Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PDAM Kabupaten Sleman dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahnn 1990 dan rnempunyai mandat peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat disamping pula sebagai salah satu sumber PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja PDAM Kabupaten Sleman dengan membandingkan PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul dengan menggunakan data selama 4 tahun rnulai tahun 1997 - 2000, selanjutnya dianalisis rasio sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, serta analisis SWOT untuk pembuatan strategi pemberdayaan kinerja PDAM di masa depan.Untuk mendekati permasalahan kinerja, digunakan pendekatan keuangan dan operasional selama 4 tahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja PDAM Kabupaten Sleman berstatus variatitf dan tahun 2000 mempunyai status "kurang", lebih rendah dibandingkan dengan kinerja PDAM Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul yang berada dalam batas status " nilai cukup".Permasalahan yang nampak dari kinerja tersebut meliputi. Dari aspek keuangan meliputi a) Penerimaan PDAM terlalu kecil dibandingkan dengan pengeluaran PDAM. Akibat hal ini nampak pada rasio laba terhadap aktiva produktif, rasio laba terhadap penjualan, rasio biaya operasi terhadap penjualan air, dengan nilai rendah; b) Adanya beban hutang jangka panjang kepada pemerintah pusat yang semakin memberatkan ekuitas PDAM Kabupaten Sleman. Dari aspek kinerja operasional;, meliputi a) Cakupan pelayanan;. Rendahnya pertumbuhan cakupan pelayanan ini dikarenakan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi rendah serta turunnya animo masyarakat menjadi pelanggan PDAM; b) Kontinyunitas air; c) Peneraan meter air.Langkah strategis pemberdayaan kinerja PDAM Kabupaten Sleman, meliputi antara lain : a) Perbaikan alat meter air yang rusak dan melakukan tera alat meter yang telah ada; b) Peningkatan cakupan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan pasokan sumber air dan pendanaan; c) Perubahan pinjaman hutang dari pemerintah pusat menjadi hibah/penyertaan modal pemerintah; d) Pemberian subsidi oleh PEMDA untuk program pemerataan distribusi air bersih: e) Peningkatan tarip air secara hertahap dengan tetap memperhatikan keterjangkauan Jaya beli pelanggan; e) Optimalisasi sumber pasokan air, f) Peningkatan keunggulan pelayanan PDAM kepada masyarakat, g) Pemberian bimbingan kepada wilayah/desa yang telah mengelola penyediaan air bersih secara swadaya."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melihat tingkat kemampuan PDAM dalam mengelolan pelayanaan dan penyediaan air bersih di Indonesia terutama di daerah perkotaan. PDAM sebagai Perusaahaan Daerah yang umumnya berada di daerah tingkat H mempunyai tanggung jawab sebagai public utility dan penyumbang PAD dari keuntungan yang diperolehnya sehingga kondisi tersebut berhubungan dengan pengelolaan pelayanan dan penyediaan air bersih yang secara langsung berkaitan juga dengan peran dan campur tangan pemerintah. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode studi pustaka dengan data sekunder. Penelitian ini mengambil kasus PDAM Kotamadya Dati II Bandung karena dapat mewakili permasalahan dan latar belakang PDAM di daerah perkotaan, kota besar, serta Indonesia secara umum. Dengan demikian pokok analisa dalam skripsi ini adalah permasalahaan pengelolaan pelayanan air bersih di Kotamadya Bandung tetapi tetap mengacu serta dikaitkan dengan permasalahan PDAM secara umum di Indonesia. Penelitian yang dilakukan memakai data PDAM Indonesia tahun 1993 sampai tahun 1995 yang sebagian bersumber dari Dirjend PUOD, Depdagri guna melihat latar belakang permasalahan umum PDAM dan penyediaan air bersih di Indonesia. Ciri ciri permasalahan PDAM secara umum kemudian dibandingkan dengan permasalahan kasus PDAM Kotamadya Bandung. Ternyata PDAM Kotamadya Bandung juga memiliki permasalahan yang sama dengan permasalahan PDAM secara umum. Permasalahan tersebut secara garis besar adalah tingkat kehilangan air yang masih tinggi, kondisi keuangan yang buruk (kurang sehat), kelangkaan atau krisis air di daerah perkotaan. PDAM Kotamadya Bandung secara khusus memiliki permasalahan kelangkaan cumber air di Cekungan Bandung selain kondisi keuangan yang masih buruk. Karena permasalahan tersebut, PDAM Kotamadya Bandung tidak dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sebagai penyedia kebutuhan air bersih dan tidak memperoleh keuntungan yang seharusnya dapat disumbangkan bagi PAD Pemda Kotamadya Bandung. Kondisi pengelolaan pelayanan air bersih PDAM Kodya Bandung dan PDAM secara umum yang belum optimal berkaitan kondisi penyediaan air bersih secara nasional. Penyediaan air bersih di Indonesia berhubungan dengan peran pemerintah khususnya dalam pembangunan prasarana air bersih yang dilatarbelakangi oleh terbatasnya dana. Disamping itu setiap pemerintah daerah tingkat II yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan PDAM tidak memiliki potensi sumber daya air dan sumber daya manusia yang sama kualitas dan kuantitasnya. Dengan demikian PDAM yang tidak tergabung pengelolaannya secara nasional seperti yang ada sekarang tidak mendukung kondisi pelayanan dan penyediaan air bersih secara nasional yang optimal. Artinya kondisi tersebut tidak mencapai tingkat efisiensi baik dari manajemen input air baku maupun penjualan air bersih."

