Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang melaksanakan program jaminan kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bentuk hadirnya negara dalam wujud mencapai cita-cita bangsa dalam Pancasila, yaitu Kesejahteraan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada implementasinya, salah satu bagian penting dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan ialah berkaitan erat dengan kepesertaan. Di Indonesia sendiri kepesertaan ini masih mencapai 86,39% dari total penduduk, padahal dalam RPJMN tahun 2020-2024 ditargetkan mencapai 98% dari total penduduk. Melihat kondisi ini tentu penting untuk merumuskan strategi yang tepat guna mencapai target tersebut. Konsep yang digunakan dalam menggambarkan perumusan strategi tersebut ialah dengan SWOT analisis yang dikembangkan dari kerangka teori manajemen strategis. Penulis menggunakan pendekatan post-positivist dalam penelitian dengan metode pengumpulan dan analisis data secara kualitatif melalui wawancara mendalam serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kekuatan maupun peluang yang dimiliki oleh organisasi BPJS Kesehatan yang dapat dimanfaatkan dalam mencapai target kepesertaan. Selain itu, terdapat pula kelemahan maupun ancaman yang harus diantisipasi maupun dicari solusinya agar meminimalisir dampak yang lebih besar terhadap organisasi BPJS Kesehatan.

---

The Social Security Agency for Health (SSAH or Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan) is a public legal entity implementing the health insurance program. The National Health Insurance Program (JKN) is a form of the presence of the state in the form of achieving the nation's ideals in Pancasila, namely Social Welfare for all Indonesians. In its implementation, one of the essential parts of organizing a health guarantee is closely related to participation. In Indonesia, this participation still reaches 86.39% of the total population, even though the 2020-2024 RPJMN targets 98% of the total population. Seeing this condition is essential to formulate the right strategy to achieve this target. The concept used in describing the strategy formulation is SWOT analysis developed from the framework of strategic management theory. The author uses a post-positivist approach in research with methods of collecting and analyzing data qualitatively through in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are strengths and opportunities owned by the SSAH that can be utilized in achieving participation targets. In addition, weaknesses and threats must be anticipated, and solutions sought to minimize the more significant impact on the SSAH organization."

"ABSTRAKSebelum era BPJS, penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BUMN tidak sesuai dengan prinsip jaminan sosial. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana pelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendeterminasi pelembagaan BPJS. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan konsep new institutionalism dan variannya, yaitu historical institutionalism. Hasil analisis menunjukkan beberapa kebijakan, yaitu amandemen UUD 1945, UU Nomor 40 Tahun 2004, menjadi legacy path dalam pelembagaan BPJS. Kepentingan Pemerintah untuk mempertahankan model BUMN bertemu dengan kepentingan DPR untuk menyelenggarakan program jaminan sosial secara terpadu dengan menggunakan model badan hukum publik membentuk model pelembagaan conversion.

---

ABSTRACTSocial security was held by State Own Entreprise (SOE), were PT Taspen, PT Jamsostek, PT Asabri, PT Askes. The implementation of social security had changed after Social Security Law Number 40/2004 released. Social security law mandate to create Social Security Agency (BPJS). This research is aimed to explain and analyze how Social Security Agency was institutionalized and what factors were determined behind the institutionalization. Researscher used qualitative method with New Institutionalism concept, and its variation, historical institutionalism as a frame in explaining the research questions. The result shows some policies became the legacy path in Social Security Agency institutionalization. Those policies are: The Amendment of Constitution 1945 Law, and Social Security Law Number 40/2004."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai hubungan antara kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan BPJS Kesehatan di RS BMC.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa terdapat nya hubungan antara dua variabel yaitu kualitas pelayanan dan tingkat kepuasan.Selain itu penelitian ini juga memcari tahu seberapa kuat hubungan atau korelasi antara dua varibel itu dari rendah hingga sangat kuat,dimana hasilnya adalah kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang sedang terhadap tingkat kepuasan pasien rawat jalan BPJS Kesehatan di RS BMC.Hal ini sudah dapat terlihat dari dimensi-dimensi varibelnya yang seluruhnya memiliki nilai sedang.

---

ABSTRACT<>br>This research discusses the relationship between service quality to outpatient of BPJS Kesehatan satistification level in BMC Hospital. The research method used in this research is a quantitative approach with descriptive research type. The result of this research shows that there is a relationship between two variables that is service wuality and level of statisfaction. In addition, this study also finds out how strong the relationship or correlation between the two variables is from low to very string, where the result is the quality of service has a moderate effect on the level of satisfaction of outpatient BPJS Kesehatan in BMC Hospital. This can already be seen from the dimensions of the variable that all have a medium value."

