Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X, yaitu suatu Bank Umum Milik Pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, Bank X sebagai pihak pemberi kredit memerlukan perlindungan untuk mengamankan uang yang dipinjamkannya kepada debitur karena pada kenyataannya uang tersebut adalah milik nasyarakat yang disimpan di Bank X berdasarkan kepercayaan dan adanya kredit yang bermasalah pada suatu bank, dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemberian kredit di Bank X selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati﷓hatian (dengan penerapan the five C's principles) dan melalui suatu tahap yang disebut analisa kredit. Pada konsepnya, analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X diharapkan dapat berjalan efektif sebagai usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, dalam arti dapat memenuhi fungsi dan mencapai tujuan utama analisa kredit itu sendiri dengan baik. Akan tetapi dalam prakteknya, masalah pada kredit yang telah disalurkan oleh Bank X tetap terjadi. Tesis ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X dan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan analisa kredit tersebut tidak selalu berhasil, serta mengajukan beberapa saran agar analisa kredit tersebut dapat benar-benar efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di Bank X."

"Bank sangat berkepentingan terhadap Iangkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Disadari bahwa kredit bermasalah membawa implikasi terhadap biaya yang akan muncul , di karenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan, penagihan, maupun penyelamatan kredit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan keuntungan bank. Dalam hal debitur cidera janji, Surat Kuasa untuk menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual hak atas agunan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mengkover utang debitur. Pengaturan kuasa menjual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, . Meskipun telah dengan tegas diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaannya kreditor mengalami kendala untuk menjual atas dasar kuasa menjual, karena memungkinkan debitor tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan atau menolak untuk menyerah-kan obyek hak tanggungan. Hal ini menjadi lain jika penjualan obyek hak tanggungan tersebut didasarkan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 HIR. Efektivitas suatu surat kuasa untuk mengalihkan hak atas agunan yang dijadikan obyek jaminan mempunyai kekuatan hukum, jika tidak ada bantahan, namun jika ada bantahan dari pihak lawan, maka surat pengaduan utang tersebut tidak mempunyai sifat sebagai akta notariil melainkan akta di bawah tangan biasa , sehingga tidak mempunyai kekuasan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan meskipun di dalamnya terdapat irah-hirah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan terdapat kesulitan melakukan parate eksekusi berdasarkan kuasa menjual obyek Hak Tanggungan. Kesulitan tersebut timbui karena secara yuridis tidak ada kepastian hukum atas isi perjanjian yang dilakukan maupun karena dalam fakta sosial sexing mendapat hambatan dari pihak debitur sebagai pemilik obyek jaminan . Dengan demikian tidak mendorong perputaran roda ekonomi yang membutuhkan gerakan yang cepat dan tepat.

---

Bank has very high interest with security stages in terms of distributed credit. It is recognized that stagnant credit will bring about implication against arising costs, in which costs/expenses having relations with control, collection and recovery of credit requiring so many costs and will influence health and profitable levels of bank. In the event that debtor fails to perform indeed, the attorney or the authorization to sale may be used by creditor through his authorization to sale surety right via public auction as well as to settle debt thereof for covering debt. The regulation on authorization to sale is provided with Commercial Code, Laws No.4 year on Surety Right, Laws No.10 year 1998 on Amendment of Law No.7 year 1992 regarding banking. Although in some regulation had been set out strictly, but, in its implementation the creditor has obstacles to sale based on his authorization to sale, because possibly, the debtor is not willing to vacant the object of his surety right or even to reject it. It will be different provided that sales of such surety right object based on judgment of District Court who has execution power as meant within Article 224 HIR. Effectiveness of attorney to transfer surety right as insured object which has legal power, provided that any claim had not been filed, but, if it is filed then, such bond have not characteristic as notary deed but under the hand solely, so that, it has not execution power as court's judgment although the words of "For sake of justice under God Almighty' had been stated therein. To implement it there is trouble in realizing execution by attorney or authorization to sale Surety Right object. It is caused by juridical no legal certainty stated within content of agreement because frequently, in social facts there is obstacles from debtor as owner of such surety object. Hence, it had not stimulated economic cycles to grow rapidly and precisely."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir."

