Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyelenggaraan layanan telekomunikasi di pedesaan (Universal Service Obligation) oleh pemerintah Indonesia telah berlangsung pada tahun 2003 dengan pendirian 3.010 SST (satuan sambungan telepon) di 3.010 desa dan pada tahun 2004 dengan pendirian 2.620 SST di 2.341 desa. Angka ini menunjukkan bahwa 43.000 desa yang menjadi target belum seluruhnya terlayani akses jasa telepon dasar. Oleh karena itu, dibentuklah BTIP - unit pelaksana pelayanan telekomunikasi pedesaan yang berada dibawah Ditjen Postel - sebagai tanda bahwa pemerintah kembali bersiap untuk menyelenggarakan USO guna pemerataan pembangunan diseluruh daerah yang masih tertinggal. Perbedaan kondisi desa tentunya akan mempengaruhi besar biaya layanan yang akan ditawarkan operator kepada pemerintah. Selain itu, dalam kelanjutannya, perlu dikembangkan aspek potensi desa yang dapat memacu arus tukar informasi. Dengan demikian, diperlukan analisis potensi desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh klasifikasi desa berdasarkan potensi yang dimiliki dan mengetahui karakteristikkarakteristik desa yang terpilih sebagai indikator tidak langsung terhadap trafik penggunaan telepon. Dari factor analysis yang dilakukan, dihasilkan 4 faktor yaitu: Karakteristik dan Fasilitas Kebutuhan Dasar, Ekonomi dan Kesehatan, Aksesibilitas dan Kependudukan dan Bisnis dan Fasilitas Penunjangnya. Dan berdasarkan keempat faktor tersebut dilakukan cluster analysis yang menghasilkan 4 cluster optimal yaitu desa paling tertinggal, mencakup 190 desa; desa tertinggal, mencakup 533 desa; desa maju, mencakup 3 desa; dan desa paling maju, mencakup 63 desa. Selain itu, dengan multiple regression analysis dihasilkan pula fungsi regresi yang memuat 8 variabel karakteristik desa sebagai indikator tidak langsung tingkat penggunaan telepon oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi berbagai pihak yang bergelut dalam pelaksanaan program USO tersebut. Sehingga realisasi rencana program kedepannya dapat melibatkan pertimbanganpertimbangan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat guna dan tepat sasaran.

---

Undertaking telecommunication service in rural area (Universal Service Obligation) by Indonesian governments had been taken place in 2003 through installation 3.010 telephone connection units in 3.010 villages and in 2004 through installation 2.620 telephone connection units in 2.341 villages. This number shows that 43.000 targeted villages have not been served by basic telephone service on the whole. Therefore, establishment of BTIP'organizer of rural telecommunication service which is supervised by Directorate General of Post and Telecommunication'signifies that government reverts to get prepared in implementing USO in order to realize development spreading throughout rural areas entirely. The different condition of villages will definitely influence the amount of cost services offered by operators to government. Besides that, in continuation of this program, developing aspect of rural potency is needed which could push flow of information exchange. Thus, analyzing rural potency is required. According to this case, the objectives of this research are getting classification of villages according to their potency and discovering selected village characteristics as indirect indicators toward call traffic. By implementing factor analysis, there are four factors resulted: Characteristic and Facility of Basic Need, Economy and Health, Accessibility and Civilization, and Business with Its Supporting Facility. Then, base on these factors, executing cluster analysis gives 4 optimal clusters, they are: immature village consists of 190 villages; semi mature village consists of 533 villages; mature village consists of 3 villages; and urbanized village consists of 63 villages. Besides that, multiple regression analysis formulates regression function involving 8 variables as indirect indicators of telephone utilization level. Hopefully, the result of this research will give some information for them who are in charge in USO. So, realization of following program planning will be involving some considerations which are expectedly going to attain effective and efficient result."

"Tesis ini membahas Strategi Implementasi Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) Pada Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) di Indonesia, sebagai rekomendasi dalam implementasi kebijakan PLIK. Lingkup penelitian menitikberatkan pada faktorfaktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PLIK. Penelitian ini adalah menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil kuesioner kepada instansi yang berwenang dan pakar yang kompeten, serta studi literature dari berbagai sumber, seperti Undang-undang dan regulasi terkait maupun bahan bacaan lainnya dari buku dan website, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Hasil penelitian ini adalah berupa strategi prioritas implementasi PLIK dan beberapa alternatif strategi untuk mendukung PLIK dengan memperhatikan faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penyelenggaraan PLIK.

