Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan fiskal dalam rangka membantu melaksanakan otonomi daerah. Pada pelaksanaannya, kebijakan ini memengaruhi tingkat efisiensi pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah. Namun, ada pola political budget cycle cenderung mendistrupsi kebijakan desentralisasi fiskal yang tercermin dari alokasi yang berlebihan pada jenis anggaran tertentu menjelang masa pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap efisiensi anggaran dengan turut mempertimbangkan faktor political budget cycle (PBC) sebagai salah satu indikator yang dapat melemahkan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan data dari 490 kabupaten dan kota dalam kurun waktu 2010 hingga 2018 dan melakukan estimasi efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA), serta metode Fixed Effect Model (FEM) sebagai metode utama. Hasil penelitian menunjukkan adanya kehadiran pola PBC pada pemerintah daerah akan melemahkan dampak positif dari desentralisasi fiskal sisi penerimaan dan memperparah dampak negatif dari desentralisasi fiskal sisi pengeluaran terhadap efisiensi anggaran.

---

The decentralization fiscal policy is one fiscal policy that shifts responsibility to local government to encourage regional autonomy. In implementation, this policy might affect local budget efficiency in allocating fiscal budgets to boost local development. However, the presence of political budget cycle (PBC) tends to disrupt fiscal decentralization policy with excessive budget allocation on certain budget during local election. This study examines the effect of decentralization policy on budget efficiency by considering the presence of the political budget cycle (PBC) as one of the indicators that can interfere with the policy. Furthermore, to assess the research question, this study utilizes data from 490 cities during 2010-2018. It estimates efficiency using Data Envelopment Analysis (DEA) Model and Fixed Effect Model (FEM) for the main estimation. The result shows that PBC presence will weaken the positive effect of the revenue side and exacerbate the negative effect of the spending-side of fiscal decentralization on budget efficiency."

"Proses penganggaran membantu manajemen .mengarahkan perhatian dalam mencapai tujuan perusahaan, mengkoordinasikan dan mengendalikan efisiensi kegiatan. Tujuan penulisan untuk melihat sejauh mana anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam perusahaan asuransi kerugian. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan bacaan mengenai anggaran dan penelitian lapangan untuk memperoleh data dan informasi secara langsung dari PT X. Beberapa kebaikan yang berkaitan dengan penerapan anggaran di PT X diantaranya, struktur organisasi dan deskripsi kerja yang jelas, komunikasi atasan dan bawahan selalu terpelihara, koordinasi yang teratur antar bagian, pembuatan laporan realisasi bulanan. Sedangkan kelemahannya antara lain, tidak, tepatnya waktu penyelesaian anggaran bentuk anggaran belum terperinci menurut bagian-bagian dalam periode yang lebih singkat, penyimpangan tidak dapat langsung. diidentifikasi, prestasi tiap bagian tidak dapat langsung dinilai, tindakan perbaikan tidak dapat segera dilakukan. Jadi kelemahannya terutama dari segi pengendalian yang lebih berpedoman pada hasil-hasil tahun lalu. Pengendalian baru pada tahap pelaporan hasil secara teratur. Analisa, interpretasi hasil dan tindak lanjut belum dilakukan secara tepat. Sebaiknya PT X membuat pedoman khusus . penyusunan anggaran yang dipahami semua pihak dalam perusahaan. Untuk memudahkan evaluasi, anggaran dan laporan realisasi sebaiknya diperinci menurut tiap-tiap bagian dalam periode yang singkat. Setiap penyimpangan harus diikuti tindak lanjut. Pendidikan dan latihan diadakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian. "

"Penelitian ini bertujuan membuat model dasar penentuan alokasi anggaran yang optimal dalam pengelolaan kebersihan kota peserta Program Bangun Praja.Data yang digunakan berupa data 39 kota yang mengikuti Program Bangun Praja pada tahun 2003/2004 diambil dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan variabel terikat besar anggaran kebersihan kota dan variabel bebas berupa jumlah penduduk terlayani, luas layanan, jumlah alat angkut, sampah terangkut, letak TPA dan jumlah personil. Pendugaan dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS).Dari hasil analisa tersebut diperoleh model terbaik. Model tersebut adalah bahwa anggaran kebersihan kota dipengaruhi terbesar oleh variabel jumlah alat angkut (ALAT), jumlah penduduk yang terlayani (JPT), jumlah personil (PERSON), dan jumlah pasar (PSR). Koefisien determinasi yang ditunjukkan sebesar 0,8687. Dengan menggunakan alat analisa EVEWS 3.1 diperoleh probabilitas t variabel ALAT sebesar 0,0468, variabel JPT sebesar 0,0248, variabel PERSON sebesar 0,0101 dan variabel PSR sebesar 0,0000, lebih kecil dari a 5%. Persamaan model tersebut adalah ANGG =-2596,5010+15,79316 ALAT+0,005627 J PT +3,908995 PERSON+396,1444 PSR.Simulasi dilakukan pada 5 kota, Kota Jakarta Utara, Bandung, Depok, Surakarta dan Salatiga. Nilai tingkat kebersihan kota-kota tersebut berdasar penilaian Program Bangun Praja relatif rendah dibanding dengan kota lain. Kenyataan ini didukung dengan dari hasil simulasi bahwa jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota di bawah estimasi anggaran.Kesimpulan penelitian ini adalah Model alokasi anggaran kebersihan kota peserta Program Bangun Praja yang diajukan cukup baik untuk menjelaskan pola penentuan alokasi anggaran kebersihan kota (data KLH tahun 2004). Variable yang berpengaruh besar adalah jumlah alat angkut, jumlah penduduk yang terlayani, jumlah personil, dan jumlah pasar.Dari hasil simulasi, dengan sumber daya yang ada agar kota-kota tersebut dapat manambah tingkat kebersihan kotanya harus pula meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota."

"Dengan semakin berkembangnya perekonomian, kebutuhan akan konsultan menjadi meningkat. Persaingan antara perusahaan konsultan menjadi kian ketat sehingga diperlukan suatu alat yaitu anggaran sebagai acuan dalam menjalankan perusahaan. Tujuan penulisan ini adalah mencari tahu sejauh mana anggaran tersebut berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan, wawancara dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan, observasi lapangan dan melihat dokumen-dokumen pendukung dari perusahaan. Dalam perusahaan konsultan yang merupakan perusahaan jasa, konsep anggaran secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan perusahaan lain, namun perlu penekanan pada laporan laba/rugi yaitu mengenai perolehan pendapatan maupun pengeluaran biayanya. Juga proses penyusunan anggaran yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku terutama untuk perusahaan BUMN yang sudah dibuatkan peraturan tersendiri. Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan perencanaan maupun pengendalian perusahaan, dilakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasi yang sesungguhnya sehingga dapat diketahui penyimpangan yang favorable maupun penyimpangan unfavorable yang melebihi 10% yang perlu diketahui pemecahannya, untuk mendukung pertumbuhan usaha. PT Bina Karya dengan banyaknya penyimpangan yang terjadi perlu menyelidiki dengan seksama dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ?Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja.Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini."