Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumensehubungan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bankselaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapakan prinsip-prinsip yang terkandung didalam Good Corporate Governance yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas( accountanbility), tanggung jawab ( responsibility ) , Independent ( independency ), kewajaran( fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ituketentuan dalam bidang perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam halini ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen sehingga diharapkanapabila suatu Bank dapat dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka Bank tersebuutdapat menghasilkan produk dan jasa yang baik dimana nantinya hal tersebut akan semakinmeningkatkan kepercayaan konsumen kepada Bank.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of clients as consumers in connection with theimplementation o f Good Corporate Governance on Bank in Indonesia. This research isnormative legal research. The results suggest that the Bank's business as consistentlymake the implementation of the principles contained in the Good Corporate Governancesuch as transparency, accountanbility, responsibility, independcncy, fairness, inoperational activities and comply with the provisions of the existing, either in bankingregulations or other provisions, particularly in this case the provisions regulating theprotection of the consumer so that expected if a bank can be managed by good corporategovernance, then the Bank can produce good and services which it will eventuallyincrease Customer trust to the Bank."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumensehubungan dengan pelaksanaan Good Corporate Governance Pada Bank Di Indonesia.Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Hasil penelitian menyarankan bahwa Bankselaku pelaku usaha harus secara konsisten menerapakan prinsip-prinsip yang terkandung didalam Good Corporate Governance yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas( accountanbility), tanggung jawab ( responsibility ) , Independent ( independency ), kewajaran( fairness), dalam kegiatan operasionalnya dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada, baik ituketentuan dalam bidang perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya, khususnya dalam halini ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen sehingga diharapkanapabila suatu Bank dapat dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik, maka Bank tersebuutdapat menghasilkan produk dan jasa yang baik dimana nantinya hal tersebut akan semakinmeningkatkan kepercayaan konsumen kepada Bank.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal protection of clients as consumers in connection with theimplementation o f Good Corporate Governance on Bank in Indonesia. This research isnormative legal research. The results suggest that the Bank's business as consistentlymake the implementation of the principles contained in the Good Corporate Governancesuch as transparency, accountanbility, responsibility, independcncy, fairness, inoperational activities and comply with the provisions of the existing, either in bankingregulations or other provisions, particularly in this case the provisions regulating theprotection of the consumer so that expected if a bank can be managed by good corporategovernance, then the Bank can produce good and services which it will eventuallyincrease Customer trust to the Bank."

"Didalam penyusunan tugas penulisan ini, penulis memilih judul “Tinjauan terhadap Perlindungan Hukum bagi Nasabah Perbankan dalam Usaha Mewujudkan Good Corporate Govemance”. Sebagai lembaga intermediasi, sektor perbankan mempunyai ciri khusus bila dibandingkan dengan sektor lain. Kondisi suatu bank dapat beipengaruh tidak hanya terhadap sektor finansial tetapi juga terhadap sektor-sektor lain serta kondisi ekonomi secara makro. Oleh karena itu bank harus dikelola secara hati-hati oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur. Di samping itu bagi sektor perbankan berlaku berbagai aturan yang ditetapkan oleh Otoritas Pengawas Bank dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dilakukan oleh dunia perbankan sendiri. Salah satu aturan yang berlaku dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Januari 2005 oleh Bank Indonesia adalah mengenai Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Transparansi Informasi produk Bank, hal ini dirasakan perlu karena perlindungan hukum bagi nasabah dalam bertransaksi dengan bank sebelumnya belum mendapat tempat yang memadai. Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali didasarkan pada aspek informasi mengenai manfaat yang akan diperoleh dari produk bank tersebut. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memungkinkan terjadinya penyimpanganpenyimpangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlukan adanya transparansi informasi mengenai produk bank untuk meningkatkan good govemance di sektor perbankan. Penulis membatasi masalah pada hal yang berhubungan dengan kegiatan mengenai usaha perlindungan hukum bagi nasabah perbankan dalam usaha mewujudkan good corporate govemance . Dengan perumusan masalah sejauhmana Peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat mewujudkan GCG dalam industri perbankan, sejauhmana implementasi prinsip-prinsip GCG oleh bank di Indonesia, sejaumana peraturan Bank Indonesia mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan transparansi informasi produk bank dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah perbankan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yang nantinya akan menjelaskan prinsip-prinsip GCG dan konsep perlindungan hukum terhadap konsumen, yang diperoleh dari sumber data primer, yaitu peraturan-peraturan di bidang perbankan dan perlindungan konsumen dan data-data dari YLKI dan juga dari sumber data sekunder, yaitu literature-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data-data tersebut dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dengan membaca literature-literatur. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif."

