Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelayanan publik masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar dan lain sebaginya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelayanan perizinan investasi yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta. Penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan dalam hal ini pelayanan perizinan investasi dalam melakukan proses pelayanan. Apakah sudah dapat memenuhi kualitas pelayanan yang baik dan memberikan kepuasan terhadap pengguna pelayanan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan Studi kepustakaan untuk mendapatkan data pendukung. Hasil penelitian didapatkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sudah baik. Dilihat dari fasilitas dan kenyamanan yang diberikan, namun perlu untuk ditingkatkan kembali ketepatan pengerjaan perizinan dengan SOP yang telah ada.

---

There many difficulties in accessing public services. Tough procedures

involver, when people should have particular permission, pay certain amount of money, illegal fees, etc. This research aims to analyses the quality of license investment services in investment coordinating board, Jakarta.

This research will depict the quality of service in the process of giving license in investment, wheatear it already fulfill good services qualities and give satisfaction to the user. This tesis is a description research and use quantitative approach. Techniques of data collection are done through questionnaires study to obtain supporting data.

From the result of this research, the quality of license investment services in Investment Coordination Board is good. It can be seen from facilities and comfort that have been given. Nevertheless, the appropriate usage permissions with the existing SOPs need to be enhanced in order to increase the quality of license investment services and improve the investment climate in Indonesia."

"Sering ditemukannya informasi yang tidak faktual dan terkadang tidak berimbang antara kenyataan dengan pemberitaan terkait organisasi pemerintahan membuat humas BKPM harus menerapkan strategi komunikasi dalam membangun citra organisasi. Implementasi Cyber Public Relations (CPR) dipandang perlu dilakukan oleh Humas BKPM guna penyampaian informasi yang kepada publik dalam membangun citra organisasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisa implementasi kegiatan CPR melalui dimensi e-governement, strategi pengelolaan CPR dan menilai citra organisasi dengan basic dimensions of corporate image. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam sebagai data primer dan dokumen internal BKPM sebagai data sekunder. Sedangkan paradigma yang digunakan adalah paradigma post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra organisasi telah dibangun dengan mengimplementasikan CPR. Jika dilihat dari dimensi e-government sudah ada 7 dimensi yang terlaksana. Sedangkan untuk strategi pengelolaan media online sudah dilakukan dengan menentukan tujuan komunikasi, target audience, tema, isi dan pemilihan saluran media online.

---

Often the discovery of information that is not factual and sometimes unbalanced between the reality with the news related to government organizations to make public relations BKPM should implement communication strategies in building the image of the organization. Implementation of Cyber Public Relations (CPR) is deemed necessary by Public Relations BKPM in order to deliver information to the public in building the image of the organization. The purpose of this study is to know and analyze the implementation of CPR activities through the dimensions of e-government, CPR management strategies and assess the image of the organization with basic dimensions of corporate image. The research method is qualitative descriptive by conducting in-depth interview as primary data and BKPM internal document as secondary data. While the paradigm used is the postpositivism paradigm. The results show that organizational image has been built by implementing CPR. When viewed from the dimensions of e-government already exist 7 dimensions are implemented. As for online media management strategy has been done by determining the purpose of communication, target audience, theme, content and selection of online media channels."

"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan perkembangan penerapan E-Government dengan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam Pelayanan Publik di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Depok. Metode Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif serta Jenis Penelitian Deskriptif. Hasil dari penerapan E-Government menunjukkan bahwa penerapan E-Government di BPMP2T Pemerintah Kota Depok terbukti memberikan dampak positif bagi peningkatan pelayanan, terutama dalam hal jumlah realisasi perizinan investasi yang meningkat secara signifikan.

---

The purpose of this study is to explain the development of E Government application with the quality of public services within the Government of Depok in Public Service at the Investment Board and Integrated Licensing Services of Depok City Government. This Research Method using Qualitative Approach and Descriptive Research Type.

The result of the implementation of E Government shows that the implementation of E Government in BPMP2T Depok City Government proved to have a positive impact for service improvement, especially in the case of the number of realization of investment licenses increased significantly."

