Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In the end of 1998, a street brawl in Poso City, the capital of Poso District in Central Sulawesi expanded into a full-scale communal conflict that caused breakdown of authority, damaged public infrastructures and resulted in over 75,000 people to be displaced from their home. Efforts from both government and non-governmental actors to bring peace back to Poso District, as well as to recover the livelihood of the conflict-affected people have been going on from 1998 up to present.

This study would like to find out whether livelihoods of the conflict-affected people are recovered and to identify links between relief and development using sustainable livelihoods approach, especially in the case of CROP Program implemented by Church World Service Indonesia in Poso District, Central Sulawesi.

Household Livelihood Security Analysis was used in this study using in depth interviews with direct program beneficiaries and obtaining secondary data from project documents and articles in journals and reports.

The findings of this study is a Household Livelihood Profile of the beneficiaries of CROP Programs, that contains changes in livelihood system that happened before and after the intervention and efforts to recover impaired livelihoods in a post-conflict setting is presented.

In the end, the study concluded that the CROP Program was able to enhance the livelihood recovery process of household beneficiaries in Poso District through the provision of vegetable seeds, and fish fry as well as fish and farming tools i.e. hoes, sickles and fish nets, which eventually increased and strengthened physical, economic and social resources of the household beneficiaries. In addition, linkages between relief and development are identified through changes in livelihood resources and strategies, appropriate and accurate intervention design that does not harm the existing livelihood resources and strategies of the conflict-affected people as program beneficiaries.

However, commitment of CWS Indonesia to sustain and recover the existing livelihoods resources and strategies of the conflict-affected people should be strengthened by enriching the capacity of its organization resources."

"ABSTRAKPerancangan Ulang Employee Assistance Programs di PT XYZ(56 halaman + viii halaman, 1 tabel, 1 gambar, 4 lampiran)Sejak tahun 2004 PT XYZ menyediakan layanan Employee AssisruncePrograms (EAP) untuk membantu para karyawannya mcngatasipermasalahan pribadi maupun permasalahan yang berhubungan denganpekerjaannya. Model layanan yang dipergunakan adalah model layananinternal, yang ditangani oleh satu orang konsclor yang juga menjabat salahsatu _iabatan struktural di PT XYZ serta merupakan pimpinan koperasikaryawan. Layanan terscbut terhenti pada bulan Mare! 2006, karenakonselor tersebut dialihtugaskan. Pimpinan Human Capital DevelopmentP'l` XYZ berkeinginan untuk mengevaluasi layanan EAP tersebut sebelummcngaktifkannya kembali.Berdasarkan kajian yang dilakukan terhadap pelaksanaan EAP di PT XYZselama ini dan juga terhadap sejumlah Iiteratur terkait, direkomendasikan:l. Layauan EAP tetap perlu dilaksanakan di PT XYZ.2. Pcnggunaan model layanan kombinasi internal-elcstcrnal.3. Pengemban gan program-program yang berorientasi preventif.4. Pengembangan variasi metodc layanan, termasuk pemanfaatunfasilitas teknologi informasi di PT XYZ, khususnya HCIS dan portalE-IIR, Serta mengintcgrasikannya dengan knowledge managementyang dilerapkan di PT XYZ.5. Penggunaan konsultan yang memiliki keahlian dan pengalamzm dibidang layanan EAP, sebagai pendamping qlalam mengembangkanIayanan EAP di PT XYZ.Dengan mengimplementasikan rekomendasi tersebut di alas, layanan EAPdi PT XYZ diharapkan dapat mcnuniang slrategi PT XYZ yangmemetingkan kunlitas teknis clan layanan pelanggan berkelas dunia.

---

"

"Penelitian ini fokus untuk mengetahui persepsi dan harapan kementerian/lembaga terhadap pelayanan asistensi yang diberikan oleh deputi program dan reformasi birokrasi, serta untuk mengetahui bagaimana strategi deputi program dan reformasi birokrasi dalam pelayanan asistensi tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data bahwa persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi deputi program dan reformasi birokrasi adalah belum maksimalnya pelayanan yang ditandai dengan tidak adanya umpan balik, lambat, tidak responsif, dan baru menyentuh proses bukan hasil. Harapan kementerian/ Iembaga terhadap pelayanan asisrensi adalah adanya asistensi yang dapat diaplikasikan oleh instansi, dimana hasil asistensi dapat dimanfaatkan Iangsung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Oleh karena itu, berdasarkan analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Persepsi kementerian/Iembaga terhadap pelayanan asistensi jauh dari yang diharapkan, dalam arti masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Harapannya adalah agar pelayanan dapat lebih baik Iagi sehingga memudahkan kementerian/lembaga dalam proses reformasi birokrasi dan mendapatkan asistensi yang aplikatif lagi dan berguna bagi instansi; dan (2) Strategi pelayanan asistensi yang dilakukan oleh deputi program dan reformasi birokrasi belum berjalan optimal dengan keterbatasan yang ada. Untuk itu, perlu dirumuskan suatu strategi dalam pelayanan asistensi yang lebih aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan.

---

This research is focus to know about the perceptions and expectations of the ministries/agencies about technical assistance that given by the Deputy Program and Bureaucracy Reform, and to find out how their strategy to give that technical assistance. Based the research conducted, the data showed that the perception of Ministries/Agencies about the technical assistance is that the assistance not maximal enough that characterized by no feedback, not responsive, and all the assistance is only touching process rather than outcome. The expectation of the assistance is there are result that can utilize directly in implemented the bureaucracy reforms. Therefore, based on the analysis that have been done, it concluded that (1) the perception of Ministry/Agencies about the assistance is far from the expected, which mean there are still have many shortcomings that have to be improved. The expectation is the assistance could be better so it can facilitate Ministry/Agencies in process to reform the bureaucracy and get the assistance that can be applied and give advantage to the agency; and (2) Strategy fiom Deputy Program and Bureaucracy Reforms in the technical assistance has not run optimally with the limitations that existing. So, it needed to make a formulation of a strategy that applicative and can be easy to implemented."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dampak dari Bantuan Pangan Non- Tunai (BPNT) dan Program Sembako terhadap asupan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Menggunakan data SUSENAS cross-section 2017-2021, kami melakukan pseudorandomization dengan Propensity Score Matching (PSM) dengan contemporaneous control dan estimasi Ordinary Least Square (OLS) dengan pendekatan multi-arm. Program Sembako memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan asupan nutrisi dibandingkan BPNT. Peningkatan asupan nutrisi KPM Program Sembako di level nasional secara umum didorong oleh Pulau Jawa, Pulau Sumatra, dan area perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan fleksibilitas kupon makanan, dengan nilai bantuan yang sama tidak dapat memberikan dampak yang sama antar wilayah.

---

This study aims to compare the impact of Noncash Food Assistance (BPNT) and the Sembako programme on the nutrition outcomes of Beneficiaries (KPM). Using the 2017- 2021 SUSENAS cross-section data, we perform pseudorandomization with propensity score matching (PSM) with contemporaneous control and ordinary least square (OLS) estimation with a multi-arm approach. The Sembako programme has a significant impact on increasing nutrition outcomes compared to BPNT. The increase in the nutrition outcomes of the Sembako programme beneficiaries at the national level is generally driven by Java Island, Sumatra Island, and urban areas. This research shows that increasing the flexibility of food vouchers, with the same benefit value cannot yield the same impact across regions."

"Seiring dengan perkembangan globalisasi, kebaragaman di tempat kerja merupakan hal yang tidak dapat dielakkan lagi. Salah satunya adalah meningkatnya keberagaman gender di tempat kerja seiring peningkatan partipasi perempuan sebagai tenaga kerja. Namun, beberapa penilitan memukan bahwa peningkatan partisipasi perempuan masih diselimuti dengan konflik-konflik kesetaraan gender di tempat kerja. Selain itu, beberapa penelitian juga menemukan bahwa pekerja perempuan dinilai lebih rentan mengalami masalah stres kerja yang disebabkan oleh konflik struktural maupun masalah personal. Dalam mengatasi masalah pekerja, perusahaan dapat memanfaatkan layanan kesejahteraan pekerja seperti employee assistance program (EAP) yang menawarkan proses pemberian bantuan kepada karyawan melalui konseling. Mempertimbangkan dunia kerja yang semakin beragam secara gender, EAP sebagai praktik pekerjaan sosial harus mempertimbangkan segala aspek kehidupan klien dan menerapkan analisis gender dalam pemberian layanan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi masalah karyawan yang disebabkan oleh faktor gender. Meskipun partisipasi perempuan semakin meningkat, masih belum banyak penelitian yang membahas keberagaman gender melalui kacamata EAP dan bagaimana EAP menerapkan analisis gender untuk menjawab kebutuhan pekerja perempuan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara deskriptif pemahaman praktisi EAP terkait keberagaman gender di tempat kerja dan strategi yang mereka gunakan untuk menerapkan pemahaman tersebut dalam menangani masalah pekerja perempuan. Untuk memenuhi tujuan penelitian, informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling dan terkumpul lima orang informan meliputi empat praktisi EAP di suatu lembaga penyedia layanan kesejahteraan pekerja dan satu kepala lembaga. Data dikumpulkan melalui proses wawancara mendalam selama empat bulan, mulai dari Maret hingga Juni 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan telah memiliki pemahaman mendalam mengenai keberagaman gender dan signifikansinya terhadap kehidupan karyawan. Pemahaman ini tercermin dalam strategi yang mereka gunakan untuk mengintegrasikan pendekatan sensitif gender dalam menangani klien pekerja perempuan. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa ketika praktisi EAP memiliki pemahaman yang mendalam terkait keberagaman gender, maka mereka dapat memberikan intervensi yang peka terhadap gender klien sehingga lebih relevan dengan masalah klien.

