Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mengalami permasalahan yang serius di bidang perumahan dan permukiman, khususnya di kota-kota besar. Permasalahan ini timbul karena tingginya arus urbanisasi yang tidak dibarengi oleh pertumbuhan ekonomi yang merata dimasyarakat. Tingginya laju pertumbuhan tidak sesuai dengan kemampuan penyediaan sarana perumahan, sehingga merangsang pertumbuhan permukiman yang tidak teratur (siam area) dan pembangunan gubuk- gubuk liar yang dibangun secara liar di tanah yang liar juga (sguatter).Banyak program-program pembangunan yang dilakukan oleh sektor fonual dan swasta yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan kota yang semakin tidak teratur dan buruk karena banyaknya *slum area’ dan ‘sguatter’ namun tidak berhasil mencapai sasaran. Contoh dari program ini adalah penyedian rumah sederhana ‘Perumnas’ yang dianggap dapat di jangkau oleh masyarakat tingkat ekonomi rendah.Hal ini menjelaskan bahwa semakin besarnya suatu organisasi dan semakin memusatnya manajemen pembangunan maka semakin sering dan besarnya ketidakcocokan terjadi antara prioritas kebutuhan bagi penghuni dengan produk yang mereka dapat."

"Dalam usaha menyelesaikan masalah permukiman kumuh, Dinas Perumahan DKI Jakarta menggunakan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas. Pendekatan tersebut dilakukan dengan melakukan perbaikan permukiman kumuh dalam skala lokal dengan melibatkan anggota komunitas dalam prosesnya. Pendekatan tersebut meningkatkan potensi masyarakat untuk mencapai lingkungan permukiman berkelanjutan yang dikelola oleh warganya sendiri. Tugu Selatan merupakan salah satu kawasan yang menjadi target dan telah mengalami perbaikan permukiman sejak tahun 2006.Skripsi ini mengungkap realisasi pelaksanaan perbaikan permukiman di Tugu Selatan dengan berlandaskan rangkaian konsep pendekatan yang bertumpu pada komunitas, dan menganalisis kesesuaian antara wacana pembangunan yang bertumpu pada komunitas dan pelaksanaannya dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh. Melalui partisipasi masyarakat, skripsi ini mengidentifikasi masih adanya jurang antara wacana dan pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, skripsi ini menghasilkan gagasan yang dapat dikembangkan dalam dunia Arsitektur dan Desain Lingkungan dalam menjembatani wacana dan pelaksanaan sebuah gagasan atau konsep melalui rancangan.

---

In an effort to solve the problem of slums, Housing Authority of DKI Jakarta employed community-based development as an approach. The approach was done by improving the slums area in local scale by involving community members in the process. The approach increases the potential of the society to achieve sustainable settlements that are managed by its own people. Tugu Selatan is one of the areas that is targeted and have experienced the improvement program since 2006.

This thesis reveals the practice of the settlement improvement in Tugu Selatan based upon a series of concepts of community-based approach. It analyzes the suitability between the theory of community-based development and its practice in solving the problem of slums. By employing participatory approach, it identifies the persistence of the gap between the theory and the practice. Thus, this thesis generates ideas that can be developed in the world of Architecture and Environmental Design in bridging the theory and practice of an idea or concept through design."