---

The focus of this research is implementation of strategy for PLIK sector for designing RPJMN II on Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi (KPU/USO) in Indonesia, as a recommendation in implementation of PLIK policy. The scope of this study are many factors that affect the successful of PLIK implementation. This research use data and information from questionnaire result to government and literature study from many sources, such as presentation from regulator, the law which related with this study and also other sources from book and website, that using SWOT analyze. The result of this study is strategy priority for PLIK implementation and also some of strategy alternative to support PLIK that attend many factors like strengths, weaknesses, opportunity and threats (SWOT)."

"Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah mendorong pemerintah untuk melaksanakan suatu Kewajiban Pelayanan Universal (US0-Universal Service Obligation) yang diprioritaskan untuk daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan dalam memperoleh informasi. Kurangnya fasilitas atau sarana untuk berkomunikasi, menyebabkan masyarakat pedesaan sulit untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat lain di luar daerahnya.Pada penelitian ini diambil tiga wilayah untuk dilakukan analisa yaitu Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta mewakili wilayah pulau Jawa, Lampung mewakili pulau Sumatera dan NTB mewakili Indonesia Timur, Ketiga wilayah ini diambil karena memiliki jumlah kecamatan rural yang besar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pemetaan terhadap ketiga wilayah yang kemudian akan didapat skala prioritas kecamatan yang harus didahulukan untuk digelar program USO. Metode yang digunakan untuk analisa ini adalah analisa klaster dengan teknik K Means Cluster, yaitu klaster yang jumlah kelompoknya ditetapkan langsung yaitu 4 kelompok di tiap wilayah karena dianggap paling optimal, dimana analisa tersebut ditempuh dua tahapan yaitu tahap I untuk skala Kabupaten / Kotamadya dan Tahap II untuk skala kecamatan. Adapun data-data yang diperlukan diambil dari Biro Pusat Statistik (BPS) mengenai besarnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan, luas wilayah, besar PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Densitas dan tingkat rural di tiap kecamatan.Dari hasil penelitian didapat daerah-daerah yang potensial di tiap propinsi, untuk Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta terdapat 13 Kabupaten dengan jumlah 275 Kecamatan, Lampung terdapat 4 Kabupaten dengan jumlah 49 Kecamatan dan NTB terdapat 3 Kabupaten dengan jumlah 32 Kecamatan. Untuk Kabupaten Jawa Tengah diseleksi lagi menjadi 206 Kecamatan berdasarkan persentasi kecamatan rural, kecamatan rural adalah kecamatan yang persentasi keruralannya sebesar 50% atau lebih. Dari pengelompokkan didapat 4 kecamatan rural berdasarkanbesar persentasi kecamatan rural, kemudian dari hasil pengelompokkan didapat skala prioritas masing-masing wilayah berdasarkan tingkat keruralannya (Kecamatan Rural I sampai Kecamatan Rural IV).

---

The Indonesian government regulation no 52/2000 about Telecommunication Operation, has forced the government to operate a Universal Service Obligation (USO) that is focused for the villages and rural area in Indonesia. Lack of telecommunication facility among those areas has made difficulty for the people to gain information and communicate with others in different area.

This Research analyzes three different areas: Central Java and DI Yogyakarta which represent the Java area; Lampung to represent the Sumatera area and West Nusa Tenggara Barat (NTB) which is represent the Eastern Indonesia area. These three areas were taken because they have a large number of rural districts. The purpose of this research is mapping those three areas to obtain the scale of priority about the district that have the highest priority for the USO programs. The method used on this research is Cluster Analysis using the K-Means Cluster Technique, in which the number of group taken is 4 groups per area. The analysis divided in to two steps. The first step is taken for the Kabupaten or Kotamadya areas and then the second step for the Kecamatan area. The data about populations, density, educational status, and Gross Domestic Product (GDP), for this research is taken from Biro Pusat Statistik (BPS).

The analysts result shows that for Central Java and D.i. Yogyakarta there are 13 Kabupaten with 275 Kecamatan, 4 Kabupaten with 49 Kecamatan for Lampung area, and 3 Kabupaten with 32 Kecamatan for NTB, which is a potential areas for the USO programs. And then from those 275 Kecamatan in Contra! Java 206 Kocamatan are selected based on its rural percentage. Kecamatan rural is the Kecamatan which have a rural percentage 50% or above. From the grouping obtained 4 Kecamatan rural and the scale of priority for each area based on its rural percentage (Kecamatan rural I up to Kecamatan rural IV)."

