Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keuntungan Perawatan Metode Kanguru (PMK) adalah menurunkan kejadian hipotermia dan mempersingkat masa rawat di Rumah Sakit. Pelatihan menurut Kirkpatrick adalah upaya meningkatkan pengetahuan, mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan.Tujuan: Menilai evaluasi 1 tahun pasca pelatihan PMK pada peserta petugas kesehatan terlatih RSUD Pasar Rebo di wilayah Jakarta Timur pada tahun 2018.Metode: Mixed Method,Penelitian Kualitatif di dukung oleh penelitian kuantitatif pada 12 informan petugas kesehatan di Ruang Nicu, Perina, Delima yang sudah pernah mengikuti pelatihan PMK pada satu tahun yang lalu. Wawancara Mendalam, diskusi kelompok untuk mengetahui keterampilan petugas dan pengetahuan PMK setelah dilakukan pelatihan didukung oleh observasi keterampilan secara cek list dan pengisian kuesioner yang sama pada saat satu yang lalu.Hasil penelitian: dari hasil wawancara dan diskusi kelompok petugas melakukan keterampilan PMK langsung menggunakan bayi ke ibunya, tidak didukung oleh sarana dan prasana PMK ini didukung oleh data kuantitatif tidak ada perbedaan yang bermakna keterampilan PMK p =0,504 petugas kesehatan setelah satu tahun pasca mendapat pelatihan PMK. Pada saat observasi sebelum dilakukan test ada 4 petugas yang buku dan pernyataannya tidak pernah membaca lagi setelah pelatihan, hasil pengetahuan petugas mengalami penurunan hanya satu petugas yang tetap dari nilai post test satu tahun yang lalu dan dilakukan kembali dengan soal yang sama.Kesimpulan: penelitian ini menilai evaluasi pelatihan PMK yang diselenggarakan satu tahun yang lalu dan yang menjadi keterbatasan dengan responden yang sedikit kemungkinan hasilnya tidak relevan.

---

Advantages of kangaroo mother care (KMC) is to reduce the incidence of hipotermia and shorten hospital stay. Training according to Kirkpatrick is an effort to improve knowledge, change behavior and develop skills.Aim: Assess the evaluation of 1 year post-KMC training on trained health care personnel in Pasar Rebo General Hospital in East Jakarta in 2018.Method: Mixed Method Qualitative research was supported by quantitative research on 12 health worker informants in Nicu, Perinatologi, Delima Room who had attended KMC training one year ago. In-depth interviews, group discussions to find out the skill of FMU officers and knowledge after training were supported by skill observation on check list and filling out the same questionnaire on the previous one.Results: the results of interviews and discussions of groups of officers performing KMC skills directly using infants to their mothers, not supported by facilities and infrastructure KMC is supported by quantitative data there is no significant difference in KMC skills p = 0,504 health workers after one year after receiving KMC training . At the time of observation prior to the test there were 4 officers whose books and statements never read again after the training, the officer's knowledge result decreased only one officer who remained from the post test score one year ago and re-done with the same problem.Conclusions: This study evaluates the evaluation of KMC training held a year ago and which is limited to the few respondents likely to be irrelevant."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program.

---

Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness.

Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5.

Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical methodused is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so thattransparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services."

"Puskesmas memerlukan SDM kesehatan sebagai motor penggerak. Salah satu SDM kesehatan adalah dokter umum. Ketersediaan dokter umum dalam segi jumlah harus memadai dan terdistribusi secara merata. Kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta memberikan keluluasaan bagi puskesmas kecamatan selaku instansi pelaksana dalam melakukan manajemen SDM. Salah satu variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan adalah kapabilitas instansi pelaksana. Kapabilitas ini ditunjukkan dengan kemampuan manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan pendayagunaan dokter umum puskesmas di Puskesmas Kecamatan Kemayoran. Penelitian menggunakan mixed method yang menggabungkan hasil kualitatif dengan hasil kuantitatif. Gambaran implementasi kebijakan adalah masih terjadi ketidakseimbangan beban kerja dokter umum antara puskesmas kelurahan dan puskesmas kecamatan. Hal ini disebabkan karena tidak ada aturan yang baku mengenai penempatan dokter umum sampai dengan tingkat puskesmas kelurahan dan kemampuan manajemen puskesmas kecamatan masih kurang. Salah satu rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perbaikan manajemen dengan menggunakan model simulasi distribusi dokter umum berdasarkan penyeimbangan forecasting beban kerja dokter umum di puskesmas wilayah Kemayoran.

---

Public health centre needs health human resources as a driving force. One of the health workforce is general practitioner. The availibity of general practitioners in terms of the amount should be adequate and evenly distributed. The policy of physician utilization at public health centre in the province of DKI Jakarta, gives authority for district public health centre as the implementing agency in managing human resources. One of the variables that influence the process of policy implementation is the capability of implementing agencies. This capability is indicated by the ability of management. The purpose of the study is to describe policy implementation of physician utilization at public health centre in Kemayoran. Research using a mixed methods that combines qualitative and quantitative results. As an overview of policy implementation, there is an imbalance of physician workload between district and sub district public health centre in Kemayoran. This is because there are no standard rules regarding the placement of a physician up to sub district level and lack of management skills at district public health centre. One of the proposed policy recommendation is improved management using simulation models of physician distribution which is based on physician workload balancing in Kemayoran public health centre."

"Pemberian ASI yang tidak optimal memberi andil terhadap terjadinya 45% kematian akibat infeksi neonatal, 30% kematian akibat diare dan 18% akibat infeksi saluran napas pada balita. Di negara berkembang, sekitar seperempat sampai setengah dari kematian di tahun pertama kehidupan terjadi dalam minggu pertama kelahiran. Banyak intervensi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kelangsungan hidup bayi baru lahir dengan biaya yang relatif rendah dan layak untuk diimplementasikan, salah satunya adalah pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif pada minggu pertama kelahiran. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif pada tujuh hari pertama kelahiran di wilayah Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk Jakarta Utara. Desain penelitian adalah cross sectional dengan sampel penelitian 79 responden. Populasi pada penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia tujuh hari di wilayah Puskesmas Kecamatan Tanjung Priuk. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu pun hubungan yang bermakna antara pemberian ASI Eksklusif pada tujuh hari pertama kelahiran dengan umur, pendidikan, pekerjaan, paritas, pengetahuan, IMD, dukungan suami dan dukungan petugas kesehatan.

---

An Unoptimized ways of breastfeeding have played the role in 45% baby mortality of neonatal infection, 30% mortality of diarrhea and 18% mortality of respiratory tract infection. In developing countries, more than 25% mortality within one year lifespan occur in the first week of birth. There are so many ways of intervention that could increase the health and surviving chance of the newbornn with relatively inexpexsive method, which are also very much worth to be implemented. Early Initiation of Breastfeeding and Exclusive breastfeed within first week of birth are those methods mentioned above.

The objective of this research is understanding the factors of giving exclusive breastfeed within first seven days of birth in North Jakarta Kecamatan Tanjung Priok Public Health Center area. Design of this research is cross sectional with 79 respondents research sample. The population is mothers with seven days old baby within the said hospital area.

The result of the research conclude that there are not even one significant relation between giving exclusive breastfeed within first seven days of birth with age, education, occupation, parity, knowledge, Early Initiate Of Breastfeeding, spouse's support and medical attendant’s support."