Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The spectacular development in computer technology such as internet has the impact on globalization of information which is a prominent pillar of international business and trading. The information technology always facing with new challenges and there always new things to learn in order to be able to taking up the glove arising therefrom in an extremely short time. The law born follows a community development to assure the exixtence of community tranquility. Thus, in case of international trading arrangement based upon information technology, every single electronic transaction there requires to be arranged in a new regulation known as the Information and Electronic Transaction Law No. 11 year 2008 (UU ITE). The question: how far is the effectiveness of the law No. 11/2008 in trading practice especially in case of electronic transaction?"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji tiga proposisi terkait regulasi internet di Indonesia dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertama, UU ITE telah membatasi kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Dalam konteks ini, penelitian akan menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi. Kedua, dalam implementasi UU ITE, terdapat ketegangan terus menerus antara pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan masyarakat sipil yang diwakili aktivis perjuangan kebebasan berekspresi di internet. Ketiga, terdapat fenomena salah guna UU ITE, di mana regulasi yang semula ditujukan untuk mengatur transaksi digital di ranah internet, belakangan dibelokkan sehingga UU tersebut digunakan untuk terutama membatasi kebebasan berkspresi di ranah internet. Penelitian ini akan menginvestigasi dampak dan implikasi dari perluasan cakupan regulasi tersebut. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses lahirnya pasal-pasal dalam UU ITE berpotensi melumpuhkan demokratisasi di Indonesia? (2) Apa implikasi dari penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga dan (3) Bagaimana dinamika proses tarik-menarik antara berbagai pemangku kepentingan dalam formulasi dan revisi UU ITE, terutama antar pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan latar belakang dimasukkannya sejumlah pasal bermasalah ke dalam UU ITE pada 2008. Pemerintah maupun DPR sebenarnya semula menyiapkan RUU ITE untuk menertibkan transaksi bisnis elektonik, dan pornografi yang saat itu semakin marak. Namun di saat terakhir, dimasukkanlah pasal-pasal yang mengandung semangat otoritarian. Kedua, setelah UU tersebut disahkan dan dijalankan, tidak ada juga bukti yang menunjukkan bahwa baik pemerintah (pusat) dan DPR memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk kepentingan mereka, mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, yang menggunakan UU ITE adalah sesama masyarakat, perusahaan, kelompok agama, dan para pemimpin agama. Ketiga, yang secara konsisten terus menolak UU ITE ini adalah masyarakat sipil. Sejak kelahiran UU ITE, berbagai LSM dan akademisi secara aktif mengkritisi kelahiran UU ITE beserta pasal-pasalnya. Masyarakat sipil sejak awal sudah bisa menduga ancaman bahaya pasal-pasal bermasalah dalam UU tersebut. Keempat, Sikap pemerintah secara perlahan berubah. Bila pada 2016, pemerintah menganggap bahwa UU ITE tidak mengandung kelemahan substansial yang melemahkan demokrasi, pada 2021 cara pandang pemerintah berubah. Kelima, yang nampaknya belum berubah adalah DPR. Memang benar, DPR tidaklah berwajah tunggal. Di dalam DPR hadir banyak partai-partai politik yang memiliki sikap berbeda-beda. Namun demikian, tidak terlihat ada tanda-tanda bahwa DPR akan mengikuti langkah pemerintah untuk menulis

---

This research aims to investigate three propositions related to internet regulation in Indonesia and the implementation of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). First, the ITE Law has restricted freedom of expression in the digital public sphere. In this context, the research will investigate the impact of such restrictions on freedom of speech and public participation in a democratic political system. Second, in the implementation of the ITE Law, there are continuous tensions between the government, the legislature and civil society represented by activists fighting for freedom of expression on the internet. Third, there is a phenomenon of misuse of the ITE Law, where the regulation that was originally intended to regulate digital transactions on the internet, was later deflected so that the law was used to primarily limit freedom of expression on the internet. This research will investigate the impact and implications of the expansion of the scope of the regulation. The questions to be answered in this research are: (1) How does the process of the articles in the ITE Law potentially cripple democratization in Indonesia? (2) What are the implications of the implementation of the ITE Law on the freedom of expression and opinion of citizens and (3) What are the dynamics of the push-pull process between various stakeholders in the formulation and revision of the ITE Law, especially between the government, the Parliament, and civil society.This research leads to the following conclusions. First, there is insuf icient evidence to explain the background to the inclusion of a number of problematic articles in the ITE Law in 2008. The government and the House of Representatives originally prepared the ITE Bill to bring order to electronic business transactions, and pornography, which was becoming more prevalent at the time. However, at the last moment, articles that contained the spirit of authoritarianism were included. Secondly, after the law was passed and implemented, there is no evidence to suggest that either the government (central) or the House of Representatives (DPR) used the articles for their interests, maintaining power. In many cases, it was fellow citizens, companies, religious groups and religious leaders who used the law. Third, civil society has consistently rejected the ITE Law. Since the birth of the ITE Law, various NGOs and academics have actively criticized the birth of the ITE Law and its articles. Civil society has been able to foresee the danger of the problematic articles in the law from the beginning. Fourth, the government's attitude is slowly changing. If in 2016, the government considered that the ITE Law did not contain substantial weaknesses that weakened democracy, in 2021 the government's perspective has changed. Fifth, what does not seem to have changed is the DPR. It is true that the DPR is not single-faced. There are many political parties in the House that have dif erent stances. However, there is no sign that the DPR will follow the government's lead in rewriting"

