Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Papers presented during a two-year period at a seminar on Comparative Labor Movements sponsored by the National Institute of Labor Educatio"

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI.

---

This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

"

"This book is about the building of alliances and about joint activities between two groups of social movement actors ascribed increasing relevance for the functioning and the eventual amendment of democratic capitalism. The chapters provide a well-balanced mix of theoretical and empirical accounts on the political, social and economic catalysts behind the changing motives finding expression in a multitude of novel types of joint collective action and inter-organizational alliances. The contributors to this volume go beyond attempting to place unions, movements, crises, precariousness, protests and coalitions at the centre of the research. Instead, they focus on actors who themselves transcend clear-cut social camps. They look at the values and motives underlying collective action by both types of actors as much as at their structural and strategic properties, and inter-organizational relations and networks. This creates a fresh, genuine and historically valid account of the incompatibilities and the commonalities of movements and unions, and of prospects for inter-organizational learning."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis peran serikat pekerja pada Jakarta International Container Terminal (JICT) dan dalam pembahasannya penulis fokus pada studi tentang hubungan industrial tripartit. Berlandaskan kepada teori yang dikemukakan Bennington and Moor, terkait teori peran, teori serikat pekerja, dan teori hubungan industrial, maka penelitian ini akan melihat peran dari serikat pekerja JICT itu sendiri dalam melakukan hubungan industrial dan dukungan pemerintah terhadap eksistensi dari serikat pekerja JICT. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian eksplanatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada berbagai narasumber yang relevan dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa serikat pekerja JICT telah melakukan peran dan fungsinya sebagai serikat pekerja dengan baik dalam lingkup seperti menampung aspirasi dan keluhan, merumuskan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), menjadi perwakilan pekerja di lembaga kerjasama pada Bipartit dan Tripartit, membantu menyelesaikan perselisihan atau permasalahan hubungan industrial, serta meningkatkan kemampuan pekerja JICT. Selain itu, terdapat pula dukungan pemerintah terhadap eksistensi serikat pekerja dalam bentuk pembuatan regulasi, menyediakan layanan, serta menyediakan perlindungan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the analysis about the role of labor unions in the Jakarta International Container Terminal (JICT) and the focus of this thesis is also discussion about the study of industrial tripartite relations. Based on role theory, trade union theory, and industrial relations theory that put forward by Bennington and Moor, this study will look at the role of the JICT labor unions itself in conducting industrial relations and how government support the existence of JICT labor unions. The approach of this research also used qualitative with the aim of descriptive research with data collection techniques through in depth interviews with various relevant sources and literature studies. The results of this study indicate and explain that the JICT labor union has carried out its role and function as a labor unions in the good way in areas such as accommodating aspirations and complaints, formulating Collective Labor Agreements (PKB), becoming workers representatives in cooperation institutions on Bipartite and Tripartite, helping to resolve disputes or industrial relations issues, and increasing the ability of JICT workers. In addition, on industrial relations there is also government support for the existence of labor unions in the form of making regulations, providing services, and providing protection."

"The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts...."