"Core Values BerAKHLAK merupakan satu budaya organisasi ASN diseluruh intansi pemerintah yang ditetapkan Kementerian PANRB bersama dengan Presiden Jokowi berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021. Peluncuran core values BerAKHLAK bertujuan untuk menyatukan nilai-nilai bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi dasar dari budaya kerja ASN yang profesional. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Kementerian Investasi/BKPM/BKPM selaku intansi pemerintah juga wajib mengimplementasikan core values BerAKHLAK. Adapun skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana internalisasi core values BerAKHLAK pada pegawai Kementerian Investasi/BKPM. Penelitian ini menggunakan konsep Cultural Internalization Scale yang dikemukakan oleh Lynch (2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Tingkat internalisasi core values BerAKHLAK pada pegawai Kementerian Investasi/BKPM pada kategori tinggi, baik dari dimensi motivasi internal dan juga motivasi eksternal.

---

Core values of BerAKHLAK represent a unified organizational culture for ASN (State Civil Apparatus) across all government agencies, as established by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (PANRB) in collaboration with President Jokowi, based on the Minister of PANRB Circular Letter No. 20 of 2021. The launch of BerAKHLAK core values aims to unify the values for all ASN in Indonesia, serving as the foundation for a professional ASN work culture. BerAKHLAK is an acronym for Service-Oriented, Accountable, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative. The Ministry of Investment/BKPM, as a government agency, is also required to implement the BerAKHLAK core values. This thesis is a study conducted to measure the extent of internalization of BerAKHLAK core values among employees of the Ministry of Investment. The study utilizes the Cultural Internalization Scale concept proposed by Lynch (2020). This research employs a quantitative approach, with data collection techniques including questionnaires and in-depth interviews. The results of this study indicate that the level of internalization of BerAKHLAK core values among the employees of the Ministry of Investment is in the high category, both from the dimensions of internal motivation and external motivation."

"Penyelenggaraan perizinan dalam rangka Penanaman Modal dilaksanakan melalui berbagai sistem bermula sebagai embrio pelayanan dengan nama/nomenklatur Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) dimana dalam perkembangannya pelayanan itu tersebar dan memiliki aneka penamaan, mulai dari pelayanan bersama, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan PTSA. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dan belum dapat menjamin serta memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, mudah, murah dan transparan bagi masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu diharapkan penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal saat ini melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum, penyederhanaan proses pelayanan, pemberian pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, calon investor dan pelaku usaha. Tesis ini bertujuan menganalisis bagaimana penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraannya serta menganalisis apakah penyelenggaraan PTSP bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan struktur, substansi dan budaya hukum. Penelitian yang akan digunakan peneliti adalah bersifat eksploratif dan deskriptif. Metode yang Penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan bersifat evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih terdapat hambatanhambatan yang ada dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan perizinan Penanaman Modal melalui PTSP setelah berlakunya Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah sesuai dengan sistem hukum berdasarkan sistem, substansi dan budaya hukum.

---

Investment licensing was implemented through various systems began as an embryo with the name/nomenclature One Roof Service (ORS) where the services were scattered and had various naming, ranging from joint service, One Stop Corporate Administration (OSCA) and ORS. However in its implementation there are still obstacles and have not been able to guarantee and provide as well as offer a service that simple, fast, cheap and transparently to the public and business operators. Hence it is expected that the implementation of investment licensing now through One Stop Service (OSS) which is one of the mandatory government affairs in the field of investment sector are delegated to local governments are able to provide protection and legal certainty, simplification service process, service delivery rapid, easy, cheap, transparent, definite and afforadable as well as facilitating the public, potential investors and business operators.

This thesis aims to analyze how the implementation of OSS investment before the enactment of local regulation, which was recorded in the Provincial Gazette as Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation and what things the obstacles in its commissioning and analyze whether conduct of the OSS investment undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta after the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the structure, substance and legal culture. The research will be used by researcher is exploratory and descriptive. The author use normative legal research methodology and tend to evaluative sense.

The results showed that the investment licensing through OSS prior to the Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation there are still barriers that exist and the Provincial Government of DKI Jakata through the enactment of Local Regulation No. 12 Year 2013 on OSS Implementation were in line with the legal system based on the system, substance and legal culture."