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."

"ABSTRAKPlatform e-commerce di Indonesia -seperti Bukalapak, Tokopedia, dll- sedang berada di fase pertumbuhan yang tinggi. Pemerintah pun mulai mendorong UMKM untuk berpartisipasi ke dalam platform e-commerce karena adanya sebuah conventional wisdom bahwa hal tersebut dapat meningkatkan skala usaha dan memperluas cakupan wilayah pemasaran UMKM. Skripsi ini bertujuan untuk membuktikan kebenaran conventional wisdom tersebut. Dengan menggunakan data primer dari 170 sampel UMKM, baik yang berpartisipasi di e-commerce maupun tidak, penelitian ini juga memasukkan online marketing channel lainnya - media sosial atau website mandiri- sebagai interest variable.Dengan menggunakan estimasi logit, jumlah tenaga kerja dan omzet digunakan untuk merepresentasikan skala usaha, sedangkan jumlah wilayah pemasaran merepresentasikan cakupan wilayah pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-commerce memiliki signifikansi yang rendah terhadap peningkatan omzet, sementara online marketing channel lainnya memiliki signifikansi yang tinggi. Terhadap cakupan wilayah pemasaran, partisipasi e-commerce memiliki signifikansi lebih kuat daripada online marketing channel lainnya. Namun demikian, baik partisipasi e-commerce maupun online marketing channel lainnya tidak signifikan terhadap peningkatan tenaga kerja. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa conventional wisdom tentang e-commerce hanya sebagian saja yang benar karena efek positif pada skala usaha lebih rendah daripada online marketing channel lainnya.

---

ABSTRACT

E-commerce platforms in Indonesia -such as Bukalapak, Tokopedia, etc- are at its high growth phase. The government begin to encourage MSMEs to participate in e-commerce platform as there is conventional wisdom that it could expand MSME's business scale and scope of market. This paper aims to prove whether the conventional wisdom is true. By having primary data with a sample of 170 MSMEs that participate and do not participate in e-commerce, this study also has other online marketing channels -social media or personal website- as variable of interest.

Using logit model, this study uses number of employee and sales to represent business scale and number of marketing area to represent scope of market. The results show that e-commerce has lower significance to sales enhancement, whilst online marketing channel has higher significance. Towards market scope, ecommerce participation has stronger significance than other online marketing channels. Nevertheless, both e-commerce and other online marketing channels participate on are not significant in increasing employment. Generally, this study conclude that the conventional wisdom about e-commerce is only partially true, since its positive effect on business scale is lower than the other online marketing channels."

"Internet merupakan hasil dari perkembangan teknologi informasi, teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Internet dapat dipergunakan untuk berbagai hal yang menunjang kehidupan manusia. Untuk dapat mengakses internet, diperlukan suatu komputer yang terhubungan dengan jaringan internet. Salah satu manfaat dari internet adalah digunakan sebagai sarana terciptanya suatu sistem perniagaan baru. Sistem perniagaan tersebut dikenal sebagai perniagaan elektronik (electronic commerce). Sistem perniagaan ini mempunyai potensi yang besar, mengingat jaringan internet terhubungkan ke seluruh dunia, yang berarti terdapat banyak pengakses internet. Semakin besar jumlah pemakai internet di dunia, maka akan memberikan potensi pasar semakin besar yang dimiliki oleh perniagaan elektronik (e-comme rce). Tidak adanya batasan ruang dan waktu untuk melakukan sistem perniagaan baru ini, juga menjadi salah satu unsur daya tarik bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan manfaat dari sistem perniagaan elektronik (e-cormnerce). Akan tetapi besarnya potensi pasar yang terdapat dalam pola perniagaan elektronik (e-commerce) akan berkurang, bila tidak jelasnya ketentuan-ketentuan yang dapat mendukung proses transaksi jual beli tersebut. Seringkali para pihak masih merasa ragu, melakukan jual beli melalui perniagaan elektronik (e-commerce). masalah yang sering timbul dalam kegiatan perniagaan elektronik (ecommerce), diantaranya adalah mengenai kekuatan mengikat dari perjanjian jual beli tersebut serta perlindungan hukum bagi pembeli sebagai konsumen. Meskipun pada saat ini masih belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mengenai perjanjian jual beli melalui perniagaan elektronik (e-commerce). Hukum perdata masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam mendukung aktivitas jual beli melalui perniagaan elektronik (e-cormmerce)."