"Laporan karya akhir ini dibuat untuk menganalisis penerapan PSAK 71 dalam menghitung Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE). Objek penelitiannya adalah Piutang IJP KUR di PT Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan. Analisis dilakukan dengan menganalisis Prosedur CKKE perusahaan, dibandingkan dengan skema penjaminan berdasarkan peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil pengkajian, PT Jamkrindo telah menerapkan Prosedur CKKE berdasarkan PSAK 71 terhadap Piutang IJP KUR atas KUR Gen 1 secara individual (Pemerintah) dan KUR Gen 2 secara kolektif (Mitra Penyalur KUR). Namun penentuan bobot Cash Shortfall KUR Gen 1 dan pemilihan metode CKKE KUR Gen 2 belum mencerminkan kondisi yang ada pada perusahaan.

---

This final report is made to analyze the implementation of PSAK 71 in calculating Expected Credit Loss (ECL). The research object is IJP KUR Receivables in PT Jamkrindo as a guarantee company. The analysis was conducted by analyzing the company's ECL Procedures, compared to the guarantee scheme based on government regulations. The conclusion is that PT Jamkrindo has applied ECL Procedures based on PSAK 71 against IJP KUR Receivables on KUR Gen 1 individually (Government) and KUR Gen 2 collectively (KUR Channeling Partners). However, the determination of the KUR Gen 1 Cash Shortfall and the selection of the CKKE KUR Gen 2 method do not reflect the existing conditions in the company."

"ABSTRAKKrisis Ekonomi yang melanda Indonesia memiliki keterkaitan erat denan kondisiperbankan di Indonesia. Di satu pihak, krisis tersebut menyebabkan bank-bank di Indonesiabertumbangan, dimana penyebabkanya adalah adanya mismatch antara aktiva dan kewajibanyang dimiliki oleh bank-bank tersebut. Di lain pihak, pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis juga berjalan lambat, dimana salah satu penyebabnya adalah sudah terlalu rusaknyasistem perbankan di Indonesia. Belajar dari pengalaman tersebut, bank-bank di Indonesia perlu menerapkan sebuahsistem yang dapat menjamin adanya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya,dalam hal ini dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Praktek-praktek masa laludimana pinjaman diberikan atas dasar hubungan baik dengan pemilik (kolusi, korupsi dannepotisme) tidak dapat digunakan lagi untuk masa yang akan datang. Metode Matriks Kredit adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikangambaran obyektif terhadap kondisi portfolio kredit yang dimiliki oleh sebuah bank,sehingga metode matriks kredit tersebut dapat memberikan peringatan dini kepada bankmengenai gejala-gejala yang dapat membahayakan portfolio kreditnya. Metode ini lebihbersifat kualitatif, sehingga diharapkan dapat mengurangi subyektifltas dan loan officer ataupunPemilik bank yang bersangkutan"

"Credit scoring merupakan sebuah metode analisis yang digunakan oleh pihak perbankan dalam menganalisis aplikasi kredit yang diajukan oleh nasabah. Adanya kemungkinan kredit yang default, kekurangan dari metode credit scoring yang umum digunakan, serta proses analisis aplikasi kredit yang tidak efisien dalam perbankan, mendorong pihak perbankan untuk terus mencari model credit scoring yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diajukan sebuah model credit scoring yang dibentuk berdasarkan pada metode Bayesian Network yang bertujuan untuk mengelompokkan pemohon kredit ke dalam dua kelas, yaitu good creditor dan bad creditor. Tingginya tingkat akurasi model serta proses penggunaan yang sederhana membuktikan bahwa model yang dibentuk sangat efektif dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pihak perbankan dalam melakukan credit scoring.

