Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif.Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents.The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative.The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara harapan dan kenyataan mute pelayanan yang diterima oleh nasabah di Unit Usaha Syariah Bank Bukopin. Variabel-variabel utama yang diduga dipertimbangkan nasabah dalam menilai mutu pelayanan adalah : 1) Keandalan, seperti kemudahan dan ketepatan transaksi , (2) daya tanggap, seperti kemampuan menanggapi masalah, komunikasi dan ketepatan, (3) keyakinan, seperti keramahan, kesopanan, pengetahuan, kejujuran dan keterampilan karyawan, (4) empati, seperti perhatian secara individu, keamanan, privasi, keadilan pelayanan dan penentuan lokasi (5) fisik nyata, meliputi penggunaan peralatan dan teknologi, tempat parkir, eksterior dan interior, kebersihan dan kerapian (6) pemenuhan prinsip syariah, seperti tidak ada riba, bisnis halal, zakat, informatif dan amanah.Hasil penelitian terhadap 50 responden pada Unit Usaha Syariah Bank Bukopin. Dengan menggunakan metode angket skala (sikap) likert dan analisis data deskriptif setelah dinyatakan valid dan reliable sub variabelnya melalui uji (cranbach alpha), harapan terhadap mutu pelayanan dibank syariah sangat tinggi. Dengan skor rata-rata lima berarti pelayanan yang diberikan harus yang terbaik sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dan adil. Berdasarkan analisa deskriftif kenyataan mutu pelayanan yang diterima menunjukan skor rata-rata empat yang berarti baik. Secara rata-rata terdapat selisih satu skor antara harapan dengan kenyataan mutu pelayanan menunjukan masih adanya aspek-aspek pelayanan yang beluni sesuai dengan keinginan atau harapan nasabah. Perbedaan pada setiap veriabel penelitian mutu pelayanan pada Unit Usaha Syariah Bank Bukopin signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% melalui pengujian wilcoxon.

---

The goal from this research is to find out differences between wish and reality of service quality is syariah business unit Bukopin Bank. The predicted primary variables are considered by the customer in assessing service quality are: (1) Reliable (2) Responsiveness (3) Assurance (4) Emphaty (5) Tangible (6) Principal Accomplishment of Syariah.

The result of research to 50 respondents in syariah business unit Bukopin Bank is by using likert scale enquette method (sikap) and descriptive data analysis after they are expressed are valid and their sub variables are reliable through (Croncbach Alpha) test. Some one wish to service quality in syariah bank is high (score 5). Its mean syariah bank will property give the service through sub variable in its primary variable. Service quality that accepted by the customer is good by using descriptive analisis (score 4). Any way there are the difference 1 score but its not mean bank UUS service disappoint but its mean another service aspects which not yet been accepted according to wish customer. With score 4 its mean service quality property works. To make strong the result of descriptive analysis is by using the examination of research hypothesis is using test of wilcoxon. There is the significant result in trust level 95% between wish and reality of service quality that accepted by the customer. In every primary variable there are the differences."

"Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (UU PBS) mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan spin off (pemisahan) atas Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak UU PBS diundangkan yaitu tahun 2023. Selama 15 (lima belas) tahun masa transisi yang diamanatkan oleh UU PBS, jumlah BUS yang ada saat ini berjumlah 13 (tiga belas) bank. Kurang dari 4 (empat) tahun menjelang tenggat waktu tersebut, masih terdapat 20 (dua puluh) BUK yang belum melakukan spin off atas UUS-nya. Jika ditelaah dari proses spin off, aksi korporasi tersebut memerlukan waktu penyelesaian 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Mengingat batas waktu yang tersisa adalah kurang dari 4 (empat) tahun sementara waktu yang telah diberikan oleh UU PBS adalah 15 (lima belas) tahun maka dapat diasumsikan bahwa terdapat keengganan BUK melakukan spin off terhadap UUS. Menindaklanjuti fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah faktor utama yang menyebabkan BUK masih enggan melakukan spin off.Penelitian ini menggunakan metode ANP (Analytical Network Process) untuk menemukan faktor yang paling dominan memengaruhi keengganan BUK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut adalah infrastruktur. Penelaahan terhadap faktor tersebut menghasilkan usulan solusi terhadap permasalahan infrastruktur yaitu penerapan konsep platform sharing, yaitu suatu konsep yang memungkinkan suatu entitas usaha memanfaatkan infrastruktur entitas usaha lainnya yang masih berada dalam satu kepemilikan dengan batasan tertentu.

---

Law on Sharia Banking Number 21 Year 2008 (PBS Law) requires Conventional Commercial Banks (BUK) to spin off Sharia Business Units (UUS) no later than 15 (fifteen) years afer the PBS Law was promulgated. Less than 4 (four) years before the deadline, there are still 20 (twenty) BUKs that have not yet spin off their UUS. Following up on this phenomenon, this study aims to determine and examine the main factor that cause BUK to be reluctant to make a spin off.