"Pola pembangunan perumahan yang tetah dilakukan di Kota-kota besar dan menengah hanya mampu memenuhi sekitar 15 % dari jumlah kebutuhan rumah yang ada. Hal Ini berarti 85 % kebutuhan rumah disediakan sendiri oleh masyarakat sesuai kemampuannya sendiri, meskipun sedikit ditunjang oleh pemerintah dengan memberikan beberapa kemudahan. Perumahan yang dihasilkan umumnya dari segi kualitas kurang bahkan tidak memenuhi syarat sebagai perumahan Iayak huni (Kantor Menpera, 1996).Kebijaksanaan dan program-program perumahan umumnya dikonsepsikan dari sudut supply dengan segala implikasinya. Pola penanganan ini yang tadinya khusus dirancang untuk memecahkan permasalahan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ternyata akhirnya justru menghasilkan perumahan di Iuar jangkauan daya beli masyarakat yang berpenghasilan rendah.Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnakan kebijakan pembangunan perumahan yang ada. Tujuan khusus penelitian adalah : (1) mengetahui kondisi fisik rumah dan lingkungan yang dihasikan, (2) Mengetahui persepsi penghuni terhadap rumah dan lingkungan yang dihasilkan dihasilkan dengan kondisi perumahan sebelumnya, (3) Mengetahui kualitas hidup penghuni, (4) mengetahui kebutuhan penghuni Serta masalah-masalah sosial, ekonomi yang ada dalam mengelola perumahannya, (5) mengetahui faktor-faktor yang berperan dalam pengelolaan perumahan yang dibangun melalui pendekatan ini.Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Ekspos Fakto dikombinasikan dengan wawancara berstruktur dan observasi Iapangan. Untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan dilakukan wawancara mendalam terhadap kelompok responden yang dipilih."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis atas pemberdayaan MBR dalam mengkases perumahan yang mendapatkan dukungan dari kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) dengan fasilitas Pemerintah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terhadap KPR Sejahtera. Metode penelitian dalam tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang bersifat penelitian deskriptif dan dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana maupun doktrin hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan mendasar bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki atau membeli rumah adalah masalah keterjangkauan terutama dalam masalah panjangnya prosedur yang harus dipenuhi oleh MBR. Kemampuan atau daya beli sebagian besar masyarakat Indonesia masih sangat terbatas. Sedangkan harga lahan dan harga bahan bangunan semakin lama semakin meningkat. Di samping itu, keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan belum seimbang dengan besarnya kebutuhan. Di sisi lain, kebijakan bantuan pembiayaan (subsidi) perumahan yang selama ini diterapkan sifatnya tidak bergulir. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan inisiatif lain agar dana APBN yang terbatas dapat lebih dioptimalkan untuk keperluan pembiayaanperumahan. Ada beberapa hal yang dimuat dalam UU PKP ini yang dibiarkan sebagai pernyataaan saja sedang pengaturannya harus ditafsirkan sendiri dari pasal-pasal yang ada. Ini memang memberi harapan tetapi mungkin juga menimbulkan kekhawatiran yang masih tersembunyi atau telah termanifes. Walaupun demikian bukan mustahil ada yang khawatir bahwa amanat UU tidak mampu dilaksanakan oleh institusi yang ada. Kebijakan FLPP sebagai kebijakan di bidang pembiayaan perumahan yang bersifat bergulir dan diharapkan semakin lama akan tidak membebani dana APBN lagi-yang saat ini semakin terbatas.Secara umum, terdapat dua prosedur pengikutsertaan pihak swasta yaitu: pertana, tender terbuka secara kompetitif negosiasi langsung. Apapun bentuk prosedur yang dipilih, proses ini harus dapat menjamin bahwa keikutsertaan swasta dapat meningkatkan kondisi sarana prasaranaa dan pelayanannya, menghasilkan suatu inovasi dan kreatifitas yang berharga serta terlepas dari korupsi. Salah satu cara untuk mencapai inovasi dan kreatifitas yaitu dengan meminimasi persyaratan yangspesifik dalam dokumen tender, dan lebih menekankan pada tujuan utama dari suatu proyek, dengan melibatkan ide pihak swasta; dan kedua peran masyarakat tetap menjadi penting khususnya dalam pengadaan perumahan dan permukiman, dapat dilakukan melalui pengembangan masyarakat (community development).