"Seperti diketahui bahwa, masih terdapat + 43.000 desa di wilayah Indonesia yang belum terlayani oleh fasilitas telekomunikasi (Wilayah USO). Dengan Topographi dan kondisi karakteristik wilayah USO yang sulit dijangkau maka Investasi untuk daerah rural kurang menarik bagi operator telekomunikasi. Upaya pemerintah untuk memulai membangun daerah perdesaan melalui program USO pada tahun 2003 dan 2004 dinilai sangat baik dan patut untuk diteruskan namun berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan terlihat bahwa pemanfaatan atas hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Hal ini terbukti masih ditemukenali banyaknya % telepon yang tidak aktif dan rusak serta tingginya tariff yang dikenakan kepada penduduk. Hal ini membuktikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah diambil dalam pembangunan sebelumnya belum dapat memberikan manfaat yang baik sekaligus belum dapat memberikan stimulant kepada operator untuk turut serta di dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi perdesaan dalam arti yang lebih luas. Dengan penyusunan strategi kebijakan yang tepat, telekomunikasi terbukti dibeberapa negara maju dan berkembang lainnya dapat mendorong tumbuhnya ekonomi suatu wilayah dan sekaligus membuka keterisolasian dari keterbatasan informasi. Thesis ini akan mendiskripsikan secara kualitatif untuk mengidentifikasi pengalaman-pengalaman dari negara-negara maju dan berkembang lainnya dalam penyusunan sebuah strategi kebijakan. Dengan memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pengalaman beberapa negara dan dipadukan hasil analisa SWOT terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia sebelumnya maka strategi yang harus ditempuh pemerintah adalah dengan membenahi regulasi yang dapat menarik minat operator dalam turut serta memgembangkan wailayah KPU; Melaksanakan Pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender Terbuka dan transparan dengan didukung SDM yang berkualitas dan profesional; Memberikan/menciptakan Insentif yang baik bagi penyedia Jasa agar penyelenggara Telekomunikasi tertarik untuk mengembangkan layanan di daerah KPU; Mengoptimalkan Sumber Pendanaan yang berasal dari Operator melalui USO Fund atau sejenisnya untuk membiayai pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Perdesaan KPU/USO; Menetapkan spesifikasi Teknologi yang yang tepat dan berkualitas agar terjamin keberlangsungannya; Menetapkan tariff yang dapat dijangkau bagi masyarakat daerah rural. Membentuk organisasi yang mengelola dana USO ( mengumpulkan dan mengelola pembiayaan).

---

There are more than 43.000 villages in Indonesia has no telecommunications access this area was called Universal Service Obligation Area (Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi/WPUT). Topographic and characteristic condition of WPUT which have difficulty in accessibility especially on transportation cause this area to be not attractive for telecommunications business investation. Government Policy to develop rural telecommunication in Indonesia is starting point and have good value. This policy should be implementing in continuity in the future. According to the evaluation of USO facility that have develop by the government showing that utility of these facility did not optimum. Still many facility did not work and broke and also did not use by the people because of expensive tariff charge. This condition showing that the policy strategy of government that has token before did not solve the problem of rural telecommunication yet, especially on suistainability of services and giving stimulant for the telecommunications operator to serve rural area. With good policy strategy, Telecommunication infrastructure in developed country and some of growing country can support the local economic to growing and also open the isolated area by information access facility.

This Thesis trying to description best experience from some developed countries and growing countries in arranging the telecommunication policy strategy. With SWOT analysis and benchmarking metode are resulted the New Policy Strategy for government as: Change the regulation which some insentif to the operator who serve the rural area; Biding Process is good strategy to choice the USO operator; Optimizing the USO Fund for serving the rural area; good specification and standardization for rural telecommunication equipment; Tariff should be payable by people ( less then from regular tariff); Build the new organization for managing the USO Fund (Collecting and Disbursement)."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran.

---

The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget."

"Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan, keberhasilan ini di lain pihak menuntut usaha guna mempertahankan tingkat pertumbuhan serta pemerataan jaringan telekomunikasi itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan masih memiliki banyak tempat yang belum terjangkau oleh sistem telekomunikasi, bahkan saat ini komunikasi baru dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Masyarakat di daerah pedesaan, perbatasan atau bahkan yang tinggal di pedalaman masih sangat sulit untuk menikmati fasilitas telekomunikasi seperti yang telah ada sekarang ini.Melalui program Universal Service Obligation (USO) pemerintah berharap mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemerataan akses telekomunikasi antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan.Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang menjadi objek pelaksanaan program USO pada tahun 2004, telah menggelar program ini pada 45 lokasi. Program USO yang telah dilaksanakan dalam perjalanannya menghadapi beberapa permasalahan terutama dari aspek pengadaan perangkat, pemilihan teknologi, operasional, pembiayaan serta pemeliharaan yang kurang maksimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dicari solusi guna membantu pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program USO tahun 2004 di Provinsi Jawa Tengah, sehingga program USO yang akan digelar di waktu yang akan datang dapat lebih optimal dan berdaya guna.