---

With the advancement of globalization, diversity in the workplace is unavoidable. One aspect of this is the increasing gender diversity in the workplace, alongside the rising participation of women in the workforce. However, some studies find that increased women's participation in the workforce is still accompanied by gender equality conflicts. Additionally, several studies also find that female workers are more vulnerable to experiencing work stress due to structural conflicts or personal issues. To address employee problems, companies can utilize employee welfare services such as the employee assistance program (EAP), which offers counseling assistance to employees. Considering the increasingly gender diversity in the workplace, EAP as a social work practice must consider all aspects of clients' lives and apply gender analysis in service provision to understand the underlying factors that cas cause employee problems, such as gender factors. Despite the increasing participation of women, there is still a lack of research discussing gender diversity through the lens of EAP and how EAP applies gender analysis to meet the needs of female workers. Through a qualitative approach, this study aims to descriptively illustrate EAP practitioners' understanding of gender diversity in the workplace and the strategies they use to apply this understanding in addressing the issues faced by female workers. To fulfill the research objectives, informants were selected using purposive sampling and snowball sampling techniques, resulting in five informants comprising four EAP practitioners from an employee welfare service provider and one head of the institution. Data were collected through in-depth interviews over four months, from March to June 2024. The study's findings indicate that informants have a deep understanding of gender diversity and its significance in employees' lives. This understanding is reflected upon their strategies to integrate gender- sensitive approaches in handling female employee clients. The implication of this study is that when EAP practitioners have a profound understanding of gender diversity, they can provide gender-sensitive interventions that are more relevant to clients' issues."

"Beras merupakan sumber karbohidrat utama masyarakat Indonesia. Setiap tahun harga beras selalu mengalami kenaikan yang disebabkan oleh inflasi, sewaktu krisis ekonomi menimpa Indonesia tahun 1997 inflasi tidak dapat dikendalikan sehingga harga beras meroket. Tingginya harga beras berdampak terhadap menurunnya konsumsi masyarakat miskin, kondisi ini juga terjadi di kawasan lumbung padi nasional, tepatnya di Kabupaten Karawang yang mayoritas masyarakat bekerja sebagai buruh tani. Penghasilan yang diterima buruh tani hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan jika harga beras naik mereka akan sangat terdampak. Untuk melindungi buruh tani serta masyarakat miskin dan rawan pangan pada umumnya pemerintah menetapkan pembentukan program subsidi terhadap harga beras untuk keluarga miskin (RASKIN) tahun 2002. Mayoritas penerima raskin di Kabupaten Karawang merupakan buruh tani, dan dalam pelaksanaan program raskin pendataan penerima manfaat adalah masalah utama yang selalu terjadi. Beberapa literatur yang mengangkat program raskin lebih berfokus ke efektivitasnya, sementara dalam penelitian ini membahas pelaksanaan program raskin di Kabupaten Karawang dengan mengangkat kerawanan pangan buruh tani dari tahun 2002 hingga 2006. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode sejarah yang berupa heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

---

Rice is the main source of carbohydrates for Indonesians. Every year, the rice prices always increase due to inflation. When economic crisis hit Indonesia in 1997, inflation couldn’t be controlled then rice prices skyrocketed. The high price of rice has an impact on decreasing level consumption of the poor. This condition also occurs in the national rice granary, precisely in Karawang Regency where the majority of people work as farm laborers. Daily income farm laborers receive is only sufficient for their daily needs, and if the rice prices goes up they will be greatly affected. To protect them as well the poor and food insecure people in general, the government established a subsidy program on the rice prices for poor family (RASKIN) in 2002. In Karawang Regency, farm laborers are the majority of raskin recepients. In the implementation of the raskin program in Karawang, recepients data has always been a major problem. Previous research mostly focused on raskin program effectiveness, while this research discusses implementation of the raskin program in Karawang Regency with focus on food insecurity of farm workers from 2002 to 2006 using historical methods in the form of heuristic, critics, interpretation, and historiography."