Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Membicarakan mengenai metode penyelesaian sengketa dalam sebuah e-Contract tidak terlepas dengan adanya suatu pilihan hukum dan pilihan forumnya. Dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan dari penyelesaian sengketanya ialah mengenai pilihan hukum perdata Indonesia dan pilihan forumnya adalah arbitrase. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kepustakaan/ studi dokumen, tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, dan dilihat dari tujuannya adalah penelitian yang bertujuan problem solution, dan bersifat evaluatif-analitis. Uraian yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup pengertian dan ruang lingkup e-commerce dan e-contract, langkah-langkah yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam e-contract, metode-metode penyelesaian sengketa dalam e-contract, peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan penyelesaian sengketa e-contract melalui arbitrase, dan eksekusi dari keputusan hakim yang telah berkekuatan pasti dan tetap terhadap putusan arbitrase internasional dari sebuah senqketa e-contract. Pada bagian penutup, penulis menyimpulkan bahwa e-contract sebagai suatu hal yang sering ditemukan dalam lapangan hukum bisnis, pilihan forum dari sengketanya pada umumnya menggunakan metode penyelesaian melalui arbitrase, namun demikian kekuatan pembuktian e-contract masih belum cukup kuat mengingat belum disahkannya rancangan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur masalah tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik."

"ABSTRAKICSID merupakan suatu lembaga arbitrase yangdidirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa penanamanmodal asing yang terjadi antara negara dengan warga negaralain anggota peserta konvensi. Berkaitan dengan haltersebut perlu ditelaah mengenai cara apa yang palingtepat untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing,bagaimana peranan ICSID sebagai salah satu lembagaalternatif penyelesaian sengketa penanaman modal asingditinjau dari sudut HPI dan bagaimana keterkaitan antaraarbitrase dengan prinsip pilihan hukum serta bagaimanaperan pemerintah dalam melaksanakan putusan ICSID.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodepenelitian deskriptif analitik yaitu menggambarkan danmenganalisa mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketapenanaman modal asing menurut ketentuan peraturanperundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut dapatdisimpulkan bahwa cara yang paling tepat untukmenyelesaikan sengketa penanaman modal asing adalah melaluilembaga arbitrase, khususnya ICSID yang merupakan suatulembaga khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing. Dalam menyelesaikan sengketa, ICSIDhanya menerima sengketa yang terjadi antara negara denganwarga negara lain. Hukum yang dipergunakan adalah hukumyang dipilih oleh para pihak. Apabila tidak terdapatpilihan hukum maka yang digunakan adalah hukum host State,jika masih kurang maka akan ditambah dengan prinsip-prinsiphukum internasional. Selain itu, arbiter juga harusmemperhatikan klausula pilihan forum untuk menentukan forumapa yang akan dipergunakan. Peranan pemerintah dalampelaksanaan putusan ICSID adalah dengan membuat undang -undang tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa No. 30 Tahun 1999."

"Setelah Persetujuan WTO ditandatangani di Marrakesh tahun 1994, maka secara berangsur-angsur semaa negara anggota harus membuka pasarnya bagi negara lain. Praktis tidak ada lagi hambatan yang diizinkan, kecuali dalam hal-hal tertentu, di mana sebuah negara diperbolehkan melarang masuknya produk asing di pasarnya. Satusatunya hambatan yang diperbolehkan dalam rangka Persetujuan WTO adalah hambatan berupa tarif. Dan pengenaan tarif inilah yang selama ini dipergunakan oleh suatu negara ketika ia menemukan dugaan adanya produk dari negara lain yang memasuki pasarnya dengan harga dumping.Dari kasus-kasus dumping yang diselesaikan oleh mekanisme badan penyelesaian sengketa WTO, maka tuduhan dumping ini lebih sering diberikan oleh negara maju terhadap negara sedang berkembang. Namun pada kasus-kasus lain terlihat juga bagaimana beberapa negara besar saling menuduh tindakan dumping bagi negara lain. Karena itu, berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat ditelaah, dalam kasus-kasus apa sajakah suatu negara membawa kasus sengketa dumping kepada mekanisme penyelesaian sengketa WTO. Hal ini dipandang cukup penting, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang termasuk sering menerima tuduhan melakukan dumping oleh negara-negara maju lainnya.Masalah sengketa dumping bukan hanya masalah sengketa hukum antar negara biasa, terlebih lagi masalah dumping adalah masalah perekonomian suatu negara. Sehingga di dalam sengketa ini, bukan lagi pelaku usaha yang melakukan dumping in-concreto, tetapi sudah melibatkan sengketa antar negara. Selain itu antar negara di dunia ini juga masih menerapkan standar perhitungan dumping yang berbeda, sehingga seringkali sengketa terjadi karena masalah tersebut juga."