"PelayanaPelayanan publik berbasis elektronik akan memungkinkan penyelenggaraan one stop and non stop services, memfasilitasi komunikasi dua arah sehingga dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan dan responsiveness terhadap masyarakat. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai institusi Pemerintah yang menangani Penanaman Modal telah mengimplementasikan e-Government dalam wujud website BKPM, namun berdasarkan survey World Bank 2012, website BKPM masih kurang optimal. Dalam penelitian kali ini, website BKPM akan dianalisa menggunakan teori e-Servqual, dengan tujuan untuk mengetahui persepsi publik serta mengukur dimensi apa saja yang harus dibenahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna jasa masih negative, dan dimensi yang harus dibenahi adalah Daya Tanggap (-2,19), Reliabilitas (-2,00), Efisiensi (-1,81), Sistem (-1,71), dan Desain (-1,49).

---

The implementation of e-Service Quality will allow the implementation of one-stop and non-stop services, facilitating two-way communication so as to improve the quality of service delivery and responsiveness to the community. Investment Coordinating Board (BKPM) as a Government Institution in charge of Investment has implemented e-Government in the form of BKPM website, but based on World Bank survey 2012, BKPM website is still less than optimal.

In this study, BKPM website will be analyzed using the e-SERVQUAL theory, with the objective of identifying and measuring the dimensions of the public's perception what should be addressed. The results showed that perceptions of service users is still negative, and the dimensions that must be addressed are the Responsiveness (-2.19), Reliability (-2.00), Efficiency (-1.81), System (-1.71), and Design (-1.49)."

"Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan. Metode penelitian menggunakan penelitian secara doctrinal yang dilakukan dengan meneliti beberapa data sekunder sebagai bahan pustaka. Pengumpulan data dalam penelitian ini menghasilkan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan dan data primer yang berasal dari wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kepastian hukum yang tidak jelas dan bertentangan terhadap pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap investasi di sektor pertambangan dengan demikian maka tidak akan terciptanya suatu stabilitas investasi karena kebijakan yang belum mengakomodir kepentingan perusahaan dan masyarakat secara menyeluruh sehingga dibutuhkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pencabutan izin usaha pertambangan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal.

---

The problem of revoking mining business permits affects the investment climate carried out by companies. The existence of various kinds of regulations governing the implementation of mining activities does not have legal certainty and actually harms investors. A conducive investment climate will create good governance for the revocation of mining business permits so that certainty is needed in investment law regarding the revocation of mining business permits. The research method uses doctrinal research which is carried out by examining several secondary data as library material. Data collection in this research produced secondary data originating from literature studies and primary data originating from interviews. The analytical method used in this research is descriptive qualitative research. Legal certainty that is unclear and contradictory to its implementation will affect investment in the mining sector, thus investment stability will not be created because policies do not accommodate the interests of companies and society as a whole, so legal certainty is needed in the implementation of revocation of mining business permits by the Investment Coordinating Board."

"Pelayanan Perizinan di Kota Bogor menggunakan sistem online untuk melakukan pelayanan permohonan perizinan. Perubahan sistem permohonan secara online ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan permohonan perizinan. Namun setelah diterapkan sistem online terjadi peningkatan pengaduan yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada tahun 2018. Melihat permasalahan yang ada, skripsi ini membahas mengenai kualitas pelayanan perizinan yang dilakukan secara online menggunakan pendekatan e-govqual Papadomichelaki&Mentzas (2012) yang mengukur kualitas layanan yang dirasakan oleh pengguna dari layanan berbasis e-government. Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner berdasarkan accidental sampling. Sampel dalam penelitianini berjumlah 105 responden dan menjadikan masyarakat pemohon perizinan secara online sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan sistem perizinan online “SMART” oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor kepada masyarakat sebagai pemohon perizinan termasuk kategori rendah berdasarkan empat dimensi yang telah di kemukakan oleh Papadomichelaki&Mentzas (2012) yaitu efficiency, trust, reliability, dan citizen support.