"On Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, a social security agency in Indonesia."

"Tesis ini adalah hasil penelitian yang berjudul "Peranan Jaminan Sosial dalam Meningkatkan Ketahanan Nasional" yaitu suatu Studi Kasus Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Daerah Tingkat II Kotamadya Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Penelitian ini bertujuan mempelajari jaminan sosial tenaga kerja dan pengaruhnya terhadap ketahanan nasional, pelaksanaan program, manfaatnya terhadap ketahanan keluarga tenaga kerja, dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan keluarga yaitu kesejahteraan dan keamanan. Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan salah satu jenis metode penelitian deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan secara acak proporsional terhadap 2203 perusahaan yang wajib ikut program Jamsostek di Jakarta Timur, sehingga terpilih 200 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, wawancara mendalam. Disamping data primer juga digunakan data sekunder dari PT, Jamsostek (Peisero), Kanwil Jamsostek DKI Jakarta, Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Departemen Tenaga Kerja Jakarta Timur. Data yang terkumpul diolah, dianalisi dan dilakukan pengujian dengan menggunakan korelasi statistic Kendall Tau-b. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan oleh PT. JAMSOSTEK (PERSERO) yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan kematian (JK), dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) serta manfaat lainnya seperti JKK meliputi usaha-usaha prevensi, kompensasi dan rehabilitasi. Secara nasional jaminan sosial tenaga kerja berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi yaitu berpengaruh pada peningkatan tabungan masyarakat, pendapatan nasional, permintaan agregat, dan dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Ketahanan ekonomi diharapkan dapat menunjang aspek-aspek kehidupan lainnya baik secara langsung maupun tidak lansung seperti ketahanan idiologi, politik, sosial-budaya dan pertahanan keamanan serta penduduk, sumber daya alam dan geografi, sehingga dapat berpengaruh terhadap ketahanan nsional. Jaminan sosial juga bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan keamanan atau ketahanan keluarga tenaga kerja. Selanjutnya ketahanan keluarga khususnya rasa aman (keamanan) akan berpengaruh pada ketahanan lingkungan yaitu rasa aman dilingkungan perusahaan, dan masyarakat tenaga kerja pada umumnya dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap ketahanan nasional. Manfaatnya terhadap ketahanan keluarga dipengaruhi oleh penilaian tenaga kerja terhadap pelaksanaan program dan pengetahuan tenaga kerja tentang jaminan sosial. Sehubungan dengan itu untuk meningkatkan manfaat jaminan sosial bagi ketahanan keluarga tenaga kerja disarankan agar usaha peningkatan pengetahuan tenaga kerja melalui penyuluhan perlu lebih diperhatikan lagi. Disamping itu pelaksanaan program jaminan sosial masih perlu ditingkatkan terutama dalam memberikan pelayanan kepada tenaga kerja."

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"Tesis ini membahas tentang Asuransi Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, objek penelitiannya (1) Peraturan perundangan yang mengatur sistem asuransi sosial sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (2) Asuransi sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan (3) Permasalahan hukum yang timbul pada asuransi sosial sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penelitian ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif, kemudian menganalisa permasalahan yang timbul sebelum berlakunya sistem jaminan sosial nasional yang akan menjadi tantangan pada pelaksanaan asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil secara normatif Sistem Jaminan Sosial Nasional akan lebih memberikan kepastian hukum, jaminan kepesertaan dan manfaat bagi peserta jaminan sosial, namun demikian tidak adanya lembaga pengawas dan kewenangan pemberi sanksi yang secara tegas di amanatkan oleh Undang - Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional akan sangat potensial mengulang kegagalan yang sama.

---

This thesis discusses Social Insurance in the National Social Security System, the object of research (1) legislation governing social insurance system prior to the enactment of Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System (2) Social Insurance in the National Social Security System is set the Law No. 40 Year 2004 on National Social Security System, and (3) the legal issues that arise in the social insurance before the enactment of Act No. 40 of 2004 on National Social Security System. This study uses normative research methods, and then analyze the problems that arise before the entry into force of the national social security system that will be a challenge in the implementation of social insurance on the national social security system.Based on the research results normative National Social Security System will provide more legal certainty, a guarantee of participation and social security benefits for the participants, however, the absence of the regulatory agencies and authorities giver expressly sanctions mandated by the Constitution - Constitution of National Social Security System will potential repeat the same failure."