Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The existence of human resources in management is very strategic; even it becomes a crucial factor to success in implementing any activities and achieving its goals. It can be comprehended because even other resources are available; they are beneficial if other resources are empowered by good quality human resources. It means that human who has ability and willingness, and meets the need of organizational activities will accomplish expected productivity of work.This research aims to analyze the main problem in this thesis which is, is there any relation between human resource empowemlent with employee's productivity of work in that institution and what are the factors which relate to human resource empowerment" The aim of the research is to analyze, the relation between human resource empowerment and employee's productivity of work and factors which are significant in the human resource empowerment process.The method of survey is used in this research which is carried out in the National Law Education Institution. It is applied to analyze the population (universe), big and small population, then select and analyze the sample which is chosen from the population, to find incident, distribution, and relative inter-relation of the sociology and psychology variables.The result of the analysis show that respondents characteristics influence the productivity except age of respondent. Meanwhile, correlation between empowerment of human resource and empIoyee's productivity of work is significantly strong, The factors which intiuence the empowerment of human resource are ability, employee?s work placement, obvious authority, responsibility, trust, support, leadership and motivation."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara variabel kepemimpinan dan komunikasi interpersonal sebagai variabel bebas dengan motivasl kerja pustakawan di Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai variabel terikat.Dalam penelltian ini, variabel kepemimpinan menggunakan indikator orientasi kepada tugas, orientasi kepada hubungan. lndikator dalam komunikasi interpersonal adalah kepercayaan, dukungan, dan keterbukaan. Sedangkan indikator dalam variabel motivasi kerja terdiri kebutuhan berprestasi, kebutuhan berhubungan dengan pihak lain, dan kebutuhan untuk berkuasa. Responden dalam penelitian ini adalah pustakawan di Badan Pembinaan Hukum Nasional yang seluruhnya berjumlah 21 (duapuluh satu) orang.Hasil analisis korelasi menunjukkan terdapat hubungan yang kuat secara signillkan antara kepemimpinan dan motivasi kerja pustakawan di Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam hubungan antara komunikasi interpersonal dengan motivasi kerja. Demiklan juga terhadap hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi interpersonal secara bersama-sama dengan motivasi kerja, menunjukkan adany hubungan. Arah hubungan yang ditunjukkan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah hubungan yang positif. Dengan demikian untuk meningkatkan motivasi kerja pustakawan, maka diperlukan adanya peningkatan proses kepemimpinan dan komunikasi interpersonal di Iingkungan Badan Pembinaan Hukum Nasional.

---

This research is aimed at explaining the relationship between variables of leadership and interpersonal communication as the independent variables with working motivation of librarian in the National Law Development Agency as dependent variable. In this research, leadership variable uses indicator which is oriented towards jobs, and oriented towards relationship. The indicator in interpersonal communication is trust, support and openness, while indicator in working motives variable consist of need of achievement, need of afnliation, and need of power. The respondents in this research is all librarians in the National Law Development Agency which are 21 (twenty one) persons.

The result of correlation analysis showed the strong and significant relation between leadership and working motivations of librarian in the National Law Development Agency. The same result is also depicted in the relation between interpersonal communications with working motivation. Besides, the relation between leadership and interpersonal communication together show the medium relationship toward working motivation. The direction of the relation which is depicted between dependent and independent variable is positif relation.

Therefore, to enhance the working motivation of librarians, it needs the strengthening of leadership process and interpersonal communication in the National Law Development Agency."