---

ABSTRACTThis thesis discusses the review of the legal aspects of the empowerment of low-income people in housing mengkases get support from the government and private partnership (PPP) with the Government through the Housing Finance Liquidity Facility (FLPP) against Prosperity Mortgage. The research method in this thesis is a research method that refers to the normative legal norms contained in laws that are descriptive and the conceptual approach which refers to the principles of law found in legislation, scholars and opinion legal doctrine. Results of this study concluded that the fundamental problem for people, especially lowincome people to own or buy a home is a matter of affordability, especially in matters of procedure length that must be met by the MBR. Ability or thepurchasing power of the maj ority of Indonesian people are still very limited. While the price of land and the price of building materials progressively increased. In addition, limited funds Budget and Expenditure (Budget) allocated for housing finance has not been balanced by the magnitude of the need. On the other hand, financial aid policies (subsidized) housing that has been applied nature are not rolling. Therefore, the required efforts and other initiatives in order to fund a limited budget can be optimized for the purpose of housing finance. There are a few things contained in the law that allowed the PFM as pernyataaan only are the settings must be interpreted itself from existing chapters. It does give hope but may also give rise to concerns that they have hidden or manifestation. However it is not impossible there are worries that the mandate of the Act can not be implemented by existing institutions. FLPP policy as a policy in the field of housing finance is expected to roll and the longer it will not burden the state budget again-which is increasingly limited. In general, there are two procedures that inclusion of the private sector: 1) a competitive open tender basis of direct negotiations. Whatever the form of the procedure chosen, this process should ensure that private participation can improve the condition of facilities and services prasaranaa, producing a valuable innovation and creativity and in spite of the corruption. One way to achieve the innovation and creativity that is by minimizing the specific requirements in the tender documents, and more emphasis on the primary purpose of the project, with the idea of involving the private sector; 2) Community remains an important role especially in the procurement of housing and settlements, can be done through community development (community development)."

"Rumah adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia untuk dapat bertahan hidup. Peningkatan jumlah penduduk di Jakarta yang meningkat pesat menyebabkan peningkatan sarana pemenuh kebutuhan, khususnya rumah. Peningkatan jumlah kebutuhan rumah yang tidak diikuti oleh peningkatan lahan sebagai sarana pemenuh kebutuhan menimbulkan persaingan yang ketat untuk mendapatkanya. Masuknya kapitalis dalam persaingan penggunaan lahan semakin semakin mempersulit masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan mereka akan tempat tinggal. Perumahan masyarakat miskin pun menjadi semakin padat seiring peningkatan jumlah penduduk dan mereka banyak berkembang di lahan marginal dalam bentuk kampung. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kapitalisme terhadap perkembangan perumahan di Jakarta. Metode yang digunakan adalah melalui studi berbagai referensi untuk membahas kasus yang terjadi di lapangan.

