Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Papers presented during a two-year period at a seminar on Comparative Labor Movements sponsored by the National Institute of Labor Educatio"

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI.

---

This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

"

"This book is about the building of alliances and about joint activities between two groups of social movement actors ascribed increasing relevance for the functioning and the eventual amendment of democratic capitalism. The chapters provide a well-balanced mix of theoretical and empirical accounts on the political, social and economic catalysts behind the changing motives finding expression in a multitude of novel types of joint collective action and inter-organizational alliances. The contributors to this volume go beyond attempting to place unions, movements, crises, precariousness, protests and coalitions at the centre of the research. Instead, they focus on actors who themselves transcend clear-cut social camps. They look at the values and motives underlying collective action by both types of actors as much as at their structural and strategic properties, and inter-organizational relations and networks. This creates a fresh, genuine and historically valid account of the incompatibilities and the commonalities of movements and unions, and of prospects for inter-organizational learning."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengorganisasian serikat pekerja dan kepemimpinan serikat pekerja terhadap komitmen serikat pekerja dengan menggunakan efektivitas serikat pekerja sebagai variabel mediasi. Objek penelitian ini adalah Serikat Pekerja PT Telekomunikasi Selular SEPAKAT. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 325 Responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan SEM Structural Equation Modeling. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pengorganisasian serikat pekerja dan komitmen serikat pekerja melalui variabel efektivitas serikat pekerja. Variabel efektivitas serikat pekerja memediasi secara parsial pengorganisasian serikat pekerja dan komitmen serikat pekerja. Namun, efektivitas serikat pekerja tidak berperan sebagai variabel yang memediasi hubungan antara kepemimpian serikat pekerja dan komitmen serikat pekerja.

---

This study aims to examine the effect of union organization and union leadership on union commitment with union effectiveness as a mediating variable. The object of this study is labor union of PT Telekomunikasi Selular SEPAKAT . Hypothesis testing is conducted by using SEM Structural Equation Modeling with 325 total respondents.

This study finds that there is an indirect effect between union organization and union commitment. The union effectiveness partially mediates the relationship between union organization and union commitment but does not mediate the association between union leadership and union commitment."

"The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts...."

"Skripsi ini membahas partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja pada perusahaan kosmetik PT XYZ guna mengetahui alasan-alasan pekerja perempuan di Indonesia berpartisipasi dalam serikat pekerja dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pengurus untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keluarga, serikat pekerja, budaya masyarakat, pekerjaan, dan feminisme menjadi pertimbangan bagi pekerja perempuan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Terdapat faktor budaya masyarakat yang menjadi pertimbangan partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja di Indonesia, berbeda dengan penelitian sebelumnya oleh Kirton (2005) di Inggris yang menyatakan hanya empat faktor lainnya yang menjadi pertimbangan pekerja perempuan berpartisipasi dalam serikat pekerja. Penelitian ini menyarankan bahwa serikat pekerja harus membuat kebijakan-kebijakan khusus bagi pekerja perempuan dan dilaksanakannya sosialisasi akan keberadaan serikat pekerja dengan dukungan manajemen untuk mendorong partisipasi pekerja perempuan dalam serikat pekerja.

---

The focus of this study is about female workers‟ participation in union of cosmetic company PT. XYZ with the purpose of knowing the reasons why female workers in Indonesia join and participate in union and how the union‟s committee enhance participation of female workers. This is qualitative research where data was collected through in-depth interviews. This findings show that family, trade union, occupation, feminist, and society culture influence participation of female worker in union.

There is factor of society culture also influence participation of female worker in union in Indonesia, it different with prior research from Kirton (2005) in UK that show only four factors influence participation of female worker in union there. This research suggests that union must develop the special policies for female workers and make a socialization with support from management to encourage female workers‟ participation in union."