---

Licensing Services in the City of Bogor use an online system to conduct licensing application services. Changes to the online application system were made to make it easier for the public to apply for a permit. However, after applying the online system,

there was an increase in complaints received by the Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Looking at the existing problems, this thesis discusses about the quality of licensing services conducted online using the e-govqual

approach Papadomichelaki & Mentzas (2012) which measures the quality of services perceived by users of e-government based services. This thesis is a quantitative research with a questionnaire based on accidental sampling. The sample in this literature amounted to 105 respondents, making the online licensing applicants as respondents. The results of this study reveal that the quality of online licensing service system "SMART" by Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor to the public as applicants for licensing is in the low category based on four dimensions that have been advanced by Papadomichelaki & Mentzas (2012), which is efficiency, trust, reliability, and citizen support"

"Tingginya potensi pemanfaatan crowdfunding di Indonesia, baik untuk motif sosial maupun ekonomi telah mendorong para platform crowdfunding untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pengguna untuk menciptakan pertumbuhan industri yang berkelanjutan di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi financial contribution behaviour individu dalam dua model crowdfunding yang berbeda di Indonesia: Non-Investment (Donation-based Crowdfunding) dan Investment Model Crowdfunding (Equity Crowdfunding dan Debt-Based Crowdfunding) pada 2020-2021. Untuk menganalisis perilaku pengguna, digunakan Extended Theory of Planned Behaviour yang memperlihatkan bagaimana lima faktor utama (Attitude; Perceived Behavioural Control; Self-Efficacy; Social Norms; dan Subjective Norms) beserta kedua faktor tambahan (Financial Literacy dan Risk Tolerance) dapat memengaruhi intensi individu untuk memberikan kontribusi finansial maupun membagikan informasi terkait project maupun campaign terkait, sehingga dapat memengaruhi Financial Contribution Behaviour. Adanya perbedaan secara tipologi dan karakteristik persyaratan pengguna dari kedua model tentunya membuat adanya perbedaan hasil dalam penelitian ini. Metode purposive sampling diaplikasikan dalam penelitian ini dengan total responden sebanyak 743 responden (536 pengguna Non-Investment Crowdfunding Platform dan 207 pengguna Investment Crowdfunding Platform). Penelitian ini dianalisis menggunakan pemodelan Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Non-Investment Model, Financial Contribution Intention dipengaruhi oleh Attitude; Self-Efficacy; Perceived Behavioural Control; serta Social Norms; dan Information Sharing Intention dipengaruhi oleh Self-Efficacy; Social Norms; dan Subjective Norms. Sedangkan, dalam Investment Model, Financial Contribution Intention dipengaruhi oleh Attitude dan Social Norms. Keduanya pun terbukti turut memengaruhi Information Sharing Intention bersama Subjective Norms. Tingginya intention terbukti berpengaruh positif pada Financial Contribution Behaviour dalam kedua studi kasus.

---

The high potential of crowdfunding industry in Indonesia, both for the social and economics motives has encouraged the platforms to formulate the right strategy to ensure a sustainable industry growth in the future. This study is aimed to find out some factors that affect individuals’ financial contribution behaviours at two different models of crowdfunding in Indonesia: The Non-Investment (Donation-Based Crowdfunding) and Investment Model Crowdfunding (Equity Crowdfunding and Debt-Based Crowdfunding) during 2020-2021. To analyse the users’ behaviour, Extended Theory of Planned Behaviour is applied. This theory depicts how five main factors (Attitude; Perceived Behavioural Control; Self-Efficacy; Social Norms; and Subjective Norms) and two additional factors (Financial Literacy and Risk Tolerance) influence individuals’ intention when giving their financial contribution and sharing the campaign-related information, thus affecting the financial contribution behaviour. As there have been differences in the typology and users’ characteristics requirements of both models, results’ differences are inevitable. A purposive sampling method is applied on this study, with a total respondent of 743 (536 Non-Investment Crowdfunding Platform users and 207 Investment Crowdfunding Platform users). The data are analysed using Partial Least Squares – Structural Equation Modeling (PLS-SEM). This research shows that in the Non-Investment Model, Financial Contribution Intention is shaped by Attitude; Self-Efficacy; Social Norms; and Subjective Norms; whereas Information Sharing Intention is formed by Self-Efficacy; Social Norms; and Subjective Norms. Whereas in the second case study, Financial Contribution Intention is shaped by Attitude and Social Norms. Both significant variables are proven to be impacting Information Sharing Intention, simultaneously with Subjective Norms. The higher degree of intention is significantly proven in influencing Financial Contribution Behaviour positively, in both case studies. "

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."