This study uses the ANP (Analytical Network Process) method to find the most dominant factor influencing the BUKs reluctance. The results showed that the factor was infrastructure. The review of these factors results in a proposed solution to the infrastructure problem, namely the application of the platform sharing concept, which is a concept that allows a business entity to utilize the infrastructure of other business entities that are still in the same ownership with certain restrictions."

"Tesis dibuat setelah terlebih dahulu melihat banyaknya institusi perbankan syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah daripada Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 180%. Disisi lain, berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa BUK diwajibkan untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS jika asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UUPS. Meskipun demikian, untuk BUK yang memiliki UUS sebelum terpenuhinya salah satu kondisi tersebut di atas, tetap dapat melakukan pemisahan UUS dengan syarat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang UUS. Tesis ini membahas perbandingan cara pendirian bank umum syariah dan kesesuaian pendirian bank umum syariah melalui pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Studi Pendirian PT Bank X).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena memusatkan perhatian pada kaidah/norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh simpulan bahwa terdapat 4 (empat) cara pendirian bank umum syariah dan berdasarkan studi yang dilakukan pada proses pemisahan UUS X menjadi PT Bank X yang dilakukan melalui 10 (sepuluh) tahapan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemisahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) catatan terkait pelaksanaan pemisahan tersebut, yaitu dalam adanya ketidakpastian bagi BUS yang didirikan karena tidak ada jangka waktu bagi Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penolakan persetujuan prinsip dan izin usaha pemisahan, dan mengacu pada UUPT maka berlaku efektifnya pemisahan UUS X setelah izin usaha terbit tidak sesuai apabila digunakan sebagai bukti setoran modal dari PT Bank Y dan hal tersebut menimbulkan kesenjangan nilai aset pada saat akta pemisahan ditandatangani dengan pada saat akta pemisahan menjadi efektif.

---

Thesis was made after seeing the number of Sharia (Islamic) Business Unit are more many rather than Sharia (Islamic) Commercial Banks as many as 180%. On the other hand, under the provisions of Act No. 21 of 2008 concerning Sharia (Islamic) Banking, determined that the BUK compulsory to spin off UUS into BUS if assets have reached 50% of the total assets of the parent bank or the 15 years since the enactment UUPS. Nevertheless, to BUK that has UUS before fulfillment of one of the above conditions, can spin off of UUS with requirements fulfill the requirements stipulated in PBI No. 11/10 / PBI / 2009 on UUS. This thesis discusses the comparison of how the establishment of Sharia (Islamic) banks and the Suitability of the Establishment of Shariah (Islamic) Commercial Bank Through Spin off Sharia (Islamic) Business Unit of Conventional Commercial Bank Based on Regulation (Study of the Establishment PT Bank X).

The method used in this thesis is a normative legal research for focusing on rules / norms of law contained in the legislation. Based on the results of the discussion, the authors obtained a conclusion that there are 4 (four) for establish of sharia (Islamic) banks and is based on studies conducted in the separation process UUS PT Bank X that be conducted through 10 (ten) stages, it can be seen that the implementation of the spin off has been carried out in accordance with applicable provision. However, there are 3 (three) records related to the implementation of the spin off, ie uncertainty for BUS established because there is no time period for Bank Indonesia in giving approval / rejection spin off, and refer to the UUPT then applies the effective spin off of UUS X after the business license obtainable is not appropriate when used as proof of paid-up capital of PT Bank Y and it causes gap between value of the asset at the time of the deed of spin off signed with current the spin off becomes effective."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan mengambil bank BUMN dan bank umum syariah yang memiliki asset tertinggi. Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Variabel input yang digunakan dalam penelitian adalah Aktiva Tetap, Simpanan, dan Biaya Tenaga Kerja, sedangkan variabel outputnya dalah Total Kredit dan Pendapatan Operasional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efisiensi antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama periode 2013-2017. Secara keseluruhan masing-masing bank memperoleh tingkat efisiensi sebesar 93,67% (bank umum konvensional) dan 99,99% (bank umum syariah). Hasil tersebut menunjukkan bahwa bank umum syariah lebih efisien dibandingkan bank umum konvensional.

---

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. The sampling technique used in this study was purposive sampling by taking state-owned banks and Islamic commercial banks with the highest assets. Efficiency measurement in this study uses the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The results of this study indicate that there are differences in efficiency between conventional commercial banks and Islamic commercial banks. Overall, each bank has an efficiency level of 93.67% (conventional commercial banks) and 99.99% (Islamic commercial banks). These results indicate that Islamic commercial banks are more efficient than conventional commercial banks."