas, sementara upaya-upaya dari pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut juga sangat terbatas.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode lebih ditekankan pada verstehen, yaitu memberi tekanan interpretatif terhadap pemahaman informan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan non-probability sampling yang meliputi dewan pimpinan Lembaga Kalyanamitra, Koordinator Divisi Pendampingan, Pendamping lapangan, psikolog dan korban KDRT. Untuk mengumpulkan data dari penelitian ini digunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview), observasi partisipan dan studi dokumentasi. Ketiga teknik ini digunakan untuk saling melengkapi, sehingga dapat mengungkap realitas sosial dari berbagai jawaban informan. Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah teori proses pekerjaan sosial (social work process) yang dikemukakan oleh Compton & Galaway (1994) yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial, termasuk dalam penanganan kasus korban KDRT.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks ini, kasus kekerasan suami terhadap istri masih dipandang sebagai aib, bila dibawa ke sektor publik atau diperkarakan secara hukum, tetapi dianggap sebagai kewajaran, yaitu sebagai bentuk pendisiplinan suami terhadap istri. Secara sosiologis, mereka lebih tepat disebut korban-korban tindak kekerasan suami terhadap istri atau KDRT. Pemahaman ini berangkat dari realitas bahwa sebagian besar dari mereka merupakan korban kejahatan dalam rumah tangga yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, juga termasuk menerima ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.Penelitian ini menemukan bahwa bentuk kekerasan yang paling banyak dialami korban adalah kekerasan ganda dan pada umumnya korban tidak menyangka kalau suami korban akan tega melakukan kekerasan terhadapnya. Dampak kekerasan yang dialami oleh korban adalah menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang berlangsung lama (jangka panjang), menimbulkan kerugian moril dan materil, bahkan ada korban yang mengalami depresi berat sehingga membutuhkan pendampingan psikiater dan sampai sekarang kondisi jiwanya labil.Kendala yang dihadapi lembaga dalam proses penanganan kasus korban tindak kekerasan dalam rumah tangga terkait dengan keterbatasan dana dan tidak dimilikinya tenaga pengacara untuk menangani kasus ligitasi; tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur anti-KDRT, sikap pelaku dan keluarga korban pada umumnya tak peduli terhadap program yang diselenggarakan Lembaga Kalyanamitra, dan sikap korban sendiri yang cenderung mengalah, pasrah dan ketidaktahuan dalam mencari akses bantuan.Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disarankan kepada Lembaga kalyanamitra untuk : menggali dana dari funding lain (fundraising), membentuk network yang solid dengan stakeholder dan pihak terkait di tingkat lokal, nasional maupun internasional sehingga basis sosial Lembaga Kalyanamitra kuat dan isue KDRT diangkat sebagai isue politis, perlu dipersiapkan petugas khusus yang menangani data pendukung (case record), merekrut atau mendidik pendamping yang berpendidikan ilmu pekerjaan sosial, tanggung jawab pendamping sesuai dengan jumlah korban dampingannya hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak penanganan antara korban dan lembaga."

"Tesis ini menganalisa upaya Pemkab Bekasi dalam merespons dan menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pemulihan korban KDRT (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 serta PERMEN PP No. 01/VI/2007). Topik ini dipilih karena tingginya kasus KTP termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi, sementara perhatian Pemkab dalam menangani kasus ini sangat rendah, karena ada kecenderungan pembangunan prasarana fisik lebih diutamakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perspektif perempuan dalam melihat kesungguhan Pemkab Bekasi terhadap upaya pemulihan korban KDRT. Subjek penelitian melibatkan staf instansi penyelenggara pemulihan dan korban KDRT dengan menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam.Penelitian ini menganalisa tiga hal: pertama, kebijakan nasional pemulihan korban KDRT; kedua, realitas kekerasan terhadap perempuan, termasuk KDRT di Kabupaten Bekasi. Dan ketiga, upaya Pemkab Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemulihan korban KDRT yang dilihat dalam program kerja dan anggaran daerah.Kesimpulan dari penelitian ini: pertama, Pemkab Bekasi belum menindaklanjuti kebijakan nasional pemulihan korban KDRT, meskipun kasus KTP/KDRT tinggi jumlahnya; Kedua, kekerasan masih dianggap wajar sehingga upaya pemulihan bukan prioritas, tidak terlihat dalam program kerja dan anggaran daerah. Dan Ketiga, patriarki masih mendominasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Bekasi, hal ini terlihat dari ketidakpedulian masyarakat dan Pemkab dalam melakukan upaya pencegahan dan pemulihan korban KDRT.

