Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Humas yang ideal akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Humas di Bank Tabungan Negara telah menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan oleh James Grunig di dalam Excellence Theory. Excellence Communication memiliki tiga bulatan (sphere) yang saling berkaitan antara lain Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Excellence Communication sudah diterapkan di BTN. Namun penerapannya belum memenuhi kriteria Grunig sepenuhnya karena komunikasi organisasi masih asimetris dan posisi Humas yang tidak memiliki akses langsung kepada pimpinan sehingga tidak terlibat dalam rapat pembuatan keputusan bersama direksi. Hasil ini dipengaruhi oleh penerapan Excellence Communication yang disesuaikan dengan konteks perbankan dan budaya organisasi di Indonesia.

---

Ideal public relations role advocate organization in achieving its goal. This paper explains up to what extent public relations of Bank Tabungan Negara have applied the Principal of Excellence Communication attributed to James Grunig in The Excellence Theory. Excellence Communication has three interrelated spheres. These spheres are Knowledge Core, Shared Expectation and Participative Culture.

This research is a descriptive research processed in a qualitative way and exerts post positivism paradigm. Data collection method used in this study are in-depth interview, participant observation, and study of documentation and literature.

The result of this paper shows that Excellence Communication has been applied in Bank Tabungan Negara. Nevertheless, it has not fully met the criteria of Grunig because the communication of organization of Bank Tabungan negara is still asimetric and its public relations that has no direct access to the chairman of organization can not be engaged in the decision making meeting. The results are affected by the implementation of Excellence Communication which should be adjusted to the context of the banking and organization culture of Indonesia."

"Tesis ini menelisik tentang aktivitas dan peran ideal struktur HubunganMasyarakat yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya. Penelitianini bertujuan untuk melihat sejauh mana struktur Hubungan Masyarakat di IntitutTeknologi Bandung menerapkan prinsip Excellence Communication pada ativitasdan peran hubungan masyarakatnya. Prinsip Excellence Communication yangdigunakan pada penelitian ini merupakan buah penelitian Excellence Theory yangdilakukan oleh James. E. Grunig dan para koleganya. Excellence Communicationmemiliki tiga aspek yang digambarkan ke dalam tiga lingkaran atau bulatan yaitu,aspek Knowledge Core, aspek Shared Expectation, Aspe Organizational Culture.Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki pengaruh dalam penerapanExcellence Communication dalam sebuah organisasi.Penelitian ini menggunakan paradigm postpositivisme, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metodepengumpulan data adalah wawancara mendalam serta pengumpulan dokumenyang relevan terhadap penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa ITB dalampenerapan Excellence Communication masih memiliki kendala pada aspekKnowledge Core dimana Top Communicator tidak memiiiki pengetahuan yangcukup terkait pelaksanaan praktik humas yang ideal sebagaimana disampaiaknpada premis Excellence Theory. Top Communicator pun masih menerapkan perancommunication technician disbanding peran idealnya sebagai communicationmanager. Kendala ini dapat dipahami dikarenakan Top Communicator berlatarbelakang teknik dan di ITB tidak terdapat fakultas atau sekolah yangmemproduksi pengetahuan ke-humasan.Pada kedua aspek lainnya yaitu SharedExpectation dan Organizational Culture, ITB telah menjalankan dan menerpakankedua aspek tersebut secara ideal.Kata Kunci: Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture.

---

This research investigates activities and roles of public relations ideal structure thatsupports an organization in achieving its goals. This study aims to look at the extentto which the structure of public relations at the Bandung Institute of Technology ITB pertains the principles of Excellence Communication on it 39 s public relation activitiesand roles. Communication Excellence principle used in this study is the fruit ofExcellence Theory Research conducted by James. E. Grunig and colleagues.Communication Excellence has three aspects described in three circles or spheres,namely, Core Knowledge, Shared Expectation, and Organizational Culture. Thesethree aspects are interrelated, and they possess influence in the application ofExcellence Communication within an organization.

This is a descriptive qualitativeresearch under postpositivism paradigm.Data collection was gathered by depthinterviews and desk research on relevant documents. This study uses postpositivismeparadigm, qualitative and descriptive approach. Methods of data collection is wawanprofound way and the collection of relevant documents to the research.

