Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai pemberi sertifikasikeandalan berusaha, berupa trustmark kepada pelaku usaha sebagai bentukperlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Metodologipenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengacu kepada normanormahukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, denganmelakukan perbandingan hukum, yaitu melihat pada persamaan dan perbedaanpengaturan mengenai lembaga pemberi sertifikasi di beberapa negara. Perbandingantersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentukan danpenerapan ketentuan yang mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia.Hasil penelitian menyarankan perlunya segera diatur secara rinci dan jelas tugasdan tanggungjawab, serta kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

---

ABSTRACTThe focus o f this study is Lembaga Sertifikasi Keandalan as a Certification Bodyfor business reliability, such Trustmark as consumer protection law to businessparticipant in electronic transactions. The research methodology is normativejuridical, which based on the law norm in the act regulation. The researchcompares the law by investigating the differences and equality o f the regulation o fthe institution as the certificate assessor in many countries. The result is expectedto be useful as an input or consideration for regulation development andimplementation as guidelines for Lembaga Sertifikasi Keandalan in Indonesia.The research result suggests the need o f immediate detailed order o f jobdescriptions, responsibilities, and authorities o f Lembaga Sertifikasi Keandalan."

"ABSTRAK

Kepercayaan dan privasi merupakan faktor yang penting dalam melakukan transaksi elektronik. Banyak cara untuk menjamin kepercayaan dan privasi dalam transaksi elektronik, salah satunya yaitu melalui sertifikat keandalan. Skripsi ini akan membahas sertifikat keandalan khususnya pada sertifikat keandalan terhadap perlindungan privasi dan data pribadi. Skripsi ini akan membandingkan pengaturan sertifikat keandalan terhadap perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia, Malaysia dan Singapura. Di Indonesia, saat ini sedang dibuat dua peraturan yang akan mengatur mengenai perlindungan privasi dan data pribadi dalam transaksi elektronik di Indonesia, yaitu RPM Sertifikasi Keandalan dan RUU Perlindungan Data Pribadi. Skripsi ini akan membandingkan pengaturan mana yang paling cocok untuk menerapkan sertifikat keandalan terhadap perlindungan privasi dan data pribadi di Indonesia.

---

ABSTRACT

Trust and privacy are an important factor in doing electronic transaction. A lot of ways to guarantee trust and privacy in electronic transaction, one of them is trustmark. This paper will discusses trustmark especially in privacy seal, one of trustmark category. Kepercayaan dan privasi merupakan faktor yang penting dalam melakukan transaksi elektronik. This paper will compare privacy and personal data protection in Indonesia, Malaysia and Singapore. In Indonesia, there are two regulation being made that will regulating about privacy and personal data protection, Ministry Regulation of Trustmark and Personal Data Protection Act. This paper will compare which regulation the most suitable to apply privacy seal in Indonesia.

"

"Baru-baru ini muncul istilah cyber law. Cyber hukum muncul dalam merespon perkembangan pesat yang dinamis, khususnya di bidang teknologi informasi. Pada 21 April 2008, pemerintah Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menetapkan undang-undang tentang internet dan perdagangan elektronik (Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang internet dan transaksi elektronik). Perkembang teknologi informasi membawan cara transaksi yang sangat berbeda dari yang konvensional (tatap muka transaksi). Dalam era baru, transaksi dalam perdagangan terjadi melalui situs Web yang ditawarkan oleh beberapa penyedia layanan internet dan dikenal sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce. Jenis transaksi ini tentu saja sedikit berisiko bagi konsumen. Dan hukum di internet dan perdagangan elektronik akan melindungi mereka."

"Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perkawinan yang tidak dapat berjalan mulus seperti yang diharapkan sehingga berakibat pada perceraian, yang salah satu penyebabnya adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Oleh karena itu dalam skripsi ini akan dibahas bagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat memberikan perlindungan hukum khususnya terhadap istri dari kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, bagaimana peranan Pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang tersebut, dan dampak yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat dari adanya Undang-Undang ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder, yang menghasilkan penelitian deskriptif tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga dalam hubungan suami-istri, khususnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keberadaan Undang-Undang ini mengatur dan menjamin agar setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan memberikan perlindungan dari kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, juga mewajibkan pemerintah dan masyarakat untuk membantu pengentasan kekerasan dalam rumah tangga, dalam bentuk komunikasi informasi serta edukasi mengenai kekerasan rumah tangga, juga menyediakan sarana dan prasarana untuk membantu korban, serta memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban. Saran dari penulis yaitu hendaknya upaya perlindungan ini dilakukan secara konkrit berupa perintah pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari badan yang berwenang, dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam rangka sosialisasi Undang-Undang atau pengadaan seminar tentang kekerasan rumah tangga, agar masyarakat luas dapat mengetahuinya secara jelas."

"Bank merupakan salah satu usaha yang memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Untuk dapat bersaing dalam dunia perbankan maka suatu bank harus dapat berusaha untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada para nasabah, sehingga nasabah tersebut tidak tertarik untuk menggunakan jasa bank lain yang mereka nilai lebih memberikan kenyamanan bagi mereka. Teknologi sistem informasi dan telekomunikasi yang semakin berkembang merupakan sarana yang dapat dipergunakan oleh bank untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Salah satu jenis pelayanan yang sudah lazim saat ini diberikan adalah Internet banking. Yang menjadi focus pembahasan pada tesis ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan internet banking dan tanggung jawab dari pelaku usaha (Bank) sebagai penyelenggara layanan Internet banking, adalah Pasal 6 huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain itu Bank Indonesia melalui SKDBI No.27/164/KEP/DIR dan SEBI No.27/9/UUPB tanggal 31 Maret 1995 menginstruksikan Penggunaan Sistem Informasi Oleh Bank yang merupakan pedoman pelaksanaan teknologi informasi. Pada tanggal 20 April 2004 Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6/18/DNDP perihal Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Bank sebagai penyelenggara layanan wajib memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan bagi nasabah dalam bertransaksi melalui internet banking dengan mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dan menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif."

"Salah satu bentuk dari kegiatan perekonomian khususnya dibidang perdagangan adalah keagenan, dalam hal ini keagenan adalah salah satu bentuk perikatan khusus dibidang perdagangan. Masalah-masalah yang biasa atau mungkin timbul didalam praktek keagenan khususnya di Indonesia juga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keagenan di Indonesia, Bentuk hubungan keagenan umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian keagenan yang dibuat antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Perjanjian keagenan tersebut mengandung berbagai aspek hukum."