"Air Bersih merupakan Kebutuhan dasar (Basic Need) yang sangat perlu bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia memperoleh sumbangan paling besar dari air untuk kehidupannya. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dapat memberikan kesehatan dasar pada manusia, baik untuk minum, memasak makanan dan keperluan sehari-harinya. Kesehatan manusia ini dapat menunjang kegiatan manusia sebagai pelaku pembangunan. Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Jawa Tengah, memang dijuluki sebagai daerah gersang, yang tidak tanpa alasan. Kualitas dan kuantitas air yang belum memadai menyebabkan banyaknya penyakit yang berhubungan dengan hal itu berjangkit. Upaya penanggulangan sering dilak.ukan, namun masih sukar untuk menurunk.an jumlah penderita, bahkan dalam lima tahun terakhir ini, prioritas perhatian terhadap penyakit masyarakat masih cenderung didominasi oleh penyakit yang mempunyai hubungan dengan air yang kurang memadai. Hasil upaya mengurangi berjangkitnya penyakit-penyakit tersebut merupakan upaya memperbaiki komponen penting yang ikut menentukan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu cara yang dapat diperaunakan untuk: menanggulangi berjangkit secara luasnya penyakit tersebut yaitu dengan meningkatkan kuantitas penggunaan air, walaupun segi kualitasnya masih belum memenuhi standar. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian Saunders dan Was-ford pada tahun 1976 dengan hasil yang menunjukkan kemajuan pesat di bidang ini. Oleh karena itu, kualitas air yang nampaknya masih sukar diperbaiki dapat segera ditanggulangi dengan upaya mencapai target kuantitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pencapaian target penyediaan air bersih yang dilaporkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Grobogan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan dan bahwa aspek kelembagaan implementasi merupakan pokok penting yang hasus diperbaiki, sehingga dapat menunjang program air bersih mencapai target riil. Pencapaian target tersebut mendorong perbaikan derajat kesehatan dengan menurunnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas air yang tidak memadai. Segi kelembagaan merupakan kelemahan dalam implementasi program pembangunan yang dimotori oleh pernerintah dalam upaya mensukseskan program air bersih. Kelemahan penelitian ini ada pada penggunaan teori implementasi yang lebih cenderung bagi model penelitian kasus. Selain itu, kendala paling berat adalah model penelitian survey dengan waktu dan tenaga yang tidak memadai sehingga banyak hal yang nampak, diselesaikan tergesa-gesa. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan seperti: Komunikasi, Sumberdaya, Sikap/Watak dan Struktur Dirokrasi dalam kelembagaan implementasi program dapat memberikan sumbangan besar untuk perbaikan program, terutama pencapaian target kuantitas secara riil. Kelemahan kelembagaan pada faktor-faktor tersebut merupakan salah satu kunci pokok upaya mencapai target kuantitas air bersih yang dapat mendorong perbaikan kualitas harus benar terwujud dalam implementasi program air bersih. Dengan wujud nyata kelembagaan impiementasi yang baik dalam program-program pembangunan, maka sekaligus proses Administrasi Negara dapat menyentuh bidang kesehatan sebagai bagian pelayanan masyarakat."