The results showed that ITB in the implementation of Communication Excellence still findsobstacles at Core Knowledge aspect in which Top Communicator does not havesufficient knowledge related to the implementation of public relations practices basedon the premise of Excellence Theory. Top Communicator still applies communicationtechnician role than ideal role as communications manager. These constraints can beunderstood due to Top Communicator has engineering backgrounds and there is nofaculties or schools in ITB that produce public relations knowledge. In two otheraspects, Shared Expectations and Organizational Culture, ITB has implemented andexposed these two aspects ideally.Key words Excellence Communication, Excellence Theory, Knowledge Core, SharedExpectation, Organizational Culture."

"Sebuah organisasi membutuhkan peran humas yang maksimal agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan Excellence Communication Grunigdi lembaga MPU Aceh dan kendala yang menghambat penerapannya serta untuk mengetahui kaitan Excellence Communication dengan budaya organisasi di lembaga MPU Aceh. Penelitian ini menggunakan paradigam post-positivistme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPU Aceh belum menjalankan prinsip-prinsip Excellence Communication Grunig, sehingga organisasi belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Selain itu MPU Aceh juga memiliki budaya organisasi yang sangat terkait dengan komunikasi yang dijalankan di lembaga MPU Aceh.

---

In order to run an organization effectively, public relations should implement the Excellence Communication principles. This study aims to see the implementation of Grunig’s Excellence Communication principles in MPU Aceh, like to what extent the principles have been implemented, what obstacles occur during the implementation and how is the organization culture in the council. This research adapted the post-positivist paradigm, qualitative approach with descriptive design. Data collected through deep interview, documentation and literature study.

The result showed that MPU Aceh has not fully implemented the Excellence Communication principles. Besides, MPU Aceh has cultural background; Aceh history, and religious norms background which lead to communication style implemented by MPU Aceh."

"Tesis ini membahas mengenai peran ideal Humas yang akan mendukung organisasi dalam mencapai tujuan dan keberhasilan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana Humas di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menerapkan prinsip-prinsip Excellence Communication yang dikembangkan oleh James Grunig di dalam Excellence Theory. Excellence Communication memiliki tiga bulatan (sphere) yang saling berkaitan yakni, Knowledge Core, Shared Expectation, dan Participative Culture. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivisme, pendekatan kualitatif, dan bersifat deskriptif ilustratif. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian adalah wawancara mendalam, observasi partisipan, studi dokumentasi, dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Excellence Communication belum diterapkan dengan baik di BPPT. Dalam hal ini penerapannya belum memenuhi kriteria Grunig sepenuhnya. Pertama pada aspek knowledge core, dasar pengetahuan yang dimiliki Humas masih kurang, kemudian pada aspek shared expectations, posisi Humas tidak memiliki akses langsung kepada pimpinan sehingga tidak dilibatkan dalam rapat pembuatan keputusan bersama pimpinan, selain itu juga tidak diterapkannya aspek participative culture dimana ditemukan bahwa budaya kerja yang bersifat partisipatif cenderung tidak terwujud.

---

This thesis discusses the ideal role of PR that will support the organization in achieving its goals and success. This study aimed to examine the extent to which public relations of The Agency for Assessment and Application of Technology have applied the Principal of Excellence Communication attributed to James Grunig in The Excellence Theory. Excellence Communication has three interrelated spheres. These spheres are Knowledge Core, Shared Expectation and Participative Culture. This research is a descriptive research processed in a qualitative way and exerts post positivism paradigm. Data collection method used in this study are in-depth interview, participant observation, and study of documentation and literature.

The results showed that the Communication Excellence has not been implemented well in BPPT. In this case the application has not met the criteria as Grunig said. The Knowledge core of public relations is still lacked. In the shared knowledges aspects, The Public relations positions do not have direct access to the head so it is not involved in the board of executives meetings, and then the participative cultures aspects were not happened there."