"Tesis ini membahas tugas dan kewenangan Tim Investigasi Permasalahan Notaris Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Notaris. Semakin berkembangnya peranan Notaris dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat mengharuskan lembaga pengawas profesi Notaris untuk dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal, demi menjamin terciptanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang pembentukan Tim Investigasi dengan kewenangan di bidang pengawasan Notaris serta keberadaan akibat hukum dari temuan Tim Investigasi terhadap tugas dan kewenangan Notaris. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Adanya banyak keluhan dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM bahwa laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang Jabatan dari masyarakat tidak diproses lebih lanjut oleh MPD ataupun MPW, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun membentuk suatu tim bernama Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah dengan tugas utama yakni membantu kelancaran tugas dan fungsi Majelis Pengawas Notaris. Susunan keanggotaan dari Tim Investigasi adalah persis sama dengan keanggotaan yang ada pada Majelis Pengawas Wilayah dari unsur pemerintah. Dengan berlakunya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-03.UM.01.01 Tahun 2018 tentang Tim Investigasi Permasalahan Notaris Wilayah tidak ada penambahan ataupun pengurangan kewenangan Majelis Pengawas dan tidak ada pula tumpang tindih kewenangan yang dikhawatirkan akan terjadi apabila ada organ lain yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan Notaris. Oleh karena tidak adanya kewenangan untuk mengeluarkan putusan atau penjatuhan sanksi bagi Notaris Terlapor, maka akibat hukum dari temuan Tim Investigasi bukanlah penjatuhan sanksi melainkan sebatas usulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menutup sementara akses akun Notaris yang sedang dalam proses investigasi yang dapat memberikan batasan yang lebih nyata untuk menghindarkan masyarakat dari kerugian. Hambatan berupa keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang dialami MPD seharusnya menjadi fokus pihak Kementerian Hukum dan HAM agar segera diselesaikan sebagai solusi untuk mengoptimalkan tugas pengawasan dan pembinaan Notaris, salah satunya dengan peningkatan anggaran biaya operasional dan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Pengawas Daerah di seluruh Indonesia.

---

This thesis discussed about duties and authorities from Investigation Team of The Ministry of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia Relating Notary Development and Supervision. The development of notary`s role in every aspect of social life requires a professional Notary supervisory institution to be able to manage an optimal supervision and guidance, to ensure the creation of certainty, order and legal protection for the public as a user of Notary`s service. The problems that will be discussed in this study are about the background of the establishment of an Investigation Team with authorities in the field of Notary supervision and legal settlement of the findings of the Investigation Team on the duties and authorities of the Notary. This study will use normative research methods with explanatory research typologies. The existence of many lawsuits from the people that submitted directly to the Minister of Law and Human Rights indicates that reports of alleged violations of UUJN from the society are not processed further by MPD or MPW, then the Minister of Law and Human Rights formed a team called the Regional Notary Investigation Team with the main task are to help continuity the tasks and functions of the Notary Supervisory Board. The composition of the members of the Investigation Team are always the same from those who are in the Regional Supervisory Board from the government element. With the enactment of the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-03.UM.01.01 of 2018 concerning the Regional Notary Investigation Team, there is no one supporting the Supervisory Articles of Association and nothing involving overlapping which is feared that there will be other organs that have the authority in the field of Notary supervision. Therefore, there is no privilledge or authority to issue a decision or giving sanction for the Reported Notary, the legal consequences of the Investigation Team`s findings only as much as agreed by the Minister of Law and Human Rights for closing access to an investigated notary account that can provide more real assistance to prevent society from getting a loss. Constraints concerning the budget and human resources spent by MPD must be a priority for the Ministry of Law and Human Rights to be immediately resolved as a solution to facilitate the task of supervising and develop Notaries, two of the solutions are by increasing operational costs and increasing the number of human resources all over Indonesia."

"Koleksi buku langka merupakan sebuah asset bagi sebuah instansi khususnya bagi Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN . Hal demikian sudah seharusnya jika koleksi langka yang ada lebih diperhatikan kondisinya sehingga bisa dimanfaatkan dalam waktu yang lebih lama. Kondisi koleksi yang rusak tentunya dapat berakibat berupa hilangnya informasi yang terkandung di dalamnya. Koleksi buku langka yang terdapat di perpustakaan Badan Pembinaan Hukum Nasional harus segera dilakukan pencegahan dari faktor-faktor yang mampu merusak buku baik faktor eksternal maupun internalnya.

---

Collection of rare books is an asset to an institution, especially for National Law Development Agency BPHN . It thus should have been if the collection is no more considered a rare condition that can be used in a longer time. The condition of the damaged collection can certainly result in a loss of the information contained therein. Collection of rare books contained in the library of the National Law Development Agency should be done prevention of the factors that can damage the book either external or internal factors. "