Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Euro convertible bond adalah obligasi yang diterbitkan dalam denominasi asing dan dijual di pasar modal negara asing yang tidak menggunakan mata uang tsb, yang memberikan opsi kepada investor untuk menukarkannya menjadi saham biasa. Sejak pasar modal Indonesia bangkit dari tidurnya pada tahun 1988-1989, instrumen obligasi konversi baru diterbitkan pada tahun 1991 oleh tujuh buah perusahaan di saat itu. Enam di antaranya menerbitkan apa yang disebut euro convertible bond. Euro convertible bond yang dijual dOi eurobond market merupakan salah satu pilihan sumber pembiayaan bagi perusahaan Indonesia. Perusahaan besar yang mempunyai banyak transaksi dalam mata uang asing dan memerlukan modal akan mempertimbangkan penggunaan instrumen ini. Untuk dapat melakukan evaluasi terhadap alternatif baru ini, manajer keuangan perusahaan memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai euro convertible bond. Maka skripsi ini bertujuan memberikan dasar pengambilan keputusan bagi manajer keuangan untuk melakukan pembiayaan dengan euro convertible bond. Dengan pertimbangan bahwa instrumen pembiayaan jangka panjang (termasuk euro convertible bond) mempunyai persamaan mendasar dengan instrumen investasi jangka panjang, penulis melakukan analisis diskonto atas semua aliran kas untuk menemukan biaya euro convertible bond. Studi kasus dilakukan terhadap emisi yang dilakukan oleh PT.Inti Indorayon Utama, sebagai salah satu dari enam perusahaan yang disebutkan di atas dan yang memungkinkan akses data yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa euro convertible bond menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan domestic convertible bond atau foreign convertible bond. Selain mempunyai karakteristik yang menarik bagi calon emiten maupun calon investor, pasar tempat diperdagangkannya instrumen ini unregulated dan untaxed sehingga memungkinkan emiten mendapatkan all-in financing cost yang relatif rendah. Dalam studi kasus PT. Inti Indorayon Utama; perhitungan biaya menunjukkan bahwa euro convertible bond mempunyai biaya yang rendah. Dengan demikian merupakan instrumen yang layak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan pembiayaan jangka panjang perusahaan."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari penerbitan obligasi terhadap performa perusahaan yang diukur dari nilai pasarnya. Penggunaan utang publik akan mempengaruhi struktur modal perusahaan dan berdampak pada perubahan harga saham. Investor dapat merespon penggunaan obligasi tersebut dan melihat sinyal yang diberikan oleh perusahaan. Penelitian ini berlandaskan kepada penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa penggunaan obligasi dapat menggambarkan perusahaan memiliki prospek yang baik kedepannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan (pengaruh) yang signifikan dan positif antara variabel penerbitan obligasi dengan performa perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010-2014. Setelah melakukan kontrol terhadap perbedaan karakteristik perusahaan, dapat disimpulkan jika perusahaan yang juga mengandalkan utang public memiliki performa yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang hanya mengandalkan utang bank saja.ABSTRACTThe purpose of this study is to look at the effect of bonds issuance to company?s performance as measured by it?s market value. The use of public debt will affect the company?s capital structure and make made an impact on the stock price changes. Investor can respond to the public debt issuance and see the signals given by the company. This study is based on the previous literature that says the issuance of bonds is information to the market that the company has good prospect in the future. Results from this study indicate that there is a significant and positive relationship between the variables of public debt and firm performance. The sample of this study is all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. After controlling for differences in the characteristic of the firm, it can be concluded that firms which rely on public debt had a better stock market valuation than firms with other sources of debt financing.;The purpose of this study is to look at the effect of bonds issuance to company?s performance as measured by it?s market value. The use of public debt will affect the company?s capital structure and make made an impact on the stock price changes. Investor can respond to the public debt issuance and see the signals given by the company. This study is based on the previous literature that says the issuance of bonds is information to the market that the company has good prospect in the future. Results from this study indicate that there is a significant and positive relationship between the variables of public debt and firm performance. The sample of this study is all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. After controlling for differences in the characteristic of the firm, it can be concluded that firms which rely on public debt had a better stock market valuation than firms with other sources of debt financing., The purpose of this study is to look at the effect of bonds issuance to company’s performance as measured by it’s market value. The use of public debt will affect the company’s capital structure and make made an impact on the stock price changes. Investor can respond to the public debt issuance and see the signals given by the company. This study is based on the previous literature that says the issuance of bonds is information to the market that the company has good prospect in the future. Results from this study indicate that there is a significant and positive relationship between the variables of public debt and firm performance. The sample of this study is all non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange during the period 2010-2014. After controlling for differences in the characteristic of the firm, it can be concluded that firms which rely on public debt had a better stock market valuation than firms with other sources of debt financing.]"

"ABSTRAKDalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dituntut kreatif dalam mencari sumber pembiayaan. Salah satu alternatif sumber pembiayaan yang dapat digunakan adalah melalui Surat Utang Negara SUN . Penelitian ini bertujuan untuk menguji dapat atau tidaknya SUN diterbitkan untuk membiayai proyek infrastruktur serta risikonya apabila dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif legal research melalui pendekatan undang undang statute approach . Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, secara teknis SUN sebagai instrumen fiskal dan instrumen pasar keuangan, dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan infrastruktur. Namun demikian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah membatasi tujuan penerbitan SUN. Untuk itu, dalam memberikan kepastian hukum pelaksanaan penerbitan SUN untuk pembiayaan infrastruktur, Pemerintah dapat menggunakan Keputusan Diskresi dengan mencantumkan kewenangan penerbitan SUN untuk tujuan pembiayaan infrastruktur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta menyiapkan ketentuan teknis dalam rangka penerbitan SUN, antara lain mekanisme pengusulan proyek yang akan dibiayai, pengelolaan rekening khusus dan mekanisme pembayaran proyek dari penerbitan SUN.

---

ABSTRACTIn order to fulfill the infrastructure financing, the Government is required to be creative in finding the alternative sources of financing. One of the alternative is through Government Debt Securities SUN instrument. This research aims to examine whether SUN can be issued for infrastructure financing or not and also to find the risks if it is implemented. The method used in this research is legal research with statute approach. Based on this research, technically, SUN as fiscal and financial market instruments, is possible to be used as a source for infrastructure financing. However, Law Number 24 Year 2002 concerning Government Debt Securities limits the purposes of government SUN issuance fo infrastructure financing. Therefore, to provide the legal basis for Government to issue SUN for infrastructure financing, the Government may use Discretionary Decree by stating the Government authority in the Law on State Revenue and Expenditure Budget and also prepares the technical provisions for the implementation of SUN issuance, among others, proposal project mechanism of which will be financed, management of special accounts and the payment mechanism of the project from the issuance of SUN"

"Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi efek dari berbagai metode pembiayaan utang pada nilai perusahaan. Metode yang paling umum digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk pembiayaan utang adalah dengan (Pinjaman Bank), menerbitkan Public Debt (Obligasi dan Sukuk), dan Private Debt (Surat Berharga Komersial, Surat Utang Jangka Menengah, Wesel Bayar, Utang Hipotik, dan Utang Sewa Guna Usaha/leasing). Dari perspektif akuntansi, tidak ada perbedaan antara Public Debt (Obligasi/Sukuk) dan Loan (Pinjaman Bank). Namun, dari perspektif ekonomi/bisnis, surat utang perusahaan dan pinjaman bank berbeda dalam hal karakteristik mereka. Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa atribut dari jenis utang yang dipilih memiliki dampak terhadap nilai perusahaan. Hasilnya akan menunjukkan karakteristik yang berbeda akan mempengaruhi nilai perusahaan.

---

This study aims to verify the effects of various debt financing methods on firm value. The most common method used by companies in Indonesia for debt financing is by Loans, issuing Public Debt (Bonds and Islamic Bonds), and Private Debt (Commercial Securities, Medium-Term Notes, Notes Payable, Mortgage Debt, and Lease). From an accounting perspective, there is no difference between Public Debt (Bonds and Islamic Bonds) and Loans. However, from an economic/business perspective, corporate debt and bank loans differ in their characteristics. This research was conducted with the assumption that the attributes of the type of debt chosen had an impact on the value of the company. The results will show different characteristics that will affect the value of the company."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis rencana restrukturisasi PT Krakatau Steel yang dijalankan akibat kerugian yang dicatat perusahaan sejak tahun 2012. Metode yang digunakan adalah pemodelan keuangan guna melihat keadaan posisi keuangan dan juga untuk memprediksi kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi di periode yang akan datang. Adapun penentu kesehatan perusahaan dilihat melalui rasio keuangannya yaitu likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Rasio- rasio keuangan dihitung dari hasil proyeksi laporan keuangan perusahaan. Secara spesifik studi ini ingin memperkenalkan loan life coverage ratio (LLCR) sebagai salah satu penentu kemampuan pembayaran utang perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan dan data makroekonomi untuk menentukan asumsi dalam proyeksi keuangan perusahaan. Hanya dengan skenario peningkatan kapasitas dan utilisasi 75% perusahaan dapat memiliki LLCR, current ratio, debt capacity, dan struktur keuangan yang sesuai dengan ketentuan minimal perusahaan untuk beroperasi dengan sehat.

