Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha yang sangat dibutuhkan keberadaannya di duniaekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga perbankan yang berfungsisebagai lembaga intermediasi (intemiediary inslitutiori). Termasuk Bank Syariahyang melakukan kegiatan usaha tidak berdasarkan penerapan bunga (interest free),namun berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dankerugian {profit and loss sharing principle). Setelah industri perbankan Indonesiaterpuruk dan berlangsung akibat krisis moneter sejak Juli 1997, Bank Syariah dengansistem bagi hasil dapat bertahan dan sebagai perbankan paling sehat dibandingkandengan Bank Umum Konvensional (’’Bank Konvensional”) dikarenakan tidakterpengaruh adanya negatif spread. Bank Konvensional dan Bank Syariah dalambeberapa hal memiliki persamaan, namun juga mempunyai perbedaan yang cukupmendasar, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kegiatan usaha berdasarkanPrinsip Syariah oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BNI”) selaku BankKonvensional (dual banking system) dapat melaksanakan usahanya berdasarkanprinsip Syariah Islam. Metode analisis data menggunakan pendekatan metodekualitatif yang memberikan gambaran umum terhadap apa yang diteliti. Pokokpermasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah Apakah kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah oleh BNI sebagai Bank Konvensional telah sesuaidengan Peraturan Perbankan; Bagaimanakah cara BNI mempertahankan prinsipprinsipSyariah dalam menjalankan usaha berdasarkan Prinsip Syariahnya;Bagaimanakah cara pengawasan BI dan DPS terhadap BNI yang menjalankankegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah. BNI telah melakukan kegiatan usahaberdasarkan Prinsip Syariah sesuai Peraturan Perbankan dan untuk mempertahankanPrinsip-prinsip Syariah, BNI telah mengimplementasikan kebijakan OtonomiKhusus; Pemisahan Bisnis Syariah & Konvensional; Sistem Pengelolaan Dana BankSyariah; Pembentukan DPS; dan Penerapan Produk dan Jasa BNI Syariah sesuaiSyariah. Mekanisme Pengawasan BNI Syariah dilakukan langsung oleh BI dan DPSserta berkoordinasi dengan DSN. BNI harus tetap menjalankan kebijakan OtonomiKhusus dan pengawasan ketat dari BI, DSN serta DPS sangat diperlukan gunamenjamin dana nasabah yang menginginkan dananya dikelola sesuai dengan PrinsipSyariah tetap terjaga.

---

ABSTRACTOne of the much needed business activities existent is the activity of the bankinginstitution that role as intermediary institution. Included the Shari Bank has donebusiness activity, not based on interest (interest free), however based on the ShariPrinciple, it means profit and loss sharing principle. After the Indonesian bankingindustry crashed and continuing because of the monetary crisis since July 1997, theShari Bank with sharing principle can sustain and as healthier banking compared to theConventional Bank due to it was not affected with the negatif spread. The ConventionalBank and Shari Bank in certain matters has a similarity, but also has a quit basisdifferences, so that rise up a query whether the business activity based on ShariPrinciple by IT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (“BN1”) as the ConventionalBank (“dual banking system”) could implement its business based on the Islam ShariPrinciple. Methodology of data analyses uses qualitative methodology approach, whichexpress the general picture toward the research. The main problems being raised up inthis thesis: do the business activity based on the Shari Principle by BNI as theConventional Bank has been in compliance with the Banking Regulation; How the waysof BNI sustains the Shari Principles in doing business based on its Shari Principle; Howthe ways of supervision by BI and the Shari Supervisory Board to BNI whom doingbusiness based on the Shari Principle. BNI has been doing business activity based onthe Shari Principle in accordance with Banking Regulation and to sustain its ShariPrinciples, BNI has implemented the policy of Special Autonomy; the Separation theShari and Conventional Businesses; Management System for Shari Fund Bank;Establishment of the Shari Supervisory Board; and apply the Products and Services ofBNI Shari in accordance with Shari. The Mechanism of Shari BNI supervision is donedirectly by BI and the Shari Supervisory Board and also coordinated with the NationalShari Board. BNI has to remain doing the policy of Special Autonomy and the tightsupervision is needed in order to guarantee the customer’s fund who want its fund ismanaged in accordance with Shari Principle remain guarded."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan 7 (tujuh) bank umum konvensional pada periode 1994-2003. Ukuran kinerja ditentukan berdasarkan rasio keuangan yang terdiri dari CAR, NPL, ROA, ROE, LDR dan BOPO. Untuk membuktikan hipotesis awal (Ho) yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kinerja BMI dengan bank umum konvensional, penulis menggunakan Independent samples t-test. Selanjutnya t-test jenis comparing means digunakan untuk mengetahui perbedaan antarkelompok bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwaberdasarkan rata-rata (mean) rasio keuangan, BMI relatif lebih baik pada tiga rasio, yaitu NPL, ROE dan LDR, sementara itu rasio lainnya BMI relatif lebih rendah kualitasnya.

