Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProgram peran serta swasta yang hampir-hampir mengarah pada suatu bentuk swastanisasi perusahaan negara yang bergerak di bidang pelayanan umum kepada masyarakat seperti halnya penyediaan air minum di Indonesia masih merupakan fenomena yang relatif bare. Karenanya keberadaan dan bentuk kerjasama antara PAM JAYA dengan Mitra Swastanya yaitu PT.TPJ dan PT. Palyja pada awal pelaksanaannya masih menjadi sesuatu yang bersifat kontoversial.Potensi kontroversi terhadap keberadaan kerjasama semakin bertambah karena proses penentuan perusahaan swasta clan penyusunan kontrak kerjasama ini berlangsung pada situasi dan kondisi politik di masa kekuasaan orde baru, di mana keterlibatan kerabat dan pengusaha yang terkenal kedekatannya dengan pemegang kekuasaan pemerintah pada saat itu, menjadi suatu kendala tersendiri bagi tercapainya optimalisasi penyusunan ketentuan kontrak perjanjian kerjasama beserta perangkat perjanjian pendukungnyaArus tuntutan keterbukaan di berbagai bidang yang semakin marak setelah berakhirnya masa kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden RI pada bulan Mei 1998 telah mendorong berbagai potensi konflik dan kontroversi mengenai kerjasama tersebut muncul ke permukaan melalui berbagai pemberitaan media massa, sebagai suatu saluran komunikasi yang dapat mempengaruhi pembentukan opini masyarakat.Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap isi pemberitaan tersebut dengan menggunakan metode analisis isi melalui pengambilan sampel purposive di empat bush surat kabar harian nasional yang terbit di Jakarta, yaitu Kompas, Media Indonesia, Suara Karya dan Suara Pemharuan, dalam masa pengamatan selama 84 Mari dari tanggal I Maret 1999 hingga 23 Mei 1999, atau 84 tiras penerbitan untuk masing-masing surat kabar.Hasil temuan penelitian ini selain merperlihatkan warna pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama, antara lain juga menunjukkan bahwa berbagai lembaga independen seperti ICW dan Serikat Pekerja, di suatu pihak dengan manajemen kedua Mitra Swasta dan Akaindo dipihak lainnya yang bertentangan, nampak dapat sating berebut untuk mempengaruhi opini publik melalui saluran komunikasi media massa, dengan berperan sebagai sumber informasi aktif bagi media massa. Sementara di sisi lain, pihak manajemen PAM JAYA, DPRD DKI Jakarta, pejabat pengambil keputusan di Pemda DKl Jakarta dan di berbagai instansi pemerintahan pusat, cenderung bersikap sebagai sumber informasi yang pasif bagi media massa. Dalam situasi seperti ini maka tingkat kemampuan dan profesionalisasi pelaku media massa balk itu wartawan, redaktur atau manajemen media massa secara keseluruhan akan sangat menentukan warna dan netralitas pemberitaan mengenai permasalahan kerjasama ini, yang pada akhirnya akan menunjukkan pula tingkat keseimbangan (balance), obyektifitas dan fairness masing-masing pemberitaan keempat surat kabar tersebut."

"ABSTRAKSetiap perusahaan dalam bidang usaha apapun senantiasa berusaha untuk mempertahankan keberlangsungan operasi usahanya guna meraih keuntungan bisnis. Hal ini sangat bergantung pada penerimaan, pemahaman, dan dukungan dari publik-publik yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pandangan berbagai publik tentang perusahaan inilah yang dipahami sebagai citra yang berlaku tentang perusahaan. Hal ini berlaku pula pada PT Mazda Motor Indonesia (MMI), sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri otomotif.Lalu sebenarnya, bagaimana citra MMI berdasarkan pemberitaan di media cetak pada paruh pertama tahun 2012? Berdasarkan permasalahan dan rumusan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang citra MMI berdasarkan pemberitaan media cetak pada periode Januari-June 2012.Penelitian ini melandaskan metodologinya pada paradigma positivis dengan pendekatan yang kuantitatif yang bersifat deskriptif, dan teknik analisis data jenis univariat. Selain itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi berupa kliping berita MMI di Bisnis Indonesia yang dikumpulkan selama periode Januari-June 2012. Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua berita selama periode Januari-Juni 2012, yang kemudian ditarik sampel penelitian dengan menggunakan teknik penarikan khusus metode analisis isi yakni multi-stage sampling menjadi semua berita tentang MMI pada setiap edisi surat kabar harian Bisnis Indonesia selama tahun 2012.

---

ABSTRACTEvery company in every line of business always tries to maintain the continuity of its operation in order to gain profitable business. This thing depends mostly on the acceptance, the comprehension, and the supportive action from the public related to the company. The public views of the company are believed to reflect the image of the company. This is also applied to PT Mazda Motor Indonesia, as a company in the automotive industry. So how is the image of MMI actually based on the mass media coverage in the period of January-June 2012? Based on the matters formulating the question for the research, the purpose of this research is to obtain some views on MMI image through the period of January-June 2012 based on the mass media coverage. The methodology of this research is based on the positive paradigm with quantitative approach on descriptiveness and univariate data analysis technique. The data collecting method used in this research is the content analysis method so the technique used for collecting the data is a documentation study on the news clippings of MMI in Bisnis Indonesia during the period of January-June 2012. The population of this research consists of all the news from the month of January through June 2012, from where the samples are taken using a specific sampling technique of content analysis method which is the multi-stage sampling of all the news about MMI in every edition of Bisnis Indonesia daily newspaper through the period of January-June 2012."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"Pada era 1980-an pers Indonesia memasuki babak baru, yaitu ketika para konglomerat ramai7ramai memasuki dunia pers melalui modal yang mereka tanamkan. Fenomena ini kemudian melahirkan istilah pers konglomerat yang diartikan sebagai pers yang dibiayai konglomerat non pers dengan menempatkan wartawan profesional sebagai mitre minoritas yang dijamin dengan 20 persen saham perusahaan. Hadirnya pers konglomerat banvak menimbulkan perdebaten di kalangan pers. Perdebatan muncul , karena kekhawatiran bahwa fungsi ideal pers sebagai alat kontrol masyarakat akan dikalahkan oleh kepentingan bisnis pemodal. Perdebatan tentang fenomena pers konglomerat menjadi menarik, manakala pada sebuah kasus, pers dihadapkan pada pilihen yang. dilematis membela kepentingan modal atau membela kepentingan publik. Dalam konteks permasalahan tersebut, peneliti indin membandingkan cara pemberitaan kasus pendalihan fundsi kawasan hutan Angke Kapuk menjadi kawasan pembangunan perumahan mewah Pantai Indah Kapuk (PIK) pada harian Indonesia, Neraca dan Kompas. Pilihan atas kasus PIK penelitian ambil berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, kasus ini menyangkut kepentingan publik sehingga mendapat perhatian besar dari pers. Kedua, salah seorang komisaris PT Mandara Permai -- developer proyek PIK -- adalah juga salah seorang pemegang saham pada PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbit harian ekonomi Bisnis Indonesia. Sehingga, keterkaitan antara kepemilikan surat kabar dengan cara pemberitaan akan tampak. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian analisis isi kualitatif yang dilakukan terhadap berita-berita tentang RIK setelah baniir tol. Sediyatmo sebagai akibat reklamasi kawasan Hutan Angke Kapuk untuk pembangunan proyek. PIK. Analisis isi kualitatif ini disertai dengan analisis isi kuantitatif selama kurun waktu September 1992-januari 1993 (periode ketika kasus ini mulai muncul hinaga mereda).dan wawancara terhadap beberapa wartawan ketiaa surat kabar obyek penelitian yang meliput kasus PIK. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, kaitan antara pemilik saham ,surat kabar dengan cara pemberitaan kasus yang menyangkut kepentingan pemilik saham ada dalam bentuk tekanan ekonomi (economic constrains), Economic Constrain yang dilancarkan tidak secara tranparan tersebut membuat harian Bisnis Indonesia tidak mempunyai kebebasan sebagaimana harian Neraca dan Kompas."

"Hubungan Masyarakat