"ABSTRAKPelayanan air bersih pada masyarakat saat ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana salah satu misi yang diemban adalah meningkatkan keuntungan yang merupakan kontribusi PDAM dalam mengisi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya sebagian besar PDAM kinerjanya belum memuaskan sehingga untuk perluasan dan pengembangan pelayanan masih bergantung pada dana yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian menurut hasil pemeriksaan BPKP dari 300 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia hanya 124 PDAM yang menunjukan kinerja keuangan yang memadai.PDAM Kabupaten Tanggerang yang merupakan objek dari penelitian ini merupakan kawasan yang berkembang begitu pesat serta pertumbuhan industri yang tinggi yang tentunya juga harus diikuti dengan pelayanan air minum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM yang dikaitkan dengan policy nasional dan policy daerah dalam pengelolaan PDAM sampai dengan implementasi pada tingkat operasional meliputi :- Bagaimana kebijakan-kebijakan yang mengatur operasionalisasi PDAM mempengaruhi Kinerja PDAM di Kabupaten Tanggarang.- Bagaimana kondisi unsur organisasi dan manajemen PDAM mempengaruhi kinerja PDAM.Tesis ini terpusat pada faktor-faktor yang dominan yang mempengaruhi kinerja PDAM dengan menggunakan pendekatan teori kebijakan dan teori efektivitas organisasi sebagai alat analisis. Dalam melakukan analisis pada level operasional (manajemen PDAM) digunakan pendekatan Manajemen Keuangan sebagai alat ukur sampai sejauh mana manajemen unggul dalam mencapai keuntungan (Profitability Advantage).Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja PDAM memperlihatkan bahwa policy kebijakan yang mengatur operasional PDAM struktur pengaturan teknis dan kewenangannya masih banyak yang berada pada instansi pembinanya. Demikian pula halnya dengan aspek manajemen masih banyak kendala yang menyebabkan kinerja PDAM rendah antara lain akibat adanya investasi yang berorientasi pada target cakupan yang ditetapkan.Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tangerang sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kualitas manajemen pengelola PDAM akan berjalan dengan efisien dan efektif apabila mampu mengakomodir variabel manajemen kedalam sistem serta prosedur kerja operasionalnya."

"Laporan Praktik Keinsinyuran ini membahas review atau tinjauan terhadap studi kelayakan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di zona 2 Kota Tangerang. Pembahasan difokuskan pada aspek teknis, investasi, dan sosial dan lingkungan. Metodologi yang digunakan berbasis pada pendekatan critical review analysis yang terdiri atas studi literatur, diskusi/brainstorming, survei, dan analisis. Review studi kelayakan dimaksudkan untuk memperoleh acuan yang dapat digunakan untuk menilai kelayakan teknis dan non-teknis terhadap lelang pekerjaan pengembangan SPAM di zona 2 Kota Tangerang yang dilakukan oleh Perumda Tirta Benteng. Hasil review menunjukkan bahwa perlu dilakukan pemutakhiran data aspek teknis dan aspek sosial dan lingkungan dengan menggunakan data terkini agar menghasilkan analisis dan rekomendasi studi kelayakan yang lebih tepat.

---

This report discusses a review of the feasibility study for the development of a drinking water supply system (SPAM) in zone 2 of the Tangerang city. The discussion focused on technical, investment, and social and environmental aspects. The methodology used is based on a critical review analysis approach consisting of literature studies, discussion/brainstorming, surveys, and analysis. The review of the feasibility study is intended to obtain a reference that can be used to assess the technical and non-technical feasibility of the tender for the SPAM development work in zone 2 of the Tangerang city which is being carried out by Perumda Tirta Benteng. The results of the review indicate that it is necessary to update data on technical aspects and social and environmental aspects using the latest data in order to produce more appropriate analyzes and recommendations for feasibility studies."

"Pelayanan air minum perkotaan mengandung elemen kebijakan sosial yang kuat, karena pelayanan air minum merupakan salah satu jenis pelayanan umum yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Kondisi pelayanan air minum yang dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di seluruh Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak baik dan bermasalah. Kondisi ini diasumsikan bersumber dari permasalahan rendahnya tarif jual air dan kebocoran air pada pelaksanaan pelayanan, serta permasalahan sumber daya manusia pengelola. Akibatnya, secara umum, 306 PDAM yang tersebar di seluruh Indonesia mengalami masalah inefisiensi dan terlalu besarnya hutang yang harus di tanggung oleh masing-masing PDAM.Keterpurukan pengelolaan pelayanan air minum ini banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya adalah akibat pengaruh sifat birokrasi pelayanannya yang tidak mengikuti kaidah sifat birokrasi modern. Sikap birokrasi yang tidak modern pada jajaran Direksi PDAM ini mengikuti sikap yang ada pada birokrasi pemerintahan di Indonesia. Birokrasi pemerintah di Indonesia masih merupakan birokrasi tempat saling berbenturannya nilai-nilai modern dan tradisional yang terbentuk dari sejarah yang cukup panjang.Untuk memperbaiki kondisi pelayanan air minum di Indonesia saat ini diperlukan jiwa kewirausahaan sejati dan akuntabilitas dari jajaran Direksi PDAM, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai masalah yang menimpa manajemen PDAM. Dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap kewirausahaan Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia? 2. Apakah terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan JajaranDireksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?2.Seberapa besar pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia?Hipotesis yang diajukan :1.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Kewirausahaan .Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.2.Terdapat pengaruh Sikap Birokrasi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Jajaran Direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Indonesia.Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:Pengambilan sampel penelitian sebanyak 36 responden dari populasi 306 PDAM, menggunakan Teknik Stratified Random Sampling, stratum sample terdiri dari Direktur Utarna, Direktur Teknik/Operasi, dan Direktur administrasifKeuangan pada PDAM yang terdapat di selurub Indonesia.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dan alat pengumpulan data yang meliputi Teknik Wawancara, Teknik Kuesionering, Observasi dan Studi Kepustakaan. Penyusunan Kuesionering menggunakan penskalaan Teknik Skala Likert; Teknik analisa data menggunakan Metoda Analisis Deskriptif Kuantitatif yang didukung dengan Metoda Analisis Deskriptif Kualitatif.Hasil Penelitian mencakup gambaran umum permasalahan pelayanan air minum di Indonesia yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Budaya organisasi yang berlaku di dalam birokrasi pemerintahan merupakan sumber atau acuan sikap manajerial yang masih melekat pads jajaran Direksi PDAM. Atau dengan kata lain, terdapat sikap birokrasi pemerintah di kalangan jajaran Direksi PDAM di Indonesia.2. Sikap birokrasi pemerintah yang melekat pada Direksi PDAM secara sadar atau tidak disadari telah memotivasi dan menjadi sifat kebijakan dan gaya kepemimpinan pada jajaran Direksi PDAM di Indonesia.3. Kebijakan dan kepemimpinan yang demikiian itu mendorong terbentuknya sikap dan perilaku organisasi tertentu dikalangan staf atau pegawai PDAM, yang pada umunya juga berasal dari instansi-instansi pemerintahan.4. Sikap dan perilaku organisasi tersebut kemudian membentuk dan sekaligus menjadi ciri kinerja PDAM.5. Kineija PDAM menunjukan fenomena permasalahan inefisiensi perusahaan yang antara lain disebabkan oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan faktor eksternal, yaitu rendah dan tidak layaknya tarif air minum akibat resistensi masyarakat.6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia tersebut dapat diartikan sebagai masalah kewirausahaan pada jajaran Direksi PDAM, dan rendah serta tidak Iayaknya tarif air minum dapat diartikan sebagai masalah akuntabilitas publik PDAM."

"Perkembangan kota Bandung tiap tahunnya semakin meningkat, peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan air minum perkotaan. Kebutuhan air minum yang tinggi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kebutuhan air minum yang baik. Permasalahan pelayanan kebutuhan air kota Bandung adalah cakupan pelayanan yang masih sangat kurang, sementara potensi pelanggan cukup besar. Rencana Jangka Panjang Menengah (RJPM) kota Bandung mencanangkan sasaran penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum PDAM Kota Bandung sampai dengan tahun 2014, antara lain meningkatkan cakupan pelayanan air bersih dari 65% menjadi 72%. Dari data laporan pencapaian sasaran MDG tahun 2010 yang disampaikan oleh Bapenas bahwa saat ini proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan masih diangka 49,82%, sementara target MDG 2015 yaitu 75,29%. Penelitian ini membahas permasalahan pelayanan kebutuhan air minum kota Bandung, khususnya dalam hal cakupan pelayanannya. Dengan model sistem distribusi air minum yang dibuat dan dengan pendekatan sistem dinamis dapat meningkatkan cakupan layanan hingga mencapai 83,15%.

---

The development of Bandung's town every year increase, this improvement in line with the improvement of number of resident and amount of water required urban drinks. The high drink amount of water required must be accompanied with the improvement of service of the good drink amount of water required. Problems of service of Bandung's town amount of water required is a service coverage which still very less, whereas the potency of big enough customer. Long-Range Middle Plan (RJPM) Bandung's town target supply and the management target of infrastructure and supporting facilities for PDAM Kota Bandung's drinking waters up to the year 2014, among others increasing a coverage service of clean water from 65% become 72%. Report data of goal achievement of MDG year 2010 which were related by Bapenas that now family proportion with an access with continuation to eligible drinking water in the urban is 49,82%, whereas the target of MDG 2015 is 75,29%. This research discussing the problemses of services of Bandung's towns drinks amount of water requireds, especially when its service coverage. With using a drinking water distribution system model is that made and a dynamic system approach can increase a service coverage until 83,15%."