---

This study was aimed to compare banking performance between Bank Muamalat Indonesia with 7 conventional banks for 1994-2003 period. Banking performance analysis based on financial ratio which depends on CAR, NPL, ROA, ROE, LDR and BOPO. Independent samples Hest was used to prove null hypothesis (Ho) that states there is no significant difference between conventional banking performance and that of Islamic bank. Then. comparing means was used lo find difference in inter banks performance. This study shows that BMI is relafively superior in NPL. LDR ratios significant value."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kompetensi Customer Service (CS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) yang bertugas pada kegiatan Layanan Syariah Bank (LSB). Utamanya kompetensi CS terkait pengetahuan dan pemahaman tentang produk dan jasa bank syariah, pemahaman tentang operasional bank syariah, dan pengetahuan tentang prinsip syariah. Penelitian secara survei terhadap 333 responden CS BUK pada tahun 2014 dilakukan dengan metode indeksasi pembobotan (scoring) dengan nilai maksimum 100 poin kepada sejumlah indikator yang dapat mencerminkan tingkat kompetensi CS dari BUK pada kegiatan LSB. Nilai indeks secara industri diperoleh dengan menggabungkan indeks dari masing- masing individu CS BUK melalui perhitungan rata-rata tertimbang. Berdasarkan analisis, indeks kompetensi CS BUK yang melaksanakan kegiatan LSB beserta indeks aspek-aspek kompetensi CS pada kegiatan LSB masuk dalam kriteria memadai (good). Peningkatan kompetensi CS BUK pada kegiatan LSB dapat dilakukan oleh koordinator kegiatan LSB baik di BUK maupun BUS dengan memperbaiki pedoman kerja/standard operating procedure (SOP), dan panduan produk dan jasa yang dinilai belum memadai. Pelatihan tentang perbankan syariah berkala kepada setiap CS BUK pada Kegiatan LSB juga diharapkan meningkatkan kompetensi tentang perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas perbankan syariah dapat melakukan penetapan regulasi untuk meningkatkan komitmen BUK dalam mengembangkan pelayanan kegiatan LSB dengan menetapkan key performance index (KPI) bagi BUK.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the competence of Customer Service (CS) of the Commercial Bank (BUK) who served in the Islamic Bank service activities (LSB). The main competence of CS is considered to associate with knowledge and understanding of the products and services of Islamic banks, understanding of Islamic banks operational, and knowledge of Islamic principles. The thesis conduct a survey and give weight to the number of indicators that can reflect the level of competency of BUK CS on the LSB activities.The final results of the thesis are index of competence of BUK CS on the LSB activities and indices of aspects competence of BUK CS on the LSB activities. The Index is counted by scoring with amaximum score of 100 points and the competence index is obtained by combining of each CS index through the calculation of weighted average of individual bank. Based on the analysis of primary datataken from 333 respondents, the index of BUK CS competence on the LSB activities and index aspects of CS competence on the LSB activities, the index of the Indonesia Islamic banking industry come up witha good criteria.Improving the competence of BUK CS for LSB activities can be carried out by coordination both BUK and BUS in the LSB activities byrepairing the standard operating procedure (SOP), and the products and services guidelines. Periodical training on Islamic banking to each CS BUK on the LSB activities are also expected to improving the competence of Islamic banking. Financial Services Authority as an Islamic banking supervisory authorities can improve the regulatory concerning BUK commitment to developing services LSB activities by establishing Key Performance Index (KPI) for BUK."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil bank BUMN dan bank umum syariah yang memiliki asset tertinggi. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel input yang digunakan dalam penelitian adalah Aktiva Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja, sedangkan variabel outputnya dalah Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama periode 2013-2017. Secara keseluruhan masing-masing bank memperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,67% (bank umum konvensional) dan 99,99% (bank umum syariah). Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah lebih efisien dibandingkan bank umum konvensional.

---

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. The sampling technique used in this study was purposive sampling by taking state-owned banks and Islamic commercial banks with the highest assets. Efficiency measurement in this study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The results of this study indicate that there are differences in efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. Overall, each bank has an efficiency level of 93.67% (conventional commercial banks) and 99.99% (Islamic commercial banks). These results indicate that Islamic commercial banks are more efficient than conventional commercial banks."

"Kehadiran Good Corporate governance (GCG) diperlukan dalam suatu Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) agar dapat mencapai kesinambungan usaha melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, Pedoman GCG 2006). Tesis ini bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana pengaturan dan penerapan prinsipprinsip GCG pada BUS dan UUS di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap bahan kepustakaan dan didukung dengan wawancara dengan beberapa pejabat terkait. Tinjauan penelitian pengaturan prinsip GCG diperoleh dari Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia, Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam & LK. Tinjauan Penerapan prinsip GCG pada BUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi; (2) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komitekomite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern BUS; (3) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (4) penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern; (5) batas maksimum penyaluran dana; dan (6) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS. Sedangkan pada UUS minimal diwujudkan dalam (1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS; (2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; (3) penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti; dan (4) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan UUS.

---

The presence of Good Corporate Governance (GCG) is required in an Islamic Commercial Bank (ICB) or Islamic Business Unit (IBU) in order to achieve sustainability through the management efforts that are based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness and equality (NCG, GCG Guidance 2006). This thesis aims to find answers to the questions of how the regulation and implementation of the GCG principles to ICB and IBU in Indonesia. The method used for this research is juridical normative research, which were conducted on literature research and supported by interviews with relevant officials. Review on the Regulations of GCG principles are obtained from the Law No.40 of 2007 regarding Limited Liability Company, Law No.21 of 2008 on Islamic Banking and Bank Indonesia Regulations, Law No.8 of 1995 on Capital Markets and Bapepam & LK Regulations. Review on the Regulations of GCG principles in ICB shall be at least embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors, (2) the completion and execution of Committees? tasks and the internal control function of BUS (3) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board (4) the implementation of the compliance, internal audit and external audit functions (5) The maximum limit of funds, and (6) transparency of financial and non financial conditions of BUS. While at IBU shall be minimal embodied in (1) the performance of duties and responsibilities of the Director of IBU (2) the performance of duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board, (3) the distribution of funds to finance core customers and deposit of funds by core depositors, and (4) transparency of financial and non financial condition of IBU."