---

House is a basic human need that must be met to survive. The number of population in Jakarta which increased rapidly causes increases the means fulfillment the needs, especially the home. Increasing the number of housing needs that are not followed by increase in land as a means of fulfilling the needs pose stiff competition to get it. Capitalist that include in land rivalry make it harder to the poor to meet their house need. Poor house become more and more dense follow the increase of population and they grow in the edge of Jakarta in the form of the kampung. Writing this thesis aims to determine how the influence of capitalism on the development of housing in Jakarta. The method used is through the study of variety of reference to discuss the case in the field."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping pangan dan sandang, begitu juga sebagai kebutuhan dasar (basic needs) yang bersifat materi dan non materi. Itulah sebabnya pembangunan perumahan khususnya di Perumahan Bumi Bekasi Baru Kodya Bekasi mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi konsumennya. Namum setelah tinggal di perumahan dihadapkan pada persoalan mulai dari beban biaya hidup, keterbatasan fasilitas yang dibutuhkan sampai rasa kenyamanan dan ketentraman dalam keluarga.Permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah pembangunan perumahan rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga, yang dijabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :1. Apa yang menjadi pertimbangan konsumen pada waktu memilih perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan.2. Apa dampak pembangunan perumahan terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Adakah dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga.Adapun tujuan dalam penetitian ini adalah :1. Menentukan preferensi konsumen dalam memilih perumahan di daerah lokasi penetitian.2. Menganalisis dampak pembangunan perumahan rakyat terhadap masyarakat sekitar komplek perumahan.3. Menentukan dampak pembangunan perumahan rakyat dalam menunjang ketahanan keluarga di daerah penetiban.Metode yang digunakan dan hasil penemuan penelitian :Metode penelitian untuk menjawab permasalahan pertama digunakan AHF (Analytical Hierarchy Process) dari Thomas Saaty yaitu suatu metode yang mengukur bobot dalam menentukan pilihan dari variabel-variabel yang dianalisis dan permasalahan 2 ; 3 menggunakan analisis diskriptif kualitatif yang dilengkapi dengan data dalam bentuk tabel yang menggunakan presentase.1. Tujuan penetitian butir 1 diperoleh kesimpulan tingkat preferensi rumah tinggal prioritas utama adalah Lingkungan dengan bobot tertinggi 0,317 (31,70%), diikuti Waktu tempuh 0,254 ( 25,40%), Harga rumah 0,216 (21,60%), dan Transportasi 0,213 (21,30%). Sedangkan pada tingkat kriteria preferensi rumah tinggal yang terpenting /disenangiadalah tipe 70 bobot tertinggi 0,339 (33,90%), diikuti oleh rumah tipe 45dengan bobot 0,265 (26,50%), tipe 36 dengan bobot 0,225 (22,50%), dan tipe 21 dengan bobot 0,171 (17,10%).2. Tujuan penelitian butir 2 diperoleh kesimpulan bahwa: 96,67% dari responden pengamatan terhadap warga sekitar komplek ikut memanfaatkan fasilltas komplek perumahan, dan 93,33% kekompakan warga perumahan dengan warga sekitar komplek dalam menjaga ketertiban. Kontribusi positif seperti membuka peluang usaha kegiatan ekonomi baik usaha dagang (pedagang keliling, pedagang sayur/buah, warung makan) dan jasa (penarik becak, ojek, petugas keamanan, kuli bangunan, pembantu rumah tangga). Pengembangan wilayah menjadi hidup dari berbagai fasilitas pendukung. Mobilitas masyarakat dan wawasan lebih terbuka. Muncul hunian liar yang tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditentukan, dan masih terjadi kecemburuan sosial.3. Tujuan penelitian butir 3 diperoleh kesimpulan bahwa : Pembangunan perumahan memberikan andil terwujudnya ketahanan keluarga tidak terlepas dari 5 aspek kesejahteraan dan keamanan adalah Kemampuan ekonomi (kecukupan hidup) : 96,67% kelancaran mengangsur/mencicil rumah; 73,33% kemampuan merenovasi rumah yang memadai, walaupun setelah tinggal di perumahan yang dirasa memberatkan adalah transportasi ke tempat bekerja 70%, karena 83,34% dari responden pegawai/karyawan bekerja di wilayah DKI Jakarta. Aspek pendidikan : 100% bercita-cita menyekolahkan anaknya sampai jenjang Perguruan Tinggi dan 96,67% mempunyai kesempatan meningkatkan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Aspek kesehatan : 93,33% kondisi kesehatan keluarga di perumahan dan 90% kondisi kesehatan lingkungan perumahan memadai. Aspek ketaqwaan : 93,33% masyarakat mempunyai peluang meningkatkan ketaqwaan, dan menyatakan mampu menggunakan peluang dengan baik untuk meningkatkan ketaqwaan 86,67%. Aspek kemudahan : 93,33% sarana transportasi memadai, sarana penyediaan kebutuhan sehari-hari 90%, sarana pendidikan 83,33% tersedia, namun sarana rekreasi hanya 10% responden dapat menikmati. Kondisi keamanan : 93,33% telah merasa tentram tinggal di perumahan, dan 90% kondisi ketertiban masyarakat di perumahan memadai."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menunjukkan konstruksi identitas Islam dalam perumahan Qoryatussalam Sani, salah satu dari banyak perumahan Muslim baru di kota Depok. Terletak di sisi Jalan KSU, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Qoryatussalam Sani dibangun pada tahun 2010 mengusung konsep Masyarakat Madani Baru yang didasari ideologi Tarbiyah konservatif. Dalam memasarkan produknya, perumahan ini tidak semata-mata berfokus pada dimensi fisik bangunan, tetapi lebih kepada pembangunan komunitas Islamnya. Orientasi ini terlihat dari brosur dan iklan yang menekankan pada aktivitas-aktivitas keagamaannya. Sementara itu, perumahan ini berlokasi di wilayah Kampung Parung Serab yang dihuni oleh masyarakat Muslim yang heterogen. Tesis ini memperlihatkan bahwa dalam paradigma hegemonik ideologi Tarbiyah, ada ruang untuk negosiasi dan kontestasi dari dalam dan luar masyarakat.