---

Credit scoring is an analysis method used by banks to analyze credit applications which filed by customers. The possibility of credit default, the drawbacks of common credit scoring method, and the inefficiency of credit analysis process by banks, encourage the banks to keep looking for the best credit scoring model. To overcome these problems, the development of credit scoring model based on Bayesian Network is proposed. The main objective of this model is to classify the applicants into two groups, which are good creditor and bad creditor. High rate of accuracy as well as simple application process prove that formed model is very effective in addressing the problems faced by the banks in credit scoring process."

"Kebijakan pemberian kredit kepada perusahaan pelanggan di RS Budi Kemuliaan Batam mengakibatkan adanya risiko , karena timbul kemungkinan pelanggan tidak membayar ataupun membayar tetapi lebih lambat dari jangka waktu yang diberikan. Analisis kredit di Rumah Sakit Budi Kemuliaan Batam merupakan penilaian terhadap suatu permohonan kerja sama pelayanan kesehatan dari suatu perusahaan. Layak atau tidak suatu calon perusahaan pelanggan diberikan kredit. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang dilakukan yaitu dengan analisis 5 C?s yaitu : Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital), Penilaian terhadap agunan (Collateral), dan Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur (condition of economy).Tesis ini merupakan Penelitian operasional ( operational research ) yang dilaksanakan dengan pendekatan metode kuantitatif dan kualitatif, terlebih dahulu meneliti data sekunder yang ada kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan dan wwancara. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa Penggunaan 3C?s yaitu Penilaian Watak (Character), Penilaian Kemampuan (Capacity), Penilaian terhadap modal (Capital) dalam setiap permohonan kerja sama pelayanan merupakan hal yang perlu dan harus dilakukan untuk mengurangi risiko piutang bermasalah. Pada akhir penelitian ini disarankan untuk melengkapi seluruh pedoman serta prosedur yang dibutuhkan dan membentuk tim analisis.

---

The credit policy that implemented by Budi Kemuliaan Batam Hospital caused risks, this condition appear because some of the corporate customer may not pay their debt or they exceed the term of payment. Credit analysis in Budi Kemuliaan Batam Hospital is used to determine whether the corporate customers meet the requirement to establish a health service relation between Budi Kemuliaan Hospital and its corporate customer. The 5 C?s principal that used to evaluate credit are: Character, Capacity, Collateral, and Condition of Economy.This thesis is operational research with quantitative and qualitative method of approach. First, the writer examined secondary data that followed by primary data which conducted through field study and interview. Based on the research result it shows that 3 C?s: Character, Capacity and Capital must be implemented to lower bad debt. The writer suggested completing the guidance and procedure that are needed and establish credit analysis team."

"Masalah pemberian kredit selalu terjadi pada setiap bank, karena penggunaan kredit erat sekali hubungannya dengan kegiatan usaha dimasa yang akan datang yang penuh dengan ketidakpastian. Bank sebagai pihak pemberi kredit yang memiliki posisi lebih kuat dari debitur hendaknya tetap melaksanakan sikap hati-hati dalam menyalurkan kredit dan selalu berupaya untuk meminimalisir masalah-masalah yang timbul serendah mungkin, yaitu berupaya meminimalisir masalah dengan menjaga mutu kredit yang dikelola. Sehubungan dengan itu, yang dapat memberikan gambaran terhadap kelayakan debitur untuk dapat mengembalikan atau melunaskan kredit adalah Proyeksi Arus Kas. Maka dapat dikatakan, bahwa peranan proyeksi arus kas dapat meminimalisir atau mengantispasi terjadinya tunggakan hutang pokok dan bunga pinjaman. Yang kemudian berdampak terhadap pada kredit bermasalah. Karena proyeksi arus kas adalah perhitungan yang memprediksi kondisi keuangan debitur di masa yang akan datang, maka tujuan penelitian adalah meneliti proyeksi arus kas. Karena proyeksi arus kas merupakan cerminan yang dapat memberi gambaran, tentang kemampuan debitur untuk mengembalikan kredit yang telah digunakannya di masa yang akan datang.Penelitian dilakukan berdasarkan studi kasus deskriptif. Yang diteliti adalah fenomena yang menyebabkan terjadinya pergeseran kolektibiliti performing loans ke kolektibiliti non performing loans pada Kantor Wialayah PT. Bank BUMN yang berakibat terjadinya penurunan kualitas portepel perkreditan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan terjadinya penggeseran kolektibiliti dikarenakan proyeksi arus kas yang dibuat berdasarkan data-data keuangan historis. Fakta yang terjadi menunjukan bahwa proyeksi keuangan yang dibuat saat kredit belum disetujui dengan realisasi setelah kredit berjalan atau sudah digunakan dalam hal kegiatan usahanya dinilai sinkron. Fakta atau realisasi jauh berbeda dari proyeksi arus kas yang dibuat.Dalam menyusun proyeksi arus kas hendaknya tidaklah hanya melihat kondisi keuangan masa lalu yang dijadikan alat untuk digunakan sebagai asumsi, tetapi juga harus melihat peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian periode berikutnya atas kegiatan usaha yang akan dilakukan. Perlu dan penting bagi yang menyusun proyeksi arus kas memiliki wawasan, pengetahuan, pengalaman, bisa berkomunikasi untuk menggali dan memperoleh informasi, koordinasi dan intuisi terhadap kegiatan usaha yang proyeksi arus kas akan disusun / dibuat."

