Tesis dibuat setelah terlebih dahulu melihat banyaknya institusi perbankan syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah daripada Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 180%. Disisi lain, berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa BUK diwajibkan untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS jika asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UUPS. Meskipun demikian, untuk BUK yang memiliki UUS sebelum terpenuhinya salah satu kondisi tersebut di atas, tetap dapat melakukan pemisahan UUS dengan syarat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang UUS. Tesis ini membahas perbandingan cara pendirian bank umum syariah dan kesesuaian pendirian bank umum syariah melalui pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Studi Pendirian PT Bank X).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena memusatkan perhatian pada kaidah/norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh simpulan bahwa terdapat 4 (empat) cara pendirian bank umum syariah dan berdasarkan studi yang dilakukan pada proses pemisahan UUS X menjadi PT Bank X yang dilakukan melalui 10 (sepuluh) tahapan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemisahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) catatan terkait pelaksanaan pemisahan tersebut, yaitu dalam adanya ketidakpastian bagi BUS yang didirikan karena tidak ada jangka waktu bagi Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penolakan persetujuan prinsip dan izin usaha pemisahan, dan mengacu pada UUPT maka berlaku efektifnya pemisahan UUS X setelah izin usaha terbit tidak sesuai apabila digunakan sebagai bukti setoran modal dari PT Bank Y dan hal tersebut menimbulkan kesenjangan nilai aset pada saat akta pemisahan ditandatangani dengan pada saat akta pemisahan menjadi efektif.

---

Thesis was made after seeing the number of Sharia (Islamic) Business Unit are more many rather than Sharia (Islamic) Commercial Banks as many as 180%. On the other hand, under the provisions of Act No. 21 of 2008 concerning Sharia (Islamic) Banking, determined that the BUK compulsory to spin off UUS into BUS if assets have reached 50% of the total assets of the parent bank or the 15 years since the enactment UUPS. Nevertheless, to BUK that has UUS before fulfillment of one of the above conditions, can spin off of UUS with requirements fulfill the requirements stipulated in PBI No. 11/10 / PBI / 2009 on UUS. This thesis discusses the comparison of how the establishment of Sharia (Islamic) banks and the Suitability of the Establishment of Shariah (Islamic) Commercial Bank Through Spin off Sharia (Islamic) Business Unit of Conventional Commercial Bank Based on Regulation (Study of the Establishment PT Bank X).

The method used in this thesis is a normative legal research for focusing on rules / norms of law contained in the legislation. Based on the results of the discussion, the authors obtained a conclusion that there are 4 (four) for establish of sharia (Islamic) banks and is based on studies conducted in the separation process UUS PT Bank X that be conducted through 10 (ten) stages, it can be seen that the implementation of the spin off has been carried out in accordance with applicable provision. However, there are 3 (three) records related to the implementation of the spin off, ie uncertainty for BUS established because there is no time period for Bank Indonesia in giving approval / rejection spin off, and refer to the UUPT then applies the effective spin off of UUS X after the business license obtainable is not appropriate when used as proof of paid-up capital of PT Bank Y and it causes gap between value of the asset at the time of the deed of spin off signed with current the spin off becomes effective.