Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ciamis Regency region regulation extended policy, is according to government regulation Number 27 year 2002. This regulation is about Banjar City Establishment in West Java Province. As the implementation of extended region Ciamis Regency, there is some questions about the condition of region income (PAD) at Ciamis Regency. The result of this research that obtained, the condition of region income of Ciamis Regency had been increase above 61,46%, this revenuewas increase from other region legally income for about 293% and then this income following by region retribution for about 43,13%, region tax for about 36,85% and local company profit 3,25%. The increasing of region income Ciamis Regency was happened because Ciamis Regency made a great effort to increasing the revenue of Ciamis Regency after the implementation of extended region policy in the procedure of increasing this region income the Ciamis Regency taking a few important steps which is: increase taxes tariff and adding the tax object, and then raising the retribution object, to made a good management fiscal from local company, and use the balancing of financial power between Central Government and Local Government as good as they can in the other legal region income."

"Pendapatan asli daerah sendiri (PADS) merupakan salah satu faktor yang esensial dan mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan otonomi daerah, terutama dalam pelaksanaan penitikberatan otonomi daerah pada Daerah Tingkat II. Selain itu tinggi-rendahnya PADS merupakan salah satu ukuran kredibilitas kemandirian Daerah Tingkat II dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Untuk itu diperlukan adanya langkah-langkah optimalisasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sendiri tersebut agar kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terns dapat ditingkatkan. Berkenaan dengan dasar pemikiran di atas, dalam tesis ini penulis mengangkat tentang langkah-langkah optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung sebagai pokok bahasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah "survei" dengan tujuan untuk memperoleh data dan fakta yang aktual dan faktual tentang langkah-langkah optimalisasi PADS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bandung. Berdasarkan analisis atas hasil penelitian di lapangan, diperoleh temuan, bahwa perkembangan PADS di Kabupaten Dati II Bandung terus meningkat dan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) dalam dua tahun anggaran terakhir ini (1994/1995 dan 1995/1996 cukup besar, yaitu rata-rata 23 %). Namun kenaikan PADS tersebut belum optimal, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain kemampuan personil dan sistem informasi yang belum optimal. Atas permasalahan tersebut, penulis menyarankan bahwa dalam rangka optimalisasi PADS di Kabupaten Dati II Bandung, dipandang perlu adanya peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta pengembangan administrasi dan manajemen PADS yang lebih berhasilguna dan berdayaguna."

"Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sudah berjalan sesuai aturan (Perda) yang berlaku atau belum). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dilakukan dengan cara menganalisis konsep, kebijakan, serta hasil survey atas persepsi pihak-pihak yang terkait dalam kajian mengenai potensi pajak dan retribusi daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Ciamis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis memiliki masalah yang signifikan terbukti dari hasil data yang diperoleh."

"Sebelum tahun 1950, Tibet merupakan wilayah yang memiliki sistem pemerintahan independen dan Dalai Lama sebagai pemimpin politik dan spiritual masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan berkuasanya Partai Komunis Cina pada tahun 1949, masuknya Tentara Pembebasan Rakyat Cina ke tanah Tibet menandai intervensi atas pemerintahan lokal dan masuknya paham komunis. Makalah ini menjelaskan dampak dari unifikasi Tibet dalam jangka waktu 1950 1959, serta gambaran sosial politik Tibet dan Cina yang melatarbelakangi unifikasi yang terjadi di antara kedua wilayah.

---

Before 1950, Tibet was a region that had its own government system and the Dalai Lama as the people s political and spiritual leader. But as the Communist Party of China came into power in 1949, the entrance of People s Liberation Army onto the land of Tibet marked the coming intervension into local government, as well as the start of communist influence into its people. This paper explains the impact of the unification of Tibet in 1950 1959, as well as the social and politic view of Tibet and China that would be the base of the unification that happened. "

"Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti pula dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan berbagai sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, harus didukung dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asti Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi PAD dalam membiayai seluruh pengeluaranpengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah sehingga semakin kecil ketergantungan daerah untuk menaapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah untuk menerima bantuan dana dar! pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan rnengembangkan seluruh sumber-sumber keuangan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.Tujuan penelitian dalam tests ini adalah menganalisa kondisi atau kemampuan keuangan daerah Kota Palembang secara umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, khususnya peningkatan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah di masa yang akan datang.Kemampuan keuangan daerah Kota Palembang diukur melalui indikator-indikator penerimaan keuangan daerah, yang meliputi antara lain rasio kecukupan penerimaan (Revenue Adequacy Ratio), rasio efisiensi, rasio effektivitas, dan rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB. Kenludian perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan peningkatan PAD Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan The Analytic Hierarchi Process (AH P).Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa rasio kecukupan penerimaan daerah Kota Palembang TA 1998/1999-2002, baik terhadap belanja rutin maupun terhadap total pengeluaran daerah belum memadai, yakni kurang dari 20 % dari pengeluaran daerah. Rata-rata rasio kecukupan penerimaan PAD terhadap belanja rutin dan terhadap total pengeluaran daerah pada periode tersebut masing-masing sebesar 17,43 % dan 13,32 %. Sementara itu, rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB TA 1993/1994-2001 sangat berfluktuasi, namun secara keseluruhan rata-rata elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB bersifat elastis sebesar 1,14 %.Pemilihan kebijakan peningkatan PAD yang diprioritaskan untuk dilaksanakan menurut penilaian 5 responden berdasarkan hasil sintesa akhir global dengan menggunakan rata-rata ukur adalah kebijakan memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dengan bobot prioritas mencapai 0,255. Prioritas kebijakan selanjutnya berturut-turut adalah memperbaiki sistem manajemen PAD dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dengan Bobot prioritas sebesar 0.250 dan 0.249. Kebijakan pelaksanaan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap subjek pajak berada pada urutan terakhir dengan bobot prioritas sebesar 0,246."

"This research aims to identify tax maximization of hotels and restaurants to increase Locally Raised Revenue of Bukittinggi City. Data collection used docementation and in- depth interview. The research showed that Bukittinggi City could improve Locally Raised Revenue and exced its target. However, the government realized that the obedience of tax payers is the key factors to materialized its target. The government also realized that behaviour of tax payers are main challenges for the government to maximize its income from taxing the hotels and restourants, since Indonesian government has been implementing Tax Law Regulation which uses self assessment system."

"Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah seperti embawa angin segar bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di ndonesia. Komite yang terbentuk tahun 2002 diharapkan mampu merumuskan suatu standar yang dapat diterima umum dalam lingkungan perintahan. Kemudian, Standar Akuntansi Pemerintahan diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Munculnya standar ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahn terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan produk hukum yang diterbitkan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, penelitian ini dilaksanakan. Penelitian bermaksud mengetahui seberapa besar kepatuhan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga melihat keberhasilan sosialisasi standar akuntansi pemerintah hingga pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Penelitian ini juga bermaksud mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah dan total aktiva (kekayaan) dengan kepatuhan menyusun laporan keuangan sesuai Standar. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2006 agar diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil ini memberi harapan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen tinggi untuk mewujudkan good government governance. Hasil pengujian hipotesis membuktikan adanya hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan tingkat kepatuhan dan cukup signifikan. Sebaliknya, total aktiva tidak terbukti mempunyai pengaruh atas tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, walau pengaruhnya tidak signifikan. "

"Tulisan ini membahas perubahan kebijakan pertahanan Australia melalui 2020 Defence Strategic Update yang merumuskan strategi pertahanan Australia khususnya sebagai upaya menghadapi konflik persaingan strategis di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan jalur maritim strategis yang sarat akan kepentingan bagi berbagai negara. Australia pun menjadi salah satu negara yang memiliki kepentingan baik secara strategis maupun ekonomi di wilayah tersebut. Namun, terjadinya konflik persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengakibatkan terancamnya perdamaian dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik, menjadi penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut agar kepentingannya menjadi tidak terganggu. Dengan demikian, sebagai upaya untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang tersebut Pemerintah Australia pun menerapkan strategi pertahanan baru yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan Angkatan Pertahanan Australia/Australia Defence Force (ADF) melalui kebijakan pertahanan terbarunya, yakni 2020 Defence Strategic Update. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini berupaya untuk menganalisis perubahan strategi pertahanan dalam 2020 Defence Strategic Update dengan menggunakan konsep negara middle power (kekuatan menengah) dan teori balance of power (keseimbangan kekuatan). Temuan dari penelitian ini adalah Australia sebagai negara dengan kekuatan menengah telah menerapkan berbagai strategi perimbangan kekuatan dalam upaya menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Secara internal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan militernya. Kemudian, secara eksternal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan memperkuat hubungan aliansi dengan sekutunya, yakni Amerika Serikat, serta meningkatkan hubungan regional dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