"Studi ini bermula dari melihat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang cepat yang membawa pengaruh ke hampir semua bidang kehidupan termasuk ekonomi, pertanian, sosial, kedokteran, dll. Serta kenyataan bahwa lapangan kerja bidang pertanian di Indonesia menyerap sebanyak 58.3% (1998) dari seluruh tenaga kerja. Begitu banyak yang menggantungkan diri pada lapangan pertanian ini. Dapatkah manfaat kemajuan teknologi informasi ini dinikmati oleh para pekerja di lapangan pertanian tersebut ?, atau dengan kata lain dinikmati oleh para petani yang tersebar di berbagai daerah dan wilayah Indonesia ini. Jika dilihat secara sepintas tampaknya tidak mungkin karena teknologi ini memerlukan perangkat dan jalur komunikasi yang khusus, yaitu komputer dan jaringan internet. Tetapi jika dilihat dalam kacamata agribisnis hal ini dapat dilacak. Karena agribisnis sendiri adalah bisnis di bidang pertanian yang proses kerjanya merupakan kesatuan sistem dari penyediaan sarana produksi, kegiatan on farm (produksi primer), pengolahan produksi (produksi sekunder), jasa dan pemasaran (produksi tarsier) sampai pihak konsumen.Penelitian ini ingin mendapat kejelasan mengenai pemanfaatan jaringan internet bisnis yang diwujudkan dengan adanya website pada bidang agribisnis, terutama pemanfaatan dalam proses kerja sehari-hari. Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui pemanfaatan jaringan pasar elektronik (e-commerce) oleh pelaku usaha agribisnis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan dapat mendorong proses pemberdayaan komunitas petani.Sedang tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai pemanfaatan jaringan perdagangan elektronik dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha agribisnis dan gambaran mengenai jaringan perdagangan elektronik yang paling sesuai dalam memperdayakan komunitas petani, serta merumuskan satu model pemberdayaan komunitas petani.Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan agribisnis mulai dari proses pengadaan/on farm (produksi primer); pengolahan produksi (produksi sekunder), jasa dan pemasaran (produksi tersier). Informan yang dipilih sebagai sample ada 4 orang, mewakili 4 perusahaan agribisnis yang memanfaatkan jaringan intemet bisnis/e-commerce dalam kegiatan usahanya sehari-hari.Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif, wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan, baik bertemu secara langsung ataupun berhubungan atau diteruskan melalui email. sebagai pelengkap, dipergunakan pula data kuantitatif sebagai data sekunder, didapat dari website pelaku usaha agribisnis, laporan-laporan hasil survei yang pernah dilakukan dan kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan e-commerce terutama adalah sebagai media promosi, komunikasi dan informasi. Pemanfaatan ini sangat berpengaruh pada keefektifan dan keefisienan proses kerja, jika secara intens dan maksimal dilakukan.Manfaat yang dirasakan oleh para pelaku bisnis secara langsung dan tidak langsung memberi pengaruh positif pada komunitas petani yang terkait, terutama dari semakin luasnya jalur pemasaran pelaku bisnis yang meningkatkan permintaan produksi dan memacu pengadaan produksi di kalangan komunitas petani, dimana selalu diharapkan untuk meningkatkan produksi dengan standar kualitas yang ditentukan. Dengan lebih terpacunya kegiatan pengadaan, kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup para petani dan keluarganya terbuka lebar. Perumusan model pemberdayaan pada komunitas petani merupakan program kemitraan dengan kerjasama dalam bidang usaha yang melibatkan tiga unsur, yaitu : komunitas/ kelompok tani sebagai pemasok bahan baku dan penerima modal usaha, perusahaan agribisnis sebagai pembeli produksi kelompok tani dan penjamin kredit (avalist), dan pihak bank sebagai pemberi modal dalam bentuk kredit."

"Legal studies on e-commerce transaction by normative juridical approach and by the used of primary and secondary legal material have found that firstly, law prevailing on the transaction refers basically to a choice of law agreed by parties or, secondly, if it is not, the choice of law may refer to a point-link which addresses to an extraordinary achievement of parti which trully having characteristic as Rome Convention. The Act of Information and Electronic Transaction No. 11 year 2008 stated that if parties do not make choice of law in International Electronic Transaction then the applicable law shall be referred to Private International Law. However, the e-commerce transaction is across border, the question is: whether the principles of Private International Law shall be applicable into national law system of any state without the need of harmonization to the related national law system?"