"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dalam upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan pada umumnya, pada tahun 1998 pemerintah menetapkan program penjaminan atas kewajiban pembayaran bank umum dengan skema blanket guarantee. Pada kenyataannya pelaksanaan program penjaminan tidak semulus dan tidak semudah yang dibayangkan, karena memiliki syarat dan tata cara tersendiri yang berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara. Pasca bubarnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005, sejarah kembali berulang dengan dicabutnya izin 3 bank umum, yaitu PT. Bank Dagang Bali, PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Global Internasional, Tbk. Banyak nasabah penyimpan beritikad baik dari ketiga bank tersebut harus menanggung kerugian diakibatkan buruknya administrasi dan pencatatan bank atau lemahnya manajemen bank. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia kembali diuji.Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam pelaksanaan ketentuan di bidang perbankan; kedua bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank terhadap kerugian yang diderita nasabah penyimpan beritikad baik dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank.Dari penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya Pengawasan dan pembianaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih kurang efektif terutama karena lemahnya law enforcement di Indonesia dan Ketentuan perundang-undangan bidang perbankan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang lebih terhadap nasabah penyimpan yang beritikad baik, terutama mengenai pengembalian dana nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam hal terjadi likuidasi bank.Disarankan agar pembuatan peraturan di bidang perbankan yang memberikan perlindungan lebih terhadap nasabah penyimpan beritikad baik pada saat suatu bank dilikuidasi."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai pengguna e- banking merupakan penelitian yang bersifiat yuridis normative, yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e banking dan untuk mengetahui keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e-banking dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank dalam transaksi pembayaran menggunan sistem e-banking. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan serta data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yakni dianalisis dengan menguraikan dan menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain secara keseluruhan sehingga akan diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.Setelah dilakukan analisis terhadap data-data penelitian, dapat diketahui bahwa:1. Perlindungan hukum terhadap nasabah maupun bank dalam penyelenggaraan e-banking telah tertuang di dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005. pihak bank wajib mengungkapkan secara transparan dalam pemberian informasi produk bank kepada nasabah sehingga secara tidak langsung akan mengurangi penyimpangan dalam kegiatan operasional bank. Pembatasan penggunaan data pribadi nasabah hanya untuk keperluan internal bank, juga memberikan perlindungan kepada bank dari tuntutan hukum karena hak-hak nasabah terlindungi dengan baik.2. keabsahan dan kekuatan pembuktian terhadap transaksi e-banking, tidak ada alat bukti lain yang dapat digunakan selain data eletronik berupa digital signature. Untuk dapat diklasifikasikan dalam bentuk tertulis, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat suatu print out atau copy dari pesan yang berbentuk elektronik.

---

ABSTRACTResearch about Legal Protection to Customer as of e-Banking is a normative juridical research that aims to know legality and an evidence of e-banking transaction and to know legal protection to customer and bank in payment transaction of e-banking system. Data that used to obtain in this research is primary data, that is data that obtains by means of field research through interview and then secondary data, that is data obtained through library research. These obtained data then analyzed through explaining and connected between those data holistically in order to obtain the answer to the research question in this research.After the analysis of the these research data, its appears that:1. Legal protection to customer and bank of e-banking transaction there are, in Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005. Bank is obliged to lay open transparently in giving of bank product information to customer, so that indirectly will be able to lessen deviation in bank operational activity.2. Legality an strength of evidence to transaction of e-banking, no other evidence device able to be used, except electronic data data in form digital signature. So that can be classified in the form of written by making a print out or copy of message still in form of electronic."