"Sebagai tindak lanjut dari rencana bisnis Bank BNI pasca restrukturisasi, peningkatan porsi bisnis ritel, dalam hal ini bisnis kartu kredit merupakan bagian penting yang membutuhkan dukungan teknologi informasi yang intensif. Sejalan dengan itu, pembentukan Divisi Pengelolaan Bisnis Kartu selanjutnya disebut BNIPBK, sebagai penanggung jawab pelaksanaan bisnis kartu kredit memperlihatkan keseriusan Bank BNI untuk terjun di dalam bisnis ini. Dalam perjalanannya BNI-PBK telah mengimplementasikan perangkat lunak Vision Plus, selanjutnya disebut V+, yang kemudian digantikan perannya oleh Card Link, selanjutnya disebut CL. Yang menarik adalah rentang waktu penggantian antara perangkat lunak yang satu dengan lainnya terbilang relatif cukup pendek. Dikaitkan dengan aspek bisnis dan aspek teknologi, studi kasus ini akan membahas keputusan penggantian perangkat lunak tersebut dari sudut pandang Information Economics (IE). Penggunaan Traditional Cost Benefit Analysis (TCBA) dirasakan belum cukup akurat untuk dapat mengevaluasi dampak yang ditimbulkan atas investasi teknologi informasi. Faktor adanya intangible benefit merupakan suatu hal yang harus mendapatkan pertimbangan tersendiri. Hal ini terlihat dengan perolehan skor dari proyek V+ yang secara finansial lebih besar biaya yang dibutuhkan dibandingkan dengan proyek CL. Proyek V+ mendapatkan nilai 146,51 sedangkan proyek CL memperoleh nilai 122,96.

---

As a follow-up to the post-restructurization business plan, the increase of retail business portion, especially credit card business is the most important part that needs an intensive support from the information technology department. In line with the concept, the establishment of credit card division, called BNI-PBK that is m charge of credit card management, marks the Bank's seriousness in the business.

In its development, BNI-PBK has implemented The Vision Plus software, later known as V +, as its production software which was replaced by Cardlink, later called CL. The interesting part is the replacement time difference between one software to the other one which is relatively short.

Related to the business and technology aspects, this case study discusses the decision on changing that particular software based on Information Economics (IE) point of view. The calculation using the traditional cost benefit analysis (TCBA) is assumed to be insufficiently accurate in order to evaluate the effects that are caused by the information technology investment. The intangible benefit factor is one thing that needs its own consideration. It is shown by V+ project which is financially have a larger cost items compare with CL project. The final score for V+ project is 146,51 where CL project has 122,96."

"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

---

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."

"Badan Umum Milik Negara (BUMN), memiliki komitmen untuk terus menerus meningkatkan nilai perusahaan melalui penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) antara lain: Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang dikenal dengan nama Asuransi Jasindo sebagai Badan Usaha Milik Negara menerapkan prinsip Good Corporate Governance, maka pada tahun 2000 dibentuk Sekretaris Perusahaan yang membawahi Biro Humas yang bertugas sebagai fasilitator dan mediator yang menjembatani kepentingan perusahaan dengan menjalankan fungsi mensosialisasikan Asuransi Jasindo kepada publik internal maupun publik eksternal.Penelitian tesis ini bertolak dan dasar pemikiran di organisasi dewasa ini, khususnya industri asuransi, fungsi Public Relations seharusnya mempunyai peranan penting untuk mendukung tujuan/goals perusahaan, sehingga Public Relation hares dioptimalkan fungsinya.Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana manajemen Public Relations menjalankan fungsi dan peran internal eksternalnya dalam koalisi dominan menjadi efektif dan sukses menurut konsep Public Relations karena praktisi public relations biasanya tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk bertindak sebagai seorang profesional kecuali jika ada dalam koalisi dominan.Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dan mewawancarai 11 (sebelas) narasumber untuk mengevaluasi Peran Biro Humas Dalam Koalisi Dominan Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Studi kasus pada PT. Asuransi Jasa Indonesia.Menurut Penning dan Goodman seperti dikutip oleh Grunig dan Hunt (1984) dijelaskan dalam tulisan Dr. Elizabeth Goenawan Ananto setiap organisasi memiliki konstituen (publik), baik di dalam maupun di luar organisasi dan konstituen atau publik ini memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada yang lain. Mereka yang berkuasa inilah yang kemudian membentuk koalisi yang dominan dari organisasi. Koalisi ini akan menentukan ke mana arah organisasi, bagaimana strukturnya, berapa departemen yang akan dibuat, dan sejauh mana koalisi yang dominan ini menganggap public relations efektif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktek Public Relations di Asuransi Jasindo mempunyai potensi karena departemen Public Relations memiliki akses pada subsistem manajemen komunikasi namun dalam pelaksanaan programnya masih belum optimal, dan akan lebih optimal apabila mendapat guide line maupun mendapat dukungan penuh dari manajemen.Berdasarkan data empiris dan teoritis serta hasil penelitian melalui wawancara mendalam, peneliti menyimpulkan Public Relations kini berperan penting dalam meningkatkan citra organisasi dan perusahaan oleh karena itu sesuai kerangka konsep, public relations akan lebih optimal dan efektif bila ada dalam koalisi dominan."