---

This thesis analyses the attempts of Kabupaten Bekasi?government in responding and implementation of Act No 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007. This topic is selected because the high numbers of domestic violence survivors in Kabupaten Bekasi, while awareness and concern of the government and personnel on this issues are very low, its cause of the trend towards infrastructure development more priority. This research conducted by involving institutions related to recover program mentioned in the regulations such as Pemda Kabupaten, Dinas Kesehatan, Polres, and Dinas Social and so on. In order to get balance data, survivors were also interviewed.This study is using qualitative method by exploring women?s perspective to get deep understanding in the way Kabupaten Bekasi?s responses and implements national policy to recover domestic violence survivors.This study analyzed at least three main problems: first, the content, structure and operational guidelines of policies related to survivors recovery program for domestic violence (UU No. 23/2004, PP No. 4/2006 and Permen PP No. 01/Permen PP/VI/2007); second, type, motives, how, targets of violence against women in Kabupaten Bekasi includes domestic violence; and third, oversee the responses of Kabupaten towards national policy in providing recovery program for domestic violence survivors. This can be analyzed in how this government making priority for programs and budgets.This research concluded: firs 23/2004, Government Regulation No. 4/2006 and Ministerial Decree No. 01/VI2007, even when the number of violence tends to increase; second, the domestic violence or violence towards women considered is natural that?s way recovery program isn?t priority; and third, Patriarchy is still dominated in government and social system in Kabupaten Bekasi, it?s showed in paid attention from government and society toward prevention and recovery for domestic violence survivors."

"Skripsi ini membahas tentang multiple victimization perempuan korban KDRT yang menjalani proses hukum (pidana dan perceraian). Penelitian dilakukan dengan melihat bagaimana viktimisasi terjadi di tiga ranah kehidupan perempuan, yaitu viktimisasi ranah domestik, ranah hukum, dan ranah sosial masyarakat (pasca keseluruhan proses hukum) dengan menggunakan teori feminis hukum yang menjelaskan bahwa gender berpengaruh terhadap ketidakadilan hukum yang dialami perempuan, dan feminis radikal yang menjelaskan bahwa opresi terhadap perempuan terjadi di hampir keseluruhan hidup perempuan. Dua orang perempuan korban KDRT yang menjalani proses hukum menjadi subjek penelitian yang pengalamannya digunakan untuk melihat bagaimana multiple victimization pada perempuan korban KDRT yang menjalani proses hukum adalah sebuah bentuk opresi terhadap perempuan.

---

This thesis studying about multiple victimization on women who become a victim on domestic violence who through on law process (criminal law and divorce). Research conducted by looking how victimization occurred in three domain of women life, domestic sphere, the legal sphere, and social aspect of the community (after the whole process of law). Using the feminist legal theories that explain about how gender affect the legal injustices experienced by women, and radical feminists where explain that the oppression of women occurs almost the entire life of women. Two women as a victim of domestic violence who undergo the legal process is the subject of research whose experiences are used to analyze this research. Critical approach is used to see how multiple victimization of women victim of domestic violence who through the legal process is a form of oppression of women."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut : (1) Apa saja kendala yang layak diantisipasi dalam penerapan UU PKDRT di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masihpaternal? (2) Sejauh manakah perempuan mendapat perlindungan hukum dari neqara dalam undang-undang? (3) Apakah Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat dipergunakan dalam penanganan masalah KDRT dan sejauh mana ADR dapat berpengaruh terhadap proses penegakan hukum dalam penanganan masalah KDRT. Hasil penelitian menunjukkan kendala yang dihadapi adalah keenggananperempuan untuk melaporkan tindak kekerasan yang dihadapinya dengan berbagai alasan, sikap masyarakat yang didukung oleh sikap pemerintah yang mendukung perempuan tetap berada di posisi sekunder atau subordinat walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Saat ini telah diterbitkan undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU nomor 23 tahun 2004, ditandatangani tanggal 16 September 2004 oleh Presiden MegawatiSoekarnoputri). Diharapkan dengan adanya kekhususan dari UU ini, perempuan dapat lebih terlindungi dan kekerasan terhadap perempuan terutama yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dapat dikurangi. UU PKDRT juga mengadopsi bentuk penyelesaian masalah di luar peradilan yang dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR),yang diadopsi dari hukum perdata. Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan dalam UU PKDRT, antara lain bentuk ancaman pidana yang alternatif sehingga dirasakan kurang memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan ancaman pidana minimal yang hanya diberlakukan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan dengan tujuan komersial."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pelayanan publik lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada penanganan KDRT di DKI Jakarta. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga di provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Terdapat tiga langkah teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keputusan dan verifikasi. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa pelayanan lembaga sudah sesuai dengan asas-asas pelayanan publik seperti memiliki kemudahan akses melalui jalur online dan offline, kesesuaian pelayanan dengan peraturan prosedur, pelayanan kondisional yang sesuai kebutuhan dan keinginan klien, serta pelayanan yang adil dan tidak mendiskriminasi. Walau begitu masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelayanan, diantaranya: kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya dukungan dari sisi hukum, kondisi klien, kurang diketahuinya keberadaan lembaga, minimnya pelibatan masyarakat, dan pelayanan yang cenderung kuratif daripada preventif.