"Perkembangan telekomunikasi yang semakin pesat, telah menempatkan information telecommunication sebagai jasa yang diperdagangkan dan sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya. Dan telah membuka peluang bisnis baru bagi penyedia jasa telekomunikasi dan informasi, salah satunya adalah bisnis sms premium. Skripsi ini membahas mengenai bisnis informasi tentang artis via sms atau yang kita sebut sms tentang muatan selebriti dan bagaimana hubungan hukum antara para pihak,perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam bisnis sms tentang muatan selebriti, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pelanggan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library research) yang bersifat yuridis normatif, tetapi penulis, juga melakukan wawancara dengan narasumber dan responden untuk menambah informasi sebagai data. Bisnis sms tentang muatan selebriti ini pada perjalanannya ditemukan permasalahan-permasalahan hukum, sehingga menimbulkan kerugian ke pada konsumen selaku pelanggan. Dalam kasus ini timbul permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jika provider melakukan perbuatan melawan hukum. Dari studi dokumen dan wawancara yang telah dilakukan, belum ada suatu peraturan secara khusus mengatur mengenai perlindungan terhadap users sms premium, hanya saja untuk sekarang ini mengacu kepada undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang telekomunikasi jika terjadi perbuatan melawan hukum. Dimana dalam undang-undang tersebut menyebutkan mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha telekomunikasi, dan selain itu para pelanggan juga dapat mengajukan pengaduan kepada Indonesia Mobile Online Content Association (IMOCA) dan juga Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). (WS)"

"Dewasa ini perkembangan dunia kedokteran semakin bertambah pesat sehingga tidak saja berfungsi dalam hal penyembuhan namun juga memberikan suatu peluang yang positif terhadap dunia kecantikan. Salah satunya ialah bedah plastik. Dulu suatu tindakan bedah plastik selalu dikaitkan dengan suatu keadaan dimana pasiennya menderita suatu indikasi medis sehingga memerlukan penanganan bedah plastik. Namun dunia kedokteran kini tidak lagi hanya berfungsi apabila adanya indikasi medis, tetapi juga dapat berfungsi sebagai penambah daya tarik kecantikan seseorang. Bedah plastik mempunyai karakteristik yang khusus misalnya dalam hal bedah plastik estetik yang berbeda dengan tindakan medis lainnya. Hal ini disebabkan karena bedah plastik estetik lebih mengutamakan kepada suatu hasil kerja dari dokter bedah plastik yang bersangkutan (Resultaatverbintenis), walaupun memang bedah bedah plastik rekonstruksi merupakan bedah plastik yang lebih mengutamakan daya upaya atau usaha maksimal dari tindakan dokter (Inspaningverbintenis).Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen (pasien) di Indonesia, sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga hak-hal pasien telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kerugian itu. Aspek hukum perlindungan konsumen (pasien) menjadi fokus penting karena tindakan dokter bedah plastik yang sering merugikan konsumen. Dalam hal bedah plastik ada beberapa permasalahan yang dapat timbul seperti tidak adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur mengenai dokter yang berwenang untuk melakukan tindakan bedah plastik. Hal ini menyebabkan banyak dokter yang mengklaim dirinya mampu untuk melakukan bedah plastik.Permasalahan lainnya ialah apabila seorang dokter melakukan Perbuatan Melawan Hukum maupun wanprestasi yang biasanya disebut dengan Malpraktek.Pemberlakuan klausula-klausula yang bersifat baku sehingga konsumen (pasien) hanya bisa menerima dan tidak adanya kesempatan bernegosiasi dan terkadang klausula tersbut berisi pembebasan tanggung jawab dari pihak dokter bedah plastik. Klausula tersebut sering terdapat dalam Informed consent. Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa antara konsumen (pasien) dengan dokter bedah plastik apabila terjadi suatu tindakan malpraktek dalam bidang Perdata, maka dapat diselesaikan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan yaitu dengan cara musyawarah serta dapat diajukan permasalahan kepada organisasi profesi yang terkait yaitu MKEK IDI (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran)."