"ABSTRAKTingkat atau bobot risiko kredit debitur sangat penting diketahui pihak perbankan, agar dalam menyalurkan fasilitas kreditnya kepada debitur dapat dilakukan secara aman dan memenuhi prinsip kehati-hatian (prudential banking). Untuk itu, tingkat risiko debitur harus terukur. Terdapat 7 buah faktor risiko debitur yang dapat dijadikan variable terukur, yakni kondisi keuangan, legal status, hubungan eksternal debitur dengan bank, posisi pasar, manajemen, viabilitas dan prospek usaha. Dengan menggunakan metoda Credit Risk Scoring, yaitu pembobotan atas faktor risiko debitur maka bobot risiko debitur menjadi lebih terukur. Pembobotan dapat dilaksanakan terhadap seluruh debitur dan berbagai sektor usaha, namun tidak berarti bahwa debitur yang bergerak dalam sektor usaha yang sama akan mempunyai tingkat risiko yang sama pula. Beberapa jenis usaha mempunyai jenis faktor risiko yang spesifik dan dominan, faktor ini dapat dijadikan pegangan dalam penentuan bobot risiko. Namun beberapa sektor usaha lainnya sama sekali tidak memilikinya sehingga harus dievaluasii secara individual. Pada dasarnya seluruh faktor risiko perperan dalam pengukuran tingkat risiko, namun terdapat beberapa yang menjadi penentu dalam mengukur tingkat risiko debitur yakni kondisi keuangan dan status legal. Tingkat risiko sangat situasional karena banyak faktor internal eksternal yang mempengaruhi sehingga tingkat risiko suatu perusahaan perlu direvaluasi secara berkala. 6 dari 7 faktor risiko nampak dominan pada beberapa sektor usaha debitur, yakni kondisi keuangan, status legal, posisi pasar, manajemen, viabilitas dan prospek usaha. Karena mempunyai tingkat homogenitas tinggi (sd <1), sehingga kecenderungan tersebut dapat dijadikan sebagai patokan dalam menghitung tingkat risiko suatu debitur. Bagi debitur pada sektor usaha yang tidak mememiliki faktor dominan tetap harus dihitung secara individual. Kisaran bobot yang relatif sama dimiliki oleh 5 dari 19 sektor usaha, yakni sektor Automotif, industri bahan Kayu, Industri Logam/Baja, Industri Kertas dan Tekstil. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pada proses analisis risiko kredit debitur korporasi harus diperhatikan : Mengutamakan pengukuran bobot risiko secara individual, berdasarkan penilaian 7 faktor risiko (seven risk factors) Faktor risiko yang spesifik dan dominan pada beberapa sektor usaha hendaknya hanya dijadikan pedoman saja karena sifat debitur yang sangat individualistik. Nilai Faktor risiko akan berubah setiap ada perubahan kondisi makro.

---

"