---

This research is performed to analyze the impact of debt restructuring of PT Krakatau Steel Tbk that was carried due to losses recorded by the company since 2012. Financial modelling method is used to evaluate company’s financial condition and to forecast company’s competencies to keep operating in the future. The determinants are seen through its financial ratios: liquidity, solvency, activity, and profitability which are calculated from the results of projected company financial reports. Specifically this study also wants to introduce loan life coverage ratio (LLCR) as one of the determinants of a company's debt repayment capability using company's financial statements data and macroeconomic data to determine assumptions for the financial projections. In conclusion, only with a scenario of increasing capacity and utilization of 75% a company can comply with the minimum requirements of the LLCR, current ratio, debt capacity, and financial structure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi sistem pengendalian intern pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 terhadap pengelolaan utang pihak ketiga. Objek penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemerintah X yang merupakan Lembaga Pemerintah Non-kementerian yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Lembaga Pemerintah X memiliki nilai utang pihak ketiga yang dinilai paling signifikan jumlahnya di antara kementerian/lembaga lainnya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis implementasi sistem pengendalian intern pemerintah atas pengelolaan utang pihak ketiga menunjukkan masih terdapat proses yang belum memadai dalam komponen lingkungan pengendalian atas penetapan reward dan punishment, kompetensi dan pelatihan SDM, jumlah pegawai, sistem penilaian risiko, kegiatan pengendalian, dan ketidaktersediannya informasi dan komunikasi yang memadai. Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah pembuatan petunjuk pelaksanaan pengelolaan utang pihak ketiga, petunjuk teknis pengelolaan utang pihak ketiga, Standar Operasional Prosedur pengelolaan utang pihak ketiga yang mendasari pekerjaan, dan penetapan akun risiko utang pihak ketiga yang tertuang dalam kertas kerja Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK), serta tersedianya pendidikan dan pelatihan bagi seluruh pegawai pengelola utang

---

This study aims to evaluate the implementation of the government's internal control system following Government Regulation No. 60 of 2008 on the management of third-party debt. The object of this research is Government Institution X, which is a non-ministerial government institution that has the task of assisting and reporting directly to the President of the Republic of Indonesia. Government Institution X has the value of third-party debt, which is considered the most significant in number among other ministries/institutions. Data were collected through semi-structured interviews and using qualitative descriptive analysis techniques. The results of the analysis of the implementation of the government's internal control system on third-party debt management show that there are still inefficient processes in the components of the control environment for the determination of rewards and punishments, HR competencies and training, number of employees, risk assessment system, control activities, and the unavailability of information and communication. Recommendations from the results of this study for managing third-party debt are the preparation of guidelines and technical instructions. Prepared Standard Operating Procedures for managing third-party debt that underlies the work and determining third-party debt risk accounts contained in the Internal Control over Financial Reporting (ICOFR) working paper, as well as the availability of education and training for all debt management employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat adanya hubungan non-linear antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan manajerial kuadrat serta large shareholder dan large shareholder kuadrat terhadap debt maturity pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006-2012.Penelitian menggunakan multiple regression model dengan menggunakan 388 data observasi.Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan manajerial signifikan dengan debt maturity namun kepemilikan manajerial kuadrat tidak signifikan dengan debt maturity. Selain itu, large shareholder menunjukkan hasil tidak signifikan terhadap debt maturity.