---

The construction of telecommunication in Indonesia within the latest decade has shown enough satisfying results in the other side this successful require efforts so that it can maintain the level of growth as well as the distribution of this telecommunication network. Indonesia as an archipelago country still has many unreachable places by telecommunication system, even in this current time communication only can be used by small part of Indonesia people. People in rural area, border or even in remote area are still difficult to enjoy telecommunication facility like already exist in this recent time.

Through Universal Service Obligation (USO) program the government hope that he can handle the problems happened in the distribution of telecommunication access between rural and urban community.

Central Java Province as one of provinces becoming the implementation of USO program in 2004, has conducted this program in 45 locations. USO program which has been conducted in its journey experienced some problems specially from equipment procurement, technology selection, operational, lack maximal finance as well as maintenance. Through this research is expected can produce solution so that it can help to find the solution of problem happened in the implementation of USO program 2004 in Central Java Province, so that USO program can be executed more optimal and benefit in the future."

"Makalah ini menampilkan suatu kajian ekonomis terhadap transmisi nirkabel bagi telepon pedesaan yang dititik beratkan pada Rural Overlay Network (RONET) sebagai telepon 'tetap" (fixed wireless) dibandingkan dengan central lokal kabel (wireline), Public Switched Telepohone Network (PSTN). Makalah ini juga mengangkat masalah pelayanan universal dan menampilkan suatu analisis terhadap wireless yang bisa menjadi pemain yang layak secara ekonomi (viable) di lingkungan pedesaan. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah dengan menggabungkan beberapa bidang yang berbeda dan memperlihatkan bahwa wireless bisa diaplikasikan sebagai penyelenggara pelayanan universal di daerah pedesaan. Selain makalah ini juga membahas beberapa masalah kebijakan yang berhubungan dengan cara terbaik menangani masalah pelayanan universal dan sejauh mana permintaan sosial dapat dipenuhi.Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah melahirkan suatu lingkungan kompetisi yang selanjutnya mengarah pada perebutan pasar potensial yang berada di daerah urban. Lingkungan kompetisi ini telah mengurangi kewajiban PT. Telkom sebagai perusahaan manopoli dari tanggung jawab terhadap pelayanan universal (KPU) sebagai kompensasi monopolinya. oleh karena itu perlu diupayakan suatu alternatif pengembangan jaringan telekomunikasi di daerah rural sebagai implementasi kewajihan pelayanan universal.Sesuai dengan kondisi riil dari daerah rural seperti jumlah dan sebaran penduduk, topologi geografis serta kegiatan ekonominya. teknologi wireless merupakan suatu pilihan yang tepat. Selain aspek teknologi yang sesuai, penyelenggaraan telekomunikasi rural agar tetap menarik bagi para investor juga perlu memperhatikan aspek regulasi yang mendukung, skema-skema pembiayaan dan subsidi serta tahap-tahap operasionalnya (dari akses universal ke layanan universal).Untuk lebih riil-nya pembahasan tentang aplikasi telekamunikasi rural berbasis wireless, makalah ini menampilkan suatu studi kasus di Kec. Lengayang, Kab. Pesisir Selalan, Propinsi Sumatera Barat. Pendekatan yang dilakukan dalam pembahasan studi kasus ini adalah suatu rencana bisnis yang mengemukakan sejumlah skenario seperti skenario investasi, skenario operasional, skenario penetapan harga dan tariff, skenario penetapan subsidi pengembangan, skenario perencanaan bisnis.

---

This paper presents a study of the economics viability of wireless transport focusing on Rural Overlay Network (RONET) as fixed wireless compared to the wire line local exchange, namely the Public Switched Telephone Network (PSTN). The paper also addresses the issues of universal service and presents an analysis of how wireless may be a viable player in that environment. The paper combines the approaches from several different fields and demonstrates that wireless has applications as a provider of universal services in rural areas. The paper also develops several policy issues as to how best to deal with the issue of universal services and also addresses the issue of how far that social demand should be extended.

The regulation No. 36/1999 on Telecommunications and the government regulation No. 5212000 an the telecommunication operation, has emerged a competitive environment which is leading to urban potential market. The competitive environment has decreased the obligation for PT Telkom as monopoly from responsibilities to develop network in rural areas as universal service obligation (USO). An alternative for rural telecommunication development, therefore, is required to implement in fulfilling the universal service obligation.