---

ABSTRACTThis Thesis aims at showing the Islamic identity construction in the Qoryatussalam Sani housing compound, one of the new Islamic housing estates in Depok. Next to the KSU road in the Sukmajaya regency, Depok, West Java, Qoryatussalam Sani, which was established in 2010, promotes the concept of the New Madinan Society, with an underlying conservative Tarbiyah ideology. In marketing the product, this housing estate does not focus merely on the physical dimension of the housing, but more on the Islamic community building. This orientation can be seen in the promotional brochures and advertisement, which stress on the proposed religious activities. At the same time, this housing estate is located in a Parung Serab village, with a more heterogenous, albeit Islamic settlers. The thesis argues that within the growingly strong hegemonic paradigm of the Tarbiyah ideology, there is a room for negotiation and contestation from within and outside the community."

"Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai fungsi serta peran yang strategis yakni sebagai sarana awal dan pusat pendidikan serta pembentukan moral keluarga. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang sehat, layak huni, murah, dan aman akan berpengaruh terhadap kesehatan psikologis, jiwa dan fisik masyarakat yang akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga perlu ditempatkan sebagai salah satu sektor prioritas dalam upaya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Masalah pendanaan merupakan salah satu permasalahan dalam pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat/RSH). Yaitu belum adanya mekanisme pendanaan perumahan dan pemukiman yang mantap didukung oleh aspek-aspek kelayakan untuk lebih mendorong penyediaan dana dalam pengadaan rumah khususnya bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek kelayakan dalam keputusan pendanaan proyek pembangunan rumah sederhana dan melihat prioritas aspek-aspek kelayakan tersebut dari sudut pandang pihak pemerintah yang diwakili kelompok pakar/expert dan pihak swasta yang diwakili oleh perusahaan pengembang/developer.Dari hasil analisis dengan tools SPSS versi 11.0 terhadap 11 sampel dan kelompok pakar/expert dan 25 sampel dari ketompok developer diperoleh bahwa untuk kelompok pakar aspek-aspek kelayakan adalah prioritas: Aspek Kebijakan/regulasi mengenai perumahan (36,59 %), 2. aspek pemberian subsidi (27,34 %), 3. aspek pembiayaan/pendanaan (20,27 %), 4. aspek teknis pelaksanaan (15,80 %). Dari kelompok perusahaan pengembang/developer aspek-aspek kelayakan adalah prioritas 1. aspek pemberian subsidi (40,20 %), 2. aspek pembiayaan/pendanaan (23,05 %) 3. aspek manajemen/organisasi perusahaan (21,71 %) 4. aspek keterlibatan pihak swasta/investor (16,24 %).

---

Housing and settlement are the basic need of human being, which have function and strategic role, namely as preliminary means and educations center for building the morale of a family. Fulfilled a house which is health, proper, cheap, and save would influence the health of psychology, soul and physic of society that finally could increase the quality of society That's why, it is necessary to assume as one of priority sector in order to develop the whole people of Indonesia.

Financing is one of the problems in the development of low cost housing (Rs Sehat/ RSH). Until now, there is no a good mechanism of financing for housing and settlement which are supported by feasibility aspect in order to encourage the financial preparations in the frame of developing a low cost housing, specially for society with low income.

The research purposes to identify the feasibility aspects in the decision of project financing for development of low cost housing and considers the feasibility aspect from the point of view of the government represented by expert and private sector represented by developer.

Based on the result of analysis with SPSS toot version 11.00 to 11 samples of expert group and 25 samples of developers, it was obtained that the priority feasibility aspects for expert group are as follows: 1. Aspect of regulation/ policy concerning of housing (36,59 %), 2. Aspect of subsidizing (27,34 %), 3. Aspect of financing (20,27 %), 4. Aspect of technical implementations (15,80 %). From the group of developer's company, that priority feasibility aspects are as follows : 1. Aspect of subsidizing (40,20 %), 2. Aspect of financing (23,05 %) 3. Aspect of management/organizations of company (21,71 %) 4. Aspect of the involvement of private sector/investor (16,24 V)."