---

This paper discusses changes in Australia's defense policy through the 2020 Defense Strategic Update which formulates Australia's defense strategy specifically as an effort to deal with strategic competitive conflicts in the Indo-Pacific. The Indo-Pacific is a strategic maritime route that is full of interests for various countries. Australia is also a country that has both strategic and economic interests in the region. However, the occurrence of a strategic competition conflict between the United States and China has resulted in threats to peace and the balance of power in the Indo-Pacific region. As a country in the Indo-Pacific region, it is important for Australia to maintain stability in the region so that its interests are not disturbed. Thus, as an effort to deal with the evolving security challenges, the Australian Government has implemented a new defense strategy aimed at strengthening the capabilities of the Australian Defense Force (ADF) through its newest defense policy, namely the 2020 Defense Strategic Update. By using qualitative research methods and literature, this paper seeks to analyze changes in defense strategy in the 2020 Defense Strategic Update using the concept of a middle power state and balance of power theory. The findings of this study are that Australia as a middle power country has implemented various power balance strategies in an effort to maintain the balance of power in the Indo-Pacific. Internally, Australia's balance of power strategy is carried out by increasing its military strength. Then, externally, Australia's balance of power strategy was carried out by strengthening alliance relations with its ally, namely the United States, as well as increasing regional relations with countries in the Indo-Pacific region."

"Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat didentifikasikan peluang investasi di Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat memanfaatkan potensi daerah, yang kemudian secara simultan dapat menciptakan potensi penerimaan daerah di masa mendatang adalah (a) Agrobisnis/agroindutri tanaman pangan, palawija, perkebunan, hortikultuta, dan perikanan, (b) Hutan tanaman industri, (c) Perdagangan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan, (d) Pariwisata dan hiburan, (e) Hotel dan restoran, (f) Industri pertambangan, (g) Pembangkit tenaga listrik, dan (h) Usaha jasa-jasa yang terkait dengan pariwisata. Dimana sumber penerimaan daerah tersebut tidak terbatas pada penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (memperbanyak titik pungut pajak daerah dan retribusi daerah), akan tetapi juga penerimaan dari bagi hasil pemanfaatan sumberdaya, bagi hasil pajak pajak maupun bukan pajak, dan penerimaan lain yang terkait.Dapat diketahui juga bahwa, peran pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pembentukan PAD Kabupaten Tapanuli Utara "lebih dominan" atau "selalu lebih besar" dibandingkan dengan peran sumber-sumber pendapatan ask daerah yang lainnya (labs BUMD, penerimaan dinas-dinas, dan pendapatan fain-lain yang syah), baik itu perannnya sebelum maupun setelah pelaksanaan otonomi daerah. Akan tetapi peran tersebut menjadi berkurang setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terjadi karena; (a) Adanya pengaruh dari peningkatan penerimaan sumber penerimaan lain-lain yang syah, dan (b) Adanya penurunan penerimaan pajak daerah.Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, peran pajak daerah terhadap pembentukan PAD Kabupaten Tapanuli Utara tercatat "lebih tinggi" dibandingkan retribusi daerah. Akan tetapi setelah pelaksanaan otonomi daerah, peran pajak daerah terhadap pembentukan PAD tercatat "lebih rendah" dibandingkan retribusi daerah. Hal ini dapat terjadi karena; (a) Tingkat pertumbuhan penerimaan pajak daerah belum membaik kondisinya akibat dampak krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, dan (b) Adanya kenaikan penerimaan retribusi daerah yang cukup besar sejak setelah pelaksanaan otonomi daerah, dimana ada tambahan penerimaan dari annual fee PT. Inalum yang cukup besar.Setelah pelaksanaan otonomi daerah ada kecenderungan terjadi penggiatan upaya yang dilakukan untuk mendorong kenaikan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Langkah yang direncanan/dilakukan oleh Pemda Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Beberapa komponen pajak daerah yang penerimaannya sudah mengalami peningkatan signifikan (membaik) di era otonomi daerah antara lain; (a) Pajak Hotel dan Restoran, (b) Pajak Rekiame, dan (c) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan-C. Komponen-komponen retribusi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengalami peningkatan penerimaan yang signifikan setelah pelaksanaan otonomi daerah adalah retribusi; (a) Pelayanan Kesehatan, (b) Pelayanan Persampahan/ Kebersihan,(d) Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, (e) Parkir di Tepi ]alas Umum, (f) Pasar, (g) Pemakaian Kekayaan Daerah, (h) Terminal/Parkir Khusus,(j) Pemotongan Hewan, (k) Ijin Mendirikan Bangunan, dan (I) Ijin Gangguan.Meskipun ada kecenderungan terjadi penggiatan upaya yang dilakukan untuk mendorong kenaikan penerimaan pajak daerah, akan tetapi daya menggelembung pajak daerah di Kabupaten Tapanuli Utara teridentifikasi masih dalam kondisi "unbouyant": Artinya, bahwa sistim pemungutan pajak daerah yang diterapkan, masih belum mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah tersebut seiring dengan pertumbuhan perekonomian daerah yang terjadi.Ada kecenderungan terjadi penurunan tingkat perkembangan minat investasi di Kabupaten Tapanuli Utara setelah pelaksanaan otonomi daerah. Hal dibutikan salah satunya oleh hasil penelitian ini, dimana tingkat kecenderungan upaya menaikkan penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara setelah pelaksanaan otonomi daerah, secara "signifikan" berpengaruh "menurunkan" tingkat kecenderungan perkembangan minat investasi.Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, maka dapat disarankan, dengan potensi daerah yang ada, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara bisa mendorong dan memperluas kegiatan investasi untuk mengelola potensi daerah tersebut, yang pada gilirannya secara simultan akan dapat memperbesar penerimaan daerah di masa mendatang, yang salah satu diantaranya adalah terdapatnya lebih banyak titik pungut bagi pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah Tapanuli Utara seyogyanya juga mau "mengkaji ulang" Perda-Perda baru tentang Retribusi Daerah yang diterbitkan setelah pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada kenyataanya nilai penerimannya tidak cukup signifikan meningkatkan PAD, dan "diduga" ada kemungkinan akan dapat mempengaruhi tingkat minat investasi yang akan masuk ke Kabupaten Tapanuli Utara.Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara perlu membenahi sistim dan kinerja pemungutan pajak daerah, sehingga dapat lebih optimal memanfaatkan dampak pertumbuhan perekonomian daerah bagi penerimaan pajak daerah. Dan juga sangat diperlukan kajian/penelitian lanjutan untuk mengetahui presepsi pengusaha dan/atau investor tentang minat (motivasi) ivestasi di Kabupatem Tapanuli Utara, khususnya presepsi yang terkait dengan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang dalam penelitian ini belum dapat terkover/terungkap secara lengkap/valid, Sebab kesimpulan dari kueisioner dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat kecenderungan upaya meningkatkan penerimaan pajak setelah pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Tapanuli Utara, telah signifikan mempengaruhi tingkat kecenderungan minat investasi di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kontribusi pendapatan retribusi dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis deskriptif kualitatif yang difokuskan pada strategi pengembangan pemberdayaan usaha UMKM dalam bentuk kinerja pendapatan retribusi yang berdasarkan purposive sampling dan studi kepustakaan dengan alat uji analisis Growth dan analisis Share. Tingkat pertumbuhan (Growth) pendapatan retribusi Lokasi Sementara (LokSem) dan Lokasi Binaan (LokBin) di Pemerintah kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur mengalami fluktuatif tiap bulannya. Total pendapatan retribusi (Loksem dan Lokbin) Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2016. Guna meningkatkan kinerja retribusi, dapat disimpulkan strategi berupa Terdapat SOP Kinerja dan Laporan Pertanggung Jawaban Kinerja (LPJK) di tiap bulannya, memiliki Sistem Informasi Manajemen terpadu bagi seluruh Sudin UKM & Perdagangan di DKI Jakarta, melakukan analisa 5 C (Capital, Collateral, Character, Capacity, and Condition) dan 7 P (Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitabillity, and Protection)."