Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan diperlukan suatu jaminan mutu bagi sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang semakin bervariasi, dan penerapan Standar ISO 9000 memenuhi keperluan tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengadakan tinjauan lapangan, dengan wawancara dan diskusi. Di samping itu juga diadakan studi literatur untuk memperoleh bahan-bahan acuan dalam penyusunan karya tulis ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan sistem mutu berdasarkan ISO 9000 perlu diterapkan pasal-pasal yang ada di dalam standar tersebut sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa penerapan ISO 9000 memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, dan memberikan dasar yang kuat untuk kemungkinan peningkatan-peningkatan kinerja yang akan dilakukan selanjutnya."

"Tuntutan terhadap adanya suatu jaminan/pemastian mutu yang dapat diberikan oleh pemasok kepada pelanggan, telah melahirkan suatu standar yang lebih berorientasi kepada sistem dan proses, yang kemudian dikenal sebagai Standar Sistem Mutu ISO 9000.Dalam perkembangannya, ternyata penerapan ISO 9000 memberikan banyak sekali manfaat dan nilai tambah kepada perusahaan, seperti penurunan biaya, peningkatan produktivitas, efisiensi, kepuasan pelanggan, dan lain sebagainya. Selain itu, untuk menghadapi era pasar bebas ASEAN (AFTA) dan era pasar bebas dunia (APEC), perusahaan di Indonesia dituntut untuk meningkatkan mutu produknya supaya dapat memenangkan persaingan. Dan juga terdapat beberapa negara yang mempersyaratkan Sertifikat ISO 9000 untuk produk negara lain yang dipasarkan di negara tersebut. Hal ini cepat atau lambat akan menghambat pemasaran produk-produk Indonesia, jika perusahaan di Indonesia tidak segera memperoleh Sertifikasi ISO 9000.Untuk memperoleh Sertifikat ISO 9000, sistem mutu perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan Standar Sistem Mutu ISO 9000. Pada intinya, sistem ini menitik-beratkan pada sistem dokumentasi perusahaan dan kekonsistenan perusahaan dalam melakukan apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen tersebut.Di masa yang akan datang, Sertilikasi ISO 9000 akan menjadi suatu kebutuhan dasar bagi pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Oleh karena itu, perlu kiranya setiap perusahaan di Indonesia mempersiapkan diri agar dapat memenuhi persyaratan Sertilikasi ISO 9000."

"Era globalisasi ekonomi yang makin luas saat ini menyebabkan persaingan dalam perdagangan internasional meningkat. Salah satu dampak persaingan itu adalah munculnya blok-blok perdagangan. Blok—blok perdagangan ini didirikan dengan tujuan untuk memperkuat daya saing para anggotanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan standar mutu yang harus diikuti bagi produk yang ingin dipasarkan di sana. Dalam hal ini persaingan bukan lagi dalam hal harga, tapi juga mutu. Untuk dapat menghasilkan mutu produk yang baik, diperlukan sistem manajemen mutu yang baik pula. Oleh karena itu maka standar yang ditetapkan adalah standar tentang manajemen mutu. Salah satu standar manajemen mutu internasional yang disyaratkan oleh blok-blok perdagangan dan juga telah diikuti oleh banyak negara di dunia adalah ISO 9000. Standar ini mengatur penerapan sistem manajemen mutu perusahaan. Standar ini mensertifikasi produk, bukan perusahaan. Suatu perusahaan yang telah memilki sertifikat berarti bahwa perusahaan tersebut diyakini mampu memasok barang dan jasa sesuai dengan standar mutu yang diminta secara konsisten. Jika dilihat dari a.spek-aspek yang menjadi perhatian dalam ISO 9000 maka sistem manajemen mutu yang harus diterapkan oleh perusahaan adalah sistem manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management (TOM). Penerapan TOM dalam organisasi akan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat. Selain itu dengan TOM maka sertifikat yang telah dimiliki oleh perusahaan dapat dipertahankan, karena mutu sudah menjadi budaya perusahaan. PT X belum menerapkan ketiga prinsip TOM dengan baik, dimana pengendalian mutu masih dianggap merupakan tugas dari bagian Quality Controlnya raja. Untuk memperbaiki hal tersebut maka PT X harus memberi pelatihan mutu kepada para karyawannya sehingga partisipasi mereka dalam pengendalian mutu dapat meningkat."

"Dibekali dengan minimnya anggaran riset yang diberikan, Lembaga Riset Pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengemban tugas yang diamanatkan UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000-2004. Dengan demikian selain melaksanakan murni masalah substantif bidang penelitian dan pengembangan iptek, sekaligus dituntut untuk melaksanakan pelayanan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat atau pemasyarakatan iptek kepada dunia usaha/industri. Dengan melaksanakan pelayanan jasa teknologi, berdasarkan peraturan yang ada lembaga tersebut bisa mendapatkan penerimaan yang sebagian dana tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan tugas pokoknya. Ini berarti sekaligus dapat menambah minimnya anggaran riset yang diterima dari pemerintah.Penerimaan tersebut merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang harus dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Pengelolaan PNBP ini dilaksanakan berdasarkan poly DIKS (APBN). Sistem dan prosedur administrasi keuangan yang selama ini dirasakan merupakan rantai panjang birokrasi, sedangkan karakteristik dari riset atau penelitian bidang iptek adalah berdasarkan jadual waktu yang ketat, tepat waktu, praktis dan cepat. Apalagi dalam melaksanakan pelayanan jasa teknologi berdasarkan pesanan dari user (khususnya pihak industri/swasta) ini, tentunya harus disesuaikan dengan keinginan atau order dari user tersebut.Penelitian dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Undang-undang pengelolaan PNBP mampu memberi ruang gerak yang memadai bagi lembaga riset tersebut. Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan pengumpulan data primer dengan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner serta analisis terhadap aspek kebijakan khususnya kebijakan yang menyangkut pengelolaan PNBP. Selain itu juga analisis terhadap aspek kelembagaan dan terakhir adalah analisis terhadap aspek keuangan dan jasa pelayanan. Sedangkan data sekunder yang didapat dari berbagai dokumen, buku dan literatur lainnya. Kemudian data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa mekanisme pengelolaan PNBP dengan pola DIKS (APBN) yang merupakan mata rantai birokrasi yang panjang (yang: rigit, ruwet, dan lama), kurang fleksibel untuk diterapkan pada lembaga riset iptek yang dilaksanakan berdasarkan jadual waktu yang ketat, tepat waktu, praktis dan cepat, serta user Oriented.Agar program kerja dari lembaga riset dapat berjalan dengan tepat waktu dan dapat memenuhi keinginan pengguna yang memberi order atau kontrak, namun di sisi lain mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara pun dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diadakannya penyesuaian terhadap beberapa peraturan yang ada khususnya mengenai prosedur atau mekanisme keuangan yang harus ditempuh. Selain itu disarankan pula untuk merubah bentuk kelembagaan dari beberapa unit/satuan kerja yang dinilai telah mampu untuk mandiri, sehingga mereka dapat lebih leluasa atau fleksibel dalam mengelola keuangannya dan dapat melaksanakan program-programnya dengan baik tanpa mengalami hambatan atau kendala keuangan."