---

This study aims to analyze the implementation of public services at the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) in handling domestic violence in DKI Jakarta. This research is important to do considering the high level of domestic violence in DKI Jakarta province compared to other provinces. The method used in this study is using a qualitative approach. The data in this study were obtained through in-depth interviews, observations, and literature studies. There are three steps of data analysis techniques in this study, namely data reduction, data presentation, and decision making and verification. Findings in the field show that the institution's services are in accordance with the principles of public services such as having easy access through online and offline channels, conformity of services with procedural regulations, conditional services according to the needs and desires of clients, as well as fair and non-discriminatory services. However, there are still several factors that hinder services, including: lack of human resources, limited facilities and infrastructure, lack of legal support, client conditions, lack of knowledge of the existence of institutions, lack of community involvement, and services that tend to be curative rather than preventive."

"ABSTRAKKekerasan dalam rumah tangga KDRT merupakan masalah hidup berisiko yang dapat mengakibatkan gangguan psikopatologi dan mempengaruhi perkembangan remaja di masa dewasa kelak. Penelitian ini berfokus pada pengalaman proses penemuaan makna hidup remaja penyintas yang mendapatkan kekerasan langsung dari anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Partisipan adalah tujuh remaja usia 15-21 tahun yang pernah atau terlibat di lembaga perlindungan anak Kota Semarang. Teridentifikasi 6 tema yaitu kekerasan fisik dan kekerasan verbal sebagai bentuk kekerasan yang saling menyertai, kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat ditolerir oleh remaja, penelusuran hikmah merupakan upaya pemulihan korban KDRT, penetapan tujuan hidup menuntun remaja dalam penemuan makna hidup, peran orang terdekat dan nilai spiritual dalam proses penemuan makna hidup, dan kesempurnaan dan kebahagiaan merupakan akhir paripurna penemuan makna hidup. Penelitian ini merekomendasikan perlunya lembaga perlindungan anak memfasilitasi remaja penyintas KDRT mendapatkan pendampingan pemulihan untuk menemukan makna hidup dalam menjalani kehidupan yang berkualitas.Kata kunci: KDRT, makna hidup, penyintas, remaja

---

ABSTRACTDomestic violence is a life risk adverse situation that can lead to psychopathological disorders and affect adulthood development in the future. This study focuses on the experiences of the process of discovering the meaning of life of adolescent survivors of domestic violence who have been violated by close family member. Participants are adolescent survivors between the ages of 15 and 21 who are in or have contact with a local child center. Interviews were conducted and a qualitative study was utilized to determine common themes of how adolescent survivors experience the meaning of life discovery process in their lives. Six themes were derived from the interviews, including physical violence and verbal violence as a form of violence that accompanied each other violence was a response that cannot be tolerated by adolescents, the process of learning a lesson is an effort to recover victims of domestic violence the determination of the purpose of life leading the adolescent survivors of domestic violence in the discovery of the meaning of life the role of the close person and the spiritual value in the process of the discovery of the meaning of life, and perfection and happiness is the ultimate finale of the discovery of the meaning of life. This study may recommend the need for local child center to facilitate adolescent survivors of domestic violence to receive a recovery assistance to find the meaning of life in living a quality life.Keywords adolescent, domestic violence, meaning of life, survivors "