Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu hubungan kerja antara buruh dan majikan dimana masing-masing pihak telah terikat pada perjanjian kerja yang telah disepakati kerap kali masih sering terjadi suatu perselisihan. Perselisihan perburuhan terjadi akibat dari adanya perbedaan nilai-nilai yang dimiliki antara buruh dan majikan, dimana buruh begitu menginginkan nilai kebebasan dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan majikan menginginkan nilai materialisme dalam penyelenggaraan perusahaan yang dijalankannya. Penyelesaian perselisihan perburuhan baik perselisihan industrial, perselisihan hak, maupun perselisihan kepentingan antara buruh dan majikan idealnya adalah diselesaikan melalui jalan musyawarah mufakat yang biasanya disebut dengan cara damai baik secara bipartit ataupun tripartit yang merupakan penyelesaian perselisihan perburuhan non adjudicatie. Namun, para pihak dimungkinkan pula untuk mengajukannya ke pengadilan. Atau yang dengan kata lain penyelesaian perselisihan perburuhan adjudicatie. Sejalan dengan itu semua, kiranya penulis ingin mencoba memaparkan atas suatu penyelesaian perselisihan perburuhan yang diselesaikan melalui pengadilan dengan penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan. Sehingga dapat terlihat efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan atas asas murah, cepat, dan sederhana dari suatu penyelesaian perselisihan perburuhan baik bagi buruh maupun bagi majikan."

"Suatu hubungan yang terjadi antara pengusaha denganburuh ini tidak selalu mengalami keharmonisan. Seringkaliterjadi perselisihan diantara keduanya sebagai akibat dariberbagai macam sebab yang dapat merugikan kedua belahpihak. Perselisihan perburuhan yang saat ini disebutkandengan istilah Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dapatdisebabkan banyak hal yang bersumber dari perbedaan status,pengetahuan, kebutuhan hidup yang selalu meningkat dansebagainya merupakan sumber konflik yang selama ini terjadiantara pekerja/buruh dengan majikan/pengusaha. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian PerselisihanPerburuhan selama ini telah menjadi landasan yangfundamental dalam penyelesaian perselisihan perburuhanselama 47 tahun sejak dibentuknya. Akan tetapi dalamperkembangannya, Undang-Undang ini sudah tidak sesuaidengan kebutuhan masyarakat, tidak efektif lagi untukmencegah serta menanggulangi kasus-kasus pemutusan hubungankerja. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 ini juga dirasakanmemakan waktu yang lama, disamping banyaknya tahapan yangharus dilalui pihak-pihak yang menginginkan putusan yangadil. Oleh karena itu kemudian ditetapkannya Undang-UndangNomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Dalam Undang-Undang ini diaturpenyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan diluar Pengadilan. Lahirnya lembaga ini menghapus keberadaanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan sebagaimanayang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 TentangPenyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-UndangNomor 12 Tahun 1964 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja.Dengan demikian, diharapkan sengketa yang dihadapi parapihak akan segera memperoleh kepastian hukum sesuai denganasas peradilan cepat, mudah, dan biaya ringan."

"ABSTRAKPola penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan UU No. 22 tahun 1957 dan UU No. 12 tahun 1964 dirasakan tidak relevan lagi dengan perkembangan perburuhan, dengan diberlakukan Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan maka terjadi perubahan sistem yang mendasar dalam menyelesaikan masalah perselisihan hubunganindustrial. Oleh karena itu hasil penelitian ini difokuskan pada masalah prospek pengadilan perselisihan hubungan industrial dalam menyelesaikan masalah perburuhan analisa penyelesaian hubungan industrial Menurut Undang-Undang No.2 Tahun 2004.Hasil penelitian menunjukan bahwa pola penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU No. 2 Tahun 2004 dilakukan melalui dua cara yaitu penyelesaian diluar pengadilan dan melalui sarana pengadilan. Keberadaan UU No. 2 Tahun 2004 dirasakan sangat efektif karena sangat singkat dan biaya murah. Prospek yang menjamin keadilan dan kepastian dirasakan dapat menjamin kepentingan buruh dan pengusaha."