In accordance with the real situation in rural areas such as the number of population, the density, and geographic topologies, as well as economic activities, the wireless technology has fallen to be the right choice to implement. To make rural telecommunication attractive for investors, other aspects to take into consideration besides technology aspect in providing rural services are conducive regulations, financial and subsidy schemes as well as operational steps (for example, fromUniversal Access to Universal Service).

For the real descriptions, the paper represent a case study on wireless based telecommunication in Kecamatan Lengayang, Kab. Pesisir Selatan, West Sumatra Province. The approach used in discussing the study case is a business planning which brings out a number of scenarios such as investment, operational, price and tariff selling, and development subsidy allocating as well as business plan scenarios."

"BAKTI bekerja sama dengan PT. XYZ sebagai penyedia kapasitas dalam Proyek USO (Universal Service Obligation) menggunakan teknologi High Throughput Satellite dan memiliki 12 (dua belas) spot-beam Ku-band untuk mencakup semua wilayah Indonesia. PT. XYZ memiliki total kapasitas 1.314 MHz dalam arah forward dan 625.2 MHz dalam arah return untuk 12 (dua belas) spot-beam. Pada Proyek USO Penyediaan Kapasitas Satelit, ada dua jenis layanan yang disediakan, yaitu layanan ground segment Akses Internet dan Backhaul BTS dengan bandwidth aggregate 8 Mbps. Dalam memenuhi kebutuhan layanan ground segment Akses Internet dan Backhaul BTS, out-route pada setiap spot-beam dibagi menjadi 2 (dua), untuk layanan Akses Internet  dan Backhaul BTS dengan pembagian out-route yaitu sebesar 50% dari total kapasitas out-route untuk out-route satu (Akses Internet) dan 50% dari total kapasitas out-route ke out-route dua (Backhaul BTS). Namun, pada setiap beam jumlah remote Akses Internet dan Backhaul BTS tidak sama pada setiap beam sehingga hal ini menyebabkan tidak seimbangnya pembagian kapasitas out-route. Ada beberapa beam yang harus di-setting kembali untuk pembagian out-route satu dan out-route duanya. Dari latar belakang permasalahan tersebut, maka diperlukan dimensioning kapasitas out-route dan in-route yang tepat berdasarkan alokasi site ground segment pada setiap beam dan sesuai dengan persyaratan yang diberikan oleh BAKTI. Hasil dari analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PT. XYZ harus segera melakukan reshaping out-route sesuai dengan hasil perhitungan pada analisis. Proses reshaping out-route dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah dijabarkan pada diagram alur proses reshaping out-route. Setelah melakukan reshaping out-route sesuai dengan hasil analisis perhitungan di atas, maka ground segment Backhaul BTS akan mendapatkan alokasi bandwidth CIR download yang telah dijamin oleh PT. XYZ ke BAKTI yaitu sebesar 6 Mbps.

---

BAKTI in collaboration with PT. XYZ as a capacity provider in the USO Project (Universal Service Obligation) uses High Throughput Satellite technology and has 12 (twelve) Ku-band spots to cover all regions of Indonesia. PT. XYZ has a total capacity of 1,314 MHz in the forward direction and 625.2 MHz in the return direction for 12 (twelve) spot-beams. In the USO Project for Provision of Satellite Capacity, there are two types of services provided, namely ground segment Internet access services and BTS Backhaul with 8 Mbps aggregate bandwidth. In meeting the needs of ground access services for Internet Access and Backhaul BTS, out-route at each spot-beam is divided into 2 (two), for Internet Access and Backhaul BTS services by out-route sharing, which is 50% of the total out-route capacity for out-route one (Internet access) and 50% of total out-route capacity to out-route two (Backhaul BTS). However, in each beam, the number of remote Internet Access and Backhaul BTS is not the same so this causes an uneven distribution of out-route capacity. Several beams must be set back to divide out-route one and out-route both. From the background of these problems, it is necessary to dimensioning the appropriate out-route and in-route capacity based on the allocation of the site ground segment on each beam and by the requirements given by BAKTI. The results of the analysis in this study can be concluded that PT. XYZ must immediately be reshaping out-route according to the calculation results in the analysis. The out-route reshaping process can be done by following the steps outlined in the out-route reshaping process flowchart. After reshaping the out-route by the results of the calculation analysis above, the Backhaul BTS ground segment will get a downloadable CIR bandwidth allocation that has been guaranteed by PT. XYZ to BAKTI which is 6 Mbps."

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "