Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hubungan Masyarakat PT. Kereta Api DAOP I Jakarta merupakan unit yang dibentuk oleh pihak direksi PT. Kereta Api. Salah satu tugas yang diemban adalah membina dan menjaga hubungan dengan publiknya, termasuk media massa. Press Relations hares selalu terbina dan terjaga baik oleh humas, karena humas merupakan juru bicara atau corong dari instansi. Baik dan buruknya instansi sangat tergantung dari peran humas dalam instansi tersebut.Berdasarkan hal tersebut, tesis ini akan membahas mengenai bagaimana press relation yang dilakukan oleh humas PT. Kereta Api DAOP I, melalui kegiatan apa press relations itu dilakukan, kemudian bagaimana pelaksanaan press relations tersebut. Untuk penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian sebagai studi kasus, yaitu Humas PT. Kereta Api Daerah Operasi I Jakarta.Dalam penelitian ini penulis mengacu pada pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat para ahli, definisi maupun konsep-konsep yang berkaitan dengan public relations, serta menggunakan acuan mengenai ketentuan-ketentuan apa yang dilakukan dalam membina hubungan antara humas dengan pubiknya, yaitu media massa (Press Relations).Metode yang digunakan penulis dalam penelitian Ini adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalul wawancara mendalam, penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dimana data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian hasil yang diperoleh penulis deskrifsikan.Terakhir dapat ditarik kesimpulan bahwa, Humas PT. Kereta Api DAOP I Jakarta telah mencoba berusaha dengan benar-benar menjalin hubungan yang baik dengan media massa melalui kegiatan-kegiatannya. Dimana tujuannya adalah agar hubungan yang telah terbina selama ini dapat terjaga, terlaksana dan dapat ditingkatkan, sehingga media massa selalu memberikan peniialan yang baik bagi Instansi., walaupun dalam kegiatan tersebut ada berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi."

"Perkembangan usaha perhotelan sebagai salah satu sarana penunjang pariwisata dewasa ini semakin kompetitif sifatnya. Dunia perhotelan adalah usaha yang berkaitan erat dengan masalah pemuasan keinginan dan kebutuhan tamu. Hal ini berarti bahwa konsumen akan puas jika produk yang mereka nikmati pada saat berkunjung paling tidak sama dengan produk wisata yang sebelumnya dikomunikasikan. Dengan demikian hubuhgan pers merupakan unsur yang penting sekali, yang tidak mungkin diabaikan dalam kegiatan Humas perhotelan. Humas perhotelan membutuhkan pers untuk menyampaikan informasi, mendidik dan membentuk opini publiknya guna meneiptakan adanya penerimaan, dan dukungan positif dari publik melalui tulisan dalam surat kabar. Berdasarkan situasi di atas, penulis tertarik untuk membahas kegiatan Humas Hotel Grand Hyatt Jakarta dalam membina hubungan balk dengan media massa, serta tariggapan pers mengenai pelaksanan hubungan pers tersebut. Guna memperoleh informasi jawaban permasalahan di atas, penulis mengadakan wawancara mendalam dengan pihak hotel, serta lima orang wartawan editor surat kabar dan majalah yang sering berhubungan dengan pihak hotel. Kegiatan-kegiatan yang diteliti adalah kegiatan penyampaian berita dan informasi, bentuk-bentuk penyampaian berita dan informasi, serta hubungan pers yang baik. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Humas Hotel Grand Hyatt Jakarta dalam melaksanakan hubungan pers yang baik belum secara optimal, sehingga hubungan yang harmonis antara Humas dan pers belum sepenuhnya tercapai. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Marketing Communication Hotel Grand Hyatt Jakarta adalah : - Sebaiknya Humas mempunyai kedudukan sebagai Corporate PR yang sejajar dengan departemen pemasaran, tidak berada di bawahnya, sehingga dapat independen. - Kegiatan yang masih harus dilaksanakan untuk mempertahankan hubungan baik dengan pers adalah lobby berkala antara pimpinan hotel dan manajer Humas dengan editor dan para wartawan. - Meningkatkan kemampuan individual setiap anggota Marketing Communication Departement, khususnya dalam peningkatan kemampuan mengenai ilmu komunikasi. - Benar-benar menjalankan hubungan pers yang baik, tidak hanya sekedar lip service saja."

"Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan.

---

Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute

can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not

adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan media relations yang dilakukan Bagian Hubungan Masyarakat BNN dalam upaya diseminasi informasi pencegahan dan pemberantasan narkotika. Humas sebagai juru bicara organisasi mengemban tugas menginformasikan program, kegiatan dan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan Humas BNN antara lain menyelenggarakan konferensi pers, membuat press release dan melakukan publikasi kelembagaan. Konsep yang digunakan adalah media relations, public relations dan humas pemerintah. Kegiatan media relations ini memerlukan kerja sama dengan media massa dan satuan kerja di BNN. Hambatan yang dihadapi adalah Humas belum berperan sebagai penyedia informasi utama, kualitas SDM yang belum optimal, dan publikasi kelembagaan yang belum terukur keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas BNN hanya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kedeputian dengan media massa yang membutuhkan informasi.

---

This research aims to determine the activities of media relations conducted by Public Relations Division of BNN Humas in disseminating information on prevention and eradication of narcotics. Humas as the spokesperson of the organization carry out the task of informing the program, activities and performance of the government to the public. The main activities of BNN Public Relation are holding press conferences, making press releases and organizing institutional publications. The concepts used by Humas are media relations, public relations and public relations government. This media relations activity requires cooperation with mass media and work units at BNN. The obstacles faced are the PR has not acted as the main information provider, the quality of human resources is not optimal, and institutional publications that have not measured its success. The results showed that BNN Public Relations only acts as facilitator which facilitates each deputy with mass media that need information."