---

This examination is purposed to explain the non-linear relationship between managerial ownership, managerial ownership square,and large shareholder ownership, large shareholder square to debt maturity on non financial companies which is listing in Indonesia Stock Exchande period 2006-2012. This study uses multiple regression with 388 observations.This study results managerial ownership has negative significant relationship with debt maturity. However, managerial ownership square has no significant relationship with debt maturity. Besides, large shareholders has no significants relationship with debt maturity."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Merujuk pada UUKPKPU, definisi mengenai PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas, tetapi dalam UUKPKPU telah mengatur mengenai mekanisme untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah debitor memiliki minimal dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang dapat dibuktikan secara sederhana. Pembuktian sederhana menjadi syarat yang harus dipenuhi agar permohonan yang diajukan tersebut dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Niaga sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU menguraikan bahwa yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar sedangkan mengenai besaran jumlah utang tidak menghalangi dijatuhkannya putusan. Namun demikian, kerap kali Majelis Hakim dalam menerapkan dan menafsirkan syarat pembuktian sederhana memiliki perbedaan penafsiran dikarenakan dalam UUKPKPU tidak mengatur mengenai parameter maupun sejauh mana batasan mengenai apa itu pembuktian sederhana. Maka dari itu, penelitian yang menggunakan metode yuridis-normatif ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst yang merupakan perkara permohonan PKPU terhadap Commanditaire Vennootschap (CV) yang termasuk suatu badan usaha tidak berbadan hukum. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak permohonan PKPU yang diajukan dengan pertimbangan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana dikarenakan masih diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai keterlibatan sekutu komanditer dalam munculnya utang terhadap kreditor. Dengan demikian, dapat disimpulkan berdasarkan analisis dalam penelitian ini yakni Majelis Hakim telah menggunakan ruang yang diberikan oleh UUKPKPU dalam menafsirkan pembuktian sederhana sebagai dasar atas penolakan permohonan PKPU walaupun terhadap pertimbangan hakim mengenai keterlibatan sekutu komanditer dalam kepengurusan CV memiliki kemungkinan kekeliruan dikarenakan tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kepengurusan sekutu komanditer atas kemunculan utang.

---

The postponement of debt payment obligations (PKPU) is regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUKPKPU). Referring to the UUKPKPU, the definition of PKPU is not explicitly and explicitly explained, but the UUKPKPU has regulated the mechanism for filing a PKPU application. The requirements for submitting a PKPU application are that the debtor has at least two creditors and does not pay in full at least one debt that is due and collectible which can be proven simply. Simple proof is a requirement that must be met so that the submitted application can be granted by the Panel of Judges at the Commercial Court as the explanation of Article 8 paragraph (4) of the UUKPKPU elaborates that what is meant by facts or circumstances that are proven simply are the facts of two or more creditors and the fact that the debt is overdue and unpaid, while the amount of the debt does not prevent a decision from being made. However, often the Judges in applying and interpreting simple proof requirements have different interpretations because the UUKPKPU does not regulate the parameters or the extent of the limits of what simple proof is. Therefore, this research that uses the juridical-normative method aims to analyze the implementation of simple proof in Decision Number 42/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst which is a PKPU application case against a Commanditaire Vennootschap (CV) which is an unincorporated business entity. In its decision, the Panel of Judges decided to reject the PKPU application submitted with the consideration that the proof in the case was not simple because further proof was still needed regarding the involvement of the allies in the emergence of debt to creditors. Thus, it can be concluded based on the analysis in this study that the Panel of Judges has used the space provided by the UUKPKPU in interpreting simple proof as the basis for the rejection of the PKPU application, although the judge's consideration regarding the involvement of the allied partners in the management of the CV has the possibility of error because there is no single evidence that shows the management of the allied partners for the emergence of debt."

"Laporan magang ini membahas prosedur atestasi laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian KPPK yang didasarkan pada Agreed-Upon Procedure AUP yang telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik ATZ. Laporan ini juga membahas perbandingan AUP oleh ATZ dan AUP berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.16 / 21 / PBI / 2014. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh ATZ sesuai dengan peraturan. Satu-satunya perbedaan yang ditemukan adalah pada prosedur sampling. ATZ melakukan sampling berdasarkan nilai terbesar dan bukan sampling secara acak sesuai peraturan yang dipersyaratkan. Metode ini dipilih oleh ATZ karena PT ABC tidak dapat memberikan semua rincian yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel tersebut.

---

This internship report discusses about the attestation procedures of the report of implementation of prudential principles which is based on the Agreed Upon Procedure AUP performed by Public Accounting Firm ATZ. This report also discusses about the comparability of the AUP by ATZ and AUP based on the Bank Indonesia Regulation No.16 21 PBI 2014. Overall, the agreed procedures performed by ATZ are in accordance with the regulation except for the sample selection method. ATZ selected the sample based on the greatest recorded value instead of random sampling as required by the regulation. This method is selected by ATZ since PT ABC is unable